Archive for the ‘PPh Pasal 21 / 26’ Category

KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK   Leave a comment


Mekanisme Pembayaran Pajak bagi Wajib Pajak dapat dijelaskan sebagai berikut:
  1. Membayar sendiri pajak yang terutang:
    1. Pembayaran angsuran PPh setiap bulan (PPh Pasal 25)
      Pembayaran PPh Pasal 25 yaitu pembayaran Pajak Penghasilan secara angsuran. Hal ini dimaksudkan untuk meringankan beban Wajib Pajak dalam melunasi pajak yang terutang dalam satu tahun pajak. Wajib Pajak diwajibkan untuk mengangsur pajak yang akan terutang pada akhir tahun dengan membayar sendiri angsuran pajak tersebut setiap bulan.
      Khusus untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang sumber penghasilannya dari usaha dan pekerjaan bebas, pembayaran angsuran PPh Pasal 25 terbagi atas 2 yaitu:

      • Angsuran PPh Pasal 25 sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (OPPT).
        Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha penjualan barang baik secara grosir maupun eceran dan usaha penyerahan jasa, yang mempunyai satu atau lebih tempat usaha termasuk yang memiliki tempat usaha yang berbeda dengan tempat tinggal.
        Angsuran PPh Pasal 25 Wajib Pajak OPPT : 0,75% x jumlah peredaran usaha (omset) setiap bulan dari masing-masing tempat usaha
      • Angsuran PPh Pasal 25 sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi Selain Pengusaha Tertentu (OPSPT).
        Wajib Pajak Orang Pribadi Selain Pengusaha Tertentu (OPSPT) adalah Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha tanpa melalui tempat usaha misalnya sebagai pekerja bebas atau sebagai karyawan.
        Angsuran PPh Pasal 25 sebagai Wajib Pajak OPSPT : Penghasilan Kena Pajak x Tarif PPh Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh : 12 bulan.
        Tarif Pasal 17 ayat (1) a UU PPh adalah :

        Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak
        Sampai dengan Rp 50.000.000,- 5%
        di atas Rp 50.000.000,- sampai dengan Rp 250.000.000,- 15%
        di atas Rp 250.000.000,- sampai dengan Rp 500.000.000,- 25%
        di atas Rp 50.000.000,- 30%

      Untuk Wajib Pajak Badan, besarnya pembayaran Angsuran PPh 25 yang terutang diperoleh dari penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif PPh yang diatur di Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang Undang Pajak Penghasilan. Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) UU PPh adalah 25%.
      Khusus untuk Wajib Pajak badan yang peredaran bruto setahun sampai dengan Rp 50.000.000.000,- mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) UU PPh, yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,-

    2. Membayar PPh melalui pemotongan dan pemungutan oleh pihak lain (PPh Pasal 4 (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, 22, dan 23, serta PPh Pasal 26).
      Pihak lain disini adalah:

        • Pemberi penghasilan;
        • Pemberi kerja; atau
        • Pihak lain yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah.

      Penjelasan lebih lanjut mengenai pemotongan dan pemungutan pajak diuraikan lebih lanjut pada bagian Pemotongan/Pemungutan (butir 2).

      • Membayar PPN kepada pihak penjual atau pemberi jasa ataupun oleh pihak yang ditunjuk pemerintah.
        Tarif PPN adalah 10% dari harga jual atau penggantian atau nilai ekspor atau nilai lainnya.
      • Pembayaran Pajak-pajak lainnya:
        • Pembayaran PBB yaitu pelunasan berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).
          Untuk daerah Jakarta dan daerah tertentu lainnya, pembayaran PBB sudah dapat dilakukan dengan menggunakan ATM di Bank-bank tertentu.
          Tarif PBB terdiri dari 2 tarif yaitu:
          a. 1/1000 dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) khusus untuk yang NJOP-nya kurang dari Rp1.000.000.000,-
          b. 2/1000, dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) khusus untuk yang NJOP-nya kurang dari Rp1.000.000.000,-
        • Pembayaran Bea Meterai yaitu pelunasan pajak atas dokumen yang dapat dilakukan dengan cara menggunakan benda meterai berupa meterai tempel atau kertas bermeterai atau dengan cara lain seperti menggunakan mesin teraan.
          Meterai tempel yang terutang untuk dokumen yang menyebut jumlah (kuitansi) di atas Rp 250.000,- sampai dengan Rp1.00.000,- adalah Rp3.000,-.
          Untuk dokumen yang menyebut jumlah di atas Rp1.000.000,- dan surat-surat perjanjian terutang materai tempel sebesar Rp6.000,-.
  2. Pemotongan / Pemungutan Pajak
    Selain pembayaran bulanan yang dilakukan sendiri, ada pembayaran bulanan yang dilakukan dengan mekanisme pemotongan/pemungutan yang dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan. Pihak pemberi penghasilan adalah pihak yang ditunjuk berdasarkan ketentuan perpajakan untuk memotong/memungut, antara lain yang ditunjuk tersebut adalah badan Pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Untuk subjek pajak badan dalam negeri, maka diwajibkan juga sebagai pemotong/pemungutan pajak.
    Adapun jenis pemotongan/pemungutan adalah: PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, PPh Pasal 4 ayat 2, PPh Pasal 15 dan PPN dan PPn BM. Penjelasan lebih lanjut dari masing-masing pajak tersebut adalah sebagai berikut:

    1. PPh Pasal 21 adalah pemotongan pajak yang dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan kepada oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan.
      Misalnya pembayaran gaji yang diterima oleh pegawai dipotong oleh perusahaan pemberi kerja. Wajib Pajak berbentuk badan ditunjuk oleh UU Perpajakan sebagai pemotong PPh Pasal 21 atas penghasilan yang dibayarkan kepada karyawannya maupun yang bukan karyawannya. Wajib Pajak perseorangan dapat juga ditunjuk sebagai pemotong PPh Pasal 21 sepanjang ada penunjukannya dari KPP tempat Wajib Pajak terdaftar. Selain diwajibkan memotong PPh Pasal 21, Wajib Pajak perseorangan bisa juga dilakukan pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterimanya.
    2. PPh Pasal 22 adalah pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak tertentu yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang (seperti penyerahan barang oleh rekanan kepada bendaharawan pemerintah), impor barang dan kegiatan usaha di bidang-bidang tertentu serta penjualan barang yang tergolong sangat mewah.
      Pemungutan PPh Pasal 22 ini antara lain adalah:

      • Pemungutan PPh atas pembelian barang oleh instansi Pemerintah;
      • Pemungutan PPh atas kegiatan impor barang;
      • Pemungutan PPh atas produksi barang-barang tertentu misalnya produksi baja, kertas, rokok, dan otomotif;
      • Pemungutan atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor oleh badan usaha industri atau eksportir di bidang perhutanan, perkebunan, pertanian dan perikanan dari pedagang pengumpul;
      • Pemungutan PPh atas penjualan atas barang yang tergolong mewah

      Wajib Pajak dapat ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22 atau dapat juga sebagai pihak yang dipungut PPh Pasal 22.

    3. PPh Pasal 23 adalah pemotongan pajak yang dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan sehubungan dengan pembayaran berupa deviden, bunga, royalty, sewa, dan jasa kepada WP badan dalam negeri, dan BUT.
      Wajib Pajak berbentuk badan ditunjuk untuk memotong PPh Pasal 23, sedangkan Wajib Pajak perseorangan tidak ditunjuk untuk memotong PPh Pasal 23. Demikian sebaliknya, apabila Wajib Pajak menerima penghasilan yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23 dan pemberi penghasilan (pemberi kerja) juga merupakan pemotong PPh Pasal 23, maka atas penghasilan yang diterima Wajib Pajak akan dipotong PPh Pasal 23 oleh si pihak pemotong tersebut.
      Contohnya adalah pemotongan dan penghitungan PPh Pasal 23 atas jasa tertentu (jasa service mesin atau komputer) yang pemotongannya dilakukan oleh Wajib Pajak berbentuk badan.
    4. PPh Pasal 26 adalah pemotongan pajak yang dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan sehubungan dengan pembayaran berupa deviden, bunga, royalty, hadiah dan penghasilan lainnya kepada WP luar negeri.
      Wajib Pajak baik yang berbentuk perseoranan maupun badan ditunjuk untuk memotong PPh Pasal 26.
      Contohnya adalah pemotongan dan penghitungan PPh Pasal 26 atas penghasilan tertentu (royalty) yang dilakukan oleh Wajib Pajak berbentuk badan.
    5. PPh Final (Pasal 4 ayat (2))
      Pemotongan pajak yang dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan sehubungan dengan pembayaran untuk objek tertentu seperti sewa tanah dan/atau bangunan, jasa konstruksi, pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dan lainnya.
      Yang dimaksud final disini bahwa pajak yang dipotong, dipungut oleh pihak pemberi penghasilan atau dibayar sendiri oleh pihak penerima penghasilan, penghitungan pajaknya sudah selesai dan tidak dapat dikreditkan lagi dalam penghitungan Pajak Penghasilan pada SPT Tahunan.
      Wajib Pajak berbentuk badan ditunjuk untuk memotong PPh Pasal 4 ayat (2), sedangkan Wajib Pajak perseorangan tidak ditunjuk untuk memotong PPh Pasal 4 ayat (2). Demikian sebaliknya, apabila Wajib Pajak meneriman penghasilan yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) dan pemberi penghasilan (pemberi kerja) juga merupakan pemotong PPh Pasal 4 ayat (2), maka atas penghasilan yang diterima Wajib Pajak akan dipotong PPh Pasal 4 ayat (2) oleh si pihak pemotong tersebut. Namun, apabila Wajib Pajak menerima penghasilan yang merupakan objek PPh Pasal 4 ayat (2) dan pihak pemberi penghasilan adalah orang pribadi (bukan pemotong), maka Wajib Pajak tersebut wajib menyetor sendiri PPh Pasal 4 ayat (2) tersebut.
    6. PPh Pasal 15 adalah pemotongan Pajak penghasilan yang dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan kepada Wajib Pajak tertentu yang menggunakan norma penghitungan khusus.
      Wajib Pajak tertentu tersebut adalah perusahaan pelayaran atau penerbangan international, perusahaan asuransi luar negeri, perusahaan pengeboran minyak, gas dan panas bumi, perusahaan dagang asing, perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangun guna serah.
      Wajib Pajak berbentuk badan ditunjuk untuk memotong PPh Pasal 15, sedangkan Wajib Pajak perseorangan tidak ditunjuk untuk memotong PPh Pasal 15. Demikian sebaliknya, apabila Wajib Pajak meneriman penghasilan yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 15 dan pemberi penghasilan (pemberi kerja) juga merupakan pemotong PPh Pasal 15, maka atas penghasilan yang diterima Wajib Pajak akan dipotong PPh Pasal 15 oleh si pihak pemotong tersebut. Namun, apabila Wajib Pajak menerima penghasilan yang merupakan objek PPh Pasal 15 dan pihak pemberi penghasilan adalah orang pribadi (bukan pemotong), maka Wajib Pajak tersebut wajib menyetor sendiri PPh Pasal 15 tersebut.
    7. PPN dan PPnBM adalah pemungutan PPN dan PPnBM oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) atau Pemungutan yang ditunjuk (misalnya Bendahara Pemerintah) atas pengkonsumsian barang dan/atau jasa kena pajak.
      Pengusaha Kena Pajak yang ditunjuk untuk memungut PPN dan PPnBM adalah pengusaha yang memiliki peredaran bruto (omzet) melebih Rp 600.000.000,- setahun atau pengusaha yang memilih sendiri untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
      Wajib Pajak baik berbentuk perseorangan maupun badan yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, wajib memungut PPN dan juga PPnBM (bila barangnya yang diserahkan tergolong mewah) dari pembeli atau pemakai jasanya. Wajib Pajak juga wajib membayar PPN dan PPnBM bila mengkonsumsi barang atau jasa dari Pengusaha Kena Pajak.

    Apabila pihak-pihak yang diberi kewajiban oleh Undang-Undang Perpajakan untuk melakukan pemotongan/pemungutan tidak melakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka dapat dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% dan kenaikan 100%.

PENAGIHAN PAJAK
Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban membayar pajaknya, Direktorat Jenderal Pajak akan melakukan penagihan pajak. Tindakan ini dilakukan Apabila Wajib Pajak tidak membayar pajak terutang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam Surat Tagihan Pajak(STP), atau Surat Ketetapan Pajak (skp), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, maka DJP dapat melakukan tindakan penagihan. Proses penagihan dimulai dengan Surat Teguran dan dilanjutkan dengan Surat Paksa. Dalam hal WP tetap tidak membayar tagihan pajaknya maka dapat dilakukan penyitaan dan pelelangan atas harta WP yang disita tersebut untuk melunasi pajak yang tidak/belum dibayar.Adapun jangka waktu proses penagihan sebagai berikut:
  1. Surat Teguran diterbitkan apabila dalam jangka 7 (tujuh) hari dari jatuh tempo pembayaran Wajib Pajak tidak membayar hutang pajaknya.
  2. Surat Paksa diterbitkan dalam jangka 21 (dua puluh satu) hari setelah Surat Teguran apabila Wajib Pajak tetap belum melunasi hutang pajaknya.
  3. Sita dilakukan dalam jangka waktu 2 x 24 jam sejak Surat Paksa disampaikan.
  4. Lelang dilakukan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang. Sedangkan pengumuman lelang dilakukan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah penyitaan.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat melakukan pencegahan dan penyanderaan terhadap Wajib Pajak/penanggung pajak yang tidak kooperatif dalam membayar hutang pajaknya.

sumber:http://apmadani.blogspot.com/2013/06/kewajiban-pembayaran-pajak.html

Menghitung Rugi-Laba Apotek   Leave a comment


Friday, 15 February 2013 09:35 administrator

MENGHITUNG RUGI-LABA APOTEK

Usaha sebuah apotek sekarang ini tidak lagi merupakan sebuah tambang emas. Buktinya banyak apotek yang tutup. Tetapi anehnya banyak juga yang mendaftar dan buka apotek baru , padahal banyak saingan , banyaknya toko obat yang menjual obat2 daftar G juga , adanya daya beli pembeli yang menurun , dll.

Lepas dari hal itu dibawah ini kami ingin menyampaikan cara menghitung rugi laba sebuah apotek , agar dapat mengetahui dan memprediksi secara dini , apakah apotek tsb dapat berlanjut atau tidak.

Biasanya perhitungan rugi-laba itu dilakukan pada tiap akhir tahun , tapi bisa saja bila anda mau mengetahui setiap bulannya atau minimal 2 x setahun. Read the rest of this entry »

Posted 28/06/2013 by Ferry in Artikel, PPh Badan, PPh OP, PPh Pasal 21 / 26, PPh Pasal 25, PPN & PPnBM

Tagged with ,

Cara Penghitungan PPh Pasal 21 Terbaru   Leave a comment


Oleh Moh. Makhfal Nasirudin, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak

English: Worker assembling rebar for water tre...

Seperti yang telah kita ketahui, mulai bulan Januari 2013, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) telah berubah. Sekarang untuk Wajib Pajak yang berstatus tidak kawin dan tidak mempunyai tanggungan jumlah PTKP-nya sebesar Rp 24.300.000,00 atau setara dengan Rp 2.025.000,00 per bulan. Dengan adanya perubahan itu, tatacara penghitungan PPh Pasal 21 juga mengalami perubahan. Perubahan itu diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. Read the rest of this entry »

Posted 09/06/2013 by Ferry in PPh Pasal 21 / 26

Tagged with

Perubahan SPT Masa PPh Pasal 21 – Tahun 2014   4 comments


PPh Potong Pungut

SPT PPh Pasal 21 yang dikenal dengan formulir 1721 akan berubah dengan ditetapkannya PER- 14/PJ/2013 Tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian Dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan / Atau Pasal 26 Serta Bentuk Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan / Atau Pasal 26 pada tanggal 18 April 2013 yang lalu. PER- 14/PJ/2013 ini sepenuhnya mengaplikasikan  PER-31/PJ./2012. Read the rest of this entry »

Posted 30/05/2013 by Ferry in PPh Pasal 21 / 26

Tagged with , ,

Perhitungan pph 21 atas membayar teknisi dari negara luar   Leave a comment


Pertanyaan :

Bagaimana perhitungan pph 21 atas membayar teknisi dari negara luar sebesar USD 2.500

jika diketahui kurs pajak 1 USD= 9.000, kurs tengah BI= 9.500? Dimasukkan di bagian mana pada SPT? Terima kasih

Jawaban:
Perhitungan PPh tergantung dari status teknisi dari luar negeri tersebut.

Jika ybs berstatus Wajib Pajak Luar Negeri berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU PPh atau honorarium, maka sesuai ketentuan terutang PPh Pasal 26
Yaitu sebesar 20% x Dasar Pengenaan Pajak (Penghasilan yang diterima x kurs pajak)

Jika ybs berstatus Wajib Pajak Dalam Negeri berdasarkan Pasal 2 ayat (3) UU PPh, maka sesuai ketentuan terutang PPh Pasal 21
Jika ybs merupakan pegawai tidak tetap, pemagang atau honorarium maka terutang PPh Pasal 21, yaitu sebesar :
tarif PPh Pasal 17 x DPP (50% x Penghasilan yang diterima x kurs pajak)

Jika ybs merupakan pegawai tetap maka terutang PPh Pasal 21 yaitu sebesar :
Tarif PPh Pasal 17 x Penghasilan Kena Pajak (PKP)
PKP = Ph bruto – (Biaya Jabatan + Iuran Pensiun + Iuran THT/JHT +PTKP)

Bukti Potong dibuat oleh perusahaan menggunakan formulir bukti pemotongan PPh Pasal 21/26
Dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26 Lampiran Induk  dan SPT Tahunan PPh Badan Formulir 1771 – II Nomor 2

Pedoman penghitungannya dapat saudara lihat selengkapnya di http://www.pbtaxand.com/uploads/regulations/PER_31_PJ_2012.pdf

Semoga bermanfaat.

http://www.pbtaxand.com/consultations/720-perhitungan-pph-21-atas-membayar-teknisi-dari-negara-luar#sthash.VA4LXsv3.dpuf

Posted 23/05/2013 by Ferry in PPh Pasal 21 / 26

Tagged with ,

PPh 21 : PER-14/PJ./2013 Berlaku 01-01-2014 (1)   Leave a comment


per-14-pj-2013-spt-masa-pph-2126-tmt-010114

PER-14/PJ/2013 Tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian dan Penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 Serta Bentuk Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26

Memperkenalkan 2 bentuk SPT Masa PPh Ps 21 dan atau Ps 26: bentuk e SPT dan bentuk hard copy ( SPT Hard copy dignakan bila jumlah pemotongan tidak lebih dari 20 orang – ep SPT bila jumlah yang dipotong > dari 20 orang atau jumlah bukti setoran lebih dari 20 dokumen). Read the rest of this entry »

Contoh Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Karyawan Tahun 2013   4 comments


Nampaknya masih banyak pegawai atau karyawan yang masih bingung tentang bagaimana cara menghitung pajak atas gaji karyawan. Nah, untuk itu saya coba memberikan contoh sederhana tentang cara menghitung pajak karyawan yang dalam bahasa teknis perpajakan disebut pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 untuk pegawai tetap.

Untuk memudahkan, di sini saya ambilkan contoh perhitungan PPh Pasal 21 berdasarkan PER-31/PJ/2009 dan PER-57/2009 yang sudah disesuaikan dengan PTKP terbaru yang berlaku tahun 2013. Untuk memudahkan saya coba menggunakan contoh yang paling sederhana.

Misal, Tuan Sule pegawai pada perusahaan PT Opera Van Java, menikah tanpa anak, memperoleh gaji sebulan Rp. 10.000.000,00. PT Opera Van Java mengikuti program Jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan premi Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,50% dan 0,30% dari gaji. PT Opera Van Java menanggung iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji sedangkan Tuan Sule membayar iuran Jaminan Hari Tua sebesar 2,00% dari gaji setiap bulan. Disamping itu PT Opera Van Java juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya.

PT Opera Van Java membayar iuran pensiun untuk Tuan Sule ke dana pensiun, yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, setiap bulan sebesar Rp. 300.000,00, sedangkan Tuan Sule membayar iuran pensiun sebesar Rp. 200.000,00.

Perhatikan, perhitungan untuk mengetahui berapa besarnya pajak (penghasilan) yang harus dipotong PT Opera Van Java untuk satu bulannya.

Gaji sebulan 10.000.000
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja 50.000
Premi Jaminan Kematian
30.000
Jumlah
Penghasilan Bruto
10.080.000
Pengurangan :
1. Biaya Jabatan 500.000
2. Iuran Pensiun 200.000
3. Iuran Jaminan Hari Tua
200.000
Jumlah Pengurangan
900.000
Penghasilan Neto Sebulan
9.180.000
Penghasilan Neto Setahun 110.160.000
PTKP
- Diri WP Sendiri 24.300.000
- Status Kawin
2.025.000
Jumlah PTKP
26.325.000
Penghasilan Kena Pajak Setahun
83.835.000
Pembulatan 83.835.000
PPh Pasal 21 Setahun (5%, 15%) 7.575.250
PPh Pasal 21 Sebulan (dibagi 12) 631.271

Langkah pertama kita menjumlahkan penghasilan bruto. Penghasilan bruto ini adalah seluruh penghasilan yang diterima oleh karyawan atau pegawai secara teratur dalam sebulannya. Yang termasuk dalam penghasilan bruto ini misalnya adalah gaji, tunjangan-tunjangan, uang lembur dan premi asuransi yang ditanggung oleh perusahaan. Tidak termasuk dalam penghasilan bruto adalah imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan. Dalam contoh di atas penghasilan bruto yang menjadi objek PPh Pasal 21 adalah gaji, premi jaminan kecelakaan kerja (5% dari gaji) dan premi jaminan kematian (0,3% dari gaji) yang dibayar atau ditanggung perusahaan.

Langkah berikutnya kita hitung pengurang yang diperbolehkan yaitu pada dasarnya ada dua macam yaitu biaya jabatan dan iuran pensiun (termsuk iuran jaminan hari tua). Biaya jabatan sendiri besarnya 5% dari penghasilan bruto 5% x Rp10.080.000,00 atau sama dengan Rp504.000,00. Jumlah ini masih di atas maksimum yang diperkenankan yaitu sebesar Rp500.000,00 per bulan sehingga biaya jabatan adalah sebesar Rp500.000,00.

Pengurang lainnya adalah iuran pensiun dan iuran JHT yang masing-masing Rp200.000,00 dan Rp200.000,00 (2% dari gaji) per bulan. Iuran pensiun dan iuran JHT yang dibayar atau ditanggung oleh perusahaan tidak dapat dikurangkan. Dengan demikian, jumlah seluruh pengurang adalah Rp900.000,00.

Penghasilan bruto Rp10.080.000,00 dikurangi pengurang Rp900.000 sama dengan Rp9.180.000,00. Jumlah inilah yang dimaksud dengan penghasilan neto sebulan. Selanjutnya penghasilan neto sebulan ini kita buat setahun dengan cara penghasilan neto sebulan dikali 12 bulan atau Rp9.180.000 x 12 = Rp110.160.000,00.

Setelah itu barulah kita kurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang berlaku pada tahun 2013 yang dalam hal ini jumlahnya adalah Rp26.325.000,00. Selisihnya  inilah yang merupakan Penghasilan Kena Pajak (Rp83.835.000,00).

Pajak Penghasilan terutang adalah tarif pajak (berdasarkan tarif Pasal 17 UU Pajak Penghasilan) dikalikan Penghasilan Kena Pajak.  Besarnya adalah 5% x Rp50.000.000,00 + 15% x (Rp83.835.000,00 – Rp50.000.000,00) = Rp7.575.250,00.

Nah, karena kita menghitung PPh Pasal 21 untuk satu bulan, maka PPh Pasal 21 terutang di atas tinggal dibagi 12 sehingga pajak yang dipotong oleh PT Opera Van Java atas penghasilannya Tuan Sule adalah Rp7.575.250 : 12 = Rp631.271,00.

sumber: http://dudiwahyudi.com/pajak/pajak-penghasilan/contoh-penghitungan-pajak-penghasilan-pph-pasal-21-karyawan-tahun-2013.html

 

Posted 02/01/2013 by Ferry in 4 - Peraturan Dirjen Pajak, PPh Pasal 21 / 26

Tagged with

Gaji Rp 24,3 Juta Bebas Pajak   Leave a comment


 

JAKARTA – Kabar gembira berhembus dari Gedung DPR di Senayan. Usulan pemerintah untuk menaikkan batas Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang sempat molor beberapa kali, akhirnya disetujui oleh DPR.

Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Aziz mengatakan, dengan persetujuan DPR, maka pemerintah bisa memberlakukan kenaikan PTKP dari Rp 15,8 juta menjadi Rp 24,3 juta per tahun. Artinya, gaji sebesar Rp 24,3 juta tersebut akan bebas pajak penghasilan (PPh). “Ini berlaku mulai 1 Januari 2013,” ujarnya kepada Jawa Pos kemarin (16/10).

Persetujuan tersebut diberikan oleh Komisi XI DPR pada saat rapat kerja bersama Menteri Keuangan Agus Martowardojo pada Senin malam lalu (15/10). Rencana kenaikan PTKP disampaikan pertama kali oleh Presiden SBY pada Maret 2012 lalu dan ditargetkan mulai berlaku pada Juli 2012. Namun, target tersebut mundur menjadi September 2012 dan kini ditetapkan mulai 1 Januari 2013, setelah adanya persetujuan DPR.

