Perlakuan Akuntansi dan Pajak atas Transaksi Konsinyasi   Leave a comment


Pada Prinsipnya Bisnis Retail terbagi dalam beberapa bagian antara lain (menurut Peraturan Presiden No.112 tahun 2007) :

  1. Pedagang Eceran Tradisional /Tradisional Market (Toko Kelontong,Warung,Pasar tradisional/bedak)
  2. Pedagang Eceran Modern / Modern Market terdiri dari : Read the rest of this entry »

Posted 07/02/2014 by Ferry in Artikel

Tagged with , , ,

Pajak untuk Rep Office (Kantor Perwakilan Dagang WPLN)   Leave a comment


Originally posted on Triyani's Weblog:

Sedikit kaget membaca aturan baru ini… :)

SE-02/PJ.03/2008 Tentang PENEGASAN ATAS PENERAPAN NORMA PENGHITUNGAN KHUSUS PENGHASILAN NETO BAGI WAJIB PAJAK LUAR NEGERI YANG MEMPUNYAI KANTOR PERWAKILAN DAGANG (REPRESENTATIVE OFFICE/LIAISON OFFICE) DI INDONESIA.

Melalui SE-02 ini, Dirjen Pajak menegaskan bahwa sebagaimana diatur dalam KEP-667/PJ./2001 Wajib Pajak Luar Negeri yang mempunyai Kantor Perwakilan Dagang (Represantative Office/Liaison di Indonesia; pengenaan pajaknya sbb :

  1. Penghasilan neto dari Wajib Pajak luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia ditetapkan sebesar 1% (satu persen) dari nilai ekspor bruto ;
  2. Pelunasan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia adalah sebesar 0,44% (empat puluh empat per seribu) dari nilai ekspor bruto dan bersifat final ;
  3. Perhitungan PPh 0,44% tersebut berasal dari Jumlah PPh terutang yang dihitung berdasarkan norma dan Branch Profit Tax (BPT)/PPh pasal 26 (4) sbb :
  • PPh terutang                ==> (30% x 1%) = 0,30%
  • Branch Profit Tax        …

View original 652 more words

Posted 06/02/2014 by Ferry in Artikel

Pengenaan Pajak atas Bentuk Usaha Tetap   Leave a comment


Originally posted on Catatan Perpajakan Indonesia:

Pada dasarnya pengenaan pajak terhadap Wajib Pajak luar negeri menganut asas sumber, artinya atas setiap penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri yang bersumber dari Indonesia dapat dikenakan pajak di Indonesia.

Pengenaan pajak bagi WPLN yang mempunyai BUT di Indonesia sangat berbeda dengan WPLN yang tidak mempunyai BUT:

·Bagi WPLN yang mempunyai BUT perlakuan pajaknya dipersamakan dengan WP dalam negeri, sehingga WPLN melalui BUT-nya di Indonesia wajib menghitung, membayar dan melaporkan pajak yang terutang sesuai self assessment.

BUT mempunyai hak dan kewajiban seperti WP dalam negeri lainnya, meliputi PPh dan PPN, sampai ke pelaporan SPT, baik SPT Masa maupun SPT Tahunan termasuk pengkreditan pajaknya. Selain kewajiban atas pajak sendiri juga diwajibkan melakukan pemotongan atau pemungutan pajak sesuai ketentuan peraturan pajak yang berlaku. Hanya saja BUT masih mempunyai kewajiban menyetor PPh Pasal 26 ayat (4) UU PPh sebesar 20% dari Laba Setelah Pajak atau sesuai tarif dalam

View original 191 more words

Posted 06/02/2014 by Ferry in Artikel

Aspek Hukum Pemungutan Pajak Terhadap Bentuk Usaha Tetap Pada Sektor Usaha Minyak dan Gas Bumi di Indonesia   Leave a comment


Originally posted on LEX.COMMERCII:

Oleh: Farid Hanggawan

Pendahuluan

I.1.       Latar Belakang Permasalahan

Indonesia sudah sejak lama dikenal sebagai salah satu negara penghasil minyak dan gas bumi (selanjutnya disebut migas dalam makalah ini) yang utama di dunia. Tahun 1970 adalah masa dimana terjadi bonanza harga minyak dunia yang mengakibatkan Indonesia, yang waktu itu perekonomian-nya bergantung pada sektor migas, mendapat penerimaan negara yang besar dari kontrak bagi hasil (Production Sharing Contract, selanjutnya disebut sebagai PSC dalam makalah ini) dengan bentuk usaha tetap (kontraktor) minyak multinasional, seperti Exxon Mobil, Shell, dan lain sebagainya.

Meskipun tidak lagi menjadi tumpuan utama perekonomian Indonesia, kini sektor migas masih merupakan salah satu penyumbang yang signifikan bagi penerimaan negara bukan pajak, yang mana tahun 2009 direncanakan dapat mencapai Rp. 162 triliun.[1]

View original 6,051 more words

Posted 06/02/2014 by Ferry in Artikel

Perlakuan Pajak Atas Perusahaan Periklanan   Leave a comment


Hampir setiap saat kita selalu disuguhi berbagai macam bentuk iklan, mulai iklan shampo, sabun, motor, mobil dan lain sebagainya yang bisa kita lihat di koran, televisi, internet, radio dan media lainnya. Pertanyaannya adalah aspek perpajakan apa saja yang terkait dengan peusahaan periklanan. Secara garis besar aspek pajak perusahaan periklanan dapat dikategorikan dalam 2 jenis pajak yaitu; Read the rest of this entry »

Posted 16/01/2014 by Ferry in Perencanaan Pajak, PPh Badan

BATASAN PENGUSAHA KECIL   Leave a comment


PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 197/PMK.03/2013TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
68/PMK.03/2010 TENTANG BATASAN PENGUSAHA KECIL
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI Read the rest of this entry »

Batasan Omzet Pengusaha Kecil Wajib PPN Dinaikkan   Leave a comment


Jakarta – Batasan omzet pengusaha kecil yang wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) atau wajib pajak pertambahan nilai (PPN) dinaikkan menjadi Rp 4,8 miliar setahun dari sebelumnya Rp 600 juta setahun. Read the rest of this entry »

PP 46 Tahun 2013   Leave a comment


Maksud dikeluarkannya PP 46 Tahun 2013 adalah agar aturan perpajakan menjadi mudah dan sederhana, mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi, transparan dan memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara.Adapun tujuan PP 46 Tahun 2013untuk memudahkan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, meningkatnya pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat serta terciptanya kondisi kontrol social dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Read the rest of this entry »

Posted 27/12/2013 by Ferry in 2 - Peraturan Pemerintah, PPh Final

PP 46 Wajib Lapor SPT Masa Atau Tidak?   2 comments


by · Sunday, 22 September, 2013

Artikel ini saya buka dengan pertanyaan dari salah satu pembaca (rekan coco)

“saudara Dwi, bbrp hari lalu saya sdh ajukan. surat pbk ke 411128-420, saya dpt bukti penerimaan surat, sedangkan hasilnya maks 30hari dan dikirim ke alamat yg tertera.
Ketika saya tanyakan krg byr(0,25%) yg hrs saya setor ke bank , apakah perlu saya laporkan ke kpp beserta bukti pbk (stlh sy terima) dg form spt masa pph final psl 4(2) , petugas bilang tdk usah, saya jd bingung, bisakah diperjelas saudara Dwi, apakah pelaporan pbk beserta ssp krg byr bukan keharusan? terima kasih” Read the rest of this entry »

Posted 27/12/2013 by Ferry in 2 - Peraturan Pemerintah, PPh Final

Tata Cara Pengajuan Surat Keterangan Bebas Pemotongan/Pemungutan PPh Sehubungan Dengan PP 46   Leave a comment


Ferry:

SKB PPh sehubungan dengan PP 46

Originally posted on KPP Pratama Pasuruan:

Setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 46 mulai 1 Juli 2013 ada beberapa Wajib Pajak yang bertanya kepada saya tentang Pajak Penghasilan yang selama ini dipotong dan atau dipungut oleh pihak lain.

“Saya kan seharusnya cuma bayar satu persen, tapi oleh rekanan saya selalu dipotong dua persen.”

Atau

“Usaha saya pengadaan barang ke dinas pemerintah, dipotong 1,5%, saya rugi setengah persen dong.”

Saya bilang gak ada uang pajak tersebut yang akan hilang percuma, karena untuk pajak yang lebih dipotong ada beberapa pilihan, diantaranya:

  1. Dikreditkan apabila Wajib Pajak ternyata punya penghasilan yang tidak dikenakan PPh Final berdasarkan PP 46
  2. Dipindahbukukan ke jenis pajak lain
  3. Dimintakan pengembalian atas pajak yang seharusnya tidak terutang, atau kalo istilah tetangga saya duitnya diminta balik.

Tapi kalo semua proses itu sampeyan bilang merepotkan, pemerintah sudah mengeluarkan aturan PER-32/PJ/2013, di situ diatur tentang pembebasan dari pemotongan/pemungutan pajak bagi Wajib Pajak yang dikenai PPh Final berdasarkan PP 46.

View original 349 more words

Posted 09/12/2013 by Ferry in Artikel

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.