Administrasi Perpajakan Yang Efisien   Leave a comment

Pada hakekatnya pembangunan nasional di suatu negara diselenggarakan oleh masyarakat bersama dengan pemerintah secara bahu membahu. Untuk dapat mensukseskan pembangunan nasional, peranan penerimaan dalam negeri menjadi sangat penting. Tidak mungkin roda pemerintahan dan pembangunan nasional dapat digerakkan tanpa adanya dukungan dana terutama yang berasal dari penerimaan dalam negeri. Selain itu, negara dalam menyelenggarakan pemerintahan mempunyai kewajiban untuk menjaga kepentingan rakyatnya, baik dalam bidang kesejahteraan, keamanan, pertahanan, maupun kecerdasan kehidupannya. Untuk mewujudkan kepentingan-kepentingan tersebut, negara membutuhkan dana. Dana yang akan dikeluarkan ini salah satunya tentu didapat dari rakyat itu sendiri melalui pemungutan yang disebut dengan pajak.
Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan dalam Negeri Indonesia yang paling potensial. Pajak ini nantinya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Peran pajak, baik sebagai sumber penerimaan dalam negeri maupun sebagai penyelaras kegiatan ekonomi pada masa-masa yang akan datang, akan sangat penting bagi negara kita. Peran utama pajak bagi Negara Indonesia ada dua, yaitu sebagai alat penerimaan negara (fungsi budgeter) dan sebagai alat pengatur (fungsi regulatory). Fungsi budgeter berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, sedangkan fungsi reguler berfungsi untuk mengatur pertumbuhan ekonomi. Fungsi pajak yang pertama, yaitu sebagai alat penerimaan negara, menempatkan pajak sebagai andalan pemerintah untuk menghasilkan penerimaan yang setinggi-tingginya dari sektor pajak.
Dari segi ekonomi pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat (perusahaan) ke sektor publik. Pemindahan sumber daya tersebut akan mempengaruhi daya beli (purchasing power) atau kemampuan belanja (spending power) sektor privat agar tidak terjadi gangguan serius terhadap jalannya perusahaan, maka pemenuhan kewajiban perpajakan harus dikelola secara baik. Bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sedangkan bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Setiap perusahaan / orang yang menjadi Pengusaha Kena Pajak pasti merupakan Wajib Pajak.
Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya harus terlebih dahulu memahami ketentuan-ketentuan umum perpajakan yang ada. Salah satu ketentuan tersebut yaitu mengenai Self assessment system yang merupakan sistem pemungutan pajak di mana seluruh proses pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dimulai dari menghitung dan menetapkan besarnya pajak terutang, menyetor pajak terutang ke kas negara, melaporkan perhitungan dan penyetoran, serta mempertanggungjawabkan semua kewajiban dilakukan oleh Wajib Pajak itu sendiri. Hal ini merupakan bentuk kepercayaan pemerintah kepada masyarakat untuk menjalankan sepenuhnya kewajiban pajaknya. Dari pengertian tersebut jelas bahwa Wajib Pajak harus aktif menghitung dan melaporkan jumlah pajak terutangnya tanpa campur tangan fiskus. Konsekuensi dari diijinkannya sistem ini yaitu bahwa masyarakat harus mengetahui tata cara perhitungan pajak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelunasan pajak seperti kapan harus membayar pajak, kapan harus melaporkannya, kepada siapa pajak dibayarkan, bagaimana menghitung besarnya pajak serta sanksi apa yang akan diterima bila Wajib Pajak melanggar Undang- Undang Pajak.
Dalam hal pelaksanaan administrasi perpajakan, terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah. Wajib pajak berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis Wajib Pajak. Di lain pihak pemerintah memerlukan dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, yang sebagian besar berasal dari penerimaan pajak. Adanya perbedaan kepentingan ini menyebabkan Wajib Pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun illegal, hal ini dimungkinkan jika ada peluang yang dapat dimanfaatkan baik karena kelemahan peraturan pajak maupun sumber daya manusia (fiskus).