Pemerintah terakhir kali menaikkan PTKP pada 2009, yakni dari Rp 1,1 juta per bulan menjadi Rp 1,3 juta per bulan atau Rp 15,8 juta per tahun. Kini, PTKP dinaikkan lagi menjadi Rp 24,3 juta per tahun untuk perorangan yang belum menikah. Jika sudah menikah, PTKP ditambah lagi sebesar Rp 2,025 juta per tahunn dan untuk satu orang anak ditambah Rp 2,025 juta per tahun.

Sehingga, misalnya, PTKP untuk seorang suami pekerja yang memiliki istri dan seorang anak adalah Rp 24,3 juta ditambah Rp 2,025 juta ditambah Rp 2,025 juta lagi, sehingga menjadi Rp 28,35 juta per tahun.

Menurut Menteri Keuangan Agus Martowardojo, kebijakan pemerintah dalam kenaikan PTKP merupakan inisiatif untuk memberikan stimulus bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif atau melibatkan lebih banyak masyarakat. Dengan PTKP naik, maka pendapatan masyarakat menjadi lebih besar karena tidak lagi terpotong pajak, sehingga diharapkan bisa meningkatkan pula daya beli. “Dengan demikian, peran konsumsi rumah tangga sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi bisa tetap tinggi,” katanya.

Plt Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Bambang Brodjonegoro menambahkan, selain upaya mendorong pertumbuhan ekonomi melalui konsumsi rumah tangga, kenaikan PTKP juga mempertimbangkan penyesuaian Upah Minimum Provinsi (UMP), yakni dari UMP Jakarta yang merupakan tertinggi sebesar Rp 1,5 juta per bulan atau sekitar Rp 18 juta per tahun, serta Gorontalo yang terendah dengan kisaran Rp 850 ribu per bulan atau Rp 10,5 juta per tahun. “UMP kan disesuaikan setiap tahun, jadi PTKP juga menyesuaikan,” ujarnya.

Bambang mengakui, naiknya PTKP bakal menggerus potensi penerimaan PPh sebesar Rp 13,3 triliun per tahun. Namun, ada pula potensi sumbangan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,08 persen dan tambahan lapangan kerja baru sebesar 0,003 persen. “Di awal memang akan ada perlambatan penerimaan (pajak), tapi nanti akan kembali normal,” jelasnya.

Menurut Bambang, dengan naiknya PTKP dari Rp 15,8 juta per tahun menjadi Rp 24,3 juta per tahun tersebut, maka akan ada sekitar 35 juta rumah tangga yang akan menikmati bebas pajak. “Kalau potensinya bisa sampai 60 juta rumah tangga,” ucapnya.

Harry Azhar Aziz menambahkan, kenaikan PTKP ini tidak hanya akan dinikmati oleh perorangan dengan penghasilan Rp 24,3 juta per tahun ke bawah, namun juga untuk yang berpendapatan di atas itu. “Sebab, PTKP ini kan menjadi pengurang pendapatan kena pajak,” ujarnya.

Misalnya, hitungan sederhana untuk seseorang yang gajinya Rp 70 juta per tahun dengan PTKP lama, maka pendapatan kena pajak (PKP)nya adalah Rp 70 juta dikurangi Rp 15,8 juta sehingga menjadi Rp 54,2 juta. PKP itulah yang dikenai PPh. Dengan kenaikan PTKP, maka PKPnya menjadi Rp 70 juta dikurangi Rp 24,3 juta, yakni Rp 45,7 juta.

http://www.jpnn.com Rabu, 17 Oktober 2012 , 04:55:00

http://www.pajakpribadi.com

Posted 21/10/2012 by Ferry in PPh OP, PPh Pasal 21 / 26

Tagged with , , ,

PERENCANAAN PAJAK (TAX PLANNING) UNTUK KONSULTAN   Leave a comment


Sebagaimana kita ketahui bahwa system perpajakan di Indonesia menganut sistem self assesstment yaitu negara dalam hal ini pemerintah memberi kepercayaan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak warganya sendiri (disebut Wajib Pajak). Contoh penerapan sistem ini adalah pelaksanaan hak dan kewajiban pajak penghasilan untuk perusahaan (badan) ataupun Orang Pribadi. Di sinilah sangat dibutuhkan kesadaran dari warga Negara/masyarakat untuk selalu patuh dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Disamping memberi kepercayaan penuh kepada warga masyarakat, namun apabila terdapat data atau keterangan yang diperoleh Pemerintah (DJP) berbeda dengan data pelaporan pajak Wajib Pajak maka DJP berperan melakukan uji kepatuhan terhadap kewajiban yang telah dilaksanakan warganya tersebut melalui pemeriksaan.
Berdasarkan hal tersebut di atas dan dihubungkan dengan kondisi perekonomian kita saat ini yang tidak lepas dari peran tenaga ahli seperti dokter, pengacara, akuntan, konsultan pajak dan lain-lain, maka perlu kiranya dipersiapkan sedini mungkin perencanaan pajak untuk tenaga ahli agar pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-udangan perpajakan.
Perlu diketahui bahwa perencanaan pajak dengan tujuan meminimalisir pembayaran pajak masih dapat diperkenankan apabila tetap dibawah koridor peraturan perundang-undangan perpajakan (Tax Avoindance), tapi meminimalisir pembayaran pajak yang melanggar peraturan lah yang sangat tidak diperkenankan (Tax Avise).
I.      DASAR HUKUM
a.    Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dinyatakan bahwa:
Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatanganinya.
b.    Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
Mengatur tentang Objek Pajak Penghasilan
c.    Pasal 4 ayat (3) Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
Mengatur tentang Yang Bukan Objek PenghasilaN
d.    Pasal 21 UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
Mengatur tentang pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri
e.    Pasal 17 UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
Mengatur tentang Tarif Pajak Penghasilan
f.     Peraturan Dirjen Pajak Nomor 31/PJ./2009 Jo Peraturan Dirjen Pajak Nomor 57/PJ/2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan Orang Pribadi
g.  Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-536/PJ./2000 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto bagi Wajib Pajak yang dapat menghitung norma penghasilan neto dengan norma penghitungan.
II.    MEKANISME TAX PLANNING BAGI TENAGA AHLI
Sebelum menguraikan tentang mekanisme Tax Planning, ada baiknya kita membahas terlebih dahulu hal-hal umum terkait tenaga ahli.
Dalam pengertian umum yang dimaksud dengan jasa konsultan adalah pemberian advis profesional dalam suatu bidang usaha, kegiatan, atau pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga ahli atau perkumpulan tenaga ahli, yang tidak disertai dengan keterlibatan langsung para tenaga ahli tersebut dalam pelaksanaannya.
Tenaga ahli dalam ketentuan perpajakan melakukan suatu pekerjaan bebas yang definisinya adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh             penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja.
Mekanisme tax planning untuk tenaga ahli atas pajak yang ditanggung dari sumber penghasilnnya menurut penulis dapat dibagi dalam beberapa kondisi/fakta yang terjadi di lapangan yakni :
       1. Orang Pribadi Tenaga Ahli hanya memperoleh penghasilan sebagai pegawai tetap
       2.   Orang Pribadi Tenaga Ahli memperoleh penghasilan dari pekerjaan bebasnya sebagai tenaga ahli atau jasa konsultan pribadi
      3.    Orang Pribadi Tenaga Ahli membuat persekutuan dengan pihak lain sesama tenaga ahli/konsultan
      4.    Orang Pribadi Tenaga Ahli mendirikan Perseroan Terbatas
Penulis akan mencoba untuk membandingkan kondisi-kondisi tersebut di atas dari segi Pajak Penghasilannya saja, dilengkapi dengan contoh perhitungan sederhananya yang menggambarkan penghasilan dan pajak yang harus ditanggung pribadi tenaga ahli yang contoh dibawah ini berprofesi sebagai konsultan pajak/manajemen. Di sini penulis memakai contoh penghasilan pribadi/tenaga ahli tersebut sama di setiap kondisi yakni Rp. 60.000.000,- setiap bulannya. Untuk kondisi yang mengharuskan adanya pengurangan biaya (untuk bentuk kondisi sebagai WP Badan), diasumsikan sama dengan biaya jika menggunakan norma penghitungan penghasilan neto agar analisa perbandingan tax planning nya lebih wajar dan akurat.
1.    Orang Pribadi Tenaga Ahli hanya memperoleh penghasilan sebagai pegawai tetap
Adakalanya seseorang yang sebenarnya telah memiliki keahlian khusus atau bahkan dengan bukti sertifikasi keahlian khusus seperti dokter, orang yang bersertifikasi konsultan pajak, advokat, penilai, dll belum terbuka pemikirannnya untuk berusaha sendiri mengimplementasikan profesinya dan hanya bekerja di suatu perusahaan atau instansi pemerintah. Mungkin juga karena sudah nyaman dengan kondisi mereka sebagai pegawai dengan jabatan tertentu dan fasilitas tertentu. Namun hal itu sebenarnya kalau dilihat dari segi tax planning, jumlah pajak yang harus ditanggung oleh pribadi/tenaga ahli tersebut lebih besar dibandingkan jika mereka berusaha mandiri sebagai konsultan. Ini dapat kita lihat dari contoh perhitungan pajak di bawah ini:
Perhitungan ini dilakukan secara sederhana yang tujuannya hanya memberikan gambaran umum pajak yang harus ditanggung tenaga ahli. Pemotongan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh pemberi kerja sesuai dengan Pasal 17 UU PPh dan penghitungan penghasilan kena pajaknya diasumsikan hanya disetahunkan/dikalikan 12 bulan dan dikurangi PTKP sendiri sebesar Rp. 15.840.000,- tanpa memperhitungkan pengurangan biaya jabatan dan iuran pensiun yang disetor sendiri.
2.    Orang Pribadi Tenaga Ahli memperoleh penghasilan dari pekerjaan bebasnya sebagai tenaga ahli atau jasa konsultan pribadi
Yang lebih sering dilakukan oleh tenaga ahli pribadi adalah dengan berusaha secara mandiri melakukan pekerjaan bebas seperti diuraikan definisinya di atas. Mereka berusaha secara mandiri mencari klien atau perusahaan untuk diberikan pendapat profesionalnya dan tetap memelihara hubungan sehingga tercipta hubungan kerja yang terus menerus yang akan mempengaruhi pendapatan tenaga ahli tersebut. Contoh yang sering kita lihat di lapangan adalah konsultan pajak atau konsultan manajemen dan juga tenaga ahli profesi dokter yang membuka praktek sendiri.
Berikut penulis sertakan contoh perhitungan pajak yang menjadi tanggungan konsultan pajak/manajemen apabila mereka mengusahakan sendiri atau melakukan pekerjaan bebas. Jumlah penghasilan/pendapatan diasumsikan sama seperti kondisi yang lain dan diterima setiap bulan sebesar Rp. 60.000.000,-
