Archive for the ‘PPN’ Tag

Pajak Pertambahan Nilai Kegiatan Membangun Sendiri (PPN Swakelola)   Leave a comment


Yup. Kegiatan membangun sendiri memang terutang pajak pertambahan nilai yang disebut dengan “PPN Atas Kegiatan Membangun Sendiri” alias “PPN Swakelola”. Kegiatan membangun sendiri yang seperti apa? Apa kriterianya? Berapa tarifnya? Bagaimana cara menghitung dan melaporkannya? Dibahas di tulisan ini.

Obyek PPN yang satu ini tergolong kurang populer, kurang dikenal. Mayoritas wajib pajak tahunya PPN atas penjualan dan Pajak Penghasilan (PPh Pasal 17/21/22/25/26/29/23). Masalahnya, kurang dikenal oleh wajib pajak bukan berarti akan diabaikan oleh pemeriksadari DJP; bagi mereka justru salahsatu TARGET PEMERIKSAAN utama. Mengapa?

  • Pemeriksa tahu rata-rata WP awam terhadap pajak yang satu ini;
  • Proses pemeriksaannya mudah; dan
  • Nilai PPN terutangnya tinggi

Bisa dibilang, dengan adanya obyek ‘PPN atas kegiatan membangun sendiri’, pemeriksa langsung dapat hasil besar tanpa perlu bercucuran keringat.

Sebagai pengantar, saya akan sampaikan contoh kasus nyata yang pernah saya hadapi sendiri, untuk pertamakalinya. Mungkin ada manfaatnya.

Membangun Sendiri? Sudah Bayar PPN-nya?

Di pertengahan 2005, saat jadi Accounting & Financial Manager, saya tiba di kantor sekitar pukul 10 pagi. Sungguh kaget ketika menemukan 3 orang pegawai pajak (DJP) sedang mengobrol dengan staf saya.

Setelah berkenalan dan basa-basi, mereka menyodorkan surat pemeriksaan yang harus saya tandatangani, lalu mereka minta diantar keliling untuk melihat-lihat fasilitas perusahaan—mulai dari pintu gerbang sampai areal belakang—yang total lahannya sekitar 1.5 hektar.

Di tengah perjalanan keliling mereka selalu berkomentar “Gedungnya besar ya pak” atau “pabrik tapi ruangannya rapi dan tertata rapi ya” atau “ini mesin beli lokal atau impor” dan lain sebagainya.

Sekembalinya ke ruangan, yang mereka tanyakan adalah 2 pertanyaan berikut ini:

  • Total luas tempat usahanya berapa?
  • Luas bangunan berapa?

Setelah saya jawab, mereka langsung menembak dengan pertanyaan yang sungguh di luar dugaan saya:

Membangun sendiri atau pakai kontraktor, pak?

Yang muncul di otak saya saat itu, “kalau beli pasti mereka menanyakan apakah sudah bayar pajak pembelian atau belum” atau “kalau sewa pasti mereka bertanya apakah sudah bayar pajak sewa atau belum”.

Tetapi saya tahu persis semua gedung memang dibangun sendiri (beli bahan baku sendiri, bayar mandor dan tukang sendiri) oleh perusahaan. Masih hangat dalam ingatan saya mengenai sulitnya menentukan harga perolehan bangunan pabrik itu, karena pembangunan dilakukan secara bertahap.

Tentu saja saya menjawab pertanyaan pemeriksa apa adanya, “membangun sendiri, tapi bertahap pak…..”.

Belum tuntas saya menjelaskan, pemeriksa sudah menyodok dengan pertanyaan, “Oh membangun sendiri… sudah bayar PPN nya?

Seketika itu juga merasa “jegerrarrrr!” seperti disambar petir di siang bolong. Dengan reflek saya merespon dengan pertanyaan balik, “memangnya orang membangun kena PPN?”—sebuah pertanyaan super-konyol diajukan oleh seorang sarjana akuntansi ber-IPK 3.60 dengan predikat “lulusan tercepat” yang menduduki posisi Accounting & Financial Manager. Tetapi yang namanya tidak tahu plus kaget, ya tidak memandang attribute klise seperti itu.

Saya baru kembali kedalam kesadaran penuh setelah petugas pajaknnya menyodorkan printout Keputusan dan Peraturan Mentri Keuangan mengenai “Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Membangun Sendiri”.

Mereka berpamitan setelