Archive for November 2011

PENJELASAN PENGENAAN PAJAK ATAS USAHA KOLAM RENANG, FITNESS DAN PENJUALAN BIBIT KENTANG, S-1169/PJ.53/2003   Leave a comment


SURAT DIRJEN PAJAK

NOMOR S-1169/PJ.53/2003 TANGGAL 17 DESEMBER 2003

TENTANG

PENJELASAN PENGENAAN PAJAK ATAS USAHA KOLAM RENANG, FITNESS DAN PENJUALAN BIBIT KENTANG

 

Sehubungan dengan surat Saudara nomor XXX tanggal 27 Oktober 2003 hal sebagaimana tersebut di atas, dengan ini diberitahukan sebagai berikut:

1.         Dalam surat tersebut dikemukakan bahwa:

a.         PT. ABC adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa penyewaan gedung pertemuan, sarana olah raga (kolam renang, fitness dan lapangan bulu tangkis) dan pembibitan kentang holtikultura.

b.         Atas sarana olah raga (kolam renang dan fitness), PT. ABC telah membayar pajak kepada Pemda Bandung sebesar 10% (sepuluh persen), namun berdasarkan pemeriksaan pajak tahun 2001 oleh KPP Bandung Karees PT. ABC diwajibkan untuk membayar Pajak Pertambahan Nilai. Atas hal tersebut, PT. ABC berkeberatan dengan alasan sebagai berikut:

-           Biaya yang dikeluarkan untuk usaha yang dilakukan oleh PT. ABC adalah kurang lebih sebesar 80% (delapan puluh persen), belum lagi dikurangi dengan pajak sebesar 10% (sepuluh persen);

-           Menurut hasil audit dari Kantor Akuntan Publik, PT. ABC mengalami kerugian;

-           Menurut PT. ABC, tidak ada pajak yang dipungut sebanyak dua kali sehingga mengakibatkan terjadi pengenaan pajak berganda;

-           Menurut PT. ABC, bahwa apabila suatu objek sudah dikenakan Pajak Daerah maka tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

c.         Pada tahun 2001, PT. ABC membuka usaha dalam bidang pembibitan kentang holtikultura di kabupaten Garut. Berdasarkan pemeriksaan pajak tahun 2001 oleh KPP Bandung Karees, PT. ABC berkewajiban untuk membayar Pajak Pertambahan Nilai atas penjualan bibit kentang tersebut. Atas pengenaan Pajak Pertambahan Nilai tersebut, PT. ABC berkeberatan dengan alasan sebagai berikut:

-           Sebagian hasil penanaman kentang dijual kepada para petani dalam bentuk bibit kentang, dimana menurut PT. ABC atas penjualan tersebut tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai;

-           Sebagian lagi dari hasil penanaman kentang dijual untuk dikonsumsi yang menurut PT. ABC atas penjualan tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

d.         PT. ABC meminta penjelasan mengenai hal-hal sebagai berikut:

-           Atas sarana olah raga seperti kolam renang dan fitness apakah dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dimana PT. ABC telah membayar pajak kepada Pemda Kota Bandung.

-           Atas penjualan bibit kentang apakah dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, di mana menurut PT. ABC atas penjualan bibit-bibit yang lain seperti bibit sayur mayur, bibit palawija dan sebagainya tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

2.         Undang-Undang nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 18 Tahun 2000 antara lain mengatur:

a.         Pasal 4 huruf a, bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.

b.         Pasal 4 huruf c, bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.

c.         Pasal 4A ayat (2) huruf b, bahwa barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak termasuk jenis barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

d.         Pasal 4A ayat (3) huruf g, bahwa jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan termasuk jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

3.         Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang tidak Dikenakan ajak Pertambahan Nilai, antara lain mengatur:

a.         Pasal 1 huruf b, bahwa kelompok barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak.

b.         Pasal 3, bahwa barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b adalah beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, dan garam baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium.

c.         Pasal 5 huruf g, bahwa jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan Pajak Tontonan.

d.         Pasal 11, bahwa jenis jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan Pajak Tontonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g termasuk jasa di bidang kesenian yang tidak bersifat komersial seperti pementasan kesenian tradisional yang diselenggarakan secara cuma-cuma.

4.        Peraturan Pemerintah nomor 12 TAHUN 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena  Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2003, antara lain mengatur:

a.         Pasal 1 angka 1 huruf c dan d, bahwa Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis adalah barang hasil pertanian dan bibit dan atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran, atau perikanan.

b.         Pasal 1 angka 2, bahwa barang hasil pertanian adalah barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang:

 

Pertanian, perkebunan dan kehutanan;

                        -           Peternakan, perburuan atau penangkapan, maupun penangkaran; atau

-           Perikanan baik dari penangkapan atau budidaya.

c.         Pasal 1 angka 3, bahwa petani adalah orang yang melakukan kegiatan usaha bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perburuan atau penangkapan, penangkaran, penangkapan atau budidaya perikanan.

d.         Pasal 2 ayat (2) huruf c dan d, bahwa atas penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis berupa barang hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf c, oleh petani atau kelompok petani dan bibit dan atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran, atau perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf d dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

5.         Pasal 2 ayat (2) huruf c Undang-Undang nomor 18 TAHUN 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 34 TAHUN 2000, mengatur bahwa Pajak Hiburan adalah salah satu jenis pajak Kabupaten/Kota. Di dalam memori penjelasannya diuraikan bahwa Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolah raga.

6.         Pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 65 TAHUN 2001 tentang Pajak Daerah mengatur bahwa Objek Pajak Hiburan adalah penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Di dalam memori penjelasannya diuraikan bahwa hiburan antara lain berupa tontonan film, kesenian, pagelaran musik dan tari, diskotik, karaoke, klab malam, permainan bilyar, permainan ketangkasan, panti pijat, mandi uap, dan pertandingan olah raga.

7.         Berdasarkan ketentuan pada butir 2 sampai dengan butir 6, serta memperhatikan isi surat Saudara pada butir 1, dengan ini diberikan penegasan bahwa:

a.         Jasa penyewaan sarana olah raga seperti kolam renang, fitness dan lapangan bulu tangkis yang diserahkan oleh PT. ABC tidak termasuk dalam pengertian jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan Pajak Tontonan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah nomor 144 TAHUN 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai maupun Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 18 TAHUN 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 34 TAHUN 2000. Oleh karena itu, atas penyerahan jasa penyewaan sarana olah raga oleh PT. ABC dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

b.         Atas penyerahan barang hasil pertanian berupa kentang sayur oleh PT. ABC tidak dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai karena merupakan penyerahan barang hasil pertanian bukan oleh petani atau kelompok petani

c.         Namun, atas penyerahan bibit kentang kepada petani, dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sepanjang berdasarkan hasil pemeriksaan oleh KPP Bandung Karees dapat dibuktikan bahwa penyerahan tersebut termasuk ke dalam penyerahan bibit kentang dan bukan penyerahan barang hasil pertanian (kentang sayur).

Demikian untuk dimaklumi.

 

A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

DIREKTUR PPN DAN PTLL

ttd

I MADE GDE ERATA

Posted 24/11/2011 by Ferry in Artikel

PERMOHONAN PENEGASAN PPN ATAS JASA SPA, S-878/PJ.53/2004   Leave a comment


SURAT DIRJEN PAJAK

NOMOR S-878/PJ.53/2004 TANGGAL 22 OKTOBER 2004

TENTANG

PERMOHONAN PENEGASAN PPN ATAS JASA SPA

 

Sehubungan dengan surat Saudara nomor XXX tanggal 1 Juni 2004 hal Permohonan Penegasan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Spa, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1.         Dalam surat tersebut Saudara mengemukakan bahwa PT ABC yang bergerak dalam bidang perdagangan eceran kosmetika dan sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), merencanakan untuk memperluas bidang usaha yaitu membangun spa (tempat berileksasi). Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Saudara meminta penegasan mengenai pengenaan pajak atas jasa spa apakah merupakan objek Pajak Pusat atau Pajak Daerah.

2.         Undang-Undang nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, antara lain mengatur:

a.         Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.

b.         Pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa Jasa Kena Pajak adalah Jasa sebagaimana dimaksud dalam angka 5 yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini.

c.         Pasal 4 huruf c menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.

d.         Pasal 4A ayat (1) menyatakan bahwa jenis jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 yang tidak dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

e.         Pasal 4A ayat (3) sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, menetapkan jenis-jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, namun jasa spa tidak termasuk di antara jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

3.         Pasal 2 ayat (4) huruf d Undang-Undang nomor 18 TAHUN 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 34 TAHUN 2000 menyatakan bahwa Dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan jenis pajak Kabupaten/Kota selain yang ditetapkan dalam ayat (2) yang memenuhi kriteria, yaitu objek pajak bukan merupakan objek pajak Propinsi dan/atau objek Pajak Pusat.

4.         Berdasarkan ketentuan pada butir 2 dan 3 serta memperhatikan isi surat Saudara pada butir 1 di atas, dengan ini ditegaskan bahwa:

a.         Jasa spa tidak termasuk di antara jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sehingga atas penyerahan jasa spa terutang PPN.

b.         Karena jasa spa merupakan objek PPN, maka atas jasa spa tidak dapat lagi menjadi objek pajak daerah.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

 

A.n. DIREKTUR JENDERAL

DIREKTUR PPN DAN PTLL,

ttd

A. SJARIFUDDIN ALSAH

Posted 24/11/2011 by Ferry in Artikel

Usaha Restoran   Leave a comment


Bisnis yang selalu berkembang dan relative stabil adalah bisnis yang berhubungan dengan urusan perut ( makanan/ restaurant ). Ada beberapa bentuk bisnis restaurant, baik yang eksklusif, menengah maupun pinggiran ( warteg ), baik yang dijalankan sendiri maupun yang menggunakan franchise. Pada kesempatan terdahulu kami sudah membahas mengenai franchise, kini kami bermaksud untuk membahas bisnis makanan dari sisi perpajakan. Untuk selanjutnya restaurant kita sebut WP

Pertama, adalah PPb 1 ( Pajak Daerah ) yang mempunyai tarip 10%. Pajak ini bukan PPN walaupun taripnya sama 10%, pajak ini merupakan pajak daerah atas kegiatan Hotel dan restaurant, sedangkan PPN adalah pajak pusat. Setoran Pajak daerah ini ke DISPENDA.

Untuk WP yang melayani catering harus berhati hati karena atas penjualannya tersebut merupakan objek PPN bukan PPb 1, hal ini seringkali tidak diketahui oleh WP sehingga sering timbul masalah pada saat diperiksa oleh KPP. Karena ketidak tahuan mereka atas transaksi tersebut sudah membayar PPb 1 padahal harusnya PPN. Bisa jadi mereka akan terpaksa membayar 2 kali 10%.

Kedua, adalah PPh 21 merupakan pajak atas jasa yang diberikan perorangan kepada WP, baik oleh karyawan tetap, harian maupun bukan karyawan ( tenaga ahli ). PPh 21 ini merupakan kewajiban WP untuk melakukan pemotongan dan pemungutan dan melaporkan ke KPP, jika tidak dilakukan akan dikenakan sanksi 2% perbulan maksimal 24 bulan.

Perhitungan antara karyawan dan bukan karyawan ada perbedaan sedikit, secara umum perbedaannya adalah di pengurangan atas penghasilan berupa biaya jabatan dan PTKP yang dinikmati oleh karyawan. Taripnya 5%, 10%, 15%, 25%, 35% tergantung dari besarnya biaya yang dikeluarkan.

PPh 21 ini ada 2 yaitu bulanan dan tahunan, tiap bulan kita pungut dan lapor, kemudian setiap akhir tahun dihitung ulang, jika ada kekurangan dapat dilakukan pembayaran atas kekurangan tersebut. Hati-hati jika kekurangan bayar akhir tahun lebih dari 10% biasanya akan dikenakan sanksi.

Ketiga, adalah PPh 23 merupakan pajak atas jasa yang diberikan oleh badan usaha atau perorangan yang pekerjaannya dilakukan oleh karyawannya ( baru mulai tahun 2006 ). PPh 23 ini merupakan kewajiban WP untuk melakukan pemotongan dan pemungutan serta melaporkan ke KPP, jika tidak dilakukan akan dikenakan sanksi 2% perbulan maksimal 24 bulan.

Jenis jasa yang diberikan akan sangat menentukan tarip pajak yang harus digunakan, secara umum tarip nya ( untuk tujuan praktis langsung disebutkan hasil akhirnya saja ) 1,5%, 2%, 4%, 6%, dan 7,5% dan tarip yang paling umum biasanya adalah 6%.

Bagi WP yang memberikan jasa catering, akan dipotong PPh 23 ( ini merupakan Pajak Dibayar Dimuka ) 1,5%.

Ke empat, adalah PPh 4 (2), merupakan pajak atas sewa, banyak WP dalam melakukan kegiatannya menggunakan asset / bangunan milik orang lain, atas penggunaan tersebut biasanya dikenakan pajak sebesar 10% dan bersifat final.

Kelima adalah PPh 22, merupakan pajak yang dibayar dimuka atas kegiatan import bahan baku ( tidak semua restaurant melakukan ) atau memberikan jasa ke pemerintah. Atas kegiatan import akan dikenakan tarip 2,5% jika punya API, jika tidak taripnya 7,5%,.

Ke enam adalah PPh25, merupakan angsuran pajak bulanan atas penghasilan yang terutang pajak tahun berjalan, perhitungannya adalah pajak yang terutang tahun lalu dibagi 12. Pajak ini berdasarkan filosofi bahwa keuntungan usaha kita minimal sama dengan tahun lalu, karena kecenderungan bahwa bisnis selalu berkembang.

Bagi WP yang mengalami penurunan pendapatan atau kemundiruan, dapat mengajukan pengurangan PPh 25 pada tahun berjalan, supaya tidak terjadi lebih bayar pada akhir tahun.

Terakhir adalah PPh 29, merupakan pajak atas penghasilan selama satu tahun, yaitu berapa keuntungan bersih usaha yang diperoleh dikalikan tarip progresif, Bagi badan usaha Taripnya 10%, 15% dan 30%. Sedangkan bagi orang pribadi taripnya 5%, 10%, 15%, 25% dan 35%.

sumber : http://www.indonesiataxconsultant.com

Posted 24/11/2011 by Ferry in Artikel

Franchise atau Waralaba   2 comments


Baru baru ini bisnis waralaba atau franchise berkembang dengan pesat, karena mereka menawarkan peluang bisnis yang relative lebih memberi kepastian mengenai hasilnya. Pada kesempatan ini kami bermaksud untuk membahas salah satu bisnis franchise yang sedang berkembang pesat baik dari local maupun luar negeri yaitu bisnis broker property (untuk selanjutnya disingkat Co) dari sisi perpajakan.

Pertama mengenai PPN, bagi yang mempunyai pendapatan kotor lebih dari Rp 600.000.000 (Enam ratus juta Rupiah) wajib mendaftarkan diri menjadi PKP. Selain itu yang mempunyai target pendapatan lebih dari Rp 600.000.000 (Enam ratus juta Rupiah) dapat mengajukan menjadi PKP pada saat pendapatan kotornya sudah mendekati targetnya atau bersamaan pada saat pengajuan NPWP.

Konsekuensi menjadi PKP adalah Co harus memungut PPN atas semua pendapatannya, jika banyak berhubungan dengan Primary (Developer) tidak menjadi masalah mereka biasanya bersedia dipungut PPN karena dapat mereka kreditkan (bukan biaya), tapi jika berhubungan dengan Secundary market (Rumah Bekas/ sewa menyewa antar pribadi) akan menyebabkan penghasilan menjadi berkurang sebesar PPN, karena biasanya pelanggan pribadi tidak mau dipungut tambahan PPN (tambahan biaya), sehingga komisi yang diperoleh menjadi berkurang karena sudah termasuk PPN.

Kedua PPh 21, Co harus memotong, memungut, dan menyetorkan serta melaporkan semua biaya yang terkait dengan karyawan tetap/ tidak tetap maupun MA (Marketing Associate) dan biaya jasa jasa lainnya yang dilakukan oleh orang pribadi, misalnya service AC, bengkel mobil biasanya 5%. Tarip pemotongan untuk karyawan / MA sama yaitu mengikuti tarip progresif yaitu 5%, 10%, 15%, 25% dan 35% sesuai dengan jumlah penghasilan yang mereka terima.

Ada 2 (dua) pendapat mengenai penerapan tarip pemotongan MA yaitu diberlakukan per bulan atau kumulatif setahun. Masing2 mempunyai alasan sendiri, penerapan perbulan dengan alasan mereka orang ketiga dan tarip yang digunakan sesuai besaran komisi yang dibayarkan pada saat itu. MA mempunyai kewajiban untuk menghitung ulang sendiri kewajiban perpajakan akhir tahunnya, jika pajak terhutang kurang dari yang sudah dipotong harus membayar sendiri. Jika diperiksa pajak ada kemungkinan kekurangan potong dapat dikoreksi (grey area). Apabila MA masih ada/ bekerja koreksi dapat ditagih, jika sudah tidak bekerja maka menjadi tanggungan Co.

Penerapan kumulatif, MA secara operational seperti karyawan secara rutin (setiap Hari/Minggu) masuk hanya statusnya bukan, sebagian belum punya NPWP dan laporan SPT masa PPh 21 per bulannya jika direkap akan terlihat dengan mudah bahwa MA tertentu sudah melewati batas tarip tertentu kenapa masih dipotong dengan tarip yang lebih rendah. Dengan dipotong sesuai dengan tarip tersebut maka pada akhir tahun MA tidak perlu membayar sendiri lagi karena sudah dipotong sesuai taripnya, kecuali mereka mempunyai penghasilan lain.

Keputusan untuk memilih salah satu dari dua alternative diatas diserahkan sepenuhnya kepada WP tentu saja dengan resiko dan mempertimbangkan faktor teknik dan non teknik masing-masing WP.

Ketiga PPh 23, Co harus memotong, memungut, dan menyetorkan serta melaporkan biaya royalty kepada Master Franchise sebesar 15% dan biaya jasa jasa lainnya yang dilakukan oleh badan usaha, misalnya service AC, bengkel mobil dengan tarip 6% (15% x 40%).

Kalau Master Franchise langsung dari Luar Negeri maka terutang PPh 26 sebesar 20%, dan terutang PPN 10%. Jika Negara asal mempunyai Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda/ Tax Treaty maka tarip PPh 26 menjadi lebih kecil sesuai dengan tarip di Tax Treaty tersebut, sebagian besar negera mempunyai tarip rata rata 10%.

Khusus untuk pelanggan Primary biasanya mereka memotong penghasilan Co sebesar 6%, dan akan mendapatkan bukti potong dari mereka. Bukti potong tersebut merupakan Kredit Pajak Penghasilan Co.

Ke empat PPh 4 (2), Co harus memotong, memungut, dan menyetorkan serta melaporkan biaya Sewa sebesar 10% dan bersifat final. Bagi penyewa tanah dan bangunan yang tidak memiliki NPWP tidak dapat memotong, memungut dan menyetorkan serta melaporkan, sehingga pemilik yang mempunyai NPWP dapat menyetorkan sendiri.

Ke lima PPh 25, adalah pembayaran angsuran atas kewajiban pajak tahun berjalan berdasarkan kewajiban pajak tahun lalu. Untuk Co baru biasanya kewajiban PPh 25 nya nihil, kecuali Co yakin dapat memperoleh laba dari awal berdiri baru melakukan pembayaran PPh 25. Banyak pihak mempunyai pendapat yang salah kaprah bahwa kewajiban pajak tiap tahun harus naik, jika turun maka akan diperiksa oleh pajak. Dasar pemikiran tersebut adalah secara alami Co pasti menginginkan kemajuan dalam usahanya dan laba yang diperoleh meningkat dibanding tahun lalu, tapi pada kondisi tertentu kadang rencana tidak berjalan dengan baik sehingga laba yang diperoleh menjadi lebih kecil, hal tersebut juga disadari oleh Perpajakan sehingga mereka mengeluarkan peraturan yang menyatakan bahwa Co dapat mengajukan pengurangan angsuran PPh 25 nya karena laba yang akan diperoleh tahun berjalan lebih kecil dari tahun lalu..

Ke enam PPh 29, merupakan pajak tahunan yang berupa ikhtiar rugi/ laba Co selama tahun berjalan, jika laba harus membayar pajak dengan tarip progresif yaitu 10%, 15% dan 30%. PPh 23 yang sudah dipotong oleh pihak ketiga dan PPh 25 yang sudah Co bayar tiap bulan dapat digunakan sebagai kredit pajak. Jika jumlah pajak terutang lebih besar Co akan membayar kekurangannya. Sebaliknya jika kredit pajak lebih besar dari pajak terutang Co menjadi lebih bayar dan akan diperiksa pajak karena restitusi.

sumber : http://www.indonesiataxconsultant.com

Penyidik pajak akan bisa akses langsung data PPATK   Leave a comment


Penyidik pajak akan bisa akses langsung data PPATK

JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Rabu (19/10), meneken kerjasama untuk mencegah tindak pencucian uang dan tindak pidana perpajakan. Dengan kerjasama ini, penyidik pajak diberi keleluasaan untuk meminta data PPATK tanpa melalui izin dari Menteri Keuangan dan Bank Indonesia (BI) seperti yang kini berlaku.

Selain memudahkan penyidikan pajak, kerjasama ini diharapkan bisa meningkatkan penerimaan perpajakan. Sebab Ditjen Pajak akan menambah peta potensi wajib pajak baru dari perusahaan dan orang pribadi. “Intinya nanti yang memiliki pendapatan kena pajak tapi dia tidak lapor bisa terjaring, tapi tentunya dengan menghormati hak-hak wajib pajak,” kata Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany, Selasa (19/10).

Ruang lingkup kerjasama dengan PPATK ini meliputi enam hal, yakni pertukaran data dan informasi, perumusan peraturan perundang-undangan, penanganan perkara tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana perpajakan, pengembangan sistem teknologi informasi, penugasan pegawai Ditjen Pajak pada PPATK, serta kajian, sosialisasi, penyuluhan, pendidikan, dan pelatihan.

Berdasarkan catatan PPATK, dalam lima tahun terakhir ini, ada 58 kasus pencucian uang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan, dan tahun ini ada 11 kasus serupa. Namun PPATK dan Ditjen Pajak menolak menyebutkan nilai total kasus tersebut. Tindak lanjut kasus tersebut juga tidak diketahui.

Modus pencucian

Kepala PPATK Yunus Husein mengungkapkan, biasanya kasus-kasus pencucian uang di Indonesia sebagian besar berkaitan dengan masalah perpajakan. Dari temuan PPATK, biasanya wajib pajak menyimpan uangnya
di bank maupun nonbank sehingga penghasilannya sulit terlacak. “Misalnya dia membeli asuransi, lalu menjualnya. Membeli lagi yang lain, dan seterusnya,” ujar Yunus.

Namun pidana perpajakan yang paling sulit dilacak ketika dana disimpan di bank-bank luar negeri seperti di Swiss dan Singapura. “Tapi kedua negara itu saat ini sudah mulai melunak dan siap bekerja sama melacak tindak pidana pajak,” kata Yunus.

Sumber KONTAN di Ditjen Pajak yang sering menangani modus penghindaran pajak membenarkan, sebagian pelaku penghindaran pajak membelikan produk asuransi yang menjanjikan investasi alias unit link agar uang itu tidak masuk ke rekening pribadi. “Jika masuk ke rekening deposito atau tabungan di sini, itu masih bisa diketahui sehingga dia harus membayar pajak,” kata si sumber.

Danny Septriadi, pengamat pajak dari Universitas Indonesia, menyatakan dengan MoU itu, Dirjen Pajak seharusnya akan lebih mudah mencari sumber-sumber penerimaan baru. Termasuk menjaring wajib pajak dari ekonomi illegal (underground economy) seperti bisnis perjudian. “Mereka main cash, tanpa pembukuan yang jelas,” katanya.
Kontan, 20 Oktober 2011
(http://nasional.kontan.co.id/v2/read/1319078140/80484/Penyidik-pajak-akan-bisa-akses-langsung-data-PPATK-)

 

sumber: pajakpribadi.com

 

Posted 14/11/2011 by Ferry in Artikel, Berita Pajak, Lain-Lain

Mengangsur Pajak, Mengapa Tidak?   Leave a comment


Selasa, 11 Oktober, 2011 – 11:11

 

Oleh Dudi Wahyudi

Pembayaran pajak sebenarnya dimungkinkan untuk diangsur. Pasal 10 ayat (2) Undang-undang KUP mengindikasikan hal tersebut di mana dinyatakan bahwa tata cara mengangsur pajak diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Ketentuan pelaksanaan pengangsuran pajak ini memang diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007. Secara lebih teknis lagi, tatacara pengangsuran pajak ini diatur dengan Peraturan DIrjen Pajak Nomor PER-38/PJ/2008.
Hak Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan untuk mengangsur pembayaran pajak ini terutama ditujukan kepada Wajib Pajak yang mengalami kesulitan likuiditas atau Wajib Pajak yang berada dalam kondisi di luar kekuasaannya (force majeur) sehingga tidak dapat melunasi pajak sesuai dengan jangka waktunya.

Berikut ini adalah tulisan tentang bagaimana tatacara mengangsur pajak berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas.
Pajak Yang Bagaimana Yang Bisa Diangsur?

Ada dua jenis pajak yang bisa dimohon untuk diangsur. Pertama adalah Pajak yang masih harus dibayar dalam Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. Jatuh tempo pembayan pajak seperti ini sebenarnya adalah 1 (Satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya produk hukum tersebut.

Dengan mengajukan permohonan untuk mengangsur, maka Wajib Pajak punya peluang untuk membayar secara angsuran sehingga bisa menolong likuiditas Wajib Pajak.
Kedua, yang bisa diajukan permohonan pengangsuran pajak adalah kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan atau biasa disebut PPh Pasal 29. Pembayaran PPh Pasal 29 (jatuh tempo pembayaran) sendiri  harus dilunasi sebelum SPT Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan tetapi                 tidak melebihi batas waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan. Pada umumnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Badan adalah 30 April dan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi adalah 31 Maret tahun berikutnya.
Pajak yang diajukan permohonan untuk diangsur di atas, selanjutnya akan disebut sebagai utang pajak pada bagian berikutnya.

Pengajuan dan Persyaratan Permohonan
Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar untuk mengangsur utangpajak , dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau mengalami keadaan di luar kekuasaannya sehingga Wajib Pajak tidak akan mampu memenuhi kewajiban pajak pada waktunya.
Permohonan Wajib Pajak tersebut harus diajukan secara tertulis paling lama 9 (sembilan) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran, disertai dengan alasan dan bukti yang mendukung permohonan, serta jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk diangsur, masa angsuran, dan besarnya angsuran. Permohonan mengangsur pembayaran pajak harus diajukan dengan menggunakan formulir  sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2008.
Jangka waktu 9 (sembilan) hari kerja tersebut dapat dilampaui dalam hal Wajib Pajak mengalami  keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu melunasi utang pajak tepat pada waktunya.

Jaminan
Wajib Pajak yang mengajukan permohonan angsuran pembayaran pajak harus memberikan jaminan yang besarnya ditetapkan berdasarkan pertimbangan Kepala Kantor Pelayanan Pajak, kecuali apabila Kepala Kantor Pelayanan Pajak menganggap tidak perlu. Bentuk jaminan dapat berupa garansi bank, surat/dokumen bukti kepemilikan barang bergerak, penanggungan utang oleh pihak ketiga, sertifikat tanah, atau sertifikat deposito.
Wajib Pajak yang mengajukan permohonan dalam jangka waktu yang melampaui jangka waktu 9 (sembilan) hari kerja harus memberikan jaminan berupa garansi bank sebesar utang pajak yang dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu pengangsuran.
Keputusan Atas Permohonan
Setelah mempertimbangkan alasan berikut bukti pendukung yang diajukan oleh Wajib Pajak, Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan.
Bentuk keputusan yang dapat diberikan oleh Kepala KPP adalah :

  1. menyetujui jumlah angsuran pajak dan/atau masa angsuran sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
  2. menyetujui jumlah angsuran pajak dan/atau masa angsuran sesuai dengan pertimbangan Kepala Kantor Pelayanan Pajak; atau
  3. menolak permohonan Wajib Pajak

Apabila jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja telah terlampaui dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak tidak menerbitkan suatu keputusan, permohonan disetujui sesuai dengan permohonan Wajib Pajak, dan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak harus diterbitkan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja tersebut berakhir.
Dalam hal permohonan Wajib Pajak disetujui, Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak dengan menggunakan formulir Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2008.
Apabila permohonan Wajib Pajak ditolak, maka Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Angsuran/Penundaan Pembayaran Pajak dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV Peraturan  Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2008.

Penetapan Angsuran dan Sanksi Bunga
Besarnya pembayaran angsuran atas utang pajak ditetapkan dalam jumlah utang pajak yang sama besar untuk setiap angsuran, dengan ketentuan angsuran tersebut :

  1. Paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak dengan angsuran paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, untuk permohonan angsuran atas utang pajak  berupa pajak yang masih haru dibayar dalam STP, SKPKB, SKPKBT dan Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah; atau
  2. Paling lama sampai dengan bulan terakhir Tahun Pajak berikutnya, untuk permohonan atas kekurangan pembayaran utang pajak berupa pajak yang terutang SPT Tahunan PPh (PPh Pasal 29) dengan angsuran paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Dalam hal Wajib Pajak disetujui untuk mengangsur  pembayaran pajak kecuali untuk utang pajak berupa Surat Tagihan Pajak, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua Persen) per bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) UU KUP yang dihitung sejak jatuh tempo  pembayaran sampai dengan pembayaran angsuran/pelunasan, dengan ketentuan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
Bunga tersebut dihitung berdasarkan saldo utang pajak dan ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak pada setiap tanggal jatuh tempo angsuran  atau pada tanggal pembayaran.

Berikut ini adalah contoh perhitungan bunga atas angsuran pajak sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 19 ayat (2) Undang-undang KUP.
Wajib Pajak menerima SKPKB sebesar Rp1.120.000,00 yang diterbitkan pada tanggal 2 Januari 2009 dengan batas akhir pelunasan tanggal 1 Februari 2009. Wajib Pajak tersebut diperbolehkan untuk mengangsur pembayaran pajak dalam jangka waktu 5 (lima) bulan dengan jumlah yang tetap sebesar Rp224.000,00. Sanksi administrasi berupa bunga untuk setiap angsuran dihitung sebagai berikut:
•    angsuran ke-1 : 2% x Rp1.120.000,00 = Rp22.400,00.
•    angsuran ke-2 : 2% x Rp896.000,00 = Rp17.920,00.
•    angsuran ke-3 : 2% x Rp672.000,00 = Rp13.440,00.
•    angsuran ke-4 : 2% x Rp448.000,00 = Rp8.960,00.
•    angsuran ke-5 : 2% x Rp224.000,00 = Rp4.480,00.

 

sumber: pajak.go.id

 

 

Posted 14/11/2011 by Ferry in Artikel, Berita Pajak

PPh Pasal 24   9 comments


Pengertian PPh Pasal 24


Pada dasarnya PPh Pasal 24 mengatur tentang besarnya kredit pajak yang dapat diperhitungkan atas pemotongan pajak/ pajak yang dibayar/ pajak yang terutang di luar negeri. Hal ini sesuai dengan ayat 1 dan 2 Pasal 24 UU PPh  :

  1. Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan Undang-undang ini dalam tahun pajak yang sama.
  2. Besarnya kredit pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri tetapi tidak boleh melebihi penghitungan pajak yang terutang berdasarkan Undang-undang ini.

Penghasilan yang boleh diperhitungkan/ dikreditkan tersebut antara lain penghasilan dari luar negeri berupa :

  1. penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya serta keuntungan dari pengalihan saham dan sekuritas lainnya;
  2. penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak;
  3. penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak gerak;
  4. penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;
  5. Penghasilan BUT luar negeri;
  6. penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
  7. keuntungan karena pengalihan harta tetap;
  8. keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu bentuk usaha tetap.

Hal yang paling mendasar PPh Pasal 24 ini adalah adanya batas maksimum yang boleh dikreditkan seperti yang tercantum dalam ayat 2 Pasal 24 UU PPH seperti tersebut di atas.

Contoh kasus PPh Pasal 24


PT B di Jakarta memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2001 sebagai berikut :

  1. di negara X, memperoleh penghasilan (laba) Rp. 100.000.000,00, dengan tarif pajak sebesar 40% (Rp. 40.000.000,00);
  2. di negara Y, memperoleh penghasilan (laba) Rp. 750.000.000,00, dengan tarif pajak sebesar 10% (Rp. 75.000.000,00);
  3. Penghasilan usaha di dalam negeri Rp. 400.000.000,00.

Penghitungan PPh Pasal 24 kredit pajak luar negeri adalah sebagai berikut :

 

Penghitungan kredit pajak luar negeri adalah sebagai berikut :

1. Penghasilan Luar negeri :
a. laba di negara X = Rp. 100.000.000,00
b. laba di negara Y = Rp. 750.000.000,00
c. Jumlah penghasilan luar negeri = Rp. 850.000.000,00
       
2. Penghasilan dalam negeri = Rp. 400.000.000,00
3. Jumlah penghasilan neto adalah :
Rp. 850.000.000,00 + Rp. 400.000.000,00 = Rp. 1.250.000.000,00
4. PPh terutang (menurut tarif Pasal 17 dengan fasilitas ) = Rp. 156.250.000,00
5. Batas maksimum kredit pajak luar negeri untuk masing-masing negara adalah :
a. Untuk negara X =
Rp.    100.000.000,00

Rp. 1.250.000.000,00

X Rp. 156.250.000,00 = Rp. 12.500.000,00

 

Pajak yang terutang di negara X sebesar Rp. 40.000.000,00, namun maksimum kredit pajak yang dapat dikreditkan adalah Rp. 12.500.000,00.
b. Untuk negara Y =
Rp.   750.000.000,00

Rp.1.250.000.000,00

X Rp. 156.250.000,00 = Rp.93.750.000 ,00

 

Pajak yang terutang di negara Y sebesar Rp. 75.000.000,00, maka maksimum kredit pajak yang dapat dikreditkan adalah Rp.75.000.000,00.

Jumlah PPh Pasal 24 kredit pajak luar negeri yang diperkenankan adalah :

Rp. 12.500.000,00 + Rp. 75.000.000,00 = Rp. 87.500.000,00

 

KETERANGAN TAMBAHAN : Untuk penghasilan berupa dividen dari luar negeri diatur lebih lanjut di Peraturan Dirjen Pajak NOMOR PER – 59/PJ/2010 Tentang Tata Cara Pelaporan Penerimaan Dividen, Penghitungan Besarnya Pajak Yang Harus Dibayar, Dan Pengkreditan Pajak Sehubungan Dengan Penetapan Saat Diperolehnya Dividen Oleh Wajib Pajak Dalam Negeri Atas Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Di Luar Negeri Selain Badan Usaha Yang Menjual Sahamnya di Bursa Efek

Dasar Hukum :

  1. Pasal 24 UU PPh 
  2. KMK-164/KMK.03/2002

 

sumber: duniapajak.com

 

Aspek Perpajakan Pada Bidang Usaha Perbankan   Leave a comment


Aspek Perpajakan Pada Bidang Usaha Perbankan
1. Subjek Pajak Penghasilan (PPh)

Yang menjadi subjek pajak adalah :
a. 1) Orang Pribadi
2) Warisan yang belum terbagi sebagai kesatuan menggantikan yang berhak
b. Badan

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap
Klasifikasi Objek Pajak Badan

Penghasilan yang merupakan Objek Pajak tidak bersifat final (Pasal 4 ayat (1) UU PPh)
Penghasilan yang merupakan Objek Pajak yang dipotong PPh final (Pasal 4 ayat (2) UU PPh)
Penghasilan yang bukan merupakan merupakan Objek Pajak (Pasal 4 ayat (3) UU PPh)

c. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

2. Objek Pajak Penghasilan (PPh)

Yang menjadi Objek Pajak adalah Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang Diterima atau diperoleh Wajib Pajak Berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia Dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambahkekayaan Wajib Pajak Dengan nama dan dalam bentuk apapun. Termasuk :

a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang PPh

b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan
c. laba usaha
d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta
e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
h. royalti

i.sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
j.penerimaan atau perolehan pembayaran berkala

k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP Nomor 130 Tahun 2000)

l.keuntungan selisih kurs mata uang asing

m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
n. premi asuransi

o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas

p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenai pajak
q. penghasilan dari usaha yang berbasis syariah (PP 25 Tahun 2009)

r. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan
s. surplus Bank Indonesi

Yang dikecualikan dari objek pajak adalah :
a. 1) bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amal zakat atau lembaga amal zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP 18 Tahun 2009)
2) harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK-245/PMK.03/2008)
sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan
b. Warisan
c. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal
d. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UU PPh
e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa

Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:

dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.

g. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai
h. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud dalam huruf g di atas, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan (KMK-651/KMK.04/1994)
i. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif
j. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura, berupa bagian laba dari pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha di Indonesia, sepanjang perusahaan pasangan usaha tersebut :

dalam sektor usaha yang ditetapkan Menteri Keuangan (KMK-250/KMK.04/1995); dan
sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia

k. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK-246/PMK.03/2008)
l. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK-80/PMK.03/2009)
m. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK- 247/PMK.03/2008)
Konsep Biaya Dalam PPh
3. Pengurang Penghasil Bruto

Yang menjadi Pengurang Penghasil Bruto adalah besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya-biaya yang menurut ketentuan undang-undang perpajakan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Biaya yang dapat dikurangkan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara.
Sesuai Pasal 6 UU PPh, biaya-biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:

Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:

1) biaya pembelian bahan
2) biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang
3) bunga, sewa, dan royalti
4) biaya perjalanan
5) biaya pengolahan limbah
6) premi asuransi
7) biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan PMK (PMK-02/PMK.03/2010)
8) biaya administrasi; dan
9) pajak kecuali Pajak Penghasilan

Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, sepanjang harta yang disusutkan atau diamortisasi tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan (pajak)
iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan
kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan
Kerugian selisih kurs mata uang asing
biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia
biaya beasiswa, magang, dan pelatihan
piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat (diatur lebih lanjut dengan PMK-105/PMK.03/2009 stdd PMK-57/PMK.03/2010):

1) telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
2) Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan
3) telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu
4) syarat sebagaimana dimaksud pada butir h.3 di atas tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil.

Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah
Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah
Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan
Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dalam Peraturan Pemerintah

4. Pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UU PPh, pengeluaran yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto yaitu :

Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun, seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota
Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali :

cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang
cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan
cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan
cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan
cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri

yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK-81/PMK.03/2009)

Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi yang bersangkutan (wajib dipotong PPh Pasal 21)
Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK- 83/PMK.03/2009)
jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan
Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b UU PPh, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, dan huruf m UU PPh serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah
Pajak Penghasilan
biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya
gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham

sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Biaya Promosi

Biaya Promosi yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto diatur dalam PMK-02/PMK.03/2010 (berlaku sejak 1 Januri 2009). PMK ini disampaikan melalui SE-9/PJ/2010 tanggal 1 Februari 2010. Dengan pokok-pokok ketentuan sebagai berikut :

Biaya Promosi yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1) untuk mempertahankan dan atau meningkatkan penjualan;
2) dikeluarkan secara wajar; dan
3) menurut adat kebiasaan pedagang yang baik.

Besarnya Biaya Promosi yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto merupakan akumulasi dari jumlah
1) biaya periklanan di media elektronik, media cetak, dan/atau media lainnya;
2) biaya pameran produk;
3) biaya pengenalan produk baru; dan/atau
4) biaya sponsorship yang berkaitan dengan promosi produk.
Tidak termasuk Biaya Promosi adalah :
1) pemberian imbalan berupa uang dan/atau fasilitas, dengan nama dan dalam bentuk apapun, kepada pihak lain yang tidak berkaitan langsung dengan penyelenggaraan kegiatan promosi.
2) Biaya Promosi untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak dan yang telah dikenai pajak bersifat final.

Dalam hal promosi dilakukan dalam bentuk pemberian sampel produk, besarnya biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah sebesar harga pokok sampel produk yang diberikan, sepanjang belum dibebankan dalam perhitungan harga pokok penjualan.
Biaya Promosi yang dikeluarkan kepada pihak lain dan merupakan objek pemotongan PPh wajib dilakukan pemotongan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mekanisme pemotongan PPh kepada pihak-pihak yang menerima penghasilan atas pengeluaran biaya promosi mengacu pada ketentuan perpajakan yang berlaku.
Wajib Pajak wajib membuat daftar nominatif yang paling sedikit harus memuat data penerima berupa nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, alamat, tanggal, bentuk dan jenis biaya, besarnya biaya, nomor bukti pemotongan dan besarnya Pajak Penghasilan yang dipotong dengan format sebagaimana dalam lampiran PMK-2/PMK.03/2010. Pada saat pengisian Lampiran Peraturan Menteri mengenai Daftar Nominatif perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Dalam hal pemberian sampel, kolom Keterangan harus diisi dengan mencantumkan Nama Kegiatan dan Lokasinya;
Dalam hal Biaya Promosi dikeluarkan dalam bentuk sponsorship, kolom Keterangan harus diisi dengan informasi kontrak dan/atau perjanjian sponsorship secara lengkap, termasuk nomor dan tanggal kontrak;
Dalam hal Biaya Promosi dilakukan dalam bentuk selain sponsorship dan kegiatan promosi tersebut dilakukan berdasarkan suatu kontrak dan/atau perjanjian, maka Wajib Pajak harus mencantumkan informasi kontrak dan/atau perjanjian secara lengkap dalam kolom Keterangan, termasuk nomor dan tanggal kontrak.

Daftar nominatif dilaporkan sebagai lampiran saat Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan.
Dalam hal ketentuan huruf f dan g di atas tidak dipenuhi, Biaya Promosi tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Piutang Yang Nyata-nyata Tidak Dapat Ditagih
Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih diatur dalam PMK- 105/PMK.03/2009 stdd PMK-57/PMK.03/2010 (berlaku sejak 1 Januri 2009). PMK- 57/PMK.03/2010 disampaikan melalui SE-62/PJ/2010 tanggal 10 Mei 2010. Pokok-pokok ketentuan adalah sebagai berikut :

Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih adalah piutang yang timbul dari transaksi bisnis yang wajar sesuai dengan bidang usahanya, yang nyata-nyata tidak dapat ditagih meskipun telah dilakukan upaya-upaya penagihan yang maksimal atau terakhir oleh Wajib Pajak
Piutang yang nyata-nyata tidak dapat dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto, sepanjang memenuhi persyaratan:

1) telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
2) Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih tersebut dalam bentuk hard copy dan/atau soft copy kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan
3) Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih tersebut telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara, atau terdapat perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur atas piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih tersebut, atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus, atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu.
Persyaratan butir b.3 ini tidak berlaku untuk debitur kecil (≤ Rp 100 juta) atau debitur kecil lainnya (≤ Rp 5 juta).

Daftar piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dan dokumen/bukti untuk pemenuhan ketentuan dalam butir b di atas diserahkan kepada Direktorat Jenderal Pajak dengan cara melampirkannya dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh tahun pajak dihapuskannya piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih.
Penerbitan umum atau khusus sebagaimana dimaksud dalam syarat piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih adalah penerbitan yang meliputi:

Penerbitan umum adalah pemuatan pengumuman pada penerbitan surat kabar/majalah atau media massa cetak yang lazim lainnya yang berskala nasional; atau
Penerbitan khusus adalah pemuatan pengumuman pada:
penerbitan Himpunan Bank-Bank Milik Negara (HIMBARA)/Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional (PERBANAS)
penerbitan/pengumuman khusus Bank lndonesia; dan/atau
penerbitan yang dikeluarkan oleh asosiasi yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak dan pihak kreditur menjadi anggotanya.

Yang dimaksud debitur kecil -> piutang debitur kecil yang jumlahnya tidak melebihi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), yang merupakan gunggungan jumlah piutang dari beberapa kredit yang diberikan oleh suatu institusi bank/lembaga pembiayaan dalam negeri sebagai akibat adanya pemberian:

Kredit Usaha Keluarga Prasejahtera (Kukesra), yaitu kredit lunak untuk usaha ekonomi produktif yang diberikan kepada Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I yang telah menjadi peserta Takesra dan tergabung dalam kegiatan kelompok Prokesra-OPPKS;
Kredit Usaha Tani (KUT), yaitu kredit modal kerja yang diberikan oleh bank kepada koperasi primer baik sebagai pelaksana (executing) maupun penyalur (channeling) atau kepada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai pelaksana pemberian kredit, untuk keperluan petani yang tergabung dalam kelompok tani guna membiayai usaha taninya dalam rangka intensifikasi padi, palawija, dan hortikultura;
Kredit Pemilikan Rumah Sangat Sederhana (KPRSS), yaitu kredit yang diberikan oleh bank kepada masyarakat untuk pemilihan rumah sangat sederhana (RSS);
Kredit Usaha Kecil (KUK), yaitu kredit yang diberikan kepada nasabah usaha kecil;
Kredit Usaha Rakyat (KUR), yaitu kredit yang diberikan untuk keperluan modal usaha kecil lainnya selain KUK; dan/atau
Kredit kecil lainnya dalam rangka kebijakan perkreditan Bank Indonesia dalam mengembangkan usaha kecil dan koperasi.

Yang dimaksud debitur kecil lainnya -> debitur selain sebagaimana dimaksud dalam butir e di atas yang jumlahnya tidak melebihi Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
Apabila di kemudian hari piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dilunasi oleh debitur seluruhnya atau sebagian, maka jumlah piutang yang dilunasi tersebut merupakan penghasilan bagi kreditur pada tahun pajak diterimanya pelunasan.

Pembentukan/Pemupukan Dana Cadangan

Pembentukan/pemupukan dana cadangan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.03/2009 tanggal 22 April 2009 (berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009). Pokok-pokok ketentuan adalah sebagai berikut :

Bank umum konvensional dan bank umum syariah serta BPR konvensional dan BPR Syariah dapat membentuk dana cadangan piutang tak tertagih.
Besarnya cadangan piutang tak tertagih sebagai berikut :

1) Bank Umum Konvensional :
2) Bank Umum Syariah :
3) BPR Konvensional :
4) BPR Syariah :
Besarnya nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang pada cadangan sebagaimana dimaksud di atas paling tinggi adalah:

100% (seratus persen) dari nilai agunan yang bersifat likuid; dan
75% (tujuh puluh lima persen) dari nilai agunan lainnya atau sebesar nilai yang ditetapkan perusahaan penilai

Jumlah piutang yang digunakan sebagai dasar untuk membentuk dana cadangan tersebut di atas adalah jumlah pokok pinjaman yang diberikan oleh bank.
Kerugian yang berasal dari piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dibebankan pada perkiraan cadangan piutang tak tertagih.
Dalam hal cadangan piutang tak tertagih tidak atau tidak seluruhnya dipakai untuk menutup penghapusan piutang yang nyata-nyata tidak tertagih, maka jumlah kelebihan cadangan tersebut harus diakui sebagai penghasilan. Dan sebaliknya, apabila jumlah cadangan yang ada tidak mencukupi, maka kekurangannya diperhitungkan sebagai kerugian (biaya).

Penghasilan Usaha Bank Berbasis Syariah
Perlakuan Pajak Penghasilan atas kegiatan usaha berbasis syariah diatur dalam PP Nomor 25 Tahun 2009, yaitu sebagai berikut:

Usaha Berbasis Syariah adalah setiap jenis usaha yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang meliputi perbankan syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, jasa keuangan syariah dan kegiatan usaha berbasis syariah lainnya
Perlakuan Pajak Penghasilan dari kegiatan Usaha Berbasis Syariah meliputi:

penghasilan;
biaya; dan
pemotongan pajak atau pemungutan pajak.

Biaya dari Kegiatan Usaha Berbasis Syariah termasuk :

hak pihak ketiga atas bagi hasil;
margin; dan
kerugian dari transaksi bagi hasil.

Pemotongan pajak atau pemungutan pajak dari kegiatan Usaha Berbasis Syariah dilakukan juga terhadap:

hak pihak ketiga atas bagi hasil;
bonus;
margin; dan
hasil berbasis syariah lainnya yang sejenis.

Ketentuan mengenai penghasilan, biaya, dan pemotongan pajak atau pemungutan pajak dari kegiatan Usaha Berbasis Syariah sebagaimana dimaksud di atas berlaku mutatis mutandis ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pemberlakuan secara mutatis mutandis dimaksudkan bahwa ketentuan perpajakan yang berlaku umum berlaku pula untuk kegiatan Usaha Berbasis Syariah.

5. Aturan Khusus Perbankan

Ketentuan Perpajakan Untuk Perbankan

Seperti jenis usaha yang lain, ketentuan perpajakan secara umum juga berlaku untuk usaha perbankan. Namun karena ada karakteristik khusus atas usaha perbankan maka terdapat aturan pajak yang khusus mengatur hal tersebut. Aturan pajak tersebut adalah :

PPh Pasal 21 untuk Gaji, upah , honorarium, insentif, imbalan lainnya dalam bentuk dan nama apapun
PPh Pasal 22 untuk Pengadaan (Pembelian) Barang oleh Bank BUMN/D

1) Kewajiban Pemungutan PPh Pasal 22
Pemungutan PPh Pasal 22 diatur dalam KMK-254/KMK.03/2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PMK-210/PMK.03/2008). Menyebutkan bahwa :
Atas pembelian barang yang dilakukan oleh :

Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, yang melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber dari belanja negara (APBN) dan/atau belanja daerah (APBD)
Bank-bank BUMN yang melakukan pembelian barang yang dananya bersumber dari APBN maupun non-APBN

Wajib dipungut PPh Pasal 22 dari wajib pajak penjual dengan tarif efektif 1,5% x Harga Jual (belum termasuk PPN). PPh Pasal 22 dipungut pada saat pembayaran.

PPh Pasal 23 untuk Bunga, Dividen, Royalti, Sewa, dan Imbalan Jasa

1) Pemotong PPh Pasal 23 menurut Pasal 23 ayat (1) dan ayat (3) adalah :

Badan Pemerintah
Subjek Pajak Badan Dalam Negeri
Penyelenggara Kegiatan
Bentuk Usaha Tetap
Perwakilan Perusahaan Luar Negeri Lainnya
Orang Pribadi Sebagai Wp Dalam Negeri Tertentu Yang Ditunjuk Oleh Dirjen Pajak

2) Penghasilan Wajib Pajak Dalam Negeri atau BUT yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 menurut Pasal 23 ayat (1) adalah sebagai berikut :

Dividen (selain deviden ke OP / ke PT dgn penyertaan saham diatas 25%)
Bunga (kecuali bank)
Royalti
Hadiah dan Penghargaan sehubungan dengan kegiatan selain yg telah dipotong PPh Ps. 21

Yang memiliki NPWP dikenakan tarif 15%, yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif 30%.

Sewa (selain sewa tanah dan bangunan)
Imbalan sehubungan dengan :

- jasa teknik
- jasa manajemen
- jasa konsultan
- jasa lain yg ditetapkan dirjen pajak selain jasa yg telah dipotong pph psl 21
Yang memiliki NPWP dikenakan tarif 2%, yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif 4%.
3) Jasa lain yang dikenakan PPh Pasal 23 sebesar 2% menurut
PMK-244/PMK.03/2008 adalah sebagai berikut :

Jasa penilai (appraisal);
Jasa aktuaris;
Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan;
Jasa perancang (design);
Jasa pengeboran (drilling) di bidang migas, kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap (BUT);
Jasa penunjang di bidang penambangan migas;
Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas;
Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;
Jasa penebangan hutan;
Jasa pengolahan limbah;
Jasa penyedia tenaga kerja (outsourcing services);
Jasa perantara dan/atau keagenan;
Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, KSEI dan KPEI;
Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI;
Jasa pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara;
Jasa mixing film;
Jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan;
Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, alat transportasi/kendaraan dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
Jasa maklon;
Jasa penyelidikan dan keamanan;
Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer;
Jasa pengepakan;
Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi;
Jasa pembasmian hama;
Jasa kebersihan atau cleaning service;
Jasa katering atau tata boga.

4) Dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 23 menutut Pasal 23 ayat (4) UU PPh adalah sebagai berikut :

Penghasilan yang dibayar/terutang kepada bank dan lembaga keuangan
Sewa yang dibayarkan/terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi
Dividen/bagian laba yg diterima/diperoleh PT sebagai WP dalam negeri, koperasi, BUMN/BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yg didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :

- dividen berasal dari cadangan laba di tahan; dan
- bagi PT, BUMN, BUMD saham yang dimiliki minimal 25%.

Bagian laba yang diterima/diperoleh anggota dari Perseroan Komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, Persekutuan, Perkumpulan, Firma Dan Kongsi.
SHU koperasi yang dibayarkan kepada anggotanya
Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan.

5) PMK Nomor 251/PMK.03/2008 (Jasa Keuangan selain bank yg dikecualikan dari pemotongan PPh Ps 23), dasar hukumnya adalah pasal 23 ayat (4) huruf h yang menyebutkan bahwa :

Atas penghasilan berupa bunga atau imbalan lain yang diberikan atas penyaluran pinjaman dan atau pemberian pembiayaan, termasuk yang menggunakan pembiayaan berbasis syariah sehubungan dengan jasa keuangan yang dibayarkan atau terutang kepada badan usaha:

perusahaan pembiayaan yang merupakan badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan dan telah memperoleh ijin usaha dari Menteri Keuangan
BUMN atau BUMD yang khusus didirikan untuk memberikan sarana pembiayaan bagi UMKM termasuk PT Permodalan Nasional Madani, yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan, tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 23.

PPh Pasal 4 ayat (2) untuk PPh yang bersifat final, misal : bunga tabungan/ deposito, hadiah undian, dan lain lain

1) PPh Final atas Bunga Deposito/Tabungan
PPh Final atas Bunga Deposito/Tabungan diatur dalam PP Nomor 131 Tahun 2000 dan KMK-51/KMK.04/2001. Pokok-pokok ketentuan adalah sebagai berikut :

PPh Final dikenakan atas bunga yang berasal dari deposito/tabungan baik yang ditempatkan pada bank yang didirikan di dalam negeri maupun bank di luar negeri melalui cabangnya di di Indonesia, termasuk jasa giro serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia, kecuali WP Orang Pribadi yang seluruh penghasilannya dalam 1 tahun pajak termasuk bunga dan diskonto tidak melebihi PTKP.
PPh yang terutang adalah sebesar 20% dari jumlah bruto (terhadap wajib pajak dalam negeri atau BUT) dan 20% dari jumlah bruto atau sesuai tarif P3B yang berlaku (terhadap wajib pajak luar negeri).
Dikecualikan dari pemotongan PPh :

Bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI sepanjang jumlah deposito dan tabungan serta sertifikat Bank Indonesia tersebut tidak melebihi Rp 7.500.000,00 dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah.
Bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.
Bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang telah disahkan Menteri Keuangan, sepanjang dananya diperoleh dari sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 UU Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun.
Bunga tabungan pada bank yang ditunjuk Pemerintah dalam rangka pemilikan rumah sederhana dan sangat sederhana, kapling siap bangun untuk rumah sederhana dan sangat sederhana, atau rumah susun sederhana sepanjang untuk dihuni sendiri.

