Archive for the ‘KUP’ Category

Tata Cara Permohonan Pemindahbukuan (Pbk)   Leave a comment


Bapak/ibu pernah salah nabung? Nabungnya sih gak salah maksud saya nomor rekeningnya :) Maunya nabung ke rekening A tetapi salah tulis ke nomor rekening C. Sehingga nasabah minta bantuan customer service bank untuk melakukan pemindahbukuan agar uang tadi masuk ke rekening yang seharusnya.

Yah, kurang lebih seperti itulah proses pemindahbukuan di pajak. WP kadang salah setor SSP karena salah tulis NPWP, tahun pajak, jumlah dan sebagainya. Kesalahan tadi tentu tidak menguntungkan dengan kata lain bikin amsyong. Disinilah hak wajib pajak untuk meminta pemindahbukuan. Read the rest of this entry »

Posted 10/11/2013 by Ferry in KUP, PPh Badan, PPh Final, PPh OP

Tagged with ,

Analisis Terhadap Kewajaran Pelaporan Pajak Orang Pribadi   Leave a comment


Saat ini pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat diandalkan dan lebih dari 75% sumber penerimaan negara adalah berasal dari pajak. Untuk tahun 2013 ini, Pemerintah menargetkan penerimaan yang akan diperoleh dari pajak dalam APBN-P 2013 adalah sebesar Rp 995 triliun. Namun hingga semester pertama (30 Juni 2013), realisasi penerimaan pajak yang berhasil dikumpulkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai institusi yang bertugas untuk mengumpulkan pajak, baru mencapai Rp 411,39 triliun atau baru sebesar 41,3% dari target APBN-P 2013.

Akibat dari kondisi realisasi penerimaan pajak yang masih jauh dari target, menyebabkan pihak Direktorat Jenderal Pajak semakin gencar melakukan penggalian potensi-potensi yang dapat meningkatkan penerimaan pajak. Beberapa hal yang telah dilakukan oleh aparat pajak untuk ini adalah seperti melakukan penelitian terhadap kebenaran SPT yang telah dilaporkan oleh Wajib Pajak, melakukan himbauan kepada Wajib Pajak yang diduga memiliki potensi pajak namun belum dilaporkan secara benar, melakukan upaya law enforcement berupa pemeriksaaan pajak, penagihan pajak hingga penyidikan atas tindak pidana di bidang perpajakan.

Salah satu fokus yang sedang dilakukan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan penggalian potensi pajak di tahun 2013 ini sebagaimana yang dituangkan dalam rencana dan strategi pemeriksaan tahun 2013 berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-11/PJ/2013 adalah fokus pemeriksaan terhadap Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan transaksi pembelian kendaraan mewah dan/atau rumah/apartemen mewah dan Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki kenaikan harta signifikan.

Akibat dari adanya fokus penggalian potensi ini, sehingga menyebabkan akhir-akhir ini banyak ditemukan adanya Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh surat himbauan untuk melakukan pembetulan SPT Tahunan PPh Orang Pribadinya berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh aparat pajak dalam hal ini Account Representative. Beberapa kasus contoh Wajib Pajak yang dihimbau adalah berdasarkan laporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi ditemukan:

  1. adanya penambahan aktiva/harta yang cukup besar dan tidak sebanding dengan pengurangan aktiva atau harta lain yang telah dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh tahun sebelum atau jumlah penghasilan yang diterima pada tahun yang bersangkutan;
  2. adanya pertambahan nilai bangunan akibat adanya pembangunan yang cukup signifikan sehingga berpotensi terutang PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri;
  3. adanya jumlah harta yang cukup besar yang memerlukan biaya perawatan yang besar juga, namun hal ini tidak diimbangi dengan jumlah penghasilan yang memadai sebagai sumber untuk melakukan perawatan terhadap harta yang dimilikinya tersebut;
  4. ditemukannya atau adanya data mengenai harta yang dimiliki oleh Wajib Pajak yang bersangkutan yang selama ini tidak pernah dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi miliknya;
  5. dan sebagainya.

Sebenarnya pelaporan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak melalui sarana Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi saat ini sudah mengakomodasi pelaporan mengenai penghasilan, jumlah harta dan jumlah kewajiban. Secara mudah, berdasarkan SPT Tahunan PPh yang telah dilaporkan tersebut, dapat dilakukan analisis secara sederhana mengenai kewajaran dan kebenaran dari hal-hal yang telah dilaporkan oleh Wajib Pajak dalam SPT tersebut.

Secara sederhana, konsep penghasilan yang didefinisikan sebagai setiap pertambahan kemampuan ekonomis yang siap untuk digunakan sebagai konsumsi dapat direfleksikan dalam rumus:

Y = C + S + I

Dimana:

  1. Y: adalah penghasilan yang diperoleh oleh Wajib Pajak (Yield) sebagai sumber untuk melakukan C + S + I.
  2. C: adalah konsumsi yang telah dikeluarkan oleh Wajib Pajak (Consumption)
  3. S: adalah tabungan yang telah dilakukan selama ini oleh Wajib Pajak (Saving)
  4. I: adalah investasi yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam bentuk harta (Investment)

Dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi, pelaporan mengenai penghasilan (Y) ini tercermin dari pelaporan penghasilan yang diterima baik dari penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, penghasilan dari usaha dan pekerjaan bebas, penghasilan dalam negeri lainnya (yang berasal dari passive income seperti bunga, royalti, sewa), penghasilan luar negeri lainnya, penghasilan yang telah dikenakan pajak yang bersifat final dan penghasilan yang bukan merupakan objek pajak (seperti warisan, hibah, sumbangan). Penghasilan yang telah diterima setiap tahunnya ini adalah merupakan sumber pembiayaan dan akan digunakan sebagai konsumsi (C), ditabung (S) dalam bentuk deposito, tabungan di bank dan setaranya, serta diinvestasikan (I) sebagai harta baik bergerak maupun tidak bergerak seperti rumah, tanah, kendaraan bermotor, perhiasan, saham, efek dan sebagainya.

Apabila sumber penghasilan (Y) ini tidak cukup untuk melakukan pembiayaan terhadap C, S, dan I, maka sumber pembiayaan dapat diambil dari hutang.

Nah, semua komponen yang telah diuraikan di atas, yaitu komponen S (saving), komponen I (Investment) dan hutang ini tercermin dalam laporan SPT Tahunan yaitu pada bagian harta dan bagian kewajiban.

Satu-satunya komponen yang tidak ada dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi adalah konsumsi (C). Walaupun konsumsi yang dilakukan oleh Wajib Pajak selama tahun pajak yang bersangkutan tidak perlu dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi, namun kita tetap dapat membuat analisis tentang kewajaran konsumsi yang dilakukan oleh Wajib Pajak berdasarkan harta yang mereka miliki dibandingkan dengan penghasilan yang telah mereka laporkan. Karena dari harta yang dimiliki tersebut dapat diperkirakan berapa kira-kira konsumsi yang harus dikeluarkan untuk melakukan perawatan harta tersebut. Biaya yang dapat diperkirakan misalnya biaya pajak kendaraan, PBB, biaya listrik, biaya air, biaya perawatan kendaraan dan sejenisnya.

Salah satu analisis yang dilakukan oleh aparat pajak dalam menilai kewajaran SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang dilaporkan oleh Wajib Pajak ini biasanya dikenal dengan sebutan “analisis biaya hidup”. Dengan menggunakan formula sederhana yang telah diuraikan di atas dan berdasarkan data di SPT Tahunan PPh Orang Pribadi serta data dari pihak ketiga, maka aparat pajak dapat melakukan pengawasan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dalam melaporkan kewajiban pajaknya.

Read the rest of this entry »

Posted 01/08/2013 by Ferry in Artikel, KUP, PPh Badan, PPh OP

Tagged with , ,

KODE KETETAPAN PAJAK   Leave a comment


sesuai SE – 327/PJ/2002, 4 September 2002
Tentang
PENYESUAIAN KODE NOTA PENGHITUNGAN DAN KODE KETETAPAN PER JENIS PAJAK (perubahan SE-04/PJ.24/2000)

contoh : Surat Ketetapan Pajak nomor : 00051/101/07/027/08
artinya :
00051 : nomor ketetapannya adalah nomor 51
101 : adalah KODE KETETAPAN, artinya STP (surat tagihan pajak) jenis pajak PPh Pasal 21
07 : adalah tahun pajak
027 : adalah KPP Pratama Jakarta Kemayoran – (klik disini untuk melihat kode KPP)
08 : adalah tahun penerbitan STP tersebut Read the rest of this entry »

Posted 09/06/2013 by Ferry in KUP

Tagged with

Tata Cara Pendaftaran NPWP/PKP Pindah Bagi Pengusaha Kena Pajak, Wajib Pajak Orang Pribadi, Bendahara, Badan Dan Joint Operation   Leave a comment


 Wajib Pajak yang pindah alamat kantor wajib mengajukan permohonan NPWP baru, dengan ketentuan :
1.    Wajib Pajak yang pindah alamat dalam satu wilayah kantor pelayanan pajak (KPP), maka wajib pajak mengajukan permohonan perubahan data alamat  dengan cara mengisi formulir perubahan data di KPP tersebut disertai bukti alamat yang baru (bagi Wajib Pajak Badan surat keterangan domisili dari kelurahan sedangkan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi adalah fotocopy KTP alamat baru). Kemudian diserahkan ke Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) di Seksi Pelayanan dan dalam jangka waktu 1 (satu) hari akan diberikan kartu NPWP baru dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT).
2.    Wajib Pajak yang pindah alamat ke wilayah kantor pelayanan pajak (KPP) lain, maka wajib pajak mengajukan permohonan pindah KPP dengan cara mengisi formulir Wajib Pajak Pindah di KPP lama atau KPP baru disertai bukti alamat yang baru (bagi Wajib Pajak Badan surat keterangan domisili dari kelurahan sedangkan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi adalah fotocopy KTP alamat baru). Kemudian diserahkan ke Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) di Seksi Pelayanan dan dalam jangka waktu 1 (satu) hari akan diberikan surat pindah oleh KPP lama, KPP baru akan memberikan kartu NPWP baru dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dalam jangka waktu 1 (satu) hari  sejak diterimanya surat pindah dari KPP lama.
3.   Wajib Pajak yang pindah ke wilayah KPP lain dapat mengajukan pindah melalui KPP lama atau baru dengan ketentuan :
  •   Permohonan ke KPP Lama dalam pemohon adalah wajib pajak dan/atau PKP Badan atau Joint Operation atau Wajib Pajak Bendahara.
  •   Permohonan ke KPP Baru dalam pemohon adalah wajib pajak Orang Pribadi.

