Archive for the ‘PPh Pasal 25’ Category

KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK   Leave a comment


Mekanisme Pembayaran Pajak bagi Wajib Pajak dapat dijelaskan sebagai berikut:
  1. Membayar sendiri pajak yang terutang:
    1. Pembayaran angsuran PPh setiap bulan (PPh Pasal 25)
      Pembayaran PPh Pasal 25 yaitu pembayaran Pajak Penghasilan secara angsuran. Hal ini dimaksudkan untuk meringankan beban Wajib Pajak dalam melunasi pajak yang terutang dalam satu tahun pajak. Wajib Pajak diwajibkan untuk mengangsur pajak yang akan terutang pada akhir tahun dengan membayar sendiri angsuran pajak tersebut setiap bulan.
      Khusus untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang sumber penghasilannya dari usaha dan pekerjaan bebas, pembayaran angsuran PPh Pasal 25 terbagi atas 2 yaitu:

      • Angsuran PPh Pasal 25 sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (OPPT).
        Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha penjualan barang baik secara grosir maupun eceran dan usaha penyerahan jasa, yang mempunyai satu atau lebih tempat usaha termasuk yang memiliki tempat usaha yang berbeda dengan tempat tinggal.
        Angsuran PPh Pasal 25 Wajib Pajak OPPT : 0,75% x jumlah peredaran usaha (omset) setiap bulan dari masing-masing tempat usaha
      • Angsuran PPh Pasal 25 sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi Selain Pengusaha Tertentu (OPSPT).
        Wajib Pajak Orang Pribadi Selain Pengusaha Tertentu (OPSPT) adalah Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha tanpa melalui tempat usaha misalnya sebagai pekerja bebas atau sebagai karyawan.
        Angsuran PPh Pasal 25 sebagai Wajib Pajak OPSPT : Penghasilan Kena Pajak x Tarif PPh Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh : 12 bulan.
        Tarif Pasal 17 ayat (1) a UU PPh adalah :

        Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak
        Sampai dengan Rp 50.000.000,- 5%
        di atas Rp 50.000.000,- sampai dengan Rp 250.000.000,- 15%
        di atas Rp 250.000.000,- sampai dengan Rp 500.000.000,- 25%
        di atas Rp 50.000.000,- 30%

      Untuk Wajib Pajak Badan, besarnya pembayaran Angsuran PPh 25 yang terutang diperoleh dari penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif PPh yang diatur di Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang Undang Pajak Penghasilan. Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) UU PPh adalah 25%.
      Khusus untuk Wajib Pajak badan yang peredaran bruto setahun sampai dengan Rp 50.000.000.000,- mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) UU PPh, yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,-

    2. Membayar PPh melalui pemotongan dan pemungutan oleh pihak lain (PPh Pasal 4 (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, 22, dan 23, serta PPh Pasal 26).
      Pihak lain disini adalah:

        • Pemberi penghasilan;
        • Pemberi kerja; atau
        • Pihak lain yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah.

      Penjelasan lebih lanjut mengenai pemotongan dan pemungutan pajak diuraikan lebih lanjut pada bagian Pemotongan/Pemungutan (butir 2).

      • Membayar PPN kepada pihak penjual atau pemberi jasa ataupun oleh pihak yang ditunjuk pemerintah.
        Tarif PPN adalah 10% dari harga jual atau penggantian atau nilai ekspor atau nilai lainnya.
      • Pembayaran Pajak-pajak lainnya:
        • Pembayaran PBB yaitu pelunasan berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).
          Untuk daerah Jakarta dan daerah tertentu lainnya, pembayaran PBB sudah dapat dilakukan dengan menggunakan ATM di Bank-bank tertentu.
          Tarif PBB terdiri dari 2 tarif yaitu:
          a. 1/1000 dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) khusus untuk yang NJOP-nya kurang dari Rp1.000.000.000,-
          b. 2/1000, dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) khusus untuk yang NJOP-nya kurang dari Rp1.000.000.000,-
        • Pembayaran Bea Meterai yaitu pelunasan pajak atas dokumen yang dapat dilakukan dengan cara menggunakan benda meterai berupa meterai tempel atau kertas bermeterai atau dengan cara lain seperti menggunakan mesin teraan.
          Meterai tempel yang terutang untuk dokumen yang menyebut jumlah (kuitansi) di atas Rp 250.000,- sampai dengan Rp1.00.000,- adalah Rp3.000,-.
          Untuk dokumen yang menyebut jumlah di atas Rp1.000.000,- dan surat-surat perjanjian terutang materai tempel sebesar Rp6.000,-.
  2. Pemotongan / Pemungutan Pajak
    Selain pembayaran bulanan yang dilakukan sendiri, ada pembayaran bulanan yang dilakukan dengan mekanisme pemotongan/pemungutan yang dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan. Pihak pemberi penghasilan adalah pihak yang ditunjuk berdasarkan ketentuan perpajakan untuk memotong/memungut, antara lain yang ditunjuk tersebut adalah badan Pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Untuk subjek pajak badan dalam negeri, maka diwajibkan juga sebagai pemotong/pemungutan pajak.
    Adapun jenis pemotongan/pemungutan adalah: PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, PPh Pasal 4 ayat 2, PPh Pasal 15 dan PPN dan PPn BM. Penjelasan lebih lanjut dari masing-masing pajak tersebut adalah sebagai berikut:

    1. PPh Pasal 21 adalah pemotongan pajak yang dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan kepada oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan.
      Misalnya pembayaran gaji yang diterima oleh pegawai dipotong oleh perusahaan pemberi kerja. Wajib Pajak berbentuk badan ditunjuk oleh UU Perpajakan sebagai pemotong PPh Pasal 21 atas penghasilan yang dibayarkan kepada karyawannya maupun yang bukan karyawannya. Wajib Pajak perseorangan dapat juga ditunjuk sebagai pemotong PPh Pasal 21 sepanjang ada penunjukannya dari KPP tempat Wajib Pajak terdaftar. Selain diwajibkan memotong PPh Pasal 21, Wajib Pajak perseorangan bisa juga dilakukan pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterimanya.
    2. PPh Pasal 22 adalah pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak tertentu yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang (seperti penyerahan barang oleh rekanan kepada bendaharawan pemerintah), impor barang dan kegiatan usaha di bidang-bidang tertentu serta penjualan barang yang tergolong sangat mewah.
      Pemungutan PPh Pasal 22 ini antara lain adalah:

      • Pemungutan PPh atas pembelian barang oleh instansi Pemerintah;
      • Pemungutan PPh atas kegiatan impor barang;
      • Pemungutan PPh atas produksi barang-barang tertentu misalnya produksi baja, kertas, rokok, dan otomotif;
      • Pemungutan atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor oleh badan usaha industri atau eksportir di bidang perhutanan, perkebunan, pertanian dan perikanan dari pedagang pengumpul;
      • Pemungutan PPh atas penjualan atas barang yang tergolong mewah

      Wajib Pajak dapat ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22 atau dapat juga sebagai pihak yang dipungut PPh Pasal 22.

    3. PPh Pasal 23 adalah pemotongan pajak yang dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan sehubungan dengan pembayaran berupa deviden, bunga, royalty, sewa, dan jasa kepada WP badan dalam negeri, dan BUT.
      Wajib Pajak berbentuk badan ditunjuk untuk memotong PPh Pasal 23, sedangkan Wajib Pajak perseorangan tidak ditunjuk untuk memotong PPh Pasal 23. Demikian sebaliknya, apabila Wajib Pajak menerima penghasilan yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23 dan pemberi penghasilan (pemberi kerja) juga merupakan pemotong PPh Pasal 23, maka atas penghasilan yang diterima Wajib Pajak akan dipotong PPh Pasal 23 oleh si pihak pemotong tersebut.
      Contohnya adalah pemotongan dan penghitungan PPh Pasal 23 atas jasa tertentu (jasa service mesin atau komputer) yang pemotongannya dilakukan oleh Wajib Pajak berbentuk badan.
    4. PPh Pasal 26 adalah pemotongan pajak yang dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan sehubungan dengan pembayaran berupa deviden, bunga, royalty, hadiah dan penghasilan lainnya kepada WP luar negeri.
      Wajib Pajak baik yang berbentuk perseoranan maupun badan ditunjuk untuk memotong PPh Pasal 26.
      Contohnya adalah pemotongan dan penghitungan PPh Pasal 26 atas penghasilan tertentu (royalty) yang dilakukan oleh Wajib Pajak berbentuk badan.
    5. PPh Final (Pasal 4 ayat (2))
      Pemotongan pajak yang dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan sehubungan dengan pembayaran untuk objek tertentu seperti sewa tanah dan/atau bangunan, jasa konstruksi, pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dan lainnya.
      Yang dimaksud final disini bahwa pajak yang dipotong, dipungut oleh pihak pemberi penghasilan atau dibayar sendiri oleh pihak penerima penghasilan, penghitungan pajaknya sudah selesai dan tidak dapat dikreditkan lagi dalam penghitungan Pajak Penghasilan pada SPT Tahunan.
      Wajib Pajak berbentuk badan ditunjuk untuk memotong PPh Pasal 4 ayat (2), sedangkan Wajib Pajak perseorangan tidak ditunjuk untuk memotong PPh Pasal 4 ayat (2). Demikian sebaliknya, apabila Wajib Pajak meneriman penghasilan yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) dan pemberi penghasilan (pemberi kerja) juga merupakan pemotong PPh Pasal 4 ayat (2), maka atas penghasilan yang diterima Wajib Pajak akan dipotong PPh Pasal 4 ayat (2) oleh si pihak pemotong tersebut. Namun, apabila Wajib Pajak menerima penghasilan yang merupakan objek PPh Pasal 4 ayat (2) dan pihak pemberi penghasilan adalah orang pribadi (bukan pemotong), maka Wajib Pajak tersebut wajib menyetor sendiri PPh Pasal 4 ayat (2) tersebut.
    6. PPh Pasal 15 adalah pemotongan Pajak penghasilan yang dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan kepada Wajib Pajak tertentu yang menggunakan norma penghitungan khusus.
      Wajib Pajak tertentu tersebut adalah perusahaan pelayaran atau penerbangan international, perusahaan asuransi luar negeri, perusahaan pengeboran minyak, gas dan panas bumi, perusahaan dagang asing, perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangun guna serah.
      Wajib Pajak berbentuk badan ditunjuk untuk memotong PPh Pasal 15, sedangkan Wajib Pajak perseorangan tidak ditunjuk untuk memotong PPh Pasal 15. Demikian sebaliknya, apabila Wajib Pajak meneriman penghasilan yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 15 dan pemberi penghasilan (pemberi kerja) juga merupakan pemotong PPh Pasal 15, maka atas penghasilan yang diterima Wajib Pajak akan dipotong PPh Pasal 15 oleh si pihak pemotong tersebut. Namun, apabila Wajib Pajak menerima penghasilan yang merupakan objek PPh Pasal 15 dan pihak pemberi penghasilan adalah orang pribadi (bukan pemotong), maka Wajib Pajak tersebut wajib menyetor sendiri PPh Pasal 15 tersebut.
    7. PPN dan PPnBM adalah pemungutan PPN dan PPnBM oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) atau Pemungutan yang ditunjuk (misalnya Bendahara Pemerintah) atas pengkonsumsian barang dan/atau jasa kena pajak.
      Pengusaha Kena Pajak yang ditunjuk untuk memungut PPN dan PPnBM adalah pengusaha yang memiliki peredaran bruto (omzet) melebih Rp 600.000.000,- setahun atau pengusaha yang memilih sendiri untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
      Wajib Pajak baik berbentuk perseorangan maupun badan yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, wajib memungut PPN dan juga PPnBM (bila barangnya yang diserahkan tergolong mewah) dari pembeli atau pemakai jasanya. Wajib Pajak juga wajib membayar PPN dan PPnBM bila mengkonsumsi barang atau jasa dari Pengusaha Kena Pajak.