Pembebasan pemotongan PPh atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang telah disahkan Menteri Keuangan, sepanjang dananya diperoleh dari sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 UU Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun dapat diberikan berdasarkan SKB Pemotongan PPh atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia yang diterbitkan oleh KPP tempat dana pensiun terdaftar.
2) PPh Final atas Hadiah Undian
PPh Final atas Penghasilan dari Hadiah atas Undian diatur dalam PP Nomor 132 Tahun 2000, KEP-395/PJ/2001, dan SE-19/PJ.43/2001. Pokok-pokok ketentuannya adalah sebagai berikut :

Hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun melalui cara undian yang diterima atau diperoleh orang orang pribadi/badan dalam negeri dan orang pribadi atau badan luar negeri dikenakan PPh Final sebesar 25% dari jumlah bruto nilai undian.
Penyetoran PPh tersebut oleh penyelenggara undian dengan SSP secara kolektif selambat-lambatnya tanggal10 bulan berikutnya.
Pelaporan ke KPP setempat dengan SPT Masa PPh atas hadiah undian selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah dibayarkannya atau diserahkannya hadiah undian tersebut.
PPh Pasal 25 Wajib Pajak Bank

1) Angsuran PPh Pasal 25 WP Bank
Angsuran PPh Pasal 25 bank tidak berdasarkan SPT Tahunan tahun sebelumnya tetapi berdasarkan Laporan Keuangan Triwulan (PMK-255/PMK.03/2008 stdd PMK Nomor 208/PMK.03/2009). Dalam Pasal 3 PMK-255/PMK.03/2008 stdd PMK Nomor 208/PMK.03/2009 menyebutkan bahwa : “Besarnya angsuran PPh Pasal 25 untuk WP bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi adalah sebesar PPh yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba rugi fiskal menurut laporan keuangan triwulan terakhir yang disetahunkan dikurangi PPh Pasal 24 yang dibayar atau terutang di luar negeri untuk tahun pajak yang lalu, dibagi 12 (dua belas).”

PPN untuk Penyerahan Barang/Jasa (BKP/JKP) yang terutang PPN.

1) PPN Terkait Usaha Perbankan, pada prinsipnya semua barang dan jasa dikenakan PPN, hanya saja ada pengecualian. Jasa keuangan termasuk yang jenis jasa yang tidak dikenakan PPN. Dalam UU PPN yang baru (UU No.42 Tahun 2009) terdapat perubahan terminologi dari “jasa perbankan” menjadi “jasa keuangan”. Jasa perbankan yang dimaksud dalam UU PPN lama (PP 144/2000) adalah jasa perbankan sesuai dengan UU perbankan, sedangkan menurut UU PPN baru, tidak disebut lagi jasa perbankan namun jasa keuangan (jasa menghimpun dana, menempatkan dana, dan jasa pembiayaan). Jasa keuangan ini tidak dikaitkan lagi pengertian jasa perbankan sebagaimana dimaksud dalam UU perbankan. Menurut UU PPN yang baru, jasa keuangan yang dilakukan oleh siapapun tidak dikenakan PPN
2) Perubahan ini memberikan perluasan arti sehingga mengakhiri perdebatan yang timbul selama ini mengenai apakah jasa keuangan yang dilakukan oleh perbankan syariah dan non perbankan termasuk pengertian jasa perbankan yang tidak dikenakan PPN ?. Salah satu yang menjadi polemik adalah pengenaan PPN terhadap transaksi murabahah (produk perbankan syariah dengan prinsip jual beli). Dengan adanya UU PPN yang baru maka atas transaksi tersebut tidak dikenakan PPN lagi.
3) Persandingan UU PPN yang lama dengan UU PPN yang baru yang mengatur PPN terkait usaha perbankan.

UU PPN lama (PP 144/2000)

Jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi, meliputi:

jasa perbankan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 kecuali jasa penyediaan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga, jasa penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak (perjanjian), serta anjak piutang;
jasa asuransi, tidak termasuk broker asuransi;
jasa Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi

UU PPN baru (UU No.42 Tahun 2009)

Jasa keuangan, meliputi:

jasa menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu;
jasa menempatkan dana, meminjam dana, atau meminjamkan dana kepada pihak lain dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya;
jasa pembiayaan, termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, berupa:

- sewa guna usaha dengan hak opsi;
- anjak piutang;
- usaha kartu kredit; dan/atau
pembiayaan konsumen;
- jasa penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai, termasuk gadai syariah dan fidusia; dan
- jasa penjaminan.
4) Jenis jasa keuangan yang tidak dikenakan PPN telah disebutkan secara limitatif dalam Memori Penjelasan Pasal 4A ayat (3) huruf d UU PPN, Jenis jasa lainnya yang tidak disebutkan dalam Memori Penjelasan Pasal 4A ayat (3) huruf d UU PPN dikenakan PPN
5) Contoh jenis jasa yang Dilakukan Perusahaan Perbankan yang Dikenakan PPN (ketentuan dalam SE dan Surat Dirjen hanya bersifat penegasan) :

Jasa persewaan Safety Box (SE-02/PJ.321/1994) memberikan penegasan bahwa:

kegiatan usaha penyewaan safety box yang dilakukan oleh bank umum terutang PPN
dalam hal dapat dibuktikan oleh bank yang bersangkutan bahwa penggunaan safety box oleh pihak lain dikaitkan dengan usaha perbankan lainnya sehingga atas pemakaian safety box tersebut tidak dipungut biaya maka Dasar Pengenaan Pajaknya adalah nihil dan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang juga nihil.

Jasa penukaran uang kecil yang dilakukan oleh bank dikenakan PPN (Surat Dirjen Pajak No.S-56/PJ.53/2004). Dasar Pengenaan Pajaknya adalah jumlah kompensasi jasa/fee (imbalan) yang diterima oleh bank tersebut.
Penyerahan barang dalam rangka pembagian hadiah berupa barang (melalui penukaran poin yang terkumpul) oleh perusahaan perbankan penerbit kartu kredit kepada para nasabahnya melalui “Membership Reward Program” yang dikaitkan dengan penggunaan kartu kredit/kartu tagih, terutang PPN dengan Dasar Pengenaan Pajak sebesar harga pasar wajar barang tersebut (Surat Dirjen Pajak No. S-777/PJ.322/2003).
Jasa Penagihan Listrik dan Telepon yang Dilakukan oleh Bank (Surat Dirjen Pajak Nomor S-947/PJ.53/2005)
Persewaan ruangan (gedung perkantoran atau rumah tinggal), termasuk persewaan safety box, jasa persewaan barang-barang bergerak lainnya, jasa konsultasi, jasa riset, jasa makelar/pialang, jasa keagenan, jasa penaksiran (appraisal), jasa manajemen, dan sejenisnya terutang PPN meskipun jasa-jasa ini dilakukan oleh bank dan LKBB sebagai bagian dari usaha dengan perizinan yang diperolehnya (SE-15/PJ.5/1990).
Penyerahan jasa perdagangan, seperti (SE-15/PJ.5/1990):

mempersiapkan penerbitan dan penjualan surat-surat berharga,
bertindak sebagai dealer surat-surat berharga,
bertindak sebagai perantara untuk mendapatkan kompanyon/partner joint venture, mendapatkan tenaga ahli, atau mendapatkan pinjaman bagi pihak lain, dan
konsultasi dalam bidang pembiayaan, investasi, dan manajemen.

sumber : http://slidepajak.wordpress.com/2010/07/23/aspek-perpajakan-pada-bidang-usaha-perbankan/

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.