 

Dasar hukum :

  1. Pasal 1 dan 2 UU No.28 Tahun 2007 tentang KUP
  2. Lampiran 1 Per-44/PJ/2008 tanggal 20 Oktober 2008
  3. Peraturan Dirjen Pajak No.41 Tahun 2009

 

sumber: http://wibowo-pajak.blogspot.com/2012/01/tata-cara-pendaftaran-npwppkp-bagi.html

PERLAKUAN PPN UNTUK PENGUSAHA TOKO EMAS PERHIASAN   1 comment


I.      PENDAHULUAN

Hampir sebagian besar Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang bergerak di bidang penjualan emas perhiasan merupakan pengusaha perorangan atau orang pribadi. Di kalangan pengusaha toko emas perhiasan tersebut telah lama menjadi pemahaman mereka bahwa PPN yang harus dibayar oleh Pengusaha Toko Emas Perhiasan sebesar 10% X 20% X jumlah seluruh penyerahan emas perhiasan atau netonya 2% dari jumlah penyerahan adalah juga merupakan jumlah yang harus dipungut dari Pembeli atau konsumen. Bahkan sering kita temui mekanisme pemungutan melalui penerbitan Faktur Pajak oleh Pengusaha Toko Emas Perhiasan adalah dengan mencantumkan pada baris PPN yang dipungut sebesar 2% dan sampai saat ini juga masih diterapkan.
Seiring dengan dikeluarkannya peraturan perpajakan mengenai perlakuan PPN atas penyerahan oleh pengusaha toko emas perhiasan yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2010 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan bagi PKP yang melakukan kegiatan usaha tertentu, para pelaku usaha toko emas perhiasan ini mulai menyadari akan kesalahan praktek pemungutan PPN yang selama ini mereka terapkan. Berdasarkan hal tersebut, penulis mencoba membahas penerapan ketentuan perpajakan yang benar mengenai perlakuan PPN untuk PKP toko emas perhiasan.
II.    DASAR HUKUM DAN PEMAHAMAN DASAR
Sebelum berlakunya PMK No. 79/PMK.03/2010, PKP toko emas perhiasan melandasi usahanya dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor 83/KMK.03/2002 tentang PPN atas penyerahan emas perhiasan oleh Pengusaha Toko Emas Perhiasan. Namun PMK no. 79 tersebut tidak serta merta mencabut KMK No. 83 tersebut. Oleh karena itu, kedua ketentuan tersebut masih dapat dijadikan landasan hukum dan penulis dapat mengambil poinnya bahwa KMK-83 tahun 2002 tersebut pada dasarnya lebih banyak mengatur mengenai mekanisme pemungutan dan pembayaran/penyetoran PPN terutang, sedangkan PMK-79 tahun 2010 pada dasarnya mengatur mengenai mekanisme pengkreditan Pajak Masukan oleh PKP toko emas perhiasan dalam rangka kewajiban pelaporan PPN.
Selanjutnya dibawah ini diuraikan beberapa poin yang diatur dalam kedua ketentuan hukum tersebut di atas yakni sbb:
1.    Yang dimaksud dengan Pengusaha Toko Emas Perhiasan adalah orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dibidang penyerahan emas perhiasan, berdasarkan pesanan maupun penjualan langsung, baik hasil produksi sendiri maupun pihak lain, yang memiliki karakteristik pedagang eceran. Perlu ditekankan bahwa PMK-79 kemudian tidak memberikan definisi yang memberikan penekanan hanya pada orang pribadi, sehingga kemungkinan PKP dalam bentuk badan pada era saat ini bisa juga melakukan usaha toko emas perhiasan. PMK-79 hanya menyatakan bahwa PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP yang dikenai pajak berdasarkan UU PPN.
2.    Emas Perhiasan adalah perhiasan dalam bentuk apapun yang bahannya sebagian atau seluruhnya dari emas dan atau logam mulia lainnya, termasuk yang dilengkapi dengan batu permata dan atau bahan lain yang melekat atau terkandung dalam emas perhiasan tersebut.
3.    Pengusaha Toko Emas Perhiasan wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
4.    Atas penyerahan Emas Perhiasan oleh Pengusaha Toko Emas Perhiasan terutang Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% dari harga jual emas perhiasan.
5.    Pengusaha Toko Emas Perhiasan yang melakukan penyerahan Emas Perhiasan wajib membuat Faktur Pajak, memungut, dan menyetor Pajak Pertambahan Nilai yang terutang, serta melaporkannya pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.
6.    PKP selain menggunakan mekanisme penghitungan normal PPN terutang melalui Pajak Keluaran dikurangi Pajak Masukan, Pengusaha Toko Emas Perhiasan dapat menggunakan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dengan cara sebagai berikut:

a. Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan Emas Perhiasan oleh Pengusaha Toko Emas Perhiasan adalah sebesar 10% X Harga Jual Emas Perhiasan;
b. Jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar oleh Pengusaha Toko Emas Perhiasan adalah sebesar 10% X 20% X jumlah seluruh penyerahan Emas Perhiasan.

Ini mengandung pengertian bahwa PPN terutang yang dipungut dari konsumen akhir adalah 10% dari harga jual, namun pembayaran/penyetoran oleh PKP toko emas perhiasan hanya 20% dari pemungutan yang telah dibebankan ke konsumen.
Hal inilah yang membuat kesalahpahaman penerapan oleh kalangan pengusaha toko emas perhiasan dimana mereka beranggapan bahwa pemungutan PPN terutang dari konsumen dapat di-neto-kan menjadi 2% dan langsung disetor ke kas negara dari jumlah tersebut sehubungan tidak diaturnya mekanisme pengkreditan Pajak Masukan dalam pelaporan SPT PPN-nya.
7.    Di tahun 2010 inilah, perlakuan PPN terutang menjadi lebih jelas dengan diberlakukannya PMK-79 yang mengatur bahwa besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan yang dihitung menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Pajak Keluaran dan dengan demikian PPN terutang yang harus disetor oleh PKP menjadi sebesar 20% dari 10% yang telah dipungut dari konsumen yakni sebesar 2% dari harga jual.
8.    PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan berdasarkan PMK-79 ini tidak dapat membebankan PPN atas perolehan BKP dan/atau JKP (atau Pajak Masukannya) sebagai biaya untuk penghitungan Pajak Penghasilan. Dasar pemikirannya adalah bahwa berapapun Pajak Masukan yang telah dibayarkan, untuk PKP toko emas perhiasan sudah dianggap mengkreditkan Pajak Masukannya melalui mekanisme 80% dari Pajak Keluarannya.
9.    PKP toko emas perhiasan hanya dapat menggunakan mekanisme pengkreditan Pajak Masukan sesuai PMK-79 dan tidak diperkenankan menggunakan mekanisme penghitungan PPN normal serta berapapun jumlah peredaran usahanya.
III.   PERLAKUAN PPN DAN METODE PENCATATAN/PEMBUKUAN
Berdasarkan dasar hukum dan dasar pemahaman di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa perlakuan PPN untuk PKP toko emas perhiasan yang benar adalah :
1.    PPN terutang yang dipungut dari konsumen akhir adalah 10% dari harga jual;
2.    Atas Pajak Masukan yang telah dibayar atas perolehan BKP dan/atau JKP, penghitungannya menggunakan mekanisme pengkreditan Pajak Masukan yaitu 80% dari Pajak Keluaran;
3.    PPN terutang yang harus disetor adalah sebesar 20% dari 10% Pajak Keluaran yakni netonya sebesar 2% dari seluruh penyerahan;
4.    Atas Pajak Masukan yang nyata telah dibayar atas perolehan BKP dan/atau JKP tidak dapat dibebankan sebagai biaya untuk penghitungan Pajak Penghasilan.
Kalau kita terapkan perlakuan PPN tersebut dalam metode pencatatan/pembukuan, tidaklah menjadi suatu hal yang membingungkan bagi pengusaha toko emas andaikan apa yang telah berlaku umum sesuai PSAK dipakai sebagai metode pencatatan. Pertanyaan yang sering muncul dalam hal ini adalah bagaimana pencacatan untuk Pajak Masukan yang nyata telah dibayar mengingat tidak diperkenankan untuk dibebankan sebagai biaya. Secara umum kalau boleh kita kutip kembali bahwa jika pengusaha menyelenggarakan pembukuan, pajak yang telah dibayar (aktiva pajak kini) pada akhir periode (masa maupun tahunan) akan disandingkan (di-offset) dengan pajak yang menjadi kewajiban pengusaha (kewajiban pajak kini) sehingga netonya akan disajikan di neraca apakah lebih bayar atau kurang bayar. Untuk konsep PPN, Pajak Masukan pada akhir periode akan di-offset dengan Pajak Keluaran yang akan menghasilkan lebih bayar atau kurang bayar dan untuk Pajak Masukan yang tidak berhubungan dengan usaha (Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan), meskipun tidak diatur dalam UU PPN, secara umum dibebankan sebagai biaya di pembukuan pengusaha.
Jadi ketentuan bahwa Pajak Masukan yang nyata telah dibayar tidak boleh dibebankan sebagai biaya bagi PKP toko emas perhiasan, memang seharusnya begitu karena secara umum Pajak Masukan yang seharusnya dikreditkan tersebut (yang dianggap sudah dikreditkan dalam komponen 80% dari Pajak Keluaran), dicatat sebagai aktiva (bukan biaya) dan pada akhir periode disandingkan dengan Pajak Keluaran yang telah dipungut dari konsumen (dalam hal ini full 10% dari harga jual) dikurangkan Pajak Keluaran yang sesuai ketentuan harus disetor sebesar 2% dari seluruh penyerahan, maka apabila netonya terdapat sisa Pajak Keluaran setelah 2% yang menjadi kewajiban telah disetor, atas sisa tersebut selayaknya dicatat sebagai pendapatan lain-lain dalam laporan keuangan.
Misalnya, Pajak Keluaran yang dipungut sebesar Rp. 100.000.000 (1M seluruh penyerahan x 10%PPN) dan Pajak Masukan yang telah dibayar Rp. 70.000.000, sedangkan PPN yang harus disetor adalah sebesar Rp. 20.000.000 (2% dr seluruh penyerahan), maka masih terdapat sisa Pajak Keluaran pada posisi kredit sebesar Rp. 10.000.000 yang selayaknya dianggap sebagai pendapatan lain-lain dalam laporan keuangan, dengan menjurnal balik (sekaligus menghapus komponen PPN dalam neraca) yakni debit sisa Pajak Keluaran pada kredit Pendapatan Lain-lain.
Dasar pemikiran bahwa Pajak Masukan yang dikreditkan hanya 80% dari Pajak Keluaran, menurut penulis mungkin disebabkan bahwa bahan baku utama dalam pembuatan emas perhiasan sebagian besar berasal dari emas batangan yang tidak terutang PPN, dari pada bahan baku yang berasal dari daur ulang emas perhiasan lama, sehingga dianggap bahwa Pajak Masukan toko emas perhiasan tidak akan lebih besar dari Pajak Keluarannya
IV.  PENUTUP
Demikianlah topik yang penulis bahas untuk menjadi bahan pedoman dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan khususnya PPN bagi pengusaha toko emas perhiasan. Disadari pula bahwa pembahasan ini masih jauh dari kesempurnaan dan dimohon sumbangsih pemikiran dan pendapatnya untuk menyempurnakan topik perlakuan PPN untuk PKP toko emas perhiasan ini.
sumber: http://solusipajak-info-guide.blogspot.com/2011/04/sopindo-april-2011-perlakuan-ppn-untuk.html

Sanksi Bunga Akibat Pembetulan SPT   Leave a comment


Pembetulan SPT yang disampaikan oleh Wajib Pajak mungkin saja menyebabkan pajak yang harus dibayar menjadi bertambah sehingga Wajib Pajak harus membayar kekurangan pembayaran pajak sebelum  menyampaikan SPT pembetulan.

Atas kondisi tersebut di atas terhadap Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga. Adanya sanksi administrasi bunga ini bisa dimaklumi mengingat bahwa tambahan pajak yang kurang bayar tersebut semestinya sudah dibayar pada saa jatuh temponya. Apabila tidak ada sanksi bunga, tentu saja hal ini menjadi celah Wajib Pajak dapat menggeser pembayaran pajak dengan modus pembetulan SPT.

Sanksi Pembetulan SPT Tahunan

Apabila Wajib Pajak membetulkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan dan kemudian akibat pembetulan tersebut menambah jumlah pajak yang terutang, maka atas kekurangan pajak yang harus dibayar tersebut Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga.

Besarnya bunga adalah 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian SPT Tahunan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Yang dimaksud dengan “1 (satu) bulan” adalah jumlah hari dalam bulan kalender yang bersangkutan, misalnya mulai dari tanggal 22 Juni sampai dengan 21 Juli, sedangkan yang dimaksud dengan “bagian dari bulan” adalah jumlah hari yang tidak mencapai 1 (satu) bulan penuh, misalnya 22 Juni sampai dengan 5 Juli.

Misalkan Tuan Ali menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk tahun pajak 2011 pada tanggal 31 Maret 2012. SPT Tuan Ali tersebut menyatakan kurang bayar Rp10.000.000,00. Kemudian pada bulan September 2012, Tuan Ali baru menyadari bahwa terdapat penghasilan yang belum dilaporkannya. Tuan Ali kemudian menyusun ulang SPT Tahunannya. Ternyata posisi seharusnya SPT Tuan Ali adalah kurang bayar Rp15.000.000,00. Artinya Tuan Ali masih harus membayar sisanya Rp5.000.000,00.

Setelah membayar PPh Pasal 29 sisanya sebesar Rp5.000.000,00 di bank pada tanggal 24 September 2012, Tuan Ali melaporkan SPT Tahunan PPh Pembetulan  untuk tahun pajak 2011 pada tanggal 25 September 2012.  Besarnya sanksi bunga adalah 2% x 6 bulan x Rp5.000.000,00 atau sama dengan Rp600.000,00. Jangka waktu perhitungan bunga adalah mulai sejak tanggal 1 April sampai dengan 24 September atau 5 bulan 24 hari dan dibulatkan menjadi 6 bulan.

Sanksi Pembetulan SPT Masa

Seperti juga atas pembetulan SPT Tahunan, atas pembetulan SPT Masa yang menyebabkan pajak terutang bertambah, Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan jumlah pajak yang kurang dibayar.

Berbeda dengan pembetulan SPT Tahunan, jangka waktu perhitungan bunga adalah dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Penutup

Atas pembetulan SPT, baik SPT Tahunan maupun SPT Masa, yang menyebabkan pajak terutang bertambah, Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa buga sebesar 2% perbulan dari jumlah pajak yang kurang bayar dihitung sejak berakhirnya batas waktu penyampaian SPT (untuk SPT Tahunan) atau sejak tanggal jatuh tempo tanggal jatuh tempo pembayaran (untuk SPT Masa) sampai dengan tanggal pembayaran.

sumber: http://spt-pajak.com/sanksi-bunga-akibat-pembetulan-spt.html

Posted 21/01/2013 by Ferry in KUP, PPh Badan, PPh OP

Tagged with ,

Batas Waktu Pembetulan SPT Masih Dapat Dilakukan   Leave a comment


Seperti sudah saya sampaikan di tulisan sebelumnya, Dapatkah Membetulkan SPT?, Wajib Pajak memiliki hak untuk membetulkan SPT yang telah disampaikan apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan pada SPT tersebut. Nah, pada tulisan singkat ini saya ingin menyampaikan jawaban atas pertanyaan : sampai kapankah Wajib Pajak masih dapat melakukan pembetulan SPT?

Sebelum Dilakukan Pemeriksaan, Verifikasi, dan Pemeriksaan Bukti Permulaan

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang KUP, pembetulan SPT ternyata ada batas waktunya yaitu sepanjang belum dilakukan tindakan pemeriksaan oleh Direktur Jenderal Pajak. Dengan kata lain, jika tindakan pemeriksaan sudah dilakukan, hak Wajib Pajak untuk membetulkan SPT sudah tertutup. Read the rest of this entry »

Posted 21/01/2013 by Ferry in KUP, PPh Badan, PPh OP

Tagged with

Dapatkah Membetulkan SPT Yang Telah Disampaikan?   Leave a comment


Surat Pemberitahuan (SPT), baik SPT Tahunan maupun SPT Masa, adalah bentuk pertangungjawaban pemenuhan kewajiban penghitungan pajak, pembayaran pajak serta pemotongan atau pemungutan pajak. Penyampaian SPT ini menjadi kewajiban Wajib Pajak ketika sudah terdaftar dalam administrasi perpajakan dengan dimilikinya NPWP. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) juga berkewajiban untuk menyampaikan SPT Masa PPN.

Untuk terlaksananya proses administrasi perpajakan dengan baik, masing-masing kewajiban penyampaian SPT diberikan batas waktu penyampaian dengan ancaman sanksi denda apabila SPT disampaikan melebihi batas waktu yang ditentukan.

Nah, terdapat kemungkinan bahwa SPT yang disampaikan oleh Wajib Pajak terdapat kesalahan atau keliruan sehingga Wajib Pajak perlu melakukan koreksi atas SPT yang telah disampaikan tersebut. Cara untuk mengkoreksi SPT yang telah disampaikan tersebut dinamakan Pembetulan SPT.

Misalkan Tuan Ali menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk tahun pajak 2011 pada tanggal 31 Maret 2012. SPT Tuan Ali tersebut menyatakan kurang bayar Rp10.000.000,00. Kemudian pada bulan September 2012, Tuan Ali baru menyadari bahwa terdapat penghasilan yang belum dilaporkannya. Tuan Ali kemudian menyusun ulang SPT Tahunannya. Ternyata posisi seharusnya SPT Tuan Ali adalah kurang bayar Rp15.000.000,00. Artinya Tuan Ali masih harus membayar sisanya Rp5.000.000,00.

Setelah membayar PPh Pasal 29 sisanya sebesar Rp5.000.000,00 di bank pada tanggal 24 September 2012, Tuan Ali melaporkan SPT Tahunan PPh Pembetulan  untuk tahun pajak 2011 pada tanggal 25 September 2012.

Contoh di atas menggambarkan kronologis pembetulan atas SPT Tahunan PPh Wajib Pajak orang pribadi. Hal yang sama juga bisa dilakukan atas SPT Tahunan PPh Badan, SPT Masa pemotongan atau pemungutan PPh, dan juga SPT Masa PPN.

Ketentuan tentang pembetulan SPT ini diatur dalam Pasal 1, 1a, 2 dan 2a Undang-undang KUP. Pada tulisan berikutnya saya akan jelaskan tentang ketentuan pembetulan SPT ini berdasarkan ketentuan Undang-undang KUP dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011.

sumber: http://spt-pajak.com/dapatkah-membetulkan-spt-yang-telah-disampaikan.html

Posted 21/01/2013 by Ferry in KUP, PPh Badan, PPh OP

Tagged with

JANGKA WAKTU PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PAJAK SERTA PELUNASAN KETETAPAN PAJAK   Leave a comment


Sebagaimana kita ketahui bahwa system pemungutan pajak di Indonesia menerapkan system Self Assestment yang memberikan kepercayaan penuh kepada masyarakat untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri. Atas penerapan system inilah sehingga timbul di masyarakat adanya upaya untuk meminimalisir pembayaran pajak yang penulis bagi menjadi 2 (dua) kriteria yakni penghindaran pajak yang berada dalam koridor peraturan perpajakan yang berlaku (Tax Avoidance) dan penghindaran pajak yang melanggar peraturan perpajakan atau penggelapan pajak (Tax Avise).
Tentunya kita semua sangat mengharapkan criteria pertama yakni penghindaran pajak yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang dipakai oleh semua lapisan masyarakat sebagai Wajib Pajak. Nah, cara untuk meminimalisir pembayaran pajak antara lain adalah membuat perencanaan pajak yang efektif dan efisien yang salah satunya adalah membuat strategi perencanaan pajak yang meminimalisir pengenaan sanksi administrasi perpajakan atau tax penalty.
Atas dasar tersebut, penulis menyajikan ketentuan perpajakan yang mengatur tentang jangka waktu pembayaran pajak meupun pelaporannya serta jatuh tempo pelunasan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak. Dengan kita menyetor dan melaporkan pajak serta melunasi ketetapan pajak secara tepat waktu, maka sanksi dan bahkan tindakan penagihan pajak berupa surat paksa sampai dengan penyitaan akan dapat dihindari.
I.            DASAR HUKUM
a.      UU No. 6 Tahun 1983 stdtd UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP);
b.      Peraturan Menteri Keuangan No. PMK-80/PMK.03/2010 tanggal 5 April 2010;
c.       Peraturan Menteri Keuangan No. PMK-187/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007.
II.            JANGKA WAKTU PEMBAYARAN PAJAK
1)      Kewajiban Pajak Tahunan Orang Pribadi atau Badan
Sesuai dengan UU KUP Pasal 9 ayat (2) disebutkan bahwa Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan harus dibayar lunas sebelum Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan disampaikan.
2)      Kewajiban Pajak Masa
a)      Sesuai dengan Pasal 2 PMK-80/PMK.03/2010 disebutkan bahwa:
a.       PPh Pasal 4 ayat (2) yang dipotong oleh Pemotong Pajak Penghasilan harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
b.      PPh Pasal 4 ayat (2) yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak harus disetor paling lamatanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
c.       PPh Pasal 15 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
d.      PPh Pasal 15 yang harus dibayar sendiri harus disetor paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
e.      PPh Pasal 21 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
f.        PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
g.       PPh Pasal 25 harus dibayar paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
h.      PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas impor harus dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk dan dalam hal Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas impor harus dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean impor.
i.         PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas impor yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, harus disetor dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah dilakukan pemungutan pajak.
j.        PPh Pasal 22 yang dipungut oleh bendahara harus disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang yang dibiayai dari belanja Negara atau belanja Daerah, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atas nama rekanan dan ditandatangani oleh bendahara.
k.       PPh Pasal 22 atas penyerahan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas kepada penyalur/agen atau industri yang dipungut oleh Wajib Pajak badan yang bergerak dalam bidang produksi bahan bakar minyak, gas, dan pelumas, harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
l.         PPh Pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh Wajib Pajak badan tertentu sebagai Pemungut Pajak harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
m.    PPN yang terutang atas kegiatan membangun sendiri harus disetor oleh orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
n.      PPN yang terutang atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean harus disetor oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah saat terutangnya pajak.
o.      PPN atau PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran sebagai Pemungut PPN, harus disetor paling lama tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
p.      PPN atau PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar sebagai Pemungut PPN, harus disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran kepada Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
q.      PPN atau PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh Pemungut PPN selain Bendahara Pemerintah yang ditunjuk, harus disetor paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
r.        PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3b) Undang-Undang KUP yang melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu Surat Pemberitahuan Masa, harus dibayar paling lama pada akhir Masa Pajak terakhir.
s.       Pembayaran masa selain PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3b) Undang-Undang KUP yang melaporkan beberapa masa pajak dalam satu Surat Pemberitahuan Masa, harus dibayar paling lama sesuai dengan batas waktu       untuk masing-masing jenis pajak.
b)      Sesuai dengan Pasal 2 PMK-80/PMK.03/2010 disebutkan bahwa PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang dalam satu Masa Pajak harus disetor paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa PPN disampaikan.
III.            JANGKA WAKTU PELAPORAN PAJAK (SPT)
1)      Sesuai UU KUP Pasal 3 ayat (3) disebutkan bahwa Batas  waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan adalah:
a.       untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak
b.      untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.
2)      Sesuai Pasal 7 PMK-80/PMK.03/2010 dinyatakan bahwa:
a.       Wajib Pajak orang pribadi atau badan, baik yang melakukan pembayaran pajak sendiri maupun yang ditunjuk sebagai Pemotong atau Pemungut PPh, seperti PPh Pasal 21/26, PPh Pasal 4 ayat (2) Final, PPh Pasal 15, PPh Pasal 23/26, PPh Pasal 25, PPh Pasal 22 sesuai angka 2. 2). a).k & l di atas, wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.
b.      Pengusaha Kena Pajak wajib melaporkan PPN atau PPN dan PPnBM yang telah disetor sebagaimana dimaksud angka 2.2).a).m & n serta angka 2.2).b) di atas, dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa PPN ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan, paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
c.       Orang pribadi atau badan yang bukan Pengusaha Kena Pajak wajib melaporkan PPN yang telah disetor atas Kegiatan Membangun Sendiri dengan menggunakan lembar ketiga Surat Setoran Pajak ke KPP yang wilayahnya meliputi tempat bangunan tersebut, paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
d.      Orang pribadi atau badan yang bukan Pengusaha Kena Pajak wajib melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang telah disetor atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dengan menggunakan lembar ketiga Surat Setoran Pajak ke KPP yang wilayahnya meliputi tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan tersebut, paling lama akhir bulan berikutnya setelah saat terutangnya pajak.
e.      Pemungut Pajak (PPh Pasal 22, PPN & PPnBM) yakni Direktorat Bea dan Cukai wajib melaporkan hasil pemungutannya secara mingguan paling lama pada hari kerja terakhir minggu berikutnya.
f.        Pemungut PPh Pasal 22 yakni Bendahara Pemerintah wajib melaporkan hasil pemungutannya paling lama 14 (empat belas) hari setelah Masa Pajak berakhir.
g.       Pemungut PPN (bendahara pengeluaran & selain bendahara pemerintah) wajib melaporkan PPN atau PPN dan PPnBM yang telah disetor ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pemungut PPN terdaftar paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
h.      Wajib Pajak dengan kriteria tertentu (PPh Pasal 25 & PPh Masa lainnya) yang melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu Surat Pemberitahuan Masa, wajib            menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa paling lama 20 (dua puluh) hari setelah berakhirnya Masa Pajak terakhir.
IV.            JATUH TEMPO PELUNASAN SURAT KETETAPAN PAJAK (SKP) & SURAT TAGIHAN PAJAK (STP)
Jangka waktu pelunasan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, serta Surat keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan.
Bagi Wajib Pajak usaha kecil dan Wajib Pajak didaerah tertentu, jangka waktu pelunasan dapat diperpanjang menjadi paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal penerbitan.
Wajib Pajak usaha kecil sebagaimana dimaksud di atas terdiri dari Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan.
Wajib Pajak orang pribadi usaha kecil harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
1)      Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri; dan
2)      menerima atau memperoleh peredaran usaha dari kegiatan usaha atau menerima penerimaan bruto dari pekerjaan bebas dalam Tahun Pajak sebelumnya tidak lebih dari Rp 600.000.000,00.
Wajib Pajak badan usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
1)      modal Wajib Pajak badan 100% (seratus persen) dimiliki oleh Warga Negara Indonesia;
2)      menerima atau memperoleh peredaran usaha dalam Tahun Pajak sebelumnya tidak lebih dari Rp 900.000.000,00.
V.            SANKSI ADMINISTRASI TERKAIT PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PAJAK
1)      Sanksi Tidak atau Terlambat Lapor SPT
Sesuai Pasal 7 UU KUP, disebutkan bahwa apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar:
a)      Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk SPT Masa PPN
b)      Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk SPT Masa lainnya
c)       Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk SPT Tahunan PPh Wajib Pajak badan
d)      Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk SPT Tahunan PPh Wajib Pajak orang pribadi.
2)      Sanksi Tidak atau Terlambat membayar pajak
1.       Terlambat membayar pajak masa
Pasal 9 ayat (2a) UU KUP menyatakan bahwa pembayaran atau penyetoran pajak masa yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
2.       Terlambat membayar pajak tahunan
Pasal 9 ayat (2b) UU KUP menyatakan bahwa atas pembayaran atau penyetoran pajak tahunan yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian SPT Tahunan, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
3.       Tidak/kurang membayar pajak masa/tahunan
membayar Sesuai Pasal 14 ayat (3) UU KUP disebutkan bahwa Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak karena tidak atau terlambat membayar pajak ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak.
3)      Sanksi Tidak atau Terlambat melunasi Ketetapan Pajak
Sesuai Pasal 19 UU KUP, dinyatakan bahwa apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), serta Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, pada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang dibayar, atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar itu dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelunasan atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
VI.            PENUTUP
Demikian sedikit pemaparan penulis tentang jangka waktu pembayaran dan pelaporan pajak serta jatuh tempo pelunasan ketetapan pajak. Semoga dapat bermanfaat bagi pelaksanaan kewajiban perpajakan kita semua dan dengan informasi mengenai ketentuan perpajakan ini dapat mengurangi besarnya sanksi administrasi dalam hal perpajakan sebagai salah satu cara perencanaan pajak yang baik.
sumber: http://solusipajak-info-guide.blogspot.com/2012/07/jangka-waktu-pembayaran-dan-pelaporan.html
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.