    Apabila pihak-pihak yang diberi kewajiban oleh Undang-Undang Perpajakan untuk melakukan pemotongan/pemungutan tidak melakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka dapat dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% dan kenaikan 100%.

PENAGIHAN PAJAK
Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban membayar pajaknya, Direktorat Jenderal Pajak akan melakukan penagihan pajak. Tindakan ini dilakukan Apabila Wajib Pajak tidak membayar pajak terutang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam Surat Tagihan Pajak(STP), atau Surat Ketetapan Pajak (skp), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, maka DJP dapat melakukan tindakan penagihan. Proses penagihan dimulai dengan Surat Teguran dan dilanjutkan dengan Surat Paksa. Dalam hal WP tetap tidak membayar tagihan pajaknya maka dapat dilakukan penyitaan dan pelelangan atas harta WP yang disita tersebut untuk melunasi pajak yang tidak/belum dibayar.Adapun jangka waktu proses penagihan sebagai berikut:
  1. Surat Teguran diterbitkan apabila dalam jangka 7 (tujuh) hari dari jatuh tempo pembayaran Wajib Pajak tidak membayar hutang pajaknya.
  2. Surat Paksa diterbitkan dalam jangka 21 (dua puluh satu) hari setelah Surat Teguran apabila Wajib Pajak tetap belum melunasi hutang pajaknya.
  3. Sita dilakukan dalam jangka waktu 2 x 24 jam sejak Surat Paksa disampaikan.
  4. Lelang dilakukan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang. Sedangkan pengumuman lelang dilakukan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah penyitaan.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat melakukan pencegahan dan penyanderaan terhadap Wajib Pajak/penanggung pajak yang tidak kooperatif dalam membayar hutang pajaknya.

sumber:http://apmadani.blogspot.com/2013/06/kewajiban-pembayaran-pajak.html

Menghitung Rugi-Laba Apotek   Leave a comment


Friday, 15 February 2013 09:35 administrator

MENGHITUNG RUGI-LABA APOTEK

Usaha sebuah apotek sekarang ini tidak lagi merupakan sebuah tambang emas. Buktinya banyak apotek yang tutup. Tetapi anehnya banyak juga yang mendaftar dan buka apotek baru , padahal banyak saingan , banyaknya toko obat yang menjual obat2 daftar G juga , adanya daya beli pembeli yang menurun , dll.

Lepas dari hal itu dibawah ini kami ingin menyampaikan cara menghitung rugi laba sebuah apotek , agar dapat mengetahui dan memprediksi secara dini , apakah apotek tsb dapat berlanjut atau tidak.

Biasanya perhitungan rugi-laba itu dilakukan pada tiap akhir tahun , tapi bisa saja bila anda mau mengetahui setiap bulannya atau minimal 2 x setahun. Read the rest of this entry »

Posted 28/06/2013 by Ferry in Artikel, PPh Badan, PPh OP, PPh Pasal 21 / 26, PPh Pasal 25, PPN & PPnBM

Tagged with ,

Franchise atau Waralaba   2 comments


Baru baru ini bisnis waralaba atau franchise berkembang dengan pesat, karena mereka menawarkan peluang bisnis yang relative lebih memberi kepastian mengenai hasilnya. Pada kesempatan ini kami bermaksud untuk membahas salah satu bisnis franchise yang sedang berkembang pesat baik dari local maupun luar negeri yaitu bisnis broker property (untuk selanjutnya disingkat Co) dari sisi perpajakan.

Pertama mengenai PPN, bagi yang mempunyai pendapatan kotor lebih dari Rp 600.000.000 (Enam ratus juta Rupiah) wajib mendaftarkan diri menjadi PKP. Selain itu yang mempunyai target pendapatan lebih dari Rp 600.000.000 (Enam ratus juta Rupiah) dapat mengajukan menjadi PKP pada saat pendapatan kotornya sudah mendekati targetnya atau bersamaan pada saat pengajuan NPWP.

Konsekuensi menjadi PKP adalah Co harus memungut PPN atas semua pendapatannya, jika banyak berhubungan dengan Primary (Developer) tidak menjadi masalah mereka biasanya bersedia dipungut PPN karena dapat mereka kreditkan (bukan biaya), tapi jika berhubungan dengan Secundary market (Rumah Bekas/ sewa menyewa antar pribadi) akan menyebabkan penghasilan menjadi berkurang sebesar PPN, karena biasanya pelanggan pribadi tidak mau dipungut tambahan PPN (tambahan biaya), sehingga komisi yang diperoleh menjadi berkurang karena sudah termasuk PPN.

Kedua PPh 21, Co harus memotong, memungut, dan menyetorkan serta melaporkan semua biaya yang terkait dengan karyawan tetap/ tidak tetap maupun MA (Marketing Associate) dan biaya jasa jasa lainnya yang dilakukan oleh orang pribadi, misalnya service AC, bengkel mobil biasanya 5%. Tarip pemotongan untuk karyawan / MA sama yaitu mengikuti tarip progresif yaitu 5%, 10%, 15%, 25% dan 35% sesuai dengan jumlah penghasilan yang mereka terima.

Ada 2 (dua) pendapat mengenai penerapan tarip pemotongan MA yaitu diberlakukan per bulan atau kumulatif setahun. Masing2 mempunyai alasan sendiri, penerapan perbulan dengan alasan mereka orang ketiga dan tarip yang digunakan sesuai besaran komisi yang dibayarkan pada saat itu. MA mempunyai kewajiban untuk menghitung ulang sendiri kewajiban perpajakan akhir tahunnya, jika pajak terhutang kurang dari yang sudah dipotong harus membayar sendiri. Jika diperiksa pajak ada kemungkinan kekurangan potong dapat dikoreksi (grey area). Apabila MA masih ada/ bekerja koreksi dapat ditagih, jika sudah tidak bekerja maka menjadi tanggungan Co.

Penerapan kumulatif, MA secara operational seperti karyawan secara rutin (setiap Hari/Minggu) masuk hanya statusnya bukan, sebagian belum punya NPWP dan laporan SPT masa PPh 21 per bulannya jika direkap akan terlihat dengan mudah bahwa MA tertentu sudah melewati batas tarip tertentu kenapa masih dipotong dengan tarip yang lebih rendah. Dengan dipotong sesuai dengan tarip tersebut maka pada akhir tahun MA tidak perlu membayar sendiri lagi karena sudah dipotong sesuai taripnya, kecuali mereka mempunyai penghasilan lain.

Keputusan untuk memilih salah satu dari dua alternative diatas diserahkan sepenuhnya kepada WP tentu saja dengan resiko dan mempertimbangkan faktor teknik dan non teknik masing-masing WP.

Ketiga PPh 23, Co harus memotong, memungut, dan menyetorkan serta melaporkan biaya royalty kepada Master Franchise sebesar 15% dan biaya jasa jasa lainnya yang dilakukan oleh badan usaha, misalnya service AC, bengkel mobil dengan tarip 6% (15% x 40%).

Kalau Master Franchise langsung dari Luar Negeri maka terutang PPh 26 sebesar 20%, dan terutang PPN 10%. Jika Negara asal mempunyai Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda/ Tax Treaty maka tarip PPh 26 menjadi lebih kecil sesuai dengan tarip di Tax Treaty tersebut, sebagian besar negera mempunyai tarip rata rata 10%.

Khusus untuk pelanggan Primary biasanya mereka memotong penghasilan Co sebesar 6%, dan akan mendapatkan bukti potong dari mereka. Bukti potong tersebut merupakan Kredit Pajak Penghasilan Co.

Ke empat PPh 4 (2), Co harus memotong, memungut, dan menyetorkan serta melaporkan biaya Sewa sebesar 10% dan bersifat final. Bagi penyewa tanah dan bangunan yang tidak memiliki NPWP tidak dapat memotong, memungut dan menyetorkan serta melaporkan, sehingga pemilik yang mempunyai NPWP dapat menyetorkan sendiri.

Ke lima PPh 25, adalah pembayaran angsuran atas kewajiban pajak tahun berjalan berdasarkan kewajiban pajak tahun lalu. Untuk Co baru biasanya kewajiban PPh 25 nya nihil, kecuali Co yakin dapat memperoleh laba dari awal berdiri baru melakukan pembayaran PPh 25. Banyak pihak mempunyai pendapat yang salah kaprah bahwa kewajiban pajak tiap tahun harus naik, jika turun maka akan diperiksa oleh pajak. Dasar pemikiran tersebut adalah secara alami Co pasti menginginkan kemajuan dalam usahanya dan laba yang diperoleh meningkat dibanding tahun lalu, tapi pada kondisi tertentu kadang rencana tidak berjalan dengan baik sehingga laba yang diperoleh menjadi lebih kecil, hal tersebut juga disadari oleh Perpajakan sehingga mereka mengeluarkan peraturan yang menyatakan bahwa Co dapat mengajukan pengurangan angsuran PPh 25 nya karena laba yang akan diperoleh tahun berjalan lebih kecil dari tahun lalu..

Ke enam PPh 29, merupakan pajak tahunan yang berupa ikhtiar rugi/ laba Co selama tahun berjalan, jika laba harus membayar pajak dengan tarip progresif yaitu 10%, 15% dan 30%. PPh 23 yang sudah dipotong oleh pihak ketiga dan PPh 25 yang sudah Co bayar tiap bulan dapat digunakan sebagai kredit pajak. Jika jumlah pajak terutang lebih besar Co akan membayar kekurangannya. Sebaliknya jika kredit pajak lebih besar dari pajak terutang Co menjadi lebih bayar dan akan diperiksa pajak karena restitusi.

sumber : http://www.indonesiataxconsultant.com

Aspek Perpajakan Pada Bidang Usaha Perbankan   Leave a comment


Aspek Perpajakan Pada Bidang Usaha Perbankan
1. Subjek Pajak Penghasilan (PPh)

Yang menjadi subjek pajak adalah :
a. 1) Orang Pribadi
2) Warisan yang belum terbagi sebagai kesatuan menggantikan yang berhak
b. Badan

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap
Klasifikasi Objek Pajak Badan

Penghasilan yang merupakan Objek Pajak tidak bersifat final (Pasal 4 ayat (1) UU PPh)
Penghasilan yang merupakan Objek Pajak yang dipotong PPh final (Pasal 4 ayat (2) UU PPh)
Penghasilan yang bukan merupakan merupakan Objek Pajak (Pasal 4 ayat (3) UU PPh)

c. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

2. Objek Pajak Penghasilan (PPh)

Yang menjadi Objek Pajak adalah Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang Diterima atau diperoleh Wajib Pajak Berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia Dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambahkekayaan Wajib Pajak Dengan nama dan dalam bentuk apapun. Termasuk :

a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang PPh

b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan
c. laba usaha
d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta
e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
h. royalti

i.sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
j.penerimaan atau perolehan pembayaran berkala

k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP Nomor 130 Tahun 2000)

l.keuntungan selisih kurs mata uang asing

m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
n. premi asuransi

o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas

p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenai pajak
q. penghasilan dari usaha yang berbasis syariah (PP 25 Tahun 2009)

r. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan
s. surplus Bank Indonesi

Yang dikecualikan dari objek pajak adalah :
a. 1) bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amal zakat atau lembaga amal zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP 18 Tahun 2009)
2) harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK-245/PMK.03/2008)
sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan
b. Warisan
c. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal
d. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UU PPh
e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa

Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:

dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.

g. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai
h. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud dalam huruf g di atas, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan (KMK-651/KMK.04/1994)
i. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif
j. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura, berupa bagian laba dari pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha di Indonesia, sepanjang perusahaan pasangan usaha tersebut :

dalam sektor usaha yang ditetapkan Menteri Keuangan (KMK-250/KMK.04/1995); dan
sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia

k. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK-246/PMK.03/2008)
l. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK-80/PMK.03/2009)
m. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK- 247/PMK.03/2008)
Konsep Biaya Dalam PPh
3. Pengurang Penghasil Bruto

Yang menjadi Pengurang Penghasil Bruto adalah besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya-biaya yang menurut ketentuan undang-undang perpajakan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Biaya yang dapat dikurangkan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara.
Sesuai Pasal 6 UU PPh, biaya-biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:

Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:

1) biaya pembelian bahan
2) biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang
3) bunga, sewa, dan royalti
4) biaya perjalanan
5) biaya pengolahan limbah
6) premi asuransi
7) biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan PMK (PMK-02/PMK.03/2010)
8) biaya administrasi; dan
9) pajak kecuali Pajak Penghasilan

Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, sepanjang harta yang disusutkan atau diamortisasi tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan (pajak)
iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan
kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan
Kerugian selisih kurs mata uang asing
biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia
biaya beasiswa, magang, dan pelatihan
piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat (diatur lebih lanjut dengan PMK-105/PMK.03/2009 stdd PMK-57/PMK.03/2010):

1) telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
2) Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan
3) telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu
4) syarat sebagaimana dimaksud pada butir h.3 di atas tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil.

Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah
Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah
Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan
Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dalam Peraturan Pemerintah

4. Pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UU PPh, pengeluaran yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto yaitu :

Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun, seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota
Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali :

cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang
cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan
cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan
cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan
cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri

yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK-81/PMK.03/2009)

Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi yang bersangkutan (wajib dipotong PPh Pasal 21)
Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK- 83/PMK.03/2009)
jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan
Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b UU PPh, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, dan huruf m UU PPh serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah
Pajak Penghasilan
biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya
gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham

sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Biaya Promosi

Biaya Promosi yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto diatur dalam PMK-02/PMK.03/2010 (berlaku sejak 1 Januri 2009). PMK ini disampaikan melalui SE-9/PJ/2010 tanggal 1 Februari 2010. Dengan pokok-pokok ketentuan sebagai berikut :

Biaya Promosi yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1) untuk mempertahankan dan atau meningkatkan penjualan;
2) dikeluarkan secara wajar; dan
3) menurut adat kebiasaan pedagang yang baik.

Besarnya Biaya Promosi yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto merupakan akumulasi dari jumlah
1) biaya periklanan di media elektronik, media cetak, dan/atau media lainnya;
2) biaya pameran produk;
3) biaya pengenalan produk baru; dan/atau
4) biaya sponsorship yang berkaitan dengan promosi produk.
Tidak termasuk Biaya Promosi adalah :
1) pemberian imbalan berupa uang dan/atau fasilitas, dengan nama dan dalam bentuk apapun, kepada pihak lain yang tidak berkaitan langsung dengan penyelenggaraan kegiatan promosi.
2) Biaya Promosi untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak dan yang telah dikenai pajak bersifat final.

Dalam hal promosi dilakukan dalam bentuk pemberian sampel produk, besarnya biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah sebesar harga pokok sampel produk yang diberikan, sepanjang belum dibebankan dalam perhitungan harga pokok penjualan.
Biaya Promosi yang dikeluarkan kepada pihak lain dan merupakan objek pemotongan PPh wajib dilakukan pemotongan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mekanisme pemotongan PPh kepada pihak-pihak yang menerima penghasilan atas pengeluaran biaya promosi mengacu pada ketentuan perpajakan yang berlaku.
Wajib Pajak wajib membuat daftar nominatif yang paling sedikit harus memuat data penerima berupa nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, alamat, tanggal, bentuk dan jenis biaya, besarnya biaya, nomor bukti pemotongan dan besarnya Pajak Penghasilan yang dipotong dengan format sebagaimana dalam lampiran PMK-2/PMK.03/2010. Pada saat pengisian Lampiran Peraturan Menteri mengenai Daftar Nominatif perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Dalam hal pemberian sampel, kolom Keterangan harus diisi dengan mencantumkan Nama Kegiatan dan Lokasinya;
Dalam hal Biaya Promosi dikeluarkan dalam bentuk sponsorship, kolom Keterangan harus diisi dengan informasi kontrak dan/atau perjanjian sponsorship secara lengkap, termasuk nomor dan tanggal kontrak;
Dalam hal Biaya Promosi dilakukan dalam bentuk selain sponsorship dan kegiatan promosi tersebut dilakukan berdasarkan suatu kontrak dan/atau perjanjian, maka Wajib Pajak harus mencantumkan informasi kontrak dan/atau perjanjian secara lengkap dalam kolom Keterangan, termasuk nomor dan tanggal kontrak.

Daftar nominatif dilaporkan sebagai lampiran saat Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan.
Dalam hal ketentuan huruf f dan g di atas tidak dipenuhi, Biaya Promosi tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Piutang Yang Nyata-nyata Tidak Dapat Ditagih
Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih diatur dalam PMK- 105/PMK.03/2009 stdd PMK-57/PMK.03/2010 (berlaku sejak 1 Januri 2009). PMK- 57/PMK.03/2010 disampaikan melalui SE-62/PJ/2010 tanggal 10 Mei 2010. Pokok-pokok ketentuan adalah sebagai berikut :

Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih adalah piutang yang timbul dari transaksi bisnis yang wajar sesuai dengan bidang usahanya, yang nyata-nyata tidak dapat ditagih meskipun telah dilakukan upaya-upaya penagihan yang maksimal atau terakhir oleh Wajib Pajak
Piutang yang nyata-nyata tidak dapat dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto, sepanjang memenuhi persyaratan:

1) telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
2) Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih tersebut dalam bentuk hard copy dan/atau soft copy kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan
3) Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih tersebut telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara, atau terdapat perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur atas piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih tersebut, atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus, atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu.
Persyaratan butir b.3 ini tidak berlaku untuk debitur kecil (≤ Rp 100 juta) atau debitur kecil lainnya (≤ Rp 5 juta).

Daftar piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dan dokumen/bukti untuk pemenuhan ketentuan dalam butir b di atas diserahkan kepada Direktorat Jenderal Pajak dengan cara melampirkannya dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh tahun pajak dihapuskannya piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih.
Penerbitan umum atau khusus sebagaimana dimaksud dalam syarat piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih adalah penerbitan yang meliputi:

Penerbitan umum adalah pemuatan pengumuman pada penerbitan surat kabar/majalah atau media massa cetak yang lazim lainnya yang berskala nasional; atau
Penerbitan khusus adalah pemuatan pengumuman pada:
penerbitan Himpunan Bank-Bank Milik Negara (HIMBARA)/Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional (PERBANAS)
penerbitan/pengumuman khusus Bank lndonesia; dan/atau
penerbitan yang dikeluarkan oleh asosiasi yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak dan pihak kreditur menjadi anggotanya.

Yang dimaksud debitur kecil -> piutang debitur kecil yang jumlahnya tidak melebihi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), yang merupakan gunggungan jumlah piutang dari beberapa kredit yang diberikan oleh suatu institusi bank/lembaga pembiayaan dalam negeri sebagai akibat adanya pemberian:

Kredit Usaha Keluarga Prasejahtera (Kukesra), yaitu kredit lunak untuk usaha ekonomi produktif yang diberikan kepada Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I yang telah menjadi peserta Takesra dan tergabung dalam kegiatan kelompok Prokesra-OPPKS;
Kredit Usaha Tani (KUT), yaitu kredit modal kerja yang diberikan oleh bank kepada koperasi primer baik sebagai pelaksana (executing) maupun penyalur (channeling) atau kepada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai pelaksana pemberian kredit, untuk keperluan petani yang tergabung dalam kelompok tani guna membiayai usaha taninya dalam rangka intensifikasi padi, palawija, dan hortikultura;
Kredit Pemilikan Rumah Sangat Sederhana (KPRSS), yaitu kredit yang diberikan oleh bank kepada masyarakat untuk pemilihan rumah sangat sederhana (RSS);
Kredit Usaha Kecil (KUK), yaitu kredit yang diberikan kepada nasabah usaha kecil;
Kredit Usaha Rakyat (KUR), yaitu kredit yang diberikan untuk keperluan modal usaha kecil lainnya selain KUK; dan/atau
Kredit kecil lainnya dalam rangka kebijakan perkreditan Bank Indonesia dalam mengembangkan usaha kecil dan koperasi.

Yang dimaksud debitur kecil lainnya -> debitur selain sebagaimana dimaksud dalam butir e di atas yang jumlahnya tidak melebihi Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
Apabila di kemudian hari piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dilunasi oleh debitur seluruhnya atau sebagian, maka jumlah piutang yang dilunasi tersebut merupakan penghasilan bagi kreditur pada tahun pajak diterimanya pelunasan.

Pembentukan/Pemupukan Dana Cadangan

Pembentukan/pemupukan dana cadangan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.03/2009 tanggal 22 April 2009 (berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009). Pokok-pokok ketentuan adalah sebagai berikut :

Bank umum konvensional dan bank umum syariah serta BPR konvensional dan BPR Syariah dapat membentuk dana cadangan piutang tak tertagih.
Besarnya cadangan piutang tak tertagih sebagai berikut :

1) Bank Umum Konvensional :
2) Bank Umum Syariah :
3) BPR Konvensional :
4) BPR Syariah :
Besarnya nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang pada cadangan sebagaimana dimaksud di atas paling tinggi adalah:

100% (seratus persen) dari nilai agunan yang bersifat likuid; dan
75% (tujuh puluh lima persen) dari nilai agunan lainnya atau sebesar nilai yang ditetapkan perusahaan penilai

Jumlah piutang yang digunakan sebagai dasar untuk membentuk dana cadangan tersebut di atas adalah jumlah pokok pinjaman yang diberikan oleh bank.
Kerugian yang berasal dari piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dibebankan pada perkiraan cadangan piutang tak tertagih.
Dalam hal cadangan piutang tak tertagih tidak atau tidak seluruhnya dipakai untuk menutup penghapusan piutang yang nyata-nyata tidak tertagih, maka jumlah kelebihan cadangan tersebut harus diakui sebagai penghasilan. Dan sebaliknya, apabila jumlah cadangan yang ada tidak mencukupi, maka kekurangannya diperhitungkan sebagai kerugian (biaya).

Penghasilan Usaha Bank Berbasis Syariah
Perlakuan Pajak Penghasilan atas kegiatan usaha berbasis syariah diatur dalam PP Nomor 25 Tahun 2009, yaitu sebagai berikut:

Usaha Berbasis Syariah adalah setiap jenis usaha yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang meliputi perbankan syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, jasa keuangan syariah dan kegiatan usaha berbasis syariah lainnya
Perlakuan Pajak Penghasilan dari kegiatan Usaha Berbasis Syariah meliputi:

penghasilan;
biaya; dan
pemotongan pajak atau pemungutan pajak.

Biaya dari Kegiatan Usaha Berbasis Syariah termasuk :

hak pihak ketiga atas bagi hasil;
margin; dan
kerugian dari transaksi bagi hasil.

Pemotongan pajak atau pemungutan pajak dari kegiatan Usaha Berbasis Syariah dilakukan juga terhadap:

hak pihak ketiga atas bagi hasil;
bonus;
margin; dan
hasil berbasis syariah lainnya yang sejenis.

Ketentuan mengenai penghasilan, biaya, dan pemotongan pajak atau pemungutan pajak dari kegiatan Usaha Berbasis Syariah sebagaimana dimaksud di atas berlaku mutatis mutandis ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pemberlakuan secara mutatis mutandis dimaksudkan bahwa ketentuan perpajakan yang berlaku umum berlaku pula untuk kegiatan Usaha Berbasis Syariah.

5. Aturan Khusus Perbankan

Ketentuan Perpajakan Untuk Perbankan

Seperti jenis usaha yang lain, ketentuan perpajakan secara umum juga berlaku untuk usaha perbankan. Namun karena ada karakteristik khusus atas usaha perbankan maka terdapat aturan pajak yang khusus mengatur hal tersebut. Aturan pajak tersebut adalah :

PPh Pasal 21 untuk Gaji, upah , honorarium, insentif, imbalan lainnya dalam bentuk dan nama apapun
PPh Pasal 22 untuk Pengadaan (Pembelian) Barang oleh Bank BUMN/D

1) Kewajiban Pemungutan PPh Pasal 22
Pemungutan PPh Pasal 22 diatur dalam KMK-254/KMK.03/2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PMK-210/PMK.03/2008). Menyebutkan bahwa :
Atas pembelian barang yang dilakukan oleh :

Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, yang melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber dari belanja negara (APBN) dan/atau belanja daerah (APBD)
Bank-bank BUMN yang melakukan pembelian barang yang dananya bersumber dari APBN maupun non-APBN

Wajib dipungut PPh Pasal 22 dari wajib pajak penjual dengan tarif efektif 1,5% x Harga Jual (belum termasuk PPN). PPh Pasal 22 dipungut pada saat pembayaran.

PPh Pasal 23 untuk Bunga, Dividen, Royalti, Sewa, dan Imbalan Jasa

1) Pemotong PPh Pasal 23 menurut Pasal 23 ayat (1) dan ayat (3) adalah :

Badan Pemerintah
Subjek Pajak Badan Dalam Negeri
Penyelenggara Kegiatan
Bentuk Usaha Tetap
Perwakilan Perusahaan Luar Negeri Lainnya
Orang Pribadi Sebagai Wp Dalam Negeri Tertentu Yang Ditunjuk Oleh Dirjen Pajak

2) Penghasilan Wajib Pajak Dalam Negeri atau BUT yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 menurut Pasal 23 ayat (1) adalah sebagai berikut :

Dividen (selain deviden ke OP / ke PT dgn penyertaan saham diatas 25%)
Bunga (kecuali bank)
Royalti
Hadiah dan Penghargaan sehubungan dengan kegiatan selain yg telah dipotong PPh Ps. 21

Yang memiliki NPWP dikenakan tarif 15%, yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif 30%.

Sewa (selain sewa tanah dan bangunan)
Imbalan sehubungan dengan :

- jasa teknik
– jasa manajemen
– jasa konsultan
– jasa lain yg ditetapkan dirjen pajak selain jasa yg telah dipotong pph psl 21
Yang memiliki NPWP dikenakan tarif 2%, yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif 4%.
3) Jasa lain yang dikenakan PPh Pasal 23 sebesar 2% menurut
PMK-244/PMK.03/2008 adalah sebagai berikut :

Jasa penilai (appraisal);
Jasa aktuaris;
Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan;
Jasa perancang (design);
Jasa pengeboran (drilling) di bidang migas, kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap (BUT);
Jasa penunjang di bidang penambangan migas;
Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas;
Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;
Jasa penebangan hutan;
Jasa pengolahan limbah;
Jasa penyedia tenaga kerja (outsourcing services);
Jasa perantara dan/atau keagenan;
Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, KSEI dan KPEI;
Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI;
Jasa pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara;
Jasa mixing film;
Jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan;
Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, alat transportasi/kendaraan dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
Jasa maklon;
Jasa penyelidikan dan keamanan;
Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer;
Jasa pengepakan;
Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi;
Jasa pembasmian hama;
Jasa kebersihan atau cleaning service;
Jasa katering atau tata boga.

4) Dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 23 menutut Pasal 23 ayat (4) UU PPh adalah sebagai berikut :

Penghasilan yang dibayar/terutang kepada bank dan lembaga keuangan
Sewa yang dibayarkan/terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi
Dividen/bagian laba yg diterima/diperoleh PT sebagai WP dalam negeri, koperasi, BUMN/BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yg didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :

- dividen berasal dari cadangan laba di tahan; dan
– bagi PT, BUMN, BUMD saham yang dimiliki minimal 25%.

Bagian laba yang diterima/diperoleh anggota dari Perseroan Komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, Persekutuan, Perkumpulan, Firma Dan Kongsi.
SHU koperasi yang dibayarkan kepada anggotanya
Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan.

5) PMK Nomor 251/PMK.03/2008 (Jasa Keuangan selain bank yg dikecualikan dari pemotongan PPh Ps 23), dasar hukumnya adalah pasal 23 ayat (4) huruf h yang menyebutkan bahwa :

Atas penghasilan berupa bunga atau imbalan lain yang diberikan atas penyaluran pinjaman dan atau pemberian pembiayaan, termasuk yang menggunakan pembiayaan berbasis syariah sehubungan dengan jasa keuangan yang dibayarkan atau terutang kepada badan usaha:

perusahaan pembiayaan yang merupakan badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan dan telah memperoleh ijin usaha dari Menteri Keuangan
BUMN atau BUMD yang khusus didirikan untuk memberikan sarana pembiayaan bagi UMKM termasuk PT Permodalan Nasional Madani, yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan, tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 23.

PPh Pasal 4 ayat (2) untuk PPh yang bersifat final, misal : bunga tabungan/ deposito, hadiah undian, dan lain lain

1) PPh Final atas Bunga Deposito/Tabungan
PPh Final atas Bunga Deposito/Tabungan diatur dalam PP Nomor 131 Tahun 2000 dan KMK-51/KMK.04/2001. Pokok-pokok ketentuan adalah sebagai berikut :

PPh Final dikenakan atas bunga yang berasal dari deposito/tabungan baik yang ditempatkan pada bank yang didirikan di dalam negeri maupun bank di luar negeri melalui cabangnya di di Indonesia, termasuk jasa giro serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia, kecuali WP Orang Pribadi yang seluruh penghasilannya dalam 1 tahun pajak termasuk bunga dan diskonto tidak melebihi PTKP.
PPh yang terutang adalah sebesar 20% dari jumlah bruto (terhadap wajib pajak dalam negeri atau BUT) dan 20% dari jumlah bruto atau sesuai tarif P3B yang berlaku (terhadap wajib pajak luar negeri).
Dikecualikan dari pemotongan PPh :

Bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI sepanjang jumlah deposito dan tabungan serta sertifikat Bank Indonesia tersebut tidak melebihi Rp 7.500.000,00 dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah.
Bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.
Bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang telah disahkan Menteri Keuangan, sepanjang dananya diperoleh dari sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 UU Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun.
Bunga tabungan pada bank yang ditunjuk Pemerintah dalam rangka pemilikan rumah sederhana dan sangat sederhana, kapling siap bangun untuk rumah sederhana dan sangat sederhana, atau rumah susun sederhana sepanjang untuk dihuni sendiri.

Pembebasan pemotongan PPh atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang telah disahkan Menteri Keuangan, sepanjang dananya diperoleh dari sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 UU Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun dapat diberikan berdasarkan SKB Pemotongan PPh atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia yang diterbitkan oleh KPP tempat dana pensiun terdaftar.
2) PPh Final atas Hadiah Undian
PPh Final atas Penghasilan dari Hadiah atas Undian diatur dalam PP Nomor 132 Tahun 2000, KEP-395/PJ/2001, dan SE-19/PJ.43/2001. Pokok-pokok ketentuannya adalah sebagai berikut :

Hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun melalui cara undian yang diterima atau diperoleh orang orang pribadi/badan dalam negeri dan orang pribadi atau badan luar negeri dikenakan PPh Final sebesar 25% dari jumlah bruto nilai undian.
Penyetoran PPh tersebut oleh penyelenggara undian dengan SSP secara kolektif selambat-lambatnya tanggal10 bulan berikutnya.
Pelaporan ke KPP setempat dengan SPT Masa PPh atas hadiah undian selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah dibayarkannya atau diserahkannya hadiah undian tersebut.
PPh Pasal 25 Wajib Pajak Bank

1) Angsuran PPh Pasal 25 WP Bank
Angsuran PPh Pasal 25 bank tidak berdasarkan SPT Tahunan tahun sebelumnya tetapi berdasarkan Laporan Keuangan Triwulan (PMK-255/PMK.03/2008 stdd PMK Nomor 208/PMK.03/2009). Dalam Pasal 3 PMK-255/PMK.03/2008 stdd PMK Nomor 208/PMK.03/2009 menyebutkan bahwa : “Besarnya angsuran PPh Pasal 25 untuk WP bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi adalah sebesar PPh yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba rugi fiskal menurut laporan keuangan triwulan terakhir yang disetahunkan dikurangi PPh Pasal 24 yang dibayar atau terutang di luar negeri untuk tahun pajak yang lalu, dibagi 12 (dua belas).”

PPN untuk Penyerahan Barang/Jasa (BKP/JKP) yang terutang PPN.

1) PPN Terkait Usaha Perbankan, pada prinsipnya semua barang dan jasa dikenakan PPN, hanya saja ada pengecualian. Jasa keuangan termasuk yang jenis jasa yang tidak dikenakan PPN. Dalam UU PPN yang baru (UU No.42 Tahun 2009) terdapat perubahan terminologi dari “jasa perbankan” menjadi “jasa keuangan”. Jasa perbankan yang dimaksud dalam UU PPN lama (PP 144/2000) adalah jasa perbankan sesuai dengan UU perbankan, sedangkan menurut UU PPN baru, tidak disebut lagi jasa perbankan namun jasa keuangan (jasa menghimpun dana, menempatkan dana, dan jasa pembiayaan). Jasa keuangan ini tidak dikaitkan lagi pengertian jasa perbankan sebagaimana dimaksud dalam UU perbankan. Menurut UU PPN yang baru, jasa keuangan yang dilakukan oleh siapapun tidak dikenakan PPN
2) Perubahan ini memberikan perluasan arti sehingga mengakhiri perdebatan yang timbul selama ini mengenai apakah jasa keuangan yang dilakukan oleh perbankan syariah dan non perbankan termasuk pengertian jasa perbankan yang tidak dikenakan PPN ?. Salah satu yang menjadi polemik adalah pengenaan PPN terhadap transaksi murabahah (produk perbankan syariah dengan prinsip jual beli). Dengan adanya UU PPN yang baru maka atas transaksi tersebut tidak dikenakan PPN lagi.
3) Persandingan UU PPN yang lama dengan UU PPN yang baru yang mengatur PPN terkait usaha perbankan.

UU PPN lama (PP 144/2000)

Jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi, meliputi:

jasa perbankan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 kecuali jasa penyediaan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga, jasa penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak (perjanjian), serta anjak piutang;
jasa asuransi, tidak termasuk broker asuransi;
jasa Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi

UU PPN baru (UU No.42 Tahun 2009)

Jasa keuangan, meliputi:

jasa menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu;
jasa menempatkan dana, meminjam dana, atau meminjamkan dana kepada pihak lain dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya;
jasa pembiayaan, termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, berupa:

- sewa guna usaha dengan hak opsi;
– anjak piutang;
– usaha kartu kredit; dan/atau
pembiayaan konsumen;
– jasa penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai, termasuk gadai syariah dan fidusia; dan
– jasa penjaminan.
4) Jenis jasa keuangan yang tidak dikenakan PPN telah disebutkan secara limitatif dalam Memori Penjelasan Pasal 4A ayat (3) huruf d UU PPN, Jenis jasa lainnya yang tidak disebutkan dalam Memori Penjelasan Pasal 4A ayat (3) huruf d UU PPN dikenakan PPN
5) Contoh jenis jasa yang Dilakukan Perusahaan Perbankan yang Dikenakan PPN (ketentuan dalam SE dan Surat Dirjen hanya bersifat penegasan) :

Jasa persewaan Safety Box (SE-02/PJ.321/1994) memberikan penegasan bahwa:

kegiatan usaha penyewaan safety box yang dilakukan oleh bank umum terutang PPN
dalam hal dapat dibuktikan oleh bank yang bersangkutan bahwa penggunaan safety box oleh pihak lain dikaitkan dengan usaha perbankan lainnya sehingga atas pemakaian safety box tersebut tidak dipungut biaya maka Dasar Pengenaan Pajaknya adalah nihil dan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang juga nihil.

Jasa penukaran uang kecil yang dilakukan oleh bank dikenakan PPN (Surat Dirjen Pajak No.S-56/PJ.53/2004). Dasar Pengenaan Pajaknya adalah jumlah kompensasi jasa/fee (imbalan) yang diterima oleh bank tersebut.
Penyerahan barang dalam rangka pembagian hadiah berupa barang (melalui penukaran poin yang terkumpul) oleh perusahaan perbankan penerbit kartu kredit kepada para nasabahnya melalui “Membership Reward Program” yang dikaitkan dengan penggunaan kartu kredit/kartu tagih, terutang PPN dengan Dasar Pengenaan Pajak sebesar harga pasar wajar barang tersebut (Surat Dirjen Pajak No. S-777/PJ.322/2003).
Jasa Penagihan Listrik dan Telepon yang Dilakukan oleh Bank (Surat Dirjen Pajak Nomor S-947/PJ.53/2005)
Persewaan ruangan (gedung perkantoran atau rumah tinggal), termasuk persewaan safety box, jasa persewaan barang-barang bergerak lainnya, jasa konsultasi, jasa riset, jasa makelar/pialang, jasa keagenan, jasa penaksiran (appraisal), jasa manajemen, dan sejenisnya terutang PPN meskipun jasa-jasa ini dilakukan oleh bank dan LKBB sebagai bagian dari usaha dengan perizinan yang diperolehnya (SE-15/PJ.5/1990).
Penyerahan jasa perdagangan, seperti (SE-15/PJ.5/1990):

mempersiapkan penerbitan dan penjualan surat-surat berharga,
bertindak sebagai dealer surat-surat berharga,
bertindak sebagai perantara untuk mendapatkan kompanyon/partner joint venture, mendapatkan tenaga ahli, atau mendapatkan pinjaman bagi pihak lain, dan
konsultasi dalam bidang pembiayaan, investasi, dan manajemen.

sumber : http://slidepajak.wordpress.com/2010/07/23/aspek-perpajakan-pada-bidang-usaha-perbankan/

PENGHITUNGAN PPh BAGI WP OP YANG MENGGUNAKAN NORMA   Leave a comment


PENGHITUNGAN PPh BAGI WP OP YANG MENGGUNAKAN NORMA

Penghitungan PPh bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (OP) yang memperoleh penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu : (1) menggunakan norma penghitungan, (2) melalui pembukuan. Wajib Pajak OP yang diperkenankan menggunakan norma penghasilan neto adalah WP yang memiliki omset atau peredaran usaha dalam 1 (satu) tahun tidak melebihi Rp 4.800.000.000.
Yang dimaksud dengan menjalankan kegiatan usaha disini adalah Wajib Pajak yang bergerak dalam bidang usaha di berbagai bidang antara lain pertanian, industri, perdagangan, atau lainnya. Sedangkan pekerjaan bebas umumnya terkait dengan keahlian atau profesi yang dijalankan sendiri oleh tenaga ahli yang bersangkutan anatara lain : pengacara, akuntan, konsultan, notaris, atau dokter. Maksudnya, mereka  yang membuka praktek sendiri dengan nama sendiri. Jika mereka hanya bekerja atau berstatus karyawan, misalnya seorang akuntan bekerja di Kantor Akuntan Publik, maka mereka tidak termasuk WPOP yang menjalankan pekerjaan bebas. Bagi WPOP yang tidak memilih untuk menyeleggarakan pembukuan, tetapi melakukan pencatatan penghasilan neto atau pekerjaan bebasnya dihitung dengan menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto. Untuk kepentingan itu, WPOP yang bersangkutan wajib memberitahukan mengenai penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto kepada Direktur Jenderall Pajak paling lama tiga bulan sejak awal tahun pajak yang bersangkutan.
Pemberitahuan yang disampaikan dalam jangka waktu tersebut dianggap disetujui, kecuali berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata WPOP tersebut tidak memenuhi persyaratan untuk menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Netto. Jika WPOP tidak melakukan pemberitahuan, maka dia dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan. Dalam hal WPOP memilih menyelenggarakan pembukuan, maka penghasilan netonya tidak lagi dihitung menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, melainkan berdasarkan  pembukuan. Ketentuan ini juga berlaku terhadap WPOP yang tidak memberitahukan penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Netto kepada Direktur Jenderal Pajak sehingga dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan.
Norma Penghitungan Penghasilan Neto
Bagi sebagian orang pribadi yang memiliki usaha kewajiban membuat pembukuan merupakan suatu hal yang sulit dilakukan selain karena kurangnya pengetahuan Wajib Pajak mengenai akuntansi juga kurang efisien jika harus mempekerjakan karyawan hanya untuk membuat pembukuan. Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak orang pribadi boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sehingga tidak perlu membuat pembukuan tetapi cukup hanya membuat pencatatan.
Aturan pelaksanaan mengenai Norma Penghitungan Penghasilan Neto adalah Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-536/PJ./2000 tanggal 29 desember 2000.
Penghasilan netto bagi tiap jenis usaha dihitung dengan cara mengalikan angka presentase Norma Penghitungan Penghasilan Netto dengna peredaran bruto atau penghasilan bruto dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dalam satu tahun. Dalam menghitung besarnya PPh yang terutang oleh WPOP, sebelum dilakukan penerapan tarif umum terlebih dahulu dihitung Penghasilan Kena Pajak dengan mengurangkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari penghasilan netto.
Bagi WPOP yang mempunyai lebih dari satu jenis usaha atau pekerjaan bebas, penghitungan dilakukan terhadap masing-masing jenis usaha dengan memperhatikan pengelompokkan wilayah. Penghasilan netto mereka ini merupakan penjumlahan penghasilan netto dari masing-masing jenis usaha atau pekerjaan bebas.
 Bentuk Dan Tata Cara Pencatatan
Bentuk dan tata cara pencatatan, seperti ditetapkan dalam Pasal 28 ayat (12) UU KUP diatur dengan Keputusan Dirjen pajak, yang sekarang berlaku adalah Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-4/PJ/2009. Pada prinsipnya pencatatan harus mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.
Pencatatan harus dibuat secara lengkap dan benar, serta didukung dengan dokumen yang dijadikan dasar penghitungan peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto, serta penghasilan yang bukan objek pajak dan atau penghasilan yang dikenakan pajak yang bersifat final. Pencatatan dalam suatu tahun pajak meliputi jangka waktu 12 (dua belas) bulan, mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
Pencatatan harus dapat menggambarkan sejumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto, serta penghasilan yang bukan objek pajak dan atau penghasilan yang dikenakan pajak yang bersifat final, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. Bagi WPOP yang mempunyai lebih dari satu jenis usaha dan atau tempat usaha, pencatatan harus dapat menggambarkan secara jelas jumlah peredaran atau penerimaan bruto dari masing-masing jenis usaha dan atau tempat usaha yang bersangkutan.
WPOP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang boleh menghitung penghasilan netto dengan menggunakan Norma Penghitungan penghasilan Netto harus mencatat peredaran atau penerimaan bruto, penghasilan yang bukan objek pajak, dan penghasilan yang dikenakan pajak yang bersifat final.
Sedangkan WPOP yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas harus mencatat penghasilan bruto dan penghasilan yang bukan objek pajak dan atau penghasilan yang dikenakan pajak yang bersifat final.
Pencatatan yang dilakukan akan menjadi dasar penyusunan SPT Tahunan PPh, hal mana WPOP harus mencantumkan jumlah peredaran usaha atau penerimaan bruto setiap bulan selama setahun. Dalam hal WPOP menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, yang sudah dipotong PPh-nya oleh pemberi kerja, menyimpan formulir 1721-A1 sudah dianggap melakukan pencatatan, kemudian untuk SPT tahunan PPh-nya wajib dilampirkan fotokopi formulir 1721-A1 tersebut.
Sanksi bagi WPOP yang tidak membuat pencatatan atau tidak sepenuhnya membuat pencatatan, atau tidak menyimpan bukti pencatatan, atau tidak menyimpan bukti pencatatan dipersamakan dengan sanksi bagi pengusaha yang wajib menyelenggarakan pembukuan-termasuk WPOP yang dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan karena tidak melakukan pemberitahuan kepada Dirjen Pajak-tetapi tidak menyelenggarakan pembukuan dengan baik.
Penghasilan netto bagi WP yang melanggar ketentuan pencatatan atau pembukuan dihitung dengan menggunakan Norma Penghitungan penghasilan Netto ditambah sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen)dari PPh yang tidak atau kurang dibayar dalam tahun pajak yang bersangkutan.
Seperti disinggung sebelumnya bagi WPOP yang tidak wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh tidak diwajibkan menyelenggarakan pembukuan maupun melakukan pencatatan. Merujuk pada keputusan Menteri Keuangan No. 535/KMK.04/2000, WPOP yang tidak wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh adalah mereka yang penghasilan nettonya tidak melebihi PTKP. Jadi yang tidak wajib pembukuan maupun pencatatan adalah WPOP yang tidak wajib NPWP.
Orang Pribadi yang boleh menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto
  1. Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto sebesar Rp. 1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) atau lebih dalam 1 (satu) tahun wajib menyelenggarakan pembukuan.
  2. Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto di bawah Rp. 1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun wajib menyelenggarakan pencatatan, kecuali Wajib Pajak yang bersangkutan memilih menyelenggarakan Pembukuan.
  3. Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud pada butir (2) yang tidak memilih untuk menyelenggarakan pembukuan, menghitung penghasilan neto usaha atau pekerjaan bebasnya dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.
Sesuai dengan UU PPh yang baru yaitu UU Nomor 36 tahun 2008 maka  sejak 1 Januari 2009 batasan Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang boleh menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan berubah dengan peredaran bruto di bawah Rp. 1.800.000.000,00 menjadi Rp 4.800.000.000.
 Kewajiban Bagi Penggunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto
  1. Wajib Pajak yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto wajib memberitahukan mengenai penggunaan Norma Penghitungan kepada Direktur Jenderal Pajak paling lama 3 (tiga) bulan sejak awal tahun pajak yang bersangkutan.
  2. Pemberitahuan penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto yang disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dianggap disetujui kecuali berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan untuk menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.
  3. Wajib Pajak yang tidak memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan ketentuan diatas dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan.
Wajib Pajak yang menyelenggarakan Pembukuan
  1. Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan  yang ternyata tidak atau tidak sepenuhnya menyeIenggarakan pembukuan, penghasilan netonya dihitung dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.
  2. Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam tahun pajak yang bersangkutan.
Besarnya Norma penghitungan Penghasilan Neto
  1. Norma penghitungan Penghasilan Neto dikelompokkan menurut wilayah sebagai berikut :
    1. 10 (sepuluh) ibukota propinsi yaitu Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar, dan Pontianak;
    2. ibukota propinsi lainnya;
    3. daerah lainnya.
  2. Daftar Persentase Penghasilan Neto adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-536/PJ./2000 tangal 29 Desember 2000.

    Wajib Pajak yang mempunyai lebih dari satu jenis usaha atau pekerjaan bebas
    1. Penghitungan penghasilan neto Wajib Pajak yang mempunyai lebih dari satu jenis usaha atau pekerjaan bebas, dilakukan terhadap masing-masing jenis usaha dengan memperhatikan pengelompokan wilayah.
    2. Penghasilan neto Wajib Pajak yang mempunyai lebih dari satu jenis usaha adalah penjumlahan penghasilan neto dari masing-masing jenis usaha atau pekerjaan bebas.
Menghitung Penghasilan Neto
  1. Penghasilan neto bagi tiap jenis usaha dihitung dengan cara mengalikan angka persentase Norma Penghitungan Penghasilan Neto dengan peredaran bruto atau penghasilan bruto dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dalam 1 (satu) tahun.
  2. Dalam menghitung besarnya Pajak Penghasilan yang terutang oleh Wajib Pajak orang pribadi, sebelum dilakukan penerapan tarif umum terlebih dahulu dihitung Penghasilan Kena Pajak dengan mengurangkan Penghasilan Tidak Kena Pajak dari penghasilan neto.
Sesuai dengan UU PPh yang baru tarif  PPh dan Penghasilan Tidak Kena Pajak telah berubah. TARIF dan PTKP sesuai UU PPh terbaru adalah sebagai berikut
 Tarif Pajak Penghasilan (PPh)
  1. Tarif WP Orang Pribadi
Besarnya tarif PPh Orang Pribadi sesuai UU PPh terbaru yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2009 adalah sebagai berikut :
No.
Lapisan Penghasilan
Tarif
1.
S.d. Rp 50.000.000,-
5%
2.
Di atas Rp50.000.000,- s.d. Rp 250.000.000
15%
3.
Di atas Rp250.000.000,- s.d.Rp 500.000.000,-
25%
4.
Di atas Rp500.000.000,-
30%
  1. Tarif PPh WP Badan
Besarnya tarif PPh Badan sesuai UU PPh terbaru yang berlaku 1 Januari 2009 adalah sebagai berikut
·        Tarif tunggal 30%
·        Diturunkan menjadi 28% pada tahun 2009, dan menjadi 25% pada tahun 2010.
·        Untuk WP Badan Masuk Bursa diberikan tarif 5% lebih rendah dari tarif yang berlaku.
Penghasilan Tidak Kena Pajak
Besarnya PTKP UU PPh terbaru yang berlaku 1 Januari 2009 adalah sebagai berikut :

Sebelumnya (2008)
Mulai 2009
WP
13.200.000,-
15.840.000,-
WP Kawin
1.200.000,-
1.320.000,-
Isteri Bekerja
13.200.000,-
15.840.000,-
Tanggunan
1.200.000,-
1.320.000,-
CONTOH PEMAKAIAN NORMA (DISESUAIKAN DENGAN UU PPh TERBARU)

Contoh 1:

Wajib Pajak A kawin dan mempunyai 3 (tiga) orang anak. Ia seorang dokter bertempat tinggal di Jakarta yang juga memiliki industri rotan di Cirebon.

-
Peredaran Usaha dari Industri Rotan (setahun) di Cirebon
Rp. 400.000.000,00
-
Penerimaan bruto sebagai dokter (setahun) di Jakarta
Rp. 72.000.000,00
Penghasilan neto dihitung sebagai berikut :
-
Dari industri rotan : 12,5% X Rp. 40.000.000,00
Rp. 50.000.000,00
-
Sebagai dokter : 45% X Rp. 72.000.000,00
Rp. 32.400.000,00
jumlah penghasilan Neto
Rp. 82.400.000,00
Penghasilan Kena Pajak = Penghasilan Neto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak

Rp. 82.400.000,00 – Rp. 21.120.000,00 = Rp. 61.280.000,00

Pajak penghasilan yang terutang :
- 5% X Rp. 50.000.000,00 Rp. 1.250.000,00
- 15% X Rp. 11.280.000,00 Rp. 1.692.000,00
Jumlah Rp. 4.192.000,00
Catatan :
a. Angka 12,5% untuk industri rotan, lihat kode 33100
b. Angka 45% sebagai dokter, lihat kode 93213
c. Istri tidak punya penghasilan.
Contoh 2:
Seorang Wajib Pajak baru memiliki usaha sebagai pedagang eceran bahan makanan di Jakarta. Penjualan dalam satu bulan diperkirakan sebesar Rp. 50.000.000,00 Ia kawin dan mempunyai 2 (dua) orang anak.
Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 yang harus dibayar sebagai angsuran dalam tahun berjalan dihitung sebagai berikut :
Jumlah peredaran setahun
= 12 X Rp. 50.000.000,00 Rp.
600.000.000,00
Persentase penghasilan menurut norma Kode 62320 = 25%
Penghasilan neto setahun = 25% X Rp. 600.000.000,00 Rp.
150.000.000,00
Penghasilan Kena Pajak = penghasilan neto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak
= Rp. 150.000.000,00 – Rp. 19.800.000,00 Rp.
130.200.000,00
Pajak Penghasilan yang terutang
= (5% X Rp 50.000.000,00 = Rp 2.500.000,00) +

(15% x Rp 80.200.000,00 = Rp 12.030.000,00)

pajak Penghasilan Pasal 25 yang harus dibayar Rp.
14.530.000,00
= 1/12 X Rp. 14.530.000,00 Rp.
1.210.833,00

Posted 13/07/2011 by Ferry in PPh OP, PPh Pasal 25

Tetap Bayar Mekipun Lebih Bayar   Leave a comment


4 Oktober 2007 7 Komentar

PPh Pasal 25 merupakan pajak yang disetor sendiri dalam tahun berjalan oleh Wajib Pajak yang penghitungannya didasarkan pada jumlah PPh terutang pada tahun pajak sebelumnya. Lalu bagaimana bila PPh terutang tahun sebelunya nihil atau lebih bayar? Akankah wajib pajak tetap menyetor PPh Pasal 25.

Berdasarkan UU PPh (Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000), Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak selama satu tahun pajak. Dalam hal ini, pelunasan PPh dilakukan dalam tahun berjalan atau pada akhir bulan ke tiga sesudah tahun pajak berakhir.

Terkait dengan penyetoran pajak dalam tahun berjalan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UU PPh, hal ini utamanya adalah untuk kepentingan mengamankan penerimaan negara. Sementara bagi Wajib Pajak hal ini ditujukan untuk meringankan beban pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak di akhir tahun.

Cara pelunasan pajak dalam tahun berjalan ini pun bisa dilakukan oleh Wajib Pajak melalui dua cara. Pertama melalui pemotongan dan pemungutan pajak oleh pihak lain atau yang kita kenal dengan mekanisme withholding tax. Kedua, melalui pembayaran oleh Wajib Pajak sendiri.

Pelunasan pajak melalui pemotongan dan pemungutan pajak oleh pihak lain atau melalui mekanisme withholding tax dilakukan apabila Wajib Pajak menerima penghasilan yang menjadi objek pemotongan atau pemungutan PPh. Contohnya pelunasan pajak melalui pihak lain ini adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23. Dalam hal ini, pajak akan dilunasi oleh pihak yang memotong pajak. Sedangkan pelunasan pajak sendiri dalam tahun berjalan dilakukan setiap bulan oleh Wajib Pajak sendiri, yaitu pembayaran PPh Pasal 25.

Pelunasan pajak dalam tahun pajak berjalan, baik melalui mekanisme withholding tax maupun melalui mekanisme setor sendiri (self assessment) merupakan angsuran pembayaran pajak yang nantinya boleh diperhitungkan dengan cara mengkreditkan terhadap PPh yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan.

Dalam tulisan ini kita tidak akan membahas lebih jauh mengenai pelunasan pajak dalam tahun berjalan yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain. Dalam tulisan ini kita akan membahas pelunasan pajak dalam tahun berjalan yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri, yaitu terkait dengan pelunasan PPh Pasal 25. Tulisan ini juga terinspirasi dari beberapa pertanyaan yang pernah penulis terima.

Penghitungan PPh Pasal 25

Sesuai dengan ketentuan Pasal 25 UU PPh, dijelaskan bahwa besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar PPh yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) PPh tahun pajak yang lalu dikurangi dengan PPh yang dipotong dan dipungut oleh pihak lain serta PPh yang dibayar atau terutang di luar negeri dibagi dengan 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

Contoh 1:

Pajak Penghasilan yang terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh tahun 2006 Rp50.000.000,00

dikurangi:

a. Pajak Penghasilan yang dipotong pemberi kerja (Pasal 21) Rp 15.000.000,00

b. Pajak Penghasilan yang dipungut oleh pihak lain (Pasal 22) Rp 10.000.000,00

c. Pajak Penghasilan yang dipotong oleh pihak lain (Pasal 23) Rp 2.500.000,00

d. Kredit Pajak Penghasilan luar negeri (Pasal 24) Rp 7.500.000,00 (+)

Jumlah kredit pajak Rp 35.000.000,00 (-)

Selisih Rp 15.000.000,00

Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri setiap bulan untuk tahun 2001 adalah sebesar Rp 1.250.000,00 (Rp 15.000.000,00 dibagi 12).

Penghitungan PPh Pasal 25 di atas berlaku apabila kondisinya adalah normal. Namun dalam hal-hal tertentu, penghitungan PPh Pasal 25 bisa berbeda. Hal-hal tertentu ini, misalnya, bisa muncul apabila Wajib Pajak memiliki hak kompensasi rugi, atau Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan yang sifatnya tidak teratur di tahun pajak yang bersangkutan. Hal ini lebih lanjut diatur dalam Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-537/PJ./2000 tentang PPh Pasal 25 Dalam Tahun Pajak Berjalan Dalam Hal-hal Tertentu.

Sesuai dengan Pasal 3 keputusan Dirjen Pajak tersebut, dinyatakan bahwa dalam hal Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan yang sifatnya tidak teratur, maka PPh Pasal 25 dihitung berdasarkan penghasilan yang sifatnya teratur saja. Artinya penghasilan yang sifatnya tidak teratur harus dikeluarkan terlebih dahulu.

Yang dimaksud dengan penghasilan teratur dalam hal ini adalah penghasilan yang lazimnya diterima atau diperoleh secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam setiap tahun pajak, yang bersumber dari kegiatan usaha, pekerjaan bebas, pekerjaan, harta dan atau modal, kecuali penghasilan yang telah dikenai PPh yang bersifat final.

Tidak termasuk dalam penghasilan teratur adalah keuntungan selisih kurs dari utang/piutang dalam mata uang asing dan keuntungan dari pengalihan harta (capital gain) sepanjang bukan merupakan penghasilan dari kegiatan usaha pokok, serta penghasilan lainnya yang bersifat insidentil.

Sementara untuk Wajib Pajak yang masih memiliki hak kompensasi rugi, maka untuk menghitung PPh Pasal 25-nya Wajib Pajak diperkenankan untuk mengurangi penghasilan yang menjadi dasar penghitungan PPh Pasal 25 dengan rugi yang berhak dikompensasikan.

Contoh 2:

PT Majulah Indonesia (PT MI) pada Tahun Pajak 2006 menerima penghasilan neto fiskal sebesar Rp4.500.000.000,00. Dari jumlah tersebut termasuk di dalamnya penghasilan dari penjualan aktiva berupa penyertaan saham di perusahaan lainnya sebesar Rp1.500.000.000,00. Adapun pajak yang telah dilunasi oleh pihak lain melalui pemotongan dan pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

- PPh Pasal 23 dipotong pihak lain Rp170.000.000,00

- PPh Pasal 22 dipungut pihak lain Rp150.000.000,00

PT MI juga telah membayar pajak di luar negeri sebesar Rp112.000.000,00, sejumlah tersebut seluruhnya dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak di SPT Tahunan PPh PT MI. Selain itu PT MI juga masih memiliki kompensasi kerugian fiskal dari tahun sebelumnya yang masih berhak dikompensasikan sebesar Rp400.000.000,00.

Maka penghitungan angsuran PPh Pasal 25 untuk Tahun Pajak 2007 adalah:

Penghasilan neto fiskal Rp4.500.000.000,00

Dikurangi:

Penghasilan tidak teratur (penjualan saham) Rp1.500.000.000,00 (-)

Penghasilan teratur Rp3.500.000.000,00

Dikurangi:

Kompensasi kerugian Rp 400.000.000,00 (-)

Penghasilan Kena Pajak Rp3.100.000.000,00

PPh yang terutang:

10% x Rp 50.000.000,00 = Rp 5.000.000,00

15% x Rp 50.000.000,00 = Rp 7.500.000,00

30% x Rp3.000.000.000,00 = Rp 900.000.000,00 (+)

Jumlah Rp 912.000.000,00

Kredit pajak:

- PPh Pasal 23 Rp170.000.000,00

- PPh Pasal 22 Rp150.000.000,00

- PPh Pasal 24 Rp112.000.000,00 (+)

Jumlah Rp 432.000.000,00 (-)

PPh yang harus dibayar sendiri Rp 480.000.000,00

PPh Pasal 25 = Rp480.000.000,00 / 12 Rp 20.000.000,00

Penghitungan PPh Pasal 25 memang berbeda dengan menghitung PPh kurang bayar (PPh Pasal 29) di akhir tahun. Perhatikan perbedaan penghitungan PPh Pasal 29 dan PPh Pasal 25 berikut ini.

Box 1

No.

PPh Pasal 29

PPh Pasal 25

1. Penghasilan neto, baik yang teratur maupun yang tidak teratur Hanya penghasilan yang sifatnya teratur saja
2. Kompensasi kerugian diperhitungkan Kompensasi kerugian diperhitungkan
3. Kredit pajak diperhitungkan:

- Kredit pajak dalam negeri

- Kredit pajak luar negeri

Kredit pajak diperhitungkan:

- Kredit pajak dalam negeri

- Kredit pajak luar negeri

4 Dikurangi dengan PPh yang dibayar sendiri (PPh Pasal 25, Fiskal Luar Negeri, PPh atas pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan) PPh yang dibayar sendiri tidak ikut diperhitungkan

SPT Lebih bayar dan Implikasinya Terhadap PPh Pasal 25

Dari uraian di atas, dapat kita katakan bahwa penghitungan PPh Pasal 25 didasarkan pada adanya pajak terutang atau SPT menunjukkan kurang bayar. Lalu bagaimana jika ternyata SPT Tahunan PPh menyatakan rugi atau bila SPT Tahunan PPh lebih bayar?

Kondisi lebih bayar dalam SPT Tahunan PPh terjadi apabila jumlah pajak terutang lebih kecil dari jumlah kredit pajak. Terkait dengan penghitungan PPh Pasal 25 untuk tahun pajak berikutnya ada beberapa kondisi yang bisa menyebabkan PPh Pasal 25 masih muncul untuk tahun pajak berikutnya. Berikut ini adalah analisa penulis terhadap kondisi lebih bayar dan implikasinya terhadap angsuran PPh Pasal 25.

1. Bila Lebih Bayar Karena Kerugian Fiskal

Apabila SPT Tahunan PPh mengalami kerugian fiskal dan pajak yang dipotong dan dipungut pihak lain lebih besar, maka hal ini tidak akan menyebabkan munculnya angsuran PPh di tahun pajak berikutnya.

Contoh 3:

PT Aku Cinta Indonesia (PT ACI) mengalami kerugian fiskal untuk tahun 2006 sebesar Rp500.000.000,00. Sementara PPh yang dipotong dan dipungut oleh pihak lain sebesar Rp175.000.000,00. Oleh karena PT ACI mengalami rugi fiskal, maka tidak akan ada PPh yang terutang. Dengan demikian, maka kredit pajak (PPh yang dipotong dan dipungut oleh pihak lain) akan lebih besar dari PPh terutang sehingga PPh yang terutang menjadi tidak ada. Dalam hal ini, maka PT ACI tidak akan memiliki angsuran PPh Pasal 23 untuk tahun pajak selanjutnya.

2. Bila PPh yang Dipotong atau Dipungut oleh Pihak Lain Lebih Besar dari PPh Terutang Di Akhir Tahun

Dalam hal ini, lebih bayar disebabkan pajak yang dipotong/dipungut oleh pihak lain dan jumlahnya lebih besar dari PPh setahun. Dalam hal ini, dapat dipastikan tidak ada PPh Pasal 25 yang harus dibayar untuk tahun pajak selanjutnya. Simak ilustrasi di bawah ini.

Contoh 4:

Di Tahun Pajak 2006, PT ABC memiliki pajak terutang dari Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp200.000.000,00, angsuran PPh Pasal 25 sepanjang tahun 2006 yang telah dibayar oleh PT ABC adalah Rp100.000.000,00, sedangkan PPh yang telah dipotong/dipungut oleh pihak lain dalam Tahun Pajak 2006 adalah sebesar Rp250.000.000,00. Berdasarkan data tersebut, SPT Tahunan PPh PT ABC untuk Tahun Pajak 2006 akan mengalami lebih bayar sebesar Rp150.000.000,00.

Besarnya angsuran PPh Pasal 25 untuk Tahun Pajak 2007 adalah:

PPh terutang berdasarkan Penghasilan Kena Pajak tahun 2006 Rp200.000.000,00

Dikurangi dengan:

PPh yang dipotong/dipungut oleh pihak lain Rp250.000.000,00 (-)

Jumlah………………………………………………………………………………………….. ( -)

3. Lebih Bayar, Namun PPh yang Dipotong atau Dipungut oleh Pihak Lain Lebih Kecil dari PPh Setahun

Dalam hal ini, lebih bayar disebabkan pajak yang dipotong/dipungut oleh pihak lain, namun jumlahnya lebih kecil dari PPh setahun. Dalam hal ini, masih ada PPh Pasal 25 yang harus dibayar untuk tahun pajak selanjutnya. Lihat ilustrasi contoh berikut ini.

Contoh 5:

Di Tahun Pajak 2006, PT ABC memiliki pajak terutang dari Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp120.000.000,00, angsuran PPh Pasal 25 sepanjang tahun 2006 yang telah dibayar oleh PT ABC adalah Rp100.000.000,00, sedangkan PPh yang telah dipotong/dipungut oleh pihak lain dalam Tahun Pajak 2006 adalah sebesar Rp104.000.000,00. Berdasarkan data tersebut, SPT Tahunan PPh PT ABC untuk Tahun Pajak 2006 akan mengalami lebih bayar sebesar Rp85.000.000,00.

Besarnya angsuran PPh Pasal 25 untuk Tahun Pajak 2007 adalah:

PPh terutang berdasarkan Penghasilan Kena Pajak tahun 2006 Rp120.000.000,00

Dikurangi dengan:

PPh yang dipotong/dipungut oleh pihak lain Rp104.000.000,00 (-)

Jumlah………………………………………………………………………………………….. Rp 6.000.000,00

Angsuran PPh Pasal 25 untuk tahun pajak selanjutnya adalah:

1/12 x Rp6.000.000,00 Rp 500.000,00

4. Lebih Bayar Karena Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Sebelumnya

Apabila lebih bayar terjadi karena PPh Pasal 25. Seperti kondisi di atas, dapat dipastikan masih ada PPh Pasal 25 yang masih harus dibayar untuk tahun pajak selanjutnya. Cermati ilustrasi dari contoh 6 berikut ini.

Contoh 6:

Di Tahun Pajak 2006, PT ABC memiliki pajak terutang dari Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp200.000.000,00. PPh Pasal 25 untuk Tahun Pajak 2006 yang telah dibayar oleh PT ABC adalah Rp82.000.000,00, sedangkan PPh yang telah dipotong/dipungut oleh pihak lain dalam Tahun Pajak 2006 adalah sebesar Rp140.000.000,00. Berdasarkan data tersebut, SPT Tahunan PPh PT ABC untuk Tahun Pajak 2006 akan mengalami lebih bayar sebesar Rp22.000.000,00.

Besarnya angsuran PPh Pasal 25 untuk Tahun Pajak 2007 adalah:

PPh setahun untuk Tahun Pajak 2006 Rp200.000.000,00

Dikurangi dengan:

PPh yang dipotong/dipungut oleh pihak lain Rp 140.000.000,00 (-)

Jumlah………………………………………………………………………………………….. Rp 60.000.000,00

Angsuran PPh Pasal 25 untuk tahun pajak selanjutnya adalah:

1/12 x Rp60.000.000,00 Rp 5.000.000,00

5. Lebih Bayar Karena PPh Pasal 25 Sama Dengan Jumlah PPh yang Dipotong atau Dipungut

Dalam hal ini jumlah PPh Pasal 25 sama dengan jumlah PPh yang dipotong/dipungut oleh pihak lain. Konsekuensi dari kondisi yang keempat ini sama seperti kondisi yang ketiga, yaitu masih ada PPh Pasal 25 yang harus dibayar untuk tahun pajak selanjutnya.

Contoh 7:

Di Tahun Pajak 2006, PT ABC memiliki pajak terutang dari Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp100.000.000,00. PPh Pasal 25 untuk Tahun Pajak 2006 yang telah dibayar oleh PT ABC adalah Rp76.000.000,00, sedangkan PPh yang telah dipotong/dipungut oleh pihak lain dalam Tahun Pajak 2006 adalah sebesar Rp76.000.000,00. Berdasarkan data tersebut, SPT Tahunan PPh PT ABC untuk Tahun Pajak 2006 akan mengalami lebih bayar sebesar Rp52.000.000,00.

Besarnya angsuran PPh Pasal 25 untuk Tahun Pajak 2007 adalah:

PPh setahun untuk Tahun Pajak 2006 Rp100.000.000,00

Dikurangi dengan:

PPh yang dipotong/dipungut oleh pihak lain Rp 76.000.000,00 (-)

Jumlah………………………………………………………………………………………….. Rp 24.000.000,00

Angsuran PPh Pasal 25 untuk tahun pajak selanjutnya adalah:

1/12 x Rp24.000.000,00 Rp 2.000.000,00

Penutup

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam kondisi lebih bayar sekalipun, tidak berarti angsuran PPh Pasal 25 untuk tahun selanjutnya tidak dilakukan. Perlu ditelusuri lebih lanjut penyebab terjadinya lebih bayar. Apabila kondisi lebih bayar dalam SPT Tahunan PPh terjadi karena kerugian fiskal sehingga kredit pajak menjadi lebih besar, maka dalam kondisi ini angsuran PPh Pasal 25 untuk tahun pajak selanjutnya tidak akan muncul. Hal ini juga berlaku apabila SPT Tahunan PPh dalam posisi laba sehingga masih ada PPh terutang, namun pajak yang dipotong dan dipungut oleh pihak lain lebih besar dari jumlah PPh yang terutang.

http://teguhaw.wordpress.com/tag/angsuran-pph-pasal-25/

Posted 04/05/2008 by Ferry in Artikel, PPh Badan, PPh OP, PPh Pasal 25

Angsuran pph 25   Leave a comment


DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR : KEP – 62 /PJ./2005

TENTANG

ANGSURAN BULANAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 TAHUN 2005 SEHUBUNGAN DENGAN PENYESUAIAN BESARNYAPENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 564/KMK.03/2004 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak maka perlu diatur lebih lanjut mengenai aturan pelaksanaannya;
b. bahwa besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak sedapat mungkin mendekati keadaan yang sebenarnya;
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan untuk memberikan kejelasan kepada Wajib Pajak dalam memahami dan memenuhi kewajiban perpajakannya, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Angsuran Bulanan Pajak Penghasilan Pasal 25 Sehubungan dengan Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 564/KMK.03/2004 tanggal 29 November 2004 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG ANGSURAN BULANAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 TAHUN 2005 SEHUBUNGAN DENGAN PENYESUAIAN BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK.

Pasal 1

(1) Wajib Pajak Orang Pribadi dapat mengajukan permohonan pengurangan besarnya angsuran bulanan Pajak Penghasilan Pasal 25 sehubungan dengan perubahan Penghasilan Kena Pajak yang dihitung dengan menggunakan Penghasilan Tidak Kena Pajak yang telah disesuaikan sebagaimana diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 564/KMK.03/2004.(2) Permohonan pengurangan besarnya angsuran bulanan Pajak Penghasilan Pasal 25 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah 1 (satu) bulan sejak batas akhir waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dengan disertai fotocopy Surat Pemberitahuan Tahunan PPh 1770 atau 1770 S Tahun 2004 berikut tanda terima SPT Tahunan dan daftar susunan keluarga yang menjadi tanggungan wajib pajak.(4) Apabila dalam jangka waktu 1 (bulan) sejak tanggal diterimanya surat permohonan Wajib Pajak secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Kepala Kantor Pelayanan Pajak tidak memberikan keputusan, maka permohonan Wajib Pajak tersebut dianggap disetujui dan Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran angsuran bulanan Pajak Penghasilan Pasal 25 sesuai dengan penghitungannya untuk bulan-bulan yang tersisa dari tahun pajak yang bersangkutan.

Pasal 2

(1) Besarnya angsuran bulanan PPh Pasal 25 yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak Orang Pribadi untuk bulan-bulan sebelum bulan waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu.(2) Besarnya angsuran bulanan PPh Pasal 25 yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak Orang Pribadi untuk bulan-bulan setelah bulan waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tetapi sebelum permohonan pengurangan angsuran disetujui atau dikabulkan karena lewat waktu sama dengan besarnya angsuran pajak menurut Surat Pemberitahuan Tahunan yang telah disampaikan tersebut. (3) Besarnya angsuran bulanan PPh Pasal 25 yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak Orang Pribadi untuk bulan-bulan setelah permohonan pengurangan angsuran disampaikan, sama dengan besarnya angsuran pajak menurut Surat Keputusan Pengurangan Angsuran Bulanan PPh Pasal 25 yang disetujui oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau menurut penghitungan Wajib Pajak apabila permohonan pengurangan tersebut telah lewat waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) di atas.

Pasal 3

Peraturan ini hanya berlaku dalam masa peralihan sehubungan dengan penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak, sehingga pengajuan permohonan pengurangan angsuran bulanan PPh Pasal 25 setelah masa peralihan ataupun karena sebab umum lainnya harus dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-537/PJ./2000 tanggal 29 Desember 2000 dengan tetap memperhatikan penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Pasal 4

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Maret 2005 DIREKTUR JENDERAL,

HADI POERNOMO

NIP 060027375

LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR : KEP – 62 /PJ./2005TANGGAL: 14 MARET 2005

CONTOH PENGHITUNGAN ANGSURAN BULANAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 TAHUN 2005 YANG DIGUNAKAN SEBAGAI DASAR PERMOHONAN PENGURANGAN ANGSURAN BULANAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25

Tata cara penghitungan sebagai dasar untuk permohonan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

a. Seorang Wajib Pajak dengan status K/2 mempunyai angsuran PPh Pasal 25 untuk masa pajak Desember 2004 sebesar Rp 100.000,00.b. Wajib Pajak tersebut pada tanggal 21 Februari 2005 memasukkan SPT Tahunan untuk tahun 2004 dengan data sbb :Penghasilan Neto untuk tahun 2004 sebesar Rp 50.000.000,00. Kredit Pajak yang dipotong/dipungut pihak lain (PPh pasal 21,22,23, dan 24) sebesar Rp 1.230.000,00 dan kredit pajak yang dibayar sendiri (PPh Pasal 25) sebesar Rp 1.200.000,00.Perhitungan dalam SPT Tahunan tahun 2004 adalah sebagai berikut :- Penghasilan Neto = Rp 50.000.000,00- Penghasilan Tidak Kena Pajak Diri Sendiri = Rp 2.880.000,00 Kawin = Rp 1.440.000,00 2 Tanggungan = Rp 2.880.000,00 = Rp 7.200.000,00 _- Penghasilan Kena Pajak = Rp 42.800.000,00- PPh Terutang 5% X Rp 25.000.000 ,00 = Rp 1.250.000,00 10% X Rp 17.800.000,00 = Rp 1.780.000,00 = Rp 3.030.000,00- PPh Dipotong/dipungut pihak lain = Rp 1.230.000,00 _- PPh Yang Harus Dibayar Sendiri = Rp 1.800.000,00- PPh Dibayar Sendiri = Rp 1.200.000,00 _- PPh Kurang Bayar (PPh Pasal 29) = Rp 600.000,00- Angsuran PPh Pasal 25 berdasarkan SPT Tahunan tersebut adalah sebesar : Rp 1.800.000,00 = Rp 150.000,00 12

c. Wajib Pajak tersebut pada tanggal 11 Mei 2005 mengajukan permohonan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 untuk tahun 2005 berdasarkan Penghasilan Tidak Kena Pajak / PTKP yang disesuaikan, dengan perhitungan sebagai berikut :- Penghasilan Neto = Rp 50.000.000,00- Penghasilan Tidak Kena Pajak Diri Sendiri = Rp 12.000.000,00 Kawin = Rp 1.200.000,00 2 Tanggungan = Rp 2.400.000,00 = Rp 15.600.000,00 _- Penghasilan Kena Pajak = Rp 34.400.000,00- PPh Terutang 5% X Rp 25.000.000 ,00 = Rp 1.250.000,00 10% X Rp 9.400.000,00 = Rp 940.000,00 = Rp 2.190.000,00- PPh Dipotong/dipungut pihak lain = Rp 1.230.000,00 _- PPh Yang Harus Dibayar Sendiri = Rp 960.000,00- PPh Pasal 25 yang telah disetor*) = Rp 550.000,00 _- PPh Pasal 25 yang masih harus dibayar = Rp 410.000,00Sehingga angsuran PPh Pasal 25 berdasarkan perhitungan permohonan pengurangan sebesar : Rp 410.000,00 = Rp 51.250,00 8**)Atas permohonan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 tersebut, Kepala Kantor Pelayanan Pajak pada tanggal 19 Mei 2005 memberikan keputusan persetujuan atas permohonan Wajib Pajak.

Berdasarkan contoh penghitungan angsuran di atas, maka angsuran PPh Pasal 25 untuk tahun 2005 atas Wajib Pajak tersebut adalah sebagai berikut :1. Besar angsuran PPh Pasal 25 untuk bulan-bulan sebelum bulan waktu penyampaian SPT Tahunan, yaitu masa pajak Januari 2005 adalah sama dengan angsuran masa pajak Desember 2004 yaitu sebesar Rp 100.000,002. Besar angsuran PPh Pasal 25 untuk bulan-bulan setelah bulan waktu penyampaian SPT Tahunan sebelum permohonan pengurangan angsuran disetujui, yaitu untuk masa pajak Pebruari, Maret dan April 2005 adalah sebesar angsuran berdasarkan SPT Tahunan 2004 yaitu sebesar Rp 150.000,003. Besar angsuran PPh Pasal 25 setelah permohonan pengurangan disetujui, yaitu mulai masa pajak Mei sampai dengan Desember 2005 adalah sebesar angsuran yang disetujui oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak yaitu sebesar Rp 51.250,00

Keterangan :*) PPh Pasal 25 yang telah disetor untuk masa pajak Januari 2005 sampai dengan April 2005 yaitu sebesar Rp550.000,00 (Rp100.000,00 + Rp150.000,00 + Rp150.000,00 + Rp150.000,00).**) Bulan yang tersisa dari tahun pajak yang bersangkutan yaitu 8 bulan (12 bulan dikurangi bulan Januari, Pebruari, Maret, April).

Posted 25/03/2007 by Ferry in Berita Pajak, PPh Badan, PPh OP, PPh Pasal 25

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.