Perhitungan PPh yang harus ditanggung tenaga ahli yang dilaporkan dalam SPT PPh Orang Pribadi konsultan tsb menggunakan penghasilan neto yang ditentukan dari penggunaan norma penghasilan neto konsultan manajemen yakni 55% dan pemotongan yang dilakukan oleh pemberi penghasilan (klien/perusahaan) menggunakan penghitungan penghasilan yakni 50% dari penghasilan bruto kemudian dikalikan tariff pasal 17 UU PPh (berdasarkan jumlah kumulatif penghasilannya dari bulan ke bulan). Total pajak yang harus ditanggung tenaga ahli tersebut adalah total pajak dari penghitungan berdasarkan norma penghasilan neto tersebut dan untuk PPh pemotongan oleh pemberi penghasilan berfungsi sebagai pembayaran pajak dimuka dan dapat mengurangi total pembayaran pajak berdasarkan norma tersebut dan hanya kekurangannya saja yang dilakukan penyetoran berdasarkan pelaporan SPT Tahunan tenaga ahli tersebut.
3.    Orang Pribadi Tenaga Ahli membuat persekutuan dengan pihak lain sesama tenaga ahli/konsultan
Dengan perkembangan permasalahan ekonomi yang terkait profesi tenaga ahli, kadang diperlukan adanya suatu kerjasama dalam bentuk persekutuan/perkumpulan dari beberapa tenaga ahli mendirikan suatu badan hukum yang atas kepemilikan modalnya tidak terdiri atas saham-saham. Sudah banyak tenaga ahli berkumpul dari 2 orang sampai lebih dari itu, mendirikan usaha jasa konsultan atau kalo untuk dokter istilahnya praktek bersama.
Adapun perhitungan pajak yang harus ditanggung bagi masing-masing anggota persekutuan atau partner adalah sebagai berikut:
Di sini diasumsikan tenaga ahli berkumpul 2 orang dengan masing-masing menghasilkan pendapapatan yang sama yakni Rp. 60.000.000,- Sebagaimana kita ketahui bahwa persekutuan/perkumpulan termasuk katagori badan sehingga wajib pembukuan sehingga perhitungan pajaknya akan didahului dengan biaya yang diasumsikan hamper sama dengan penghitungan menggunakan norma yakni penghasilan netonya 55% berarti biaya yang diakui hanya 45% nya saja. Biaya sebenarnya mungkin bias lebih banyak bias pula lebih sedikit. Setelah diketahui labanya kemudian dikalikan dengan tarif PPh Psl 31 E yang merupakan fasiltas bagi usaha kecil dan menengah.
Untuk pembagian laba persekutuan, sesuai pasal 4 ayat (3) UU PPh dinyatakan bahwa bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif bukan merupakan objek PPh, sehingga atas pembagian laba dalam perhitungan di atas tidak perlu lagi diperhitungkan dalam laporan SPT PPh Orang Pribadi konsultan masing-masing. Pembagian laba dianggap sama untuk setiap anggota persekutuan yakni masing-masing 50%.
4.    Orang Pribadi Tenaga Ahli mendirikan Perseroan Terbatas
Kadangkala ada juga tenaga ahli yang perlu mendirikan Perseroan Terbatas (PT) untuk menjalankan profesinya dengan pertimbangan lebih dapat dipercaya dan bias berekspansi ke jenis usaha yang lainnya. Berikut disajikan contoh perhitungan pajak yang akan ditanggung tenaga ahli dan diasumsikan sama pendapatan PT nya yakni Rp. 60.000.000,-
Konsekuensi mendirikan PT sama juga dengan persekutuan yakni termasuk katagori badan yang wajib pembukuan dan otomatis ada unsur biayanya. Laba PT dihasilkan dari pengurangan biaya yang diasumsikan sama dengan penggunaan norma seperti pada perhitungan persekutuan dan dikalikan dengan tarif Pasal 31 E UU PPh yang merupakan fasilitas bagi usaha kecil dan menengah yang omzetnya masih dibawah Rp. 50.000.000.000,-
Pajak yang akan ditanggung tenaga ahli sebagai pemegang saham PT yakni berupak pajak dividen jika diasumsikan dilakukan pembagian seluruh laba tanpa adanya laba ditahan dan kalau digabungkan dengan pajak badannya maka total pajak yang harus ditanggung tanaga ahli adalah pajak badan ditambahkan pajak dividennya.
III.        ANALISA TAX PLANNING
Dari perhitungan pajak yang harus ditanggung tenaga ahli berdasarkan kondisi-kondisi tersebut di atas, diperoleh hasil sebagai berikut:
            1.    Tenaga ahli sebagai pegawai Rp. 145.448.000,-
            2.    Tenaga ahli sebagai konsultan pribadi Rp. 65.040.000,-
            3.    Tenaga ahli mendirikan persekutuan Rp. 49.500.000,-
            4.    Tenaga ahli mendirikan PT Rp. 84.150.000,-
Di sini terlihat bahwa untuk mendapatkan pajak yang lebih ringan alangkah baiknya tenaga ahli tersebut memilih untuk menjalankan profesinya dengan mendirikan persekutuan.
Namun jika kita kaitkan dengan ketentuan perpajakan bahwa kita melakukan tax planning berupa penghindaran pajak (Tax Avoindance) masih dapat diperkenankan apabila masih dalam koridor peraturan perundang-undangan perpajakan, maka tidak ada salahnya kita sebagai tenaga ahli melakukan variasi usaha yang mana untuk opsi tenaga ahli sebagai pegawai, kita abaikan mengingat ketentuan saat ini melarang seseorang untuk rangkap jabatan terutama di sektor pemerintahan. Dalam waktu yang sama kita bisa menjalankan usaha sebagai konsultan pribadi, kita juga mendirikan persekutuan serta mendirikan PT. Tidak ada aturan pajak yang melarang kita melakukan hal tersebut, yang penting kita dapat dengan konsisten memisahkan pendapatan kita dari berbagai bentuk usaha tersebut.
Apabila kita diwajibkan menyelenggarakan pembukuan maka atas biaya yang terkait pendapatan yang kita laporkan di bentuk usaha tertentu saja yang boleh kita biayakan, dengan kata lain tidak ada pembebanan biaya ganda.
Perlu juga kita memilah klien yang akan kita masukkan ke dalam bentuk usaha tertentu, misalnya untuk klien pemerintahan maka kita perlu memasukkan pendapatannya dalam bentuk usaha PT kita karena pertanggungjawabannya lebih jelas dan akurat sehubungan nanti akan dilakukan pemeriksaan atas pertanggungjawaban Anggaran oleh BPK dll. Jadi kontraknya sudah kita atur sedemikian rupa dimasukkan dalam bentuk usaha PT.
Sehubungan dengan kewajiban PPN, tentunya bisa kita atur agar terhindar dari kewajiban pengukuhan PKP untuk bentuk usaha pribadi, misalnya memilah pendapatan dari klien dan membatasi total pendapatan dari usaha pribadi tersebut tidak lebih dari Rp. 600.000.000,- apabila kita mendapat klien yang mau kita masukkan sebagai pendapatan untuk usaha pribadi dan ternyata jika kita masukkan diperoleh total pendapatan/omzet usaha pribadi tersebut menjadi lebih dari Rp. 600.000.000,-  maka ada baiknya kita alihkan ke bentuk usaha lainnya yakni persekutuan kita atau PT kita.
Perhatian kita di segi PPN juga sangat penting dengan pertimbangan juga untuk klien yang tidak begitu besar maka tidak akan terbebani dengan pembayaran PPN dan hanya membayar sebesar nilai kontrak pendapatan tersebut. Apabila usaha pribadi kita wajib dikukuhkan sebagai PKP maka konsekuensinya adalah melakukan pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN.
IV.        PENUTUP
Demikianlah pembahasan mengenai perencanaan pajak (tax planning) bagi tenaga ahli, semoga dapat bermanfaat bagi pemahaman perpajakan kita terutama bagi tenaga ahli yang tidak hanya konsultan pajak/manajemen, juga konsultan hukum atau dokter yang ingin melaksanakan kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan dan bagi para akademisi atau pemerhati perpajakan dapat memberikan tanggapan disertai analisa yang kuat sebagai bahan pendukung dalam pembahasan ini.

Akhir kata, Penulis mengharapkan kita dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan dengan baik sesuai tujuan perencanaan pajak itu sendiri dan untuk membantu pemerintah dalam pembangunan melalui pembayaran pajak yang benar.

sumber:http://solusipajak-info-guide.blogspot.com/2012/05/perencanaan-pajak-tax-planning-untuk.html

Franchise atau Waralaba   2 comments


Baru baru ini bisnis waralaba atau franchise berkembang dengan pesat, karena mereka menawarkan peluang bisnis yang relative lebih memberi kepastian mengenai hasilnya. Pada kesempatan ini kami bermaksud untuk membahas salah satu bisnis franchise yang sedang berkembang pesat baik dari local maupun luar negeri yaitu bisnis broker property (untuk selanjutnya disingkat Co) dari sisi perpajakan.

Pertama mengenai PPN, bagi yang mempunyai pendapatan kotor lebih dari Rp 600.000.000 (Enam ratus juta Rupiah) wajib mendaftarkan diri menjadi PKP. Selain itu yang mempunyai target pendapatan lebih dari Rp 600.000.000 (Enam ratus juta Rupiah) dapat mengajukan menjadi PKP pada saat pendapatan kotornya sudah mendekati targetnya atau bersamaan pada saat pengajuan NPWP.

Konsekuensi menjadi PKP adalah Co harus memungut PPN atas semua pendapatannya, jika banyak berhubungan dengan Primary (Developer) tidak menjadi masalah mereka biasanya bersedia dipungut PPN karena dapat mereka kreditkan (bukan biaya), tapi jika berhubungan dengan Secundary market (Rumah Bekas/ sewa menyewa antar pribadi) akan menyebabkan penghasilan menjadi berkurang sebesar PPN, karena biasanya pelanggan pribadi tidak mau dipungut tambahan PPN (tambahan biaya), sehingga komisi yang diperoleh menjadi berkurang karena sudah termasuk PPN.

Kedua PPh 21, Co harus memotong, memungut, dan menyetorkan serta melaporkan semua biaya yang terkait dengan karyawan tetap/ tidak tetap maupun MA (Marketing Associate) dan biaya jasa jasa lainnya yang dilakukan oleh orang pribadi, misalnya service AC, bengkel mobil biasanya 5%. Tarip pemotongan untuk karyawan / MA sama yaitu mengikuti tarip progresif yaitu 5%, 10%, 15%, 25% dan 35% sesuai dengan jumlah penghasilan yang mereka terima.

Ada 2 (dua) pendapat mengenai penerapan tarip pemotongan MA yaitu diberlakukan per bulan atau kumulatif setahun. Masing2 mempunyai alasan sendiri, penerapan perbulan dengan alasan mereka orang ketiga dan tarip yang digunakan sesuai besaran komisi yang dibayarkan pada saat itu. MA mempunyai kewajiban untuk menghitung ulang sendiri kewajiban perpajakan akhir tahunnya, jika pajak terhutang kurang dari yang sudah dipotong harus membayar sendiri. Jika diperiksa pajak ada kemungkinan kekurangan potong dapat dikoreksi (grey area). Apabila MA masih ada/ bekerja koreksi dapat ditagih, jika sudah tidak bekerja maka menjadi tanggungan Co.

Penerapan kumulatif, MA secara operational seperti karyawan secara rutin (setiap Hari/Minggu) masuk hanya statusnya bukan, sebagian belum punya NPWP dan laporan SPT masa PPh 21 per bulannya jika direkap akan terlihat dengan mudah bahwa MA tertentu sudah melewati batas tarip tertentu kenapa masih dipotong dengan tarip yang lebih rendah. Dengan dipotong sesuai dengan tarip tersebut maka pada akhir tahun MA tidak perlu membayar sendiri lagi karena sudah dipotong sesuai taripnya, kecuali mereka mempunyai penghasilan lain.

Keputusan untuk memilih salah satu dari dua alternative diatas diserahkan sepenuhnya kepada WP tentu saja dengan resiko dan mempertimbangkan faktor teknik dan non teknik masing-masing WP.

Ketiga PPh 23, Co harus memotong, memungut, dan menyetorkan serta melaporkan biaya royalty kepada Master Franchise sebesar 15% dan biaya jasa jasa lainnya yang dilakukan oleh badan usaha, misalnya service AC, bengkel mobil dengan tarip 6% (15% x 40%).

Kalau Master Franchise langsung dari Luar Negeri maka terutang PPh 26 sebesar 20%, dan terutang PPN 10%. Jika Negara asal mempunyai Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda/ Tax Treaty maka tarip PPh 26 menjadi lebih kecil sesuai dengan tarip di Tax Treaty tersebut, sebagian besar negera mempunyai tarip rata rata 10%.

Khusus untuk pelanggan Primary biasanya mereka memotong penghasilan Co sebesar 6%, dan akan mendapatkan bukti potong dari mereka. Bukti potong tersebut merupakan Kredit Pajak Penghasilan Co.

Ke empat PPh 4 (2), Co harus memotong, memungut, dan menyetorkan serta melaporkan biaya Sewa sebesar 10% dan bersifat final. Bagi penyewa tanah dan bangunan yang tidak memiliki NPWP tidak dapat memotong, memungut dan menyetorkan serta melaporkan, sehingga pemilik yang mempunyai NPWP dapat menyetorkan sendiri.

Ke lima PPh 25, adalah pembayaran angsuran atas kewajiban pajak tahun berjalan berdasarkan kewajiban pajak tahun lalu. Untuk Co baru biasanya kewajiban PPh 25 nya nihil, kecuali Co yakin dapat memperoleh laba dari awal berdiri baru melakukan pembayaran PPh 25. Banyak pihak mempunyai pendapat yang salah kaprah bahwa kewajiban pajak tiap tahun harus naik, jika turun maka akan diperiksa oleh pajak. Dasar pemikiran tersebut adalah secara alami Co pasti menginginkan kemajuan dalam usahanya dan laba yang diperoleh meningkat dibanding tahun lalu, tapi pada kondisi tertentu kadang rencana tidak berjalan dengan baik sehingga laba yang diperoleh menjadi lebih kecil, hal tersebut juga disadari oleh Perpajakan sehingga mereka mengeluarkan peraturan yang menyatakan bahwa Co dapat mengajukan pengurangan angsuran PPh 25 nya karena laba yang akan diperoleh tahun berjalan lebih kecil dari tahun lalu..

Ke enam PPh 29, merupakan pajak tahunan yang berupa ikhtiar rugi/ laba Co selama tahun berjalan, jika laba harus membayar pajak dengan tarip progresif yaitu 10%, 15% dan 30%. PPh 23 yang sudah dipotong oleh pihak ketiga dan PPh 25 yang sudah Co bayar tiap bulan dapat digunakan sebagai kredit pajak. Jika jumlah pajak terutang lebih besar Co akan membayar kekurangannya. Sebaliknya jika kredit pajak lebih besar dari pajak terutang Co menjadi lebih bayar dan akan diperiksa pajak karena restitusi.

sumber : http://www.indonesiataxconsultant.com

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.