Oleh karena itu, untuk dapat menerapkan peraturan perpajakan secara benar dan usaha efisiensi laba usaha serta untuk meminimalisasi beban pajak, Wajib Pajak dapat menggunakan salah satu cara di dalam perpajakan yang dikenal dengan manajemen pajak, yaitu suatu upaya memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian dan pengawasan mengenai perpajakan, sehingga beban pajak yang ditanggung perusahaan dapat diminimalkan guna memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan tanpa melanggar Undang-Undang yang berlaku. Upaya untuk meminimalisasi pajak ini sering disebut dengan teknik perencanaan pajak. Teknik ini merupakan bagian dari manajemen pajak yang merujuk pada proses merekayasa usaha dan transaksi Wajib Pajak agar hutang pajak berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Namun perencanaan pajak juga dapat berkonotasi positif sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar dan tepat waktu sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya. Bila hal ini telah dilakukan, tidak bisa dimungkiri pelaksanaan administrasi perpajakan yang efisien dapat kita peroleh.
Mengenal Perencanaan Pajak
Pajak adalah pungutan oleh negara yang berakibat arus dana ke luar (cash outflows) dalam arti akan mengurangi hak pemilik perusahaan. Ditinjau dari pandangan entity theory, pajak dianggap sebagai laba yang merupakan hak dari negara. Sebaliknya, konsep proprietory menganggap semua kekayaan dan kewajiban perusahaan adalah hak dan kewajiban pemilik. Menurut paham ini semua pengeluaran yang mengurangi hak dari pemilik perusahaan dianggap sebagai beban, tidak terkecuali pajak. Karena menganggap bahwa pungutan pajak tidak berbeda dengan beban usaha yang lain, maka timbul hasrat untuk berusaha bagaimana mengurangi pajak. Prinsip efisiensi yang diterapkan dalam badan usaha untuk mengurangi segala macam biaya juga diterapkan untuk pajak. Berdasarkan kenyataan bahwa peraturan perpajakan sedemikian kompleks dan dinamis, maka untuk mengurangi beban pajak diperlukan suatu manajemen pajak yang antara lain melalui fungsi perencanaan pajak (Basri Musri, 2004).
Perencanaan Pajak (Tax Planning) menurut Susan M. Lyons, (1993:303) adalah “Arrangement of a person’d business and/or private affairs in order to minimize tax liability”. Robert K. Eskew (1988:762) menyebutkan Tax Planning adalah “The practice of evaluating the tax effects of contemplated actions or transactions”, sedangkan Barry Spitz (1983:1) menyatakan bahwa “Tax Planning is the process of taking into consideration all revelant tax factors, in the light of the material non tax factors, for the purpose of determining “: whether; and if so — when; how; and with whom, to enter into and conduct transaction, operations and relationships, with the object of keeping the tax burden falling on taxable events and persons as low as possible while attaining the desired business, personal and other objectives”. Tax Planning is the systematic analysis of deferring tax options aimed at the minimization of tax liability in current and future tax periods (Crumbley D.Larry, Friedman Jack P., Anders Susan B.:1994).
Pengertian lainnya perencanaan pajak merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisiensikan jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (tax avoidance) dan bukan penyelundupan pajak (tax evasion) yang merupakan tindak pidana fiskal yang tidak akan ditoleransi (Mohammad Zain, 2003). Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak (Erly Suandy, 2003). Di pihak lain Moenaf H. Regar (1995:212) menyebutkan bahwa perencanaan pajak (Tax Planning) adalah suatu usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk menghemat pajak dengan cara mengatur penghitungan penghasilan yang lebih kecil yang dimungkinkan oleh perundang-undangan pajak.
Dari  beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa tax planning adalah perencanaan pajak sebagai bagian dari fungsi manajemen (Planning, Organizing, Stafing, Directing / Actuating, Controlling) dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dengan tehnik dan strategi mengatur akuntansi dan keuangan perusahaan untuk penghematan pajak tanpa melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (in legal way), terhindar dari tax evasion / penyelundupan pajak, terhindar dari illegal tax avoidance / penghindaran pajak illegal antara lain dengan menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melapor Pajak Terutang sesuai ketentuan yang berlaku dan membayar serta melunasinya sebelum tanggal jatuh tempo sehingga terhindar dari Sanksi Perpajakan.
Perlunya Perencanaan Pajak
Ada beberapa alasan mengapa perencanaan pajak perlu dilakukan, di antaranya:
Kerumitan Peraturan Per UU Perpajakan
Semakin rumit peraturan per UU Perpajakan yang berlaku maka terdapat kecenderungan biaya untuk mematuhinya (complince cost) semakin tinggi. Untuk mendapatkan kepatuhan pajak/tax compliance dengan biaya murah diperlukan perencanaan pajak antara lain dengan merekrut tenaga yang ahli di bidang tersebut.
Makin besarnya jumlah Pajak terutang
Makin besarnya jumlah Pajak terutang akibat kekeliruan dan kesalahan dalam menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan Pajak dapat dihindarkan dengan meminimais kekeliruan dan kesalahan yang terjadi.
Tingginya Biaya Negosiasi
Wajib Pajak kadang-kadang perlu melakukan Negosiasi untuk mengurangi jumlah Pajak terutang akibat kekeliruan dalam menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melapor pajak, dan biaya negosiasi umumnya relatif tinggi. Perencanaan pajak dapat dilakukan dengan Tax Litigation yaitu menyelesaikan perselisihan perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku antara lain mengajukan Keberatan, Banding, Peninjauan Kembali.
Risiko Pembinaan Otoritas Pajak
Dalam rangka meminimais risiko pembinaan otoritas Pajak berupa Pemeriksaan Pajak maka Perencanaan Pajak perlu dilakukan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak mengundang otoritas pajak untuk melakukan Pemeriksaan Pajak. Upaya yang dapat dilaksanakan antara lain dengan melakukan penelitian pajak/tax research.
Sanksi Perpajakan dan moral hazard
Perencanaan pajak diperlukan dalam rangka menghindar dari terkena Sanksi Perpajakan yang berisiko berat dari segi material dan moral dengan cara memahami peraturan perpajakan yang berlaku secara bulat dan utuh serta mengupayakan agar tidak salah tafsir.
Alasan lainnya diungkapkan oleh Simon James dan Nobes sebagaimana dikutip oleh Gunadi dalam makalahnya Tax Management “Legalitas dan Implikasi Terhadap Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak”. Menurutnya pendorong dari dilaksanakannya perencanaan pajak adalah:
  1. tingginya tarif pajak,
  2. kekuranggamblangan (imprecise) ketentuan (baik rumusan eksplisit ketentuannya maupun semangat, maksud dan tujuan implisitnya),
  3. terlalu kecilnya sanksi dan
  4. Kekurangwajaran atau kekurangmerataan, serta
  5. distorsi dalam sistem perpajakan.
Dari beberapa alasan yang mendasari dan mendorong dilakukannya perencanaan pajak, Basri Musri (2004) menguraikan ada 5 faktor pendorong utama wajib pajak untuk melakukan perencanaan pajak, yaitu:
Rate of tax
Terpilihnya tarif pajak sebagai alat tax planning karena disadari bahwa semakin tinggi tarif yang dikenakan, beban pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak semakin besar. Yang dihindari dalam hal ini adalah marginal rates of tax bukan rata-rata tarif pajak yang ditanggung.
Base of tax
Perilaku wajib pajak jika melakukan Tax Planning yang didasarkan pada base of tax akan berhadapan dengan pilihan mengenakan dirinya untuk dibebani pajak dari pendapatan tabungan, investasi atau dari sumber lainnya. Dengan membuat tabel berapa tarif pajak atas masing-masing penghasilan dikaitkan dengan tingkat pengembalian (yield required) dari investasi yang diinginkan, wajib pajak akan dapat memilih yang paling menguntungkan (pajak yang minimal).
Loopholes
Keadaan ini dimungkinkan oleh karena terdapat celah ketentuan perundang-undangan perpajakan untuk membayar pajak lebih sedikit atau bahkan tanpa membayar sama sekali misalnya terhindarnya PPh atas bunga sertifikat Bank Indonesia apabila deposan Indonesia membeli SBI lewat bank di luar negeri.
Tax Shelter
Wajib pajak memanfaatkan kesempatan mengurangi beban pajak oleh karena adanya fasilitas di dalam undang-undang perpajakan yang memang sengaja diberikan pemerintah, seperti diperkenankan penyusutan dipercepat di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET).
Tax Havens
Wajib pajak memanfaatkan kesempatan mengurangi beban pajak oleh karena negara tertentu menganut paham no-tax havens untuk income tax seperti pada Cayman Island atau hanya mengenakan pajak pada pendapatan lokal saja (taxing only local income) seperti di Liberia, special privilages atas penghasilan International Business Companies seperti di Luxemburg, dan low tax havens with treaty benefits bagi negara yang melakukan tax treaties.
About these ads

Posted 16/07/2012 by Ferry in Perencanaan Pajak

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: