Archive for the ‘PPh Badan’ Category

Metode Penyusutan dan Amortisasi Fiskal   Leave a comment


Salah satu faktor yang menentukan penghitungan PPh terutang dalam SPT Tahunan adalah biaya penyusutan dan amortisasi atas pengeluaran untuk perolehan harta berwujud (tangible assets) dan harta tak berwujud (intangible assets). Besarnya biaya penyusutan ini sangat tergantung pada metode penyusutan yang digunakan. Dalam praktek akuntansi terdapat beberapa macam metode penyusutan.

Metode Penyusutan

Pada dasarnya dalam ketentuan Pajak Penghasilan, Wajib Pajak menggunakan metode penyusutan garis lurus (straight line method). Pasal 11 ayat (1) UU PPh menyatakan bahwa penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1(satu) tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut.

Namun demikian, untuk harta berwujud selain bangunan, ketentuan Pajak Penghasilan memberikan alternatif pilihan metode penyusutan yaitu menggunakan metode saldo menurun (declining balance method). Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) UU PPh yang menyatakan bahwa penyusutan atas pengeluaran harta berwujud selain bangunan, dapat juga dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus, dengan syarat dilakukan secara taat asas.

Dengan demikian, untuk harta berwujud bangunan, hanya ada satu metode penyusutan, yaitu metode penyusutan garis lurus. Sementara itu, untuk harta berwujud selain bangunan, terdapat dua alternatif metode penyusutan, yaitu metode garis lurus dan metode saldo menurun. Penggunaan salah satu metode penyusutan tersebut harus dilakukan secara taat asas.

Metode Amortisasi

Amortisasi merupakan pengalokasian biaya perolehan harta tak berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun selama masa manfaat harta tak berwujud. Menurut ketentuan Pasal  11A ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan, metode amortisasi yang diperkenankan adalah:

  • dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat (metode garis lurus/straight line method)
  • dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat (metode saldo menurun/declining balance method)

Wajib Pajak dapat memilih salah satu metode amortisasi di atas dan dilakukan secara konsisten atau taat asas. Perubahan metode amortisasi harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak.

Beberapa ketentuan lain tentang amortisasi adalah sebagai berikut:

  1. Pengeluaran untuk biaya pendirian dan biaya perluasan modal suatu perusahaan dapat dibebankan pada tahun terjadinya pengeluaran atau diamortisasi.
  2. Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan pengeluaran lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun di bidang penambangan minyak dan gas bumi dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi.
  3. Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan selain yang dimaksud pada ayat (4), hak pengusahaan hutan, dan hak pengusahaan sumber alam serta hasil alam lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi paling tinggi 20% (dua puluh persen) setahun.
  4. Pengeluaran yang dilakukan sebelum operasi komersial yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, dikapitalisasi dan kemudian diamortisasi.

sumber: http://spt-pajak.com/metode-penyusutan-dan-amortisasi-fiskal.html

Posted 21/01/2013 by Ferry in Akuntansi Perpajakan, PPh Badan

Tagged with ,

Sanksi Bunga Akibat Pembetulan SPT   Leave a comment


Pembetulan SPT yang disampaikan oleh Wajib Pajak mungkin saja menyebabkan pajak yang harus dibayar menjadi bertambah sehingga Wajib Pajak harus membayar kekurangan pembayaran pajak sebelum  menyampaikan SPT pembetulan.

Atas kondisi tersebut di atas terhadap Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga. Adanya sanksi administrasi bunga ini bisa dimaklumi mengingat bahwa tambahan pajak yang kurang bayar tersebut semestinya sudah dibayar pada saa jatuh temponya. Apabila tidak ada sanksi bunga, tentu saja hal ini menjadi celah Wajib Pajak dapat menggeser pembayaran pajak dengan modus pembetulan SPT.

Sanksi Pembetulan SPT Tahunan

Apabila Wajib Pajak membetulkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan dan kemudian akibat pembetulan tersebut menambah jumlah pajak yang terutang, maka atas kekurangan pajak yang harus dibayar tersebut Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga.

Besarnya bunga adalah 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian SPT Tahunan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Yang dimaksud dengan “1 (satu) bulan” adalah jumlah hari dalam bulan kalender yang bersangkutan, misalnya mulai dari tanggal 22 Juni sampai dengan 21 Juli, sedangkan yang dimaksud dengan “bagian dari bulan” adalah jumlah hari yang tidak mencapai 1 (satu) bulan penuh, misalnya 22 Juni sampai dengan 5 Juli.

Misalkan Tuan Ali menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk tahun pajak 2011 pada tanggal 31 Maret 2012. SPT Tuan Ali tersebut menyatakan kurang bayar Rp10.000.000,00. Kemudian pada bulan September 2012, Tuan Ali baru menyadari bahwa terdapat penghasilan yang belum dilaporkannya. Tuan Ali kemudian menyusun ulang SPT Tahunannya. Ternyata posisi seharusnya SPT Tuan Ali adalah kurang bayar Rp15.000.000,00. Artinya Tuan Ali masih harus membayar sisanya Rp5.000.000,00.

Setelah membayar PPh Pasal 29 sisanya sebesar Rp5.000.000,00 di bank pada tanggal 24 September 2012, Tuan Ali melaporkan SPT Tahunan PPh Pembetulan  untuk tahun pajak 2011 pada tanggal 25 September 2012.  Besarnya sanksi bunga adalah 2% x 6 bulan x Rp5.000.000,00 atau sama dengan Rp600.000,00. Jangka waktu perhitungan bunga adalah mulai sejak tanggal 1 April sampai dengan 24 September atau 5 bulan 24 hari dan dibulatkan menjadi 6 bulan.

Sanksi Pembetulan SPT Masa

Seperti juga atas pembetulan SPT Tahunan, atas pembetulan SPT Masa yang menyebabkan pajak terutang bertambah, Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan jumlah pajak yang kurang dibayar.

Berbeda dengan pembetulan SPT Tahunan, jangka waktu perhitungan bunga adalah dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Penutup

Atas pembetulan SPT, baik SPT Tahunan maupun SPT Masa, yang menyebabkan pajak terutang bertambah, Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa buga sebesar 2% perbulan dari jumlah pajak yang kurang bayar dihitung sejak berakhirnya batas waktu penyampaian SPT (untuk SPT Tahunan) atau sejak tanggal jatuh tempo tanggal jatuh tempo pembayaran (untuk SPT Masa) sampai dengan tanggal pembayaran.

sumber: http://spt-pajak.com/sanksi-bunga-akibat-pembetulan-spt.html

Posted 21/01/2013 by Ferry in KUP, PPh Badan, PPh OP

Tagged with ,

Batas Waktu Pembetulan SPT Masih Dapat Dilakukan   Leave a comment


Seperti sudah saya sampaikan di tulisan sebelumnya, Dapatkah Membetulkan SPT?, Wajib Pajak memiliki hak untuk membetulkan SPT yang telah disampaikan apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan pada SPT tersebut. Nah, pada tulisan singkat ini saya ingin menyampaikan jawaban atas pertanyaan : sampai kapankah Wajib Pajak masih dapat melakukan pembetulan SPT?

Sebelum Dilakukan Pemeriksaan, Verifikasi, dan Pemeriksaan Bukti Permulaan

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang KUP, pembetulan SPT ternyata ada batas waktunya yaitu sepanjang belum dilakukan tindakan pemeriksaan oleh Direktur Jenderal Pajak. Dengan kata lain, jika tindakan pemeriksaan sudah dilakukan, hak Wajib Pajak untuk membetulkan SPT sudah tertutup. Read the rest of this entry »

Posted 21/01/2013 by Ferry in KUP, PPh Badan, PPh OP

Tagged with

Dapatkah Membetulkan SPT Yang Telah Disampaikan?   Leave a comment


Surat Pemberitahuan (SPT), baik SPT Tahunan maupun SPT Masa, adalah bentuk pertangungjawaban pemenuhan kewajiban penghitungan pajak, pembayaran pajak serta pemotongan atau pemungutan pajak. Penyampaian SPT ini menjadi kewajiban Wajib Pajak ketika sudah terdaftar dalam administrasi perpajakan dengan dimilikinya NPWP. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) juga berkewajiban untuk menyampaikan SPT Masa PPN.

Untuk terlaksananya proses administrasi perpajakan dengan baik, masing-masing kewajiban penyampaian SPT diberikan batas waktu penyampaian dengan ancaman sanksi denda apabila SPT disampaikan melebihi batas waktu yang ditentukan.

Nah, terdapat kemungkinan bahwa SPT yang disampaikan oleh Wajib Pajak terdapat kesalahan atau keliruan sehingga Wajib Pajak perlu melakukan koreksi atas SPT yang telah disampaikan tersebut. Cara untuk mengkoreksi SPT yang telah disampaikan tersebut dinamakan Pembetulan SPT.

Misalkan Tuan Ali menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk tahun pajak 2011 pada tanggal 31 Maret 2012. SPT Tuan Ali tersebut menyatakan kurang bayar Rp10.000.000,00. Kemudian pada bulan September 2012, Tuan Ali baru menyadari bahwa terdapat penghasilan yang belum dilaporkannya. Tuan Ali kemudian menyusun ulang SPT Tahunannya. Ternyata posisi seharusnya SPT Tuan Ali adalah kurang bayar Rp15.000.000,00. Artinya Tuan Ali masih harus membayar sisanya Rp5.000.000,00.

Setelah membayar PPh Pasal 29 sisanya sebesar Rp5.000.000,00 di bank pada tanggal 24 September 2012, Tuan Ali melaporkan SPT Tahunan PPh Pembetulan  untuk tahun pajak 2011 pada tanggal 25 September 2012.

Contoh di atas menggambarkan kronologis pembetulan atas SPT Tahunan PPh Wajib Pajak orang pribadi. Hal yang sama juga bisa dilakukan atas SPT Tahunan PPh Badan, SPT Masa pemotongan atau pemungutan PPh, dan juga SPT Masa PPN.

Ketentuan tentang pembetulan SPT ini diatur dalam Pasal 1, 1a, 2 dan 2a Undang-undang KUP. Pada tulisan berikutnya saya akan jelaskan tentang ketentuan pembetulan SPT ini berdasarkan ketentuan Undang-undang KUP dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011.

sumber: http://spt-pajak.com/dapatkah-membetulkan-spt-yang-telah-disampaikan.html

Posted 21/01/2013 by Ferry in KUP, PPh Badan, PPh OP

Tagged with

Pemahaman Incoterms 2000 dan Kaitannya dengan Pengertian Penyerahan di Luar Daerah Pabean   Leave a comment


SALAH satu syarat penyerahan barang yang dikenakan PPN menurut penjelasan pasal 4 huruf a UU Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah adalah bahwa penyerahan dilakukan di daerah pabean.

Pengertian daerah pabean tercantum dalam pasal 1 angka 1 yaitu wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara diatasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Eksklusif dan Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Definisi tersebut menekankan batas-batas wilayah Indonesia yang menjadi daerah pabean. Sementara itu UU PPN sendiri tidak mengatur secara khusus mengenai saat terjadinya penyerahan atas suatu transaksi perdagangan internasional. Penentuan saat terjadinya penyerahan (point of delivery) demikian dirasakan penting dalam kaitannya dengan penentuan apakah  penyerahan dilakukan di dalam atau di luar daerah pabean yang pada akhirnya akan turut menentukan apakah atas transaksi tersebut memenuhi syarat untuk dikenakan PPN atau tidak.


Incoterms
2000

Secara umum penyerahan dianggap telah terjadi ketika perusahaan penjual telah memindahkan risiko secara signifikan dan telah memindahkan manfaat kepemilikan barang kepada perusahaan pembeli. Untuk menentukan point of delivery dalam perdagangan internasional perlu memahami Incoterms yaitu singkatan dari International Commercial Terms yang merupakan definisi standard perdagangan internasional yang diterbitkan oleh International Chamber of Commerce (ICC) atau Kamar Dagang Internasional yang berkedudukan di Paris.

Incoterms menetapkan secara jelas  tanggungjawab dan risiko serta hak dan kewajiban bagi pihak pembeli maupun pihak penjual. Incoterms telah dianut oleh kebanyakan negara dalam pembuatan kontrak penjualan (sales contract) atas transaksi ekspor-impor sejak pertama kali diperkenalkan pada tahun 1936 hingga terbitan terakhir yaitu Incoterms 2000. Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-01/BC/2007 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-81/BC/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk juga mengacu pada definisi dalam Incoterms.

Sementara itu dalam menghitung pajak-pajak sehubungan dengan impor, ketentuan perpajakan mendasarkan pada Nilai Impor yang menjadi dasar perhitungan bea masuk sesuai perundang-undangan Pabean (UU Nomor 42 Tahun 2009 pasal 1 angka 20).

Incoterms memudahkan pemahaman atau interpretasi yang sama antar para trader dari berbagai negara terhadap syarat-syarat perdagangan internasional. Incoterms berlaku untuk berbagai jenis transportasi darat, laut dan  udara.

Penjual menyerahkan barang di tempat penjual, misalnya  di pabrik, gudang atau tempat lainnya. Dalam hal ini dokumen ekspor belum di urus. Risiko dan biaya-biaya  terkait dengan pengambilan barang tersebut di tempat penjual menjadi tanggungjawab pembeli. Dibelakang terminologi Ex Works dicantumkan nama tempat penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli. Misalnya Ex Works Jurong-Warehouse. Ini berarti barang di serahkan oleh penjual di gudang penjual yang berlokasi di Jurong Singapore).


FCA = Free Carrier (… nama tempat)
Penjual menyerahkan barang-barang kepada perusahaan angkutan yang ditunjuk pembeli di tempat yang telah ditentukan. Dalam hal ini dokumen ekspor di urus oleh pihak penjual. Risiko dan biaya-biaya bagi pihak penjual hanya sampai pada saat penyerahan barang kepada perusahaan angkutan, selebihnya menjadi tangungjawab pembeli. Nama tempat penyerahan tersebut dicantumkan di belakang terms FCA. Misalnya FCA Kuala Lumpur.  Kuala Lumpur dalam hal ini adalah nama kota dalam negara pihak penjual melakukan penyerahan barang tetapi masih berada di wilayah negara yang bersangkutan.

FAS = Free Alongside Ship (…nama pelabuhan pengapalan)
Dalam hal ini penjual menyerahkan barang di samping kapal bersandar pada pelabuhan pengapalan yang ditentukan. Pembeli  bertanggung jawab atas segala risiko dan biaya-biaya sejak barang diserahkan oleh penjual di samping kapal. Dokumen ekspor diurus oleh pihak penjual. Nama pelabuhan pengapalan dicantumkan di belakang terms FAS. Misalnya FAS Narita. Artinya penyerahan dilakukan di samping kapal yang bersandar di pelabuhan Narita Jepang.

FOB = Free On Board (…nama pelabuhan pengapalan)
Penjual melakukan penyerahan barang di atas kapal (melewati pagar kapal) yang tertambat di pelabuhan pengapalan. Sejak dari titik penyerahan tersebut pembeli bertanggungjawab atas risiko atas barang dan biaya-biaya yang terjadi. Semua dokumen dan biaya-biaya yang berkaitan dengan ekspor merupakan tanggungjawab penjual. Sama seperti FAS, nama pelabuhan pengapalan dicantumkan dibelakang terms FOB. Misalnya FOB Singapore.

CFR= Cost and Freight (…nama pelabuhan tujuan)
CFR yang sebelumnya juga disebut sebagai C&F perlakuannya sama dengan FOB, hanya dalam hal ini penjual wajib membayar biaya-biaya dan ongkos angkut sampai ke pelabuhan tujuan yang ditentukan. Meskipun demikian, risiko kehilangan atau kerusakan atas barang-barang sejak penyerahan melewati pagar kapal berada pada pihak pembeli. Nama pelabuhan tujuan dicantumkan di belakang terms CFR, misalnya CFR Tanjung Perak yang dalam hal ini merupakan pelabuhan tujuan.

CIF = Cost Insurance and Freight (…nama pelabuhan tujuan)
Perlakuannya sama dengan CFR, hanya saja penjual wajib menutup asuransi angkutan laut terhadap risiko kerugian pembeli terhadap kerusakan atau kehilangan barang yang mungkin terjadi selama dalam perjalanan. Meskipun penjual yang menutup asuransi, risiko atas barang telah berpindah dari pihak penjual kepada pembeli sejak penyerahan barang di atas kapal di pelabuhan pengapalan. Sama seperti CFR, nama pelabuhan tujuan dicantumkan dibelakang terms CIF, misalnya CIF Tanjung Priok.

DES = Delivered Ex Ship (…nama  pelabuhan tujuan)
Dalam hal ini penjual dianggap menyerahkan barang kepada pembeli di atas kapal (barang belum di bongkar) pada saat kapal tiba di pelabuhan tujuan. Semua biaya dan risiko terkait dengan pengangkutan barang sampai ke pelabuhan tujuan masih merupakan tanggungjawab penjual. Pada kondisi ini dokumen impor di pelabuhan tujuan belum diurus. Terms DES Tanjung Priok menunjukkan bahwa barang diserahkan penjual kepada pembeli di atas kapal di pelabuhan Tanjung Priok.

DEQ = Delivered Ex Quay-Duty Unpaid (…nama pelabuhan tujuan)
Sama seperti DES namun penjual menanggung biaya bongkar barang tersebut ke atas dermaga. Dalam DEQ-Duty Unpaid pembeli wajib mengurus dokumen impor dan membayar semua   bea masuk serta pajak-pajak sehubungan dengan impor tersebut.

DEQ = Delivered Ex Quay-Duty Paid (… nama pelabuhan tujuan)
Selain bertanggung jawab membongkar barang tersebut dari kapal ke atas dermaga, penjual juga bertanggungjawab atas pengurusan dokumen impor serta pembayaran bea masuk dan pajak-pajak terkait dengan impor tersebut di negara tujuan.

Dari penjelasan chart Incoterms di atas dapat ditarik kesimpulan  bahwa dalam perdagangan internasional (ekspor-impor), apabila sales contract mencantumkan terms EXW, FCA, FOB, CFR serta CIF maka penyerahan telah terjadi di negara asal barang (country of origin) karena risiko atas barang (kehilangan atau kerugian) telah berpindah dari penjual ke pembeli di negara asal barang tersebut.

Dengan demikian misalnya dalam hal PT.A mengimpor barang dari S Pte Ltd Singapore dengan terms CIF Tanjung Priok, maka dalam hal ini penyerahan terjadi di Singapura yaitu di luar daerah pabean Indonesia sehingga tidak memenuhi syarat untuk dikenakan PPN. Pada saat PT. A memasukkan barang tersebut ke wilayah pabean Indonesia baru kemudian dikenakan PPN impor. Begitu juga misalnya apabila PT.X yang berkedudukan di Jakarta melakukan penjualan ke PT.Y yang bekedudukan di Surabaya dengan terms CIF Tanjung Perak. Barang berasal dari sebuah perusahaan pabrik di Singapura di mana PT. X merupakan agen tunggalnya di Indonesia.

PT.X akan membeli barang dari vendornya di Singapore misalnya dengan terms Ex Work Warehouse Singapore. Selanjutnya PT.X menjual barang ke PT.Y dengan terms CIF Tanjung Perak. Mengacu pada Incoterms 2000, penyerahan dari PT.X ke PT. Y merupakan penyerahan di luar daerah pabean yaitu di Singapore (bukan di Tanjung Perak Surabaya), sehingga PT. X tidak wajib mengenakan PPN ke PT.Y. Selanjutnya PT.Y akan mengurus dokumen impor atas nama perusahaannya sendiri.

Kontrak penjualan seperti ini bisa terjadi antara lain dalam hal PT.Y memperoleh fasilitas pembebasan bea masuk (master list) atau dalam hal adanya pembatasan atau ketentuan pemerintah yang tidak membolehkan PT.X (misalnya perusahaan yang bergerak di bidang migas) melakukan impor langsung dari luar negeri melainkan harus melakukan pembelian  dari perusahaan lokal.

Pertanyaan mungkin timbul dalam hal penggunaan trade terms DES atau DEQ-Duty Unpaid dalam transaksi perdagangan internasional, apakah penyerahan dianggap terjadi di luar daerah pabean  atau di dalam daerah pabean? Dalam kedua terms tersebut risiko atas barang (kehilangan atau kerusakan) baru berpindah kepada pembeli setelah barang tiba di daerah pabean Indonesia. Pada DES penyerahan terjadi di atas kapal sedangkan pada DEQ-Duty Unpaid di sisi dermaga setelah barang dibongkar dari kapal.

Sedikit benang merah mungkin dapat ditarik adalah bahwa dalam kedua terms tersebut dokumen impor wajib diurus sendiri oleh pembeli (importir) atas namanya sehingga Bea Masuk, PPh pasal 22 dan PPN dibayar oleh pembeli tersebut. Dengan demikian transaksi tersebut dapat dianggap seperti kegiatan impor biasa. Hal ini berbeda dengan terms DEQ-Duty Paid, di mana pihak penjual yang mengurus dan membayar sendiri bea masuk dan pajak-pajak terkait atas namanya sehingga seolah-olah pihak penjual bertindak juga sebagai importir yang kemudian menjualnya kepada pembeli di daerah pabean.

Perpindahan risiko atas barang ke pihak pembeli terjadi setelah pihak penjual menyelesaikan pengurusan dokumen impor. Meskipun terms tersebut jarang dipakai dalam sales contract ekspor-impor, hal ini dapat dikategorikan sebagai penyerahan dalam daerah pabean yang merupakan salah satu syarat dikenakannya PPN.

Ruston Tambunan, Ak., M.Si., M.Int.Tax,BKP
CITASCO-Registered Tax Consultants

http://www.citasco.com
ruston@citasco.com

sumber: http://economy.okezone.com/read/2011/10/12/317/514108/pemahaman-incoterms-2000-dan-kaitannya-dengan-pengertian-penyerahan-di-luar-daerah-pabean

Posted 21/01/2013 by Ferry in PPh Badan, PPN & PPnBM

Tagged with , ,

Menyoal Perlakuan PPN Atas Penyerahan Jasa Oleh BUT Yang Tidak Memiliki NPWP   Leave a comment


DALAM artikel sebelumnya yang berjudul “Pemotongan PPh Atas Pembayaran Imbalan Jasa Kepada BUT Yang Tidak Memiliki NPWP”, penulis mengemukakan bahwa persyaratan memiliki NPWP bukanlah penentu timbul tidaknya suatu Bentuk Usaha Tetap (BUT) atau permanent establishment (PE) di Indonesia.

Jadi dalam hal pelaksanaan suatu pemberian jasa oleh perusahaan luar negeri di Indonesia telah melampaui jangka waktu tertentu (time test) baik menurut tax treaty ataupun menurut UU PPh dalam hal tax treaty tidak dapat diberlakukan karena tidak terdapat Surat Keterangan Domisili maupun karena perusahaan pemberi jasa tersebut berasal dari negara di mana Indonesia tidak menandatangani tax treaty, maka kegiatan tersebut akan tetap dianggap menimbulkan adanya BUT di Indonesia terlepas dari apakah perusahaan tersebut memiliki NPWP atau tidak.

Penentuan timbul tidaknya BUT dari suatu kegiatan pemberian jasa oleh perusahaan luar negeri adalah terkait dengan perlakuan pemajakannya. Tulisan ini masih menyoroti pemajakan atas pembayaran imbalan jasa kepada BUT yang tidak memiliki NPWP tetapi dari aspek Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

BUT Sebagai Pengusaha Kena Pajak
Pasal 1 angka 15 UU Nomor 42 Tahun 2009 (untuk selanjutnya dalam tulisan ini akan disebut dengan UU PPN) serta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 pasal 1 angka 3 mendefinisikan Pengusaha Kena Pajak sebagai pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan UU PPN. Pengertian pengusaha itu sendiri berdasarkan pasal 1 angka 14 UU PPN dan pasal 1 angka 2 PP Nomor 1 Tahun 2012 adalah merupakan orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.

Selanjutnya pengertian Badan menurut pasal 1 angka 13 UU PPN  dan penjelasan pasal 2 ayat (1) huruf b UU Nomor 36 Tahun 2008 adalah mencakup Bentuk Usaha Tetap.
Sebagai yang termasuk dalam pengertian Badan, meskipun merupakan Subjek Pajak Luar Negeri, apabila BUT melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam daerah pabean, maka BUT tersebut diwajibkan melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, memungut pajak yang terutang, menyetorkan PPN yang masih harus dibayar dalam hal Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dan melaporkan dalam SPT Masa PPN.

Hal ini diatur dalam pasal 3A ayat (1) UU PPN serta penjelasannya. Pengecualian diberikan bagi Pengusaha Kecil yaitu pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 600 juta sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010. Selanjutnya dalam penjelasan pasal 4 ayat (1) huruf c UU PPN dinyatakan bahwa pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan Jasa Kena Pajak meliputi baik pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak maupun pengusaha yang seharusnya dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi belum dikukuhkan.

Perlakuan PPN Atas Penyerahan Jasa Oleh BUT Yang Tidak Memiliki NPWP
Penulis mengungkapkan dalam artikel terdahulu bahwa dalam praktik sering timbul permasalahan ketika Wajib Pajak Dalam Negeri melakukan pembayaran atas imbalan jasa kepada pihak perusahaan luar negeri yang tidak atau belum memiliki NPWP meskipun dari kegiatan pemberian jasa yang dilakukannya nyata-nyata telah menimbulkan adanya BUT di Indonesia, di mana terdapat kebimbangan dalam menentukan apakah atas imbalan jasa yang dibayarkan akan dipotong PPh pasal 23 atau PPh pasal 26. Hal yang sama juga terjadi dari aspek pengenaan PPNnya. Para pihak yang condong melakukan pemotongan PPh pasal 26 dengan alasan BUT tersebut tidak memiliki NPWP umumnya akan melakukan penyetoran sendiri (self imposition) PPN dengan dalil pemanfaatan jasa dari luar Daerah Pabean.

Jika hal ini dapat dibenarkan maka akan menjadi tidak sinkron dengan ketentuan pasal 3A ayat (1) UU PPN beserta penjelasannya. Meskipun tidak atau belum memiliki NPWP, BUT yang melakukan penyerahan jasa di dalam Daerah Pabean harus tetap dipandang sebagai penyerahan di dalam Daerah Pabean dan oleh karenanya BUT tersebut diwajibkan melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak untuk kemudian memungut PPN dari pengguna jasa, menyetorkannya setelah diperhitungkan dengan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan  serta melaporkannya dalam SPT Masa PPN.

Tidak terdapat ketentuan perpajakan yang mengatur bahwa penyerahan sedemikian itu akan berubah perlakuan pengenaan PPN-nya menjadi pemanfaatan jasa dari luar Daerah Pabean dalam hal BUT tersebut belum memiliki NPWP dan belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Direktur Jenderal Pajak melalui Surat Edaran Nomor SE-08/PJ.5/1995 pada butir 1.1 memberikan pengertian Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagai berikut:

Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak hanya disebut sebagai berasal dari luar Daerah Pabean apabila orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Daerah Pabean menyerahkannya ke dalam Daerah Pabean tidak melalui atau tidak atas nama Bentuk Usaha Tetapnya yang berada di dalam Daerah Pabean. Apabila penyerahannya dilakukan melalui atau atas nama Bentuk Usaha Tetap yang berada di dalam Daerah Pabean, maka terhadap penyerahan tersebut berlaku ketentuan PPN atas penyerahan dalam negeri.

Surat Edaran tersebut tidak berlaku lagi seiring dengan pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 597/KMK.04/1994 yang mendasarinya. Namun demikian menurut penulis, pengertian tersebut adalah tepat dan masih relevan di mana apabila penyerahan Jasa Kena Pajak dilakukan di dalam Daerah Pabean melalui atau atas nama Bentuk Usaha Tetap, maka terhadap penyerahan tersebut berlaku ketentuan PPN atas penyerahan dalam negeri. Hal ini juga sinkron dengan pasal 3A ayat (1) UU Nomor 42 Tahun 2009.

Selanjutnya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-147/PJ/2010 tentang Penjelasan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.03/2010 Tentang Tata Cara Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dan/Atau jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean malah menimbulkan pertanyaan besar bagi penulis, khususnya pada butir 3 dan butir 4 yang berbunyi sebagai berikut:

Butir 3:
Sedangkan yang dimaksud dengan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang dimanfaatkan di dalam Daerah Pabean adalah:

a. Jasa Kena Pajak tersebut diserahkan oleh orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Daerah;

b. Pemberian Jasa Kena Pajak dapat dilakukan di dalam dan/atau di luar Daerah Pabean sepanjang kegiatan pemberian Jasa Kena Pajak tersebut tidak menyebabkan orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Daerah Pabean menjadi Subjek Pajak dalam negeri;

c. Kegiatan pemanfaatan Jasa Kena Pajak yang berasal dari luar Daerah Pabean tersebut dilakukan di dalam Daerah Pabean; dan

d. Jasa Kena Pajak yang berasal dari luar Daerah Pabean tersebut dimanfaatkan oleh siapa pun di dalam Daerah Pabean.

Butir 4:
Dalam hal pemberian Jasa Kena Pajak yang dilakukan di dalam Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b menyebabkan orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Daerah Pabean menjadi Subjek Pajak dalam negeri, maka pemberian Jasa Kena Pajak tersebut termasuk penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean.

Menurut penulis, kalimat pada butir 3.b dan butir 4 Surat Edaran di atas adalah kurang tepat karena seolah-olah menyimpulkan bahwa kegiatan pemberian jasa dapat menyebabkan orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Daerah Pabean menjadi Subjek Pajak dalam negeri.

Mengacu pada pasal 2 ayat (3) UU Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh), orang pribadi merupakan Subjek Pajak dalam negeri dalam hal yang bersangkutan bertempat tinggal di Indonesia, berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

Selanjutnya sebuah badan adalah Subjek Pajak dalam negeri dalam hal badan tersebut didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Kalaupun hendak dikaitkan dengan ketentuan penentuan penduduk (residence) dalam kasus kependudukan ganda (dual residence) misalnya pada tax treaty antara Indonesia dengan Korea atau Belanda, maka badan atau perusahaan luar negeri dapat menjadi Subjek Pajak dalam negeri apabila tempat kedudukan manajemen yang efektif (place of effective manajement) berada di Indonesia.

Dengan demikian kegiatan penyerahan jasa di Indonesia itu sendiri pada hakekatnya tidak akan pernah menyebabkan orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Daerah Pabean menjadi Subjek Pajak dalam negeri. Yang dapat timbul dari kegiatan penyerahan jasa oleh orang pribadi atau perusahaan luar negeri di Indonesia adalah BUT yaitu apabila lamanya penyerahan jasa tersebut di Indonesia melampaui jangka waktu tertentu (time test) yang kemudian dalam penjelasan pasal 2 ayat (2) UU PPh dinyatakan bahwa pemenuhan kewajiban perpajakan BUT tersebut dipersamakan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak badan dalam negeri.

Tanggung Jawab Renteng PPN  Bagi Penerima Jasa
Risiko tanggung renteng pembayaran PPN bagi penerima jasa akan timbul manakala BUT pemberi jasa tidak menjalankan kewajibannya berdasarkan sistim self assessment di mana berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Nomor 28 Tahun 2007 (UU KUP), BUT tersebut wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai Wajib Pajak untuk mendapatkan NPWP dan wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

BUT yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dilarang membuat Faktur Pajak sesuai pasal 14 UU PPN. Dalam kondisi demikian penerima jasa tidak dapat membayar PPN karena tidak ada Faktur Pajak yang diterbitkan oleh BUT pemberi jasa. Sayangnya, hingga kini belum ada regulasi yang memungkinkan penerima jasa melakukan penyetoran sendiri PPN terutang untuk penyerahan jasa di dalam Daerah Pabean oleh Pengusaha Kena Pajak, termasuk yang belum dikukuhkan jadi Pengusaha Kena Pajak.

Tanggung jawab renteng diatur dalam pasal 16 F Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 serta
pasal 4 PP Nomor 1 Tahun 2012 yang intinya adalah bahwa penerima Jasa Kena Pajak bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang apabila ternyata bahwa pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada penjual atau pemberi jasa dan pembeli atau penerima jasa tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran kepada penjual atau pemberi jasa.

Ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan tanggung jawab secara renteng ini masih akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean oleh perusahaan luar negeri pemberi jasa yang atas kegiatannya menimbulkan BUT adalah merupakan penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean, Tidak terdapat ketentuan perpajakan yang mengatur bahwa penyerahan di dalam Daerah Pabean tersebut berubah perlakuan PPNnya menjadi pemanfaatan jasa dari luar Daerah Pabean dalam hal BUT tersebut tidak atau belum memiliki NPWP dan tidak atau belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, sehingga pihak perusahaan penerima Jasa Kena Pajak keliru apabila melakukan penyetoran sendiri PPN.

Penulis ingin menekankan kembali agar Pihak Direktorat Jenderal Pajak perlu memikirkan cara paling efektif untuk menjaring semua WPLN yang melakukan kegiatan pemberian jasa di Indonesia yang berdasarkan  P3B atau ketentuan UU PPh menimbulkan BUT di Indonesia agar mereka mendaftarkan diri ke kantor pajak untuk memperoleh NPWP dan melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) atau diberikan NPWP dan pengukuhan PKP secara jabatan.

Selanjutnya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-147/PJ/2010 khususnya butir 3.b dan butir 4 perlu dilakukan revisi karena kurang menjabarkan ketentuan yang sebenarnya mengenai kemungkinan perusahaan luar negeri pemberi jasa menjadi Subjek Pajak dalam negeri.


Ruston Tambunan, Ak., M.Si., M.Int.Tax,BKP
CITASCO-Registered Tax Consultants
http://www.citasco.com
ruston@citasco.com

sumber: http://economy.okezone.com/read/2012/03/06/317/587945/menyoal-perlakuan-ppn-atas-penyerahan-jasa-oleh-but-yang-tidak-memiliki-npwp

Posted 21/01/2013 by Ferry in PPh Badan, PPN & PPnBM

Tagged with ,

Perlakuan Perpajakan Joint Operation (JO) dalam Bidang Usaha Jasa Konstruksi   Leave a comment


PENGERTIAN Joint Operation (JO) dalam kaitannya dengan perpajakan di Indonesia tercantum dalam Surat Dirjen Pajak No. S-123/PJ.42/1989. Ditegaskan dalam surat tersebut bahwa JO adalah merupakan bentuk kerja sama operasi, yaitu perkumpulan dua badan atau lebih yang bergabung untuk menyelesaikan suatu proyek.

Penggabungan bersifat sementara hingga proyek selesai. Dalam beberapa surat-surat penegasan yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak, istilah Joint Operation seringkali dipertukarkan dengan istilah Konsorsium.

Pada dasarnya JO dapat terbagi menjadi dua tipe yaitu Administrative dan Non-Administrative JO.

a. Administrative JO

Tipe JO ini sering juga disebut sebagai Kerja Sama Operasi (KSO) di mana kontrak dengan pihak pemberi kerja atau Project Owner ditandatangani atas nama JO. Dalam hal ini JO dianggap seolah-olah merupakan entitas tersendiri terpisah dari perusahaan para anggotanya. Tanggungjawab pekerjaan terhadap pemilik proyek berada pada entitas JO, bukan pada masing-masing anggota JO. Masalah pembagian modal kerja atau pembiayaan proyek, pengadaan peralatan, tenaga kerja,  biaya bersama (joint cost) serta pembagian hasil (profit sharing) sehubungan dengan pelaksanaan proyek didasarkan pada porsi pekerjaan (scope of works) masing-masing yang disepakati dalam sebuah Joint Operation Agreement.

b. Non-Administrative JO
JO dengan tipe ini dalam prakteknya di kalangan pengusaha jasa konstruksi sering disebut sebagai Konsorsium di mana kontrak dengan pihak Project Owner di buat langsung atas nama masing-masing perusahaan anggota. Dalam hal ini JO hanya bersifat sebagai alat koordinasi. Tanggung jawab pekerjaan terhadap Project Owner berada pada masing-masing anggota.

Perlakuan Pajak Penghasilan (PPh) atas JO Konstruksi

Kecuali kontrak investasi kolektif (KIK), penjelasan pasal 2 ayat (1) huruf b UU PPh tidak secara spesifik  menyebutkan bentuk apa saja yang termasuk  dalam pengertian Bentuk Badan Lainnya sebagai Subyek Pajak  Namun dalam surat-surat penegasan yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak dinyatakan bahwa JO bukan merupakan Subyek PPh Badan sehingga tidak diwajibkan menyampaikan SPT PPh Badan.

a. Aspek PPh - Administrative JO.
Meskipun bukan merupakan Subyek PPh Badan, JO wajib memiliki NPWP yang semata-mata diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban PPN dan Withholding Tax (kewajiban memotong PPh pasal 21, pasal 23, pasal 26, pasal 4 ayat 2 dan pasal 15). Kewajiban PPh Badan tetap dikenakan atas penghasilan yang diperoleh pada masing-masing badan (perusahaan) yang menjadi anggota JO tersebut sesuai dengan porsi/bagian pekerjaan atau penghasilan yang diterimanya.

Oleh karena statusnya bukan Subyek PPh Badan maka JO tidak terutang PPh pasal 4 ayat(2) atau PPh Final yang dipotong oleh Project Owner pada saat  pembayaran uang muka dan termin atas tahapan penyelesaian pekerjaan konstruksi. Sejak terbitnya Peraturan Pemerintah nomor 51 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 40 tahun 2009, atas penghasilan yang diperoleh dari usaha jasa konstruksi seluruhnya telah dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2) yang bersifat final dengan tarif:

a. 2% (dua persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi kecil
b. 4% (empat persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha
c. 3% (tiga persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa selain Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b;
d. 4% (empat persen) untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha; dan
e. 6% (enam persen) untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha.

Agar masing-masing anggota JO dapat memanfaatkan bukti potong PPh Final tersebut sebagai bukti pelunasan pajak terutang, dengan menganalogikan  perlakuan pada Surat Edaran Dirjen Pajak No.SE-44/PJ./1994 yang mengatur mekanisme pemecahan bukti potong PPh pasal 23,  maka:

1). Dalam hal Project Owner belum melakukan pembayaran dan / atau pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2), maka JO dapat mengajukan permohonan pemecahan bukti potong  kepada Project Owner  yang selanjutnya akan membuat bukti potong PPh Pasal 4 ayat (2) atas nama JO.qq. perusahaan anggota berdasarkan porsi masing-masing yang telah disepakati sebelumnya.
2). Dalam hal Project Owner terlanjur memotong PPh pasal 4 ayat(2) atas nama JO, maka JO dapat mengajukan permohonan pemecahan bukti potong PPh pasal 4 ayat (2) kepada pihak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di mana JO terdaftar sebagai Wajib Pajak untuk kemudian dilakukan pemindahbukuan ke masing-masing anggota JO.

Selanjutnya Keputusan Dirjen Pajak No.KEP-214/PJ./2001 (belum dicabut hingga saat ini) mengatur bahwa pada saat menyampaikan SPT PPh pasal 21, JO harus melampirkan Laporan Keuangan atas kegiatan JO. Dengan pemahaman di mana Laporan Keuangan merupakan hasil akhir dari suatu proses pembukuan maka dapat diambil kesimpulan bahwa Administrative JO wajib menyelenggarakan pembukuan. Pembukuan JO diatur dalam PSAK 12 yang memberikan pilihan penggunaan metode proportionate consolidation atau metode equity.

b. Aspek PPh Non-Administrative JO
Non-Administrative JO tidak wajib memiliki NPWP dan tidak wajib menyelenggarakan pembukuan. Pendapatan dan biaya proyek dibukukan oleh masing-masing anggota JO. Tagihan ke Project Owner diajukan sendiri oleh masing-masing anggota JO atau dapat juga diajukan melalui JO namun Commercial Invoice, Faktur Pajak dan bukti potong PPh pasal 4 ayat (2) tetap  atas nama perusahaan masing-masing anggota JO (konsorsium).

Perlakuan PPN Atas JO
Berdasarkan pasal 1 angka 13 UU PPN juncto pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 143 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2002 diatur bahwa dalam rangka pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak, bentuk Kerjasama Operasi  termasuk dalam kategori Bentuk Badan Lainnya. Berbeda halnya dengan Non-Administrative JO yang pemenuhan kewajiban PPNnya menjadi tanggungjawab masing-masing anggota, Administrative–JO wajib mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Sebagai PKP tentu JO wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN.

Inkonsistensi Beberapa Surat Penegasan Dirjen Pajak Tentang Pemajakan Atas JO Menimbulkan Ketidakpastian
SE-44/PJ./1994 tentang mekanisme pemecahan bukti potong PPh pasal 23 merupakan satu-satunya SE Dirjen Pajak yang pernah diterbitkan terkait dengan pemajakan JO. Selebihnya hanya berupa surat-surat penegasan sebagai jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Wajib Pajak. Karena merupakan Surat (private ruling) maka hal ini tentu saja ”tidak selalu” dapat menjadi acuan umum.

Beberapa surat penegasan yang diterbitkan Dirjen Pajak ternyata tidak konsisten antara satu dan lainnya sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi Wajib Pajak. Hal tersebut terlihat dalam beberapa contoh Surat Dirjen Pajak berikut ini.

- S-752/PJ.52/1990
Surat ini menegaskan bahwa JO dianggap sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) apabila JO menutup kontrak atas namanya. Apakah kontrak pekerjaan (proyek) dibuat dan ditandatangani antara Project Owner  dengan JO menjadi penentu apakah JO harus menjadi PKP atau tidak. Dengan kata lain, apabila kontrak ditandatangani oleh Project Owner dengan masing-masing anggota JO maka JO tidak merupakan PKP dan tentu saja tidak wajib memiliki NPWP. Dalam hal ini fiskus tampaknya lebih mementingkan bentuk hukum (legal form).

- S-823/PJ.312/2002
Ditegaskan dalam Surat ini bahwa JO harus memenuhi kewajiban-kewajiban sebagai PKP apabila dalam transaksinya dengan pihak lain secara nyata-nyata dilakukan atas nama JO. Frase ”secara nyata-nyata” menekankan pentingnya hakekat atau substansi dari transaksi (substance). Hal ini berbeda dengan S-752/PJ.52/1990 yang lebih menekankan legal form-nya. Bisa jadi sebagian Wajib Pajak menginterpretasikan bahwa meskipun secara legal kontrak pekerjaan ditandatangani atas nama JO seperti layaknya Administrative JO, apabila kenyataannya proyek dikerjakan bukan atas nama JO melainkan oleh masing-masing anggota sesuai scope pekerjaan yang disepakati layaknya Non-Administrative JO, maka seyogianya JO tidak harus menjadi PKP. Hal ini dapat menimbulkan perbedaan interpretasi antara fiskus dan Wajib Pajak, antar Wajib Pajak, bahkan mungkin antar aparat pelaksana (fiskus) sendiri. Jelas dalam hal ini Surat Dirjen Pajak No. S-823/PJ.312/2002 tidak selaras dengan  Surat No. S-752/PJ.52/1990.

- S-956/PJ.53/2005
Surat ini tidak menyinggung masalah bentuk hukum maupun substansinya namun semakin menimbulkan keragu-raguan dan ketidakpastian. Ditegaskan bahwa apabila sebagian anggota JO melaksanakan pekerjaan atas nama JO maka :
•    JO dan anggota JO harus terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak
•    Atas penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dari JO kepada Project Owner terutang PPN dan dilaporkan di SPT Masa PPN atas nama JO sebagai Pajak Keluaran.
•    Atas Penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak oleh anggota JO dalam rangka kerjasama operasi (JO) kepada Project Owner merupakan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dari anggota JO kepada JO.
•    Penyerahan tersebut terutang PPN dan anggota JO harus membuat Faktur Pajak kepada JO. Bagi anggota JO, PPN dalam Faktur Pajak itu merupakan Pajak Keluaran dan bagi JO, PPN tersebut merupakan Pajak Masukan.

Perlakuan tersebut malah mengacaukan konsep JO sebagaimana dijelaskan sebelumnya dan sepertinya mencampuradukkan  Administrative JO dan Non-Administrative JO. Keharusan JO menjadi PKP dan kewajiban melaporkan PPN yang dipungut atas nama JO dalam SPT Masa PPN adalah merupakan karakteristik dari Administrative JO. Selanjutnya anggota JO yang melaksanakan pekerjaan atas nama JO tetapi diharuskan juga membuat Faktur Pajak kepada JO seolah-olah masing-masing anggota JO mengerjakan sendiri scope pekerjaannya adalah merupakan ciri Non-Administrative JO.

Surat Penegasan tersebut juga akan membawa dampak terhadap aspek pemotongan PPh pasal 23 ( yang berlaku sekarang adalah PPh pasal 4 ayat(2) atau PPh Final khusus untuk penghasilan dari usaha jasa konstruksi). JO akan memotong PPh pasal 4 ayat (2)  atas setiap pembayaran tagihan pekerjaan konstruksi yang diajukan oleh masing-masing anggota JO. Selanjutnya pihak Project Owner juga akan melakukan pemotongan PPh pasal  4 ayat (2) atas tagihan dari JO yang pada hakekatnya adalah merupakan jumlah tagihan yang sama dengan yang diajukan oleh anggota JO kepada JO. Singkatnya, terjadi dua kali pemotongan PPh pasal 4 ayat (2) atas penghasilan yang sama.

Kesimpulan
Beberapa surat penegasan mengenai perlakuan perpajakan JO tidak konsisten antara satu dan lainnya sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi Wajib Pajak. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak perlu mengatur lebih tegas perlakuan atas JO tersebut mengingat semakin meningkatnya pelaksanaan pekerjaan proyek konstruksi dengan pola kerjasama operasi saat ini dan di masa mendatang. Apakah memilih substance over form atau form over substance dalam pemajakan JO haruslah lebih jelas.

Selanjutnya ketentuan  pemajakan hendaknya dituangkan secara  pasti dalam bentuk ketentuan hukum yang dapat menjadi acuan umum dalam pelaksanaannya, Hal ini akan mengurangi permintaan penegasan atau  private ruling oleh para Wajib Pajak sekaligus menghindari terbitnya surat-surat jawaban dari Dirjen Pajak yang justru menimbulkan ambigu. Khusus untuk penghasilan atas usaha jasa konstruksi yang sekarang seluruhnya telah terkena PPh Final sebaiknya diterbitkan ketentuan khusus terkait masalah pemecahan bukti potong karena SE-44/PJ./1994 tidak lagi relevan.


Ruston Tambunan, Ak., M.Si., M.Int.Tax,BKP
CITASCO-Registered Tax Consultants
http://www.citasco.com
ruston@citasco.com

sumber: http://economy.okezone.com/read/2011/11/02/317/523722/perlakuan-perpajakan-joint-operation-jo-dalam-bidang-usaha-jasa-konstruksi

Posted 21/01/2013 by Ferry in Perencanaan Pajak, PPh Badan, PPh Final, PPN & PPnBM

Tagged with ,

Protected: Strategi Perencanaan Pajak Penghasilan (PPh) Badan Pada Akhir Tahun   Leave a comment


This content is password protected. To view it please enter your password below:

Posted 13/01/2013 by Ferry in Artikel, Perencanaan Pajak, PPh Badan

Fasilitas Pajak bagi Perumahan   2 comments


Bagi anda yang berniat membeli rumah, anda harus mengetahui bahwa ada jenis rumah yang mendapat fasilitas pajak. Rumah yang mendapat fasilitas pajak adalah yang memenuhi kriteria-kriteria berikut :

 

1. Rumah Sederhana dan Rumah Sangat Sederhana

Adalah Rumah Sederhana Sehat (Rs Sehat/RSH) dan Rumah Inti Tumbuh (RIT) yang memenuhi ketentuan:

a. harga jual tidak melebihi Rp 55.000.000,- dan

b. merupakan rumah pertama yang dimiliki, digunakan sendiri sebagai tempat tinggal dan tidak dipindahtangankan dalam jangka waktu 5 tahun sejak dimiliki.

Termasuk Rumah Sederhana dan Rumah Sangat Sederhana adalah Rumah Sederhana Sehat (Rs Sehat/RSH) dan Rumah Inti Tumbuh (RIT) yang diserahkan kepada Bank dalam rangka pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang memenuhi ketentuan :

a. harga jual tidak melebihi Rp 55.000.000,-

b. dibeli oleh bank dengan tujuan untuk dijual kembali kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah dalam rangka pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan

c. rumah tersebut harus dijual kembali kepada masyarakat berpenghasilan rendah dalam jangka waktu 6 bulan sejak dibeli.

 

 

2. Rumah Susun Sederhana

Adalah Bangunan bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang dipergunakan sebagai tempat hunian yang dilengkapi dengan KM/WC dan dapur baik bersatu dengan unit hunian maupun terpisah dengan penggunaan komunal yang memenuhi ketentuan:

a. harga jual untuk setiap hunian termasuk strata title tidak melebihi Rp 75.000.000,00;

b. luas bangunan untuk setiap hunian tidak melebihi 21 m2;

c. pembangunannya mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum yang mengatur mengenai Persyaratan Teknis Pembangunan Rumah Susun; dan

d. merupakan unit hunian pertama yang dimiliki, digunakan sendiri sebagai tempat tinggal dan tidak dipindahtangankan dalam jangka waktu 5 tahun sejak dimiliki.

 

 

3. Pondok Boro

Adalah bangunan sederhana, berupa bangunan bertingkat atau tidak bertingkat, yang dibangun dan dibiayai oleh perorangan atau koperasi buruh atau koperasi karyawan yang diperuntukkan bagi para buruh tidak tetap atau para pekerja sektor informal berpenghasilan rendah dengan biaya sewa yang disepakati, yang tidak dipindahtangankan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diperoleh

 

 

4. Asrama Mahasiswa dan Pelajar

Adalah bangunan sederhana, berupa bangunan bertingkat atau tidak bertingkat, yang dibangun dan dibiayai oleh universitas atau sekolah, perorangan dan atau Pemerintah Daerah yang diperuntukkan khusus untuk pemondokan pelajar atau mahasiswa, yang tidak dipindahtangankan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diperoleh

 

 

5. Perumahan Lainnya

  1. Rumah Pekerja, yaitu tempat hunian, berupa bangunan bertingkat atau tidak bertingkat, yang dibangun dan dibiayai oleh suatu perusahaan, diperuntukkan bagi karyawannya sendiri dan bersifat tidak komersil, yang memenuhi ketentuan sebagai Rumah Sederhana dan Rumah Sangat Sederhana serta Rumah Susun Sederhana, yang tidak dipindahtangankan dalam jangka waktu 5 tahun sejak diperoleh;
  2. Bangunan yang diperuntukkan bagi korban bencana alam nasional.

 

 

6. Rumah Susun Sederhana Milik (RUSUNAMI)

Adalah bangunan bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang dipergunakan sebagai tempat hunian yang dilengkapi dengan kamar mandi/WC dan dapur, baik bersatu dengan unit hunian maupun terpisah dengan penggunaan komunal yang memenuhi ketentuan :

a. luas untuk setiap hunian lebih dari 21 m2 dan tidak melebihi 36 m2;

b. harga jual untuk setiap hunian tidak melebihi Rp 144.000.000,00;

c. diperuntukkan bagi orang pribadi yang mempunyai penghasilan tidak melebihi Rp 4.500.000,00 per bulan dan telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

d. pembangunannya mengacu kepada Peraturan Menteri Pekerjaan umum yang mengatur mengenai persyaratan teknis pembangunan rumah susun sederhana; dan

e. merupakan unit hunian pertama yang dimiliki, digunakan sendiri sebagai tempat tinggal dan tidak dipindahtangankan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak dimiliki.

 

Termasuk dalam pengertian Rusunami adalah Rusunami yang diserahkan kepada bank dalam rangka pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang memenuhi ketentuan:

a. dibeli oleh bank dengan tujuan untuk dijual kembali kepada masyarakat dalam rangka pembiayaan berdasarkan prinsip syariah; dan

b. rumah tersebut harus dijual kembali kepada masyarakat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak dibeli.

 

Jenis pajak apa saja yang diberikan fasilitas ?

PPh Badan dan Fasilitasnya

Pengusaha realestat yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, wajib membayar sendiri PPh Final Pasal 4 ayat (2) yang terutang sebesar 5% dari jumlah bruto nilai pengalihan tersebut (yaitu nilai yang tertinggi antara nilai berdasarkan Akta Pengalihan Hak dengan Nilai Jual Objek Pajak tanah dan/atau bangunan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan)

Namun demikian untuk pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang memenuhi kriteria Rumah Sederhana & Rumah Susun Sederhana yang perolehannya secara tunai ataupun dibiayai melalui fasilitas kredit bersubsidi maupun tidak bersubsidi maka besarnya PPh Final Pasal 4 ayat (2) yang wajib dibayar sendiri mendapat fasilitas PPh yaitu sebesar 1%.

 

Adapun mekanisme penyetoran dan pelaporan PPh Final adalah sebagai berikut :

a. Dilakukan penyetoran ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro untuk setiap pembayaran angsuran termasuk uang muka, bunga, pungutan dan pembayaran tambahan lainnya yang dipenuhi oleh pembeli, sehubungan dengan penjualan atau pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan tersebut

b. Penyetoran selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan diterimanya pembayaran dengan SSP.

c. Pelaporan selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan dilakukannya pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau diterimanya pembayaran dengan SPT Masa PPh Final Pasal 4 ayat (2)

 

 

B. PPN/PPnBM dan Fasilitasnya

Pengusaha realestat yang melakukan penyerahan tanah dan/atau bangunan wajib memungut PPN sebesar 10% dari harga jual (yaitu nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak) dan memungut PPnBM sebagai pungutan tambahan di samping PPN sebesar 20% dari harga jual atas peyerahan tanah dan/atau bangunan yang termasuk kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, town house, dan sejenisnya dengan ketentuan sebagai berikut :

  1. Rumah, termasuk rumah kantor atau rumah toko, yang luas bangunannya 400 M2 atau lebih atau dengan harga jual bangunannya Rp. 3.000.000,00 atau lebih per M2 tidak termasuk nilai tanahnya
  2. Apartemen, Kondiminium, townhouse, dan sejenisnya dengan luas bangunan 150 M2 atau lebih atau dengan harga jual bangunannya Rp. 4.000.000,00 atau lebih per M2 tidak termasuk nilai tanahnya

Namun demikian pengusaha realestat yang melakukan penyerahan bangunan yang memenuhi kriteria Rumah Sederhana dan Rumah Sangat Sederhana maupun Rumah Susun Sederhana yang perolehannya secara tunai ataupun dibiayai melalui fasilitas kredit bersubsidi maupun tidak bersubsidi, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, Perumahan Lainnya, serta Rumah Susun Sederhana Milik (RUSUNAMI) yang perolehannya dibiayai melalui kredit kepemilikan rumah bersubsidi atau tidak bersubsidi mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN secara otomatis tanpa adanya persyaratan SKB (Surat Keterangan Bebas).

 

 

C. PPN MBS (Membangun Sendiri) dan Fasilitasnya

Pengusaha realestat dapat dikenakan PPN atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan oleh pembeli kaveling di dalam kawasan realestat dengan tarif 10% x 40% dari jumlah biaya yang dikeluarkan dan atau yang dibayarkan untuk membangun sendiri, tidak termasuk harga perolehan tanah

Namun demikian pengusaha realestat tidak akan dikenakan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri apabila melakukan hal-hal sebagai berikut :

1) Pada saat ditandatanganinya Surat Pemesanan Tanah/Surat Perjanjian Pra Jual Beli/Perjanjian Pra Jual Beli/Akte Jual Beli atas transaksi penjualan tanah kaveling, pembeli tanah kaveling wajib mengisi dan menandatangani formulir Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri yang diberikan oleh pihak realestat

2) Pengusaha realestat wajib melaporkan transaksi penjualan tanah kaveling kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tanah kaveling berada dengan mengirimkan tembusan formulir Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri paling lambat satu bulan sejak tanggal penandatanganan formulir

 

 

D. BPHTB dan Fasilitasnya

Pengusaha realestat yang melakukan penjualan tanah dan/atau bangunan dengan sistem bersih (netto) atau harga jual sudah termasuk pajak-pajak antara lain BPHTB maka besarnya BPHTB terutang yang dibebankan kepada pembeli adalah sebesar 5% x (NPOP– NPOPTKP)

Nilai Perolehan Objek Pajak dalam hal jual beli adalah harga transaksi dan apabila tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan pajak yang dipakai adalah NJOP PBB.

Adapun besarnya (NPOPTKP) Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak secara regional untuk perolehan hak secara umum ditetapkan paling banyak Rp 60.000.000,00.

Namun demikian untuk perolehan hak yang memenuhi kriteria Rumah Sederhana Sehat (RSH) dan Rumah Susun Sederhana yang perolehannya dibiayai melalui KPR bersubsidi mendapat fasilitas BPHTB berupa (NPOPTKP) Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebesar Rp 49.000.000,-. Dalam hal NPOPTKP yang ditetapkan secara umum lebih besar daripada Rp 49.000.000,- maka NPOPTKP untuk perolehan hak Rumah Sederhana Sehat (RSH) dan Rumah Susun Sederhana yang perolehannya dibiayai melalui KPR bersubsidi ditetapkan sama dengan NPOPTKP secara umum

Disamping itu atas permohonan Wajib Pajak, dalam hal Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan yang memenuhi kriteria Rumah Sederhana (RS) dan Rumah Susun Sederhana serta Rumah Sangat Sederhana (RSS) yang diperoleh langsung dari pengembang dan dibiayai melalui KPR tidak bersubsidi dapat diberikan fasilitas BPHTB berupa pengurangan BPHTB sebesar 25% dari pajak yang terutang.

 

 

E. PPh Pemotongan/Pemungutan dan Fasilitasnya

Pada umumnya pengusaha realestat dalam membangun rumah memanfaatkan tenaga mandor yang bukan pegawai tetap perusahaan beserta tenaga bangunannya dengan sistem borongan. Dengan demikian seharusnya pengusaha realestat mempunyai kewajiban memotong atau menanggung PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar 4% dari jumlah bruto (yaitu jasa dan material) baik mandor tersebut telah ber-NPWP maupun tidak ber-NPWP karena mandor termasuk jasa pelaksanaan konstruksi yang tidak memiliki kualifikasi usaha/sertifikasi

Namun demikian pengusaha realestat tidak memotong atau menanggung PPh Pasal 4 ayat (2) melainkan PPh Pasal 21 sebesar Tarif PPh Pasal 17 (minimal 5%) dengan perhitungan sesuai ketentuan Peraturan Manteri Keuangan Nomor PMK-252/PMK.03/2008 apabila pengusaha realestat dalam membangun rumah memanfaatkan tenaga mandor yang merupakan pegawai tetap perusahaan sedangkan tenaga bangunannya merupakan tenaga lepas yang telah memiliki NPWP. Akan tetapi jika tidak memiliki NPWP maka dikenakan PPh Pasal 21 lebih tinggi 20% dari Tarif PPh Pasal 17 (atau minimal 6%)

 

sumber:http://pelayanan-pajak.blogspot.com/2010/05/fasilitas-pajak-bagi-perumahan-bagian-1.html

Posted 02/01/2013 by Ferry in PBB - BPHTB, PPh Badan, PPh Final, PPN & PPnBM

Tagged with , ,

ASPEK PERPAJAKAN BAGI KOPERASI DAN UKM   Leave a comment


  • Pengertian
  1. Koperasi
Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan yang bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya.
2.  Usaha Mikro
Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,-.
3. Usaha Kecil
Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar, memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memilik penjualan lebih dari Rp. 300.000.000,- sampai dengan 2.500.000.000,-
4. Usaha Menengah

Usaha Ekonomi Produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil dan besarm memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp. 10.000.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,- sampai dengan Rp. 50.000.000.000,-

  • Dasar Hukum

Peraturan-peraturan yang menjadi dasar hukum perpajakan untuk koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut :

  1. UU No. 6 Th 1983 stdtd UU No. 16 Th 2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan
  2. UU No. 7 Th 1983 stdtd UU No. 36 Th 2008 tentang Pajak Penghaslan
  3. UU No. 8 Th 1983 stdtd UU No. 42 Th 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai
  4. UU No. 25/1992 tentang Perkoperasian
  5. UU No. 20/2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah;
  6. Peraturan pelaksanaan perpajakan yang meliputi Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak
  • Kewajiban Perpajakan Bagi Koperasi Dan UKM
Berdasarkan definisi diatas, koperasi dapat dikelompokkan sebagai Wajib Pajak Badan sedangkan UKM dapat berbentuk badan usaha dan perorangan. Untuk mempermudah memahami kewajiban perpajakan bagi Koperasi dan UKM, pembahasan akan kami bagi dalam dua bagian yaitu bagian pertama, Kewajiban perpajakan bagi Koperasi dan UKM yang berbentuk badan usaha dan bagian kedua Kewajiban perpajakan bagi UKM yang berbentuk perseorangan.
  • Kewajiban Perpajakan Bagi Koperasi dan UKM yang Berbentuk Badan Usaha

Secara umum kewajiban perpajakan bagi Koperasi dan UKM sebagai badan adalah sebagai berikut :

  1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP dan atau PKP;
  2. Melakukan Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan;
  3. Menyetorkan dan Melaporkan Pajak Penghasilan baik dari Pemotonga / Pemungutan yang dilakukan maupun atas PPh badan (koperasi) maupun Pajak Lainnya;
  4. Melakukan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai, menyetor dan melaporkannya jika ditunjuk sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP);

Adapun untuk penjelasan secara rinci adalah sebagai berikut :

a. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP dan atau PKP

Koperasi dan UKM sejak memperoleh status badan hukum, sudah memenuhi syarat subketif dan obyektif sebagai wajib pajak oleh karena itu sejak adanya pengesahan badan hukum baik koperasi dan UKM yang bersangkutan harus segera mendaftrakan diri pada kantor pelayanan pajak setempat (KPP) untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
Syarat-syarat pendaftaran untuk mendapatkan NPWP adalah :
  1. Akte Pendirian dan perubahan terakhir atau surat keterangan penunjukan kantor pusat bagi Bentuk Usaha Tetap;
  2. NPWP Pimpinan/Penanggung Jawab Badan;
  3. KTP bagi penduduk Indonesia, atau paspor bagi orang asing sebagai penanggung jawab.
Koperasi yang sampai dengan suatu masa pajak dalam suatu tahun buku seluruh nilai peredaran bruto telah melampaui batasan yang ditentukan sebagai pengusaha kecil ( Rp. 600 Juta), wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lambat akhir masa pajak berikutnya. Dengan pengukuhan sebagai PKP maka koperasi terikat pemenuhan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai, antara lain memungut PPN dari setiap Barang Kena Pajak dan atau Jasa kena Pajak yang diserahkan oleh Koperasi serta menyetor dan melaporkannya setiap bulan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Koperasi terdaftar.

b. Melakukan pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan

Koperasi dan UKM yang berbentuk badan usaha wajib melakukan pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana telah ditetapkan dalam UU PPh . Kewajiban pemotongan /pemungutan PPh oleh Koperasi dan UKM meliputi jenis pajak sebagai berikut :

1). PPh Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Kewajiban pemotongan PPh Pasal 21 wajib dilakukan Koperasi dan UKM yang berbadan hukum, setiap dilakukannya pembayaran penghasilan kepada karyawan atau orang pribadi lainnya dan menyetorkan PPh hasil pemotongan tersebut ke Bank persepsi atau kantor Pos serta melaporkannya ke kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Pajak (KP2KP) tempat Koperasi atau UKM terdaftar.

2). PPh Pasal 4 ayat (2)

PPh Pasal 4 ayat (2) adalah pajak atas penghasilan yang berasal dari sumber-sumber tertentu dan pengenaan bersifat final (penghitungan PPh-nya selesai setelah dibayarkan), misalnya :
  • penghasilan dari bunga simpanan yang dibayarkan oleh Koperasi kepada anggota koperasi Orang Pribadi,
  • penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan,
  • penghasilan dari jasa konstruksi dan
  • penghasilan dari hadiah undian.
Jika koperasi atau UKM yang berbadan hukum melakukan pembayaran atas jenis-jenis penghasilan ini, maka wajib dilakukan pemotongan PPh-nya dan menyetorkan PPh nya ke Bank persepsi atau kantor Pos serta melaporkannya ke kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Pajak (KP2KP) tempat Koperasi atau UKM terdaftar.
Demikian juga, apabila Koperasi dan UKM menerima penghasilan dari pengalihan tanah dan atau bangunan atau menerima penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan yang penyewanya tidak ditunjuk sebagai pemotong (misalnya penyewanya orang pribadi), maka Koperasi dan UKM tersebut wajib menyetor sendiri PPh Pasal 4 ayat (2) tersebut.
Penghasilan yang diterima Koperasi dan UKM yang merupakan objek PPh Pasal 4 ayat (2) tersebut diatas, termasuk penghasilan dari bunga tabungan/deposito/diskonto SBI, penghasilan atas bunga dan diskonto obligasi yang diperdagangkan dan atau dilaporkan perdagangannya di Bursa Efek, penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek yang PPh-nya dipotong oleh pihak pemberi penghasilan, wajib dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh dari Koperasi dan UKM tersebut.
3). PPh Pasal 22
PPh Pasal 22 adalah pajak atas penghasilan yang tertentu yang ditetapkan Menteri Keuangan untuk dipungut Pajak Penghasilannya.
Koperasi atau UKM yang bergerak di bidang industri tertentu dapat ditunjuk untuk memungut PPh Pasal 22 atas penjualan hasil pertanian, perkebunan dan perhutanan, perikanan dari pedagang pengumpul sebesar 0,25% dari harga pembelian (tidak termasuk PPN).
Koperasi dan UKM juga dapat ditunjuk sebagai pemungut oleh KPP apabila bergerak sebagai industri tertentu ataupun sebagai penjual produk tertentu misalnya bahan bakar minyak, gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas.
4). PPh Pasal 23
PPh Pasal 23 adalah pajak atas penghasilan dari modal dan dari jasa tertentu. Apabila koperasi dan UKM melakukan pembayaran kepada pihak lain yang jenis penghasilan masuk katagori Objek PPh Pasal 23, maka wajib dilakukan pemotongan, menyetorkan hasil pemotongan ke Bank Persepsi dan kantor Pos serta melaporakannya ke KPP atau KP2KP tempat Koperasi dan UKM terdaftar. Adapun objek dan tarif PPh Pasal 23 secara garis besar adalah sebagai berikut :
  1. Dividen, bunga, royalti, hadiah : tarif 15%
  2. Sewa dan penghasilan lain sehubungan penggunaan harta kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan pengggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) : tarif 2%
  3. Imbalan jasa selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-undang PPh : tarif 2%
Untuk Yang tidak ber_NPWP dipotong 100% lebih tinggi atau menjadi 4%.
5). PPh Pasal 26
PPh Pasal 26 adalah pajak atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajal luar negeri selain Bentuk Usaha tetap. Apabila Koperasi atau UKM yang berbentuk badan usaha membayar penghasilan kepada Wajib Pajak luar negeri, maka wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 26 dengan tarif 20% atau tarif berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B).
c. Menghitung PPh Badan Yang Terutang, Menyetorkan Pajak Masih Terutang Dan Melaporkan Pajak Penghasilan Baik Dari Pemotongan/Pemungutan Maupun Yang Dibayar sendiri.
Koperasi atau UKM yang berbadan usaha wajib membuat laporan keuangan untuk menghitung besarnya Pajak Penghasilan yang terutang. Dalam menghitung PPh yang terutang, yang perlu diperhatikan Koperasi dan UKM ada 2 (dua ) bagian utama yaitu :
  1. Penghasilan yang merupakan objek PPh dan yang bukan objek PPh yang diterima/ diperoleh Koperasi atau UKM;
  2. Biaya-biaya yang diperkenankan dan yang tidak diperkenankan untuk mengurangi penghasilan bruto.

Cara penghitung PPh badan adalah :

  • Menghitung Penghasilan Kena Pajak Setahun
Peredaran usaha                                       Rp. AAAA

Biaya-biaya Operasional                           Rp. BBBB
Penghasilan Netto                                     Rp. CCCC

Koreksi Fiskal (positif/negatif)                   Rp. DDDD

Penghasilan Kena Pajak                            Rp. XXXX

•     Menghitung Pajak Terhutang berdasarkan tarif umum Pasal 17 UU PPh
PPh terutang = Penghasilan Kena Pajak (Rp XXXX) dikalikan dengan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b yaitu 25%.

Contoh 1 :

Penghasilan Kena Pajak Rp. 200.000.000 maka perhitungan pajak terhutangnya : Rp. 200.000.000 x 25% = Rp. 50.000.000

Berdasarkan Pasal 31 E UU PPh, Koperasi atau UKM ini sebagai Wajib Pajak badan yang peredaran brutonya sampai Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) maka mendapat fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif umum untuk Wajib Pajak badan atau menjadi 12,5% yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp. 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Contoh 2 :

Koperasi X tahun 2009 peredaran brutonya Rp. 2.500.000.000 (lima miliar rupiah) dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp. 200.000.000. Perhitungan pajak terhutangnya adalah : Rp. 200.000.000 x (28% x 50%) = Rp. 28.000.000

Contoh 3 :

UKM (PT.X) tahun 2009 peredaran brutonya Rp30.000.000.000 (tiga puluh miliar rupiah) dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp3.000.000.000. (tiga miliar rupiah). Perhitungan pajak terhutangnya adalah :
  1. Jumlah Penghasilan kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas :

    (Rp. 4.800.000.000 : Rp. 30.000.000.000) x Rp. 3.000.000.000 = Rp. 480.000.000

  2. Jumlah Penghasilan kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas :

Rp. 3.000.000.000 – Rp. 480.000.000 = Rp. 2.520.000.000

PPh yang terutang :

- (50% x 25%) x Rp. 480.000.000       = Rp. 60.000.000

- 25% x Rp. 2.520.000.000                  = Rp. 630.000.000 +

Jumlah PPh yang terutang                       = Rp. 690.000.000

d. Melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai

Jika Koperasi melakukan penyerahan Barang Kena Pajak maupun Jasa Kena Pajak dengan peredaran brutonya (omzet) setahun melebihi Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), maka koperasi memiliki kewajiban melakukan pemungutan PPN sebesar 10%, serta menyetorkan dan melaporkan PPN yang terhutang setiap bulan. Pada prinsipnya seluruh Barang dan Jasa merupakan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak kecuali atas barang-barang dan jasa-jasa yang dikecualikan sebagai berikut :

Kelompok Barang yang Tidak dikenakan PPN

  • barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, yaitu : minyak mentah (crude oil), gas bumi, panas bumi, pasir dan kerikil, batubara sebelum diproses menjadi briket batubara dan bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, dan bijih perak serta bijih bauksit
  • barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, yaitu : beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, dan garam baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium
  • makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, tidak termasuk, makanan dan minuman yang diserahkan oleh jasa boga atau catering
  • uang, emas batangan, dan surat-surat berharga

Kelompok Jasa yang tidak dikenakan PPN

  • Pelayanan kesehatan medik, meliputi :
    • Jasa dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter hewan;
    • Jasa ahli kesehatan seperti akupuntur, ahli gigi, ahli gizi, dan fisioterapi;
    • Jasa kebidanan dan dukun bayi;
    • Jasa paramedis dan perawat dan jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, dan sanotarium
  • Pelayanan sosial, meliputi :
    • Jasa pelayanan panti asuhan dan panti jompo;
    • Jasa pemadam kebakaran kecuali yang bersifat komersial;
    • Jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan;
    • Jasa lembaga rehabilitasi kecuali yang bersifat komersial;
    • Jasa pemakaman termasuk krematorium;
    • Dan jasa dibidang olahraga kecuali yang bersifat komersial pengiriman surat dengan perangko
  • Perbankan, kecuali jasa penyediaan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga, jasa penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan surat kontrak (perjanjian), serta anjak piutang;
  • Jasa asuransi, tidak termasuk broker asuransi; dan
  • Jasa sewa guna usaha (sgu) dengan hak opsi
  • Keagamaan, meliputi :
    • Jasa pelayanan di rumah ibadah;
    • Jasa pemberian khotbah atau dakwah

Mekanisme perhitungan PPN adalah sebagai berikut :

Pajak Keluaran              Rp. XXXX
(10% kali nilai DPP atas penjualan)
Pajak Masukan              Rp. YYYY (-/-)
(10% kali nilai DPP atas penjulan)
PPN yang kurang (lebih) bayar         Rp. YYYY
Perhitungan tersebut dilaporkan dalam SPT Masa PPN setiap bulan dengan menggunakan formulir 1111, formulir 1111DM (bagi PKP omset tertentu atau kegiatan usaha tertentu) atau menggunakan E-SPT DJP yaitu program SPT Masa PPN yang dibagikan secara gratis oleh DJP.
  • Kewajiban Perpajakan Bagi UKM yang Berbentuk Perseorangan
UKM ada yang berbentuk perseorangan atau orang pribadi. Apabila orang pribadi tersebut telah memenuhi persyarat subjektif yaitu subjek pajak orang pribadi dan persyarat objektif yaitu menerima atau memperoleh penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), maka disebut sebagai Wajib Pajak. Sebagai wajib pajak tentunya memiliki kewajiban perpajakannya sebagaimana diatur dalam UU Perpajakan.

Secara umum kewajiban perpajakan bagi UKM perorangan adalah :

a. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP dan atau PKP;

b. Menyetorkan dan Melaporkan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Pajak lainnya;

c. Melakukan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai, menyetor dan melaporkannya (jika ditunjuk sebagai Pengusaha Kena Pajak);

Adapun untuk penjelasan secara rinci adalah sebagai berikut :

a. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP dan atau PKP

UKM yang berbentuk perseorangan setelah memenuhi persyaratan subjektif dan persyaratan objektif wajib mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP. Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
Syarat-syarat pendaftaran untuk mendapatkan NPWP bagi UKM berbentuk perseorangan hanya KTP (Kartu Tanda Penduduk).
UKM perseorangan yang sampai dengan suatu masa pajak dalam suatu tahun buku seluruh nilai peredaran bruto telah melampaui batasan yang ditentukan sebagai pengusaha kecil (600 Juta), wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lambat akhir masa pajak berikutnya. Dengan pengukuhan sebagai PKP maka UKM perseorangan terikat pemenuhan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai, antara lain memungut PPN dari setiap Barang Kena Pajak dan atau Jasa kena Pajak yang diserahkan oleh UKM perseorangan serta menyetor dan melaporkannya setiap bulan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat UKM perseorangan tersebut terdaftar.

b. Menyetorkan dan Melaporkan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Pajak lainnya

UKM perseorangan yang menyelenggarakan pembukuan, wajib membuat laporan keuangan untuk menghitung besarnya Pajak Penghasilan yang terutang. Sedangkan UKM perseorangan yang tidak menyelenggarakan pembukuan tetapi hanya penyelenggarakan pencatatan, maka dalam menghitung PPh yang terutang cukup berdasarkan peredaran bruto (omzet) yang dicatat tersebut. UKM perseorangan yang menyelenggarakan pembukuan, dalam menghitung besarnya PPh terutang sama prinsipnya dengan Koperasi atau UKM yang berbadan usaha yaitu memperhatikan penghasilan, dan biaya-biaya lainnya. UKM perseorangan yang menyelenggarakan pencatatan, cara penghitungan besarnya PPh :

Penghasilan netto (Penghasilan bruto setahun x norma*)      Rp AAA

Pengurangnya:

PTKP (sesuai keadaan orang pribadi tersebut)                   (Rp BBB)

Penghasilan Kena Pajak                                                      Rp CCC

Contoh :

Penghasilan Kena Pajak Rp. 200.000.000,00, maka perhitungan pajak terhutangnya : Rp. 200.000.000 x 25% = Rp. 50.000.000
UKM perseorang wajib menyetor PPh Pasal 25 (angsuran PPh) setiap bulannya dan melaporkannya ke KPP atau KP2KP tempat UKM perseorangan tersebut terdaftar. Dasar angsuran PPh Pasal 25 adalah 1/12 dari PPh yang terhutang tahun sebelumnya, misalnya PPh terutang UKM perseorangan tahun 2010 sebesar Rp. 2.400.000, maka angsuran PPh Pasal 25 nya adalah 1/12 x Rp. 2.400.000 = Rp. 200.000,-
Selain wajib mengangsur PPh (PPh Pasal 25), UKM perseorangan juga wajib menyetor PPh Pasal 4 ayat (2) yaitu penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan apabila UKM menerima penghasilan tersebut. Demikian juga dengan penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan yang diterima UKM perseorangan (penyewa bukan pemotong), wajib disetor sendiri.
c. Melakukan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai, menyetor dan melaporkannya (jika ditunjuk sebagai Pengusaha Kena Pajak)
Jika UKM perseorangan melakukan penyerahan Barang Kena Pajak maupun Jasa Kena Pajak dengan peredaran brutonya (omzet) setahun melebihi Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), maka koperasi memiliki kewajiban melakukan pemungutan PPN sebesar 10%, serta menyetorkan dan melaporkan PPN yang terhutang setiap bulan. Ketentuan pemungutan PPN untuk UKM perseorangan sama dengan pemungutan PPN untuk Koperasi dan UKM yang berbentuk badan usaha.
  • PERLAKUAN KHUSUS DAN INSENTIF PERPAJAKAN BAGI KOPERASI DAN UKM

1. Perlakuan Khusus Perpajakan Untuk Koperasi dan UKM

UU Perpajakan khususnya UU PPh yang terakhir dirubah (UU No.36 tahun 2008 tentang perubahan Keempat UU No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan) banyak memberikan perlakukan khusus untuk Wajib Pajak Koperasi dan UKM. Perlakukan khusus tersebut adalah :

  1. Atas penghasilan berupa bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi yang besarnya tidak melebihi dari Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan tidak dikenakan tarif PPh atau 0% (nol persen) dan bersifat final;
  2. Sedangkan penghasilan berupa bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi yang besarnya melebihi dari Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan dikenakan tarif PPh sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final;
  3. Sisa Hasil Usaha (SHU) yang dibagikan koperasi kepada para anggotanya tidak dikenakan pemotongan PPh Pasal 23.
  4. Bagi Koperasi dan UKM yang berbentuk badan usaha, tarif PPh badan menjadi tarif tunggal yaitu 25% dan apabila memenuhi syarat (peredaran bruto setahun tidak melebih Rp50.000.000.000) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari 25% atau menjadi 12.5% yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,-;
  • Insentif Pajak Bagi Koperasi dan UKM
Dalam UU Perpajakan terdapat beberapa ketentuan yang dapat dimanfaatkan Koperasi dan UKM untuk mengembangkan kegiatan usahanya.
a. Insentif PPh
  1. Harta hibahan yang diterima oleh koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil (Pasal 4 ayat (3) huruf a.2 UU PPh jo. Peraturan Menteri keuangan Nomor : 245/PMK.03/2008) bukan merupakan objek Pajak Penghasilan. Dengan demikian, apabila Koperasi dan UKM yang memenuhi syarat menerima harta hibahan tidak dikenakan PPh;
  2. Deviden atau bagian laba yang diterima atau diperoleh koperasi dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat, deviden berasal dari cadangan laba yang ditahan (Pasal 4 ayat 3 huruf f UU PPh) bukan merupakan objek PPh. Dengan demikian, apabila Koperasi dan UKM yang berbentuk badan usaha menanamkan modal pada badan usaha lainnya di Indonesia dan menerima dividen dari badan usaha tersebut, maka atas dividen yang diterima tidak dikenakan PPh

b. Insentif PPN

  1. Koperasi dan UKM melakukan kegiatan usaha Import dan penyerahan di dalam negeri berupa Barang hasil makanan ternak,unggas dan ikan dan atau bahan baku untuk pembuatan makanan ternak, unggas dan ikan, bibit dan atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran, atau perikanan, serta barang hasil peternakan, PPN nya dibebaskan. Dengan demikian, apabila Koperasi dan UKM membeli jenis barang tersebut, tidak akan dikenakan PPN (Peraturan Pemerintah Nomor : 12 Tahun 2001 jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 31 Tahun 2007).
  2. Koperasi dan UKM yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak melakukan kegiatan menyerahkan minyak goreng sawit curah dan minyak goreng kemasan sederhana dengan Merek MINYAKKITA, PPNnya ditanggung oleh Pemerintah;
  3. Koperasi dan UKM melakukan kegiatan usaha (melakukan penyerahan barang dagangan atau jasa) di Batam, Bintan dan Karimun di bebaskan dari pengenaan PPN termasuk apabila melakukan import barang dari luar daerah tersebut, juga dibebaskan dari PPN, PPh Pasal 22 import dan cukai (Peraturan pemerintah Nomor 2 tahun 2009);

c. Stimulus Bagi Koperasi dan UKM

Pemerintah memberikan stimulus kepada dunia usaha dan pekerja dalam meringkan beban pajak berupa PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) hanya diberikan kepada pekerja (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2009) dengan syarat:
  1. Jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari Rp 5 juta dalam satu bulan;
  2. Bekerja pada pemberi kerja yang berusaha kategori usaha tertentu, yaitu:
    • Pertanian termasuk perkebunan dan peternakan, perburuan dan kehutanan;
    • Perikanan; dan
    • Industri pengolahan.
  • PENUTUP
Koperasi dan UKM sejak memperoleh status badan hukum, sudah memenuhi syarat subketif dan obyektif sebagai wajib pajak oleh karena itu sejak adanya pengesahan badan hukum baik koperasi dan UKM yang bersangkutan harus segera mendaftrakan diri pada kantor pelayanan pajak setempat (KPP) untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Demikian juga Koperasi dan UKM yang bergerak dibidang penjualan dan jasa apabila telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Undang-Undang PPN, sebaiknya juga segera mendaftarkan diri di KPP setempat untuk memperoleh Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP). NPWP merupakan identitas sebagai wajib pajak.
Setelah memiliki NPWP dan NPPKP Koperasi dan UKM mempunyai kewajiban Perpajakan yaitu :
  1. menghitung sendiri pajak terhutang,
  2. memotong atau memungut PPh dan PPN terutang
  3. menyetor sendiri pajak ditempat yang telah ditentukan,
  4. kemudian melaporkan sendiri melalui media surat pemberitahuan (SPT), jumlah pajak yang telah dibayar sendiri, jumlah pajak yang dipotong atau dipungut dari pihak lain, dan jumlah pajak yang harus dibayar atau lebih bayar pada akhir tahun sesuai dengan azas self assessment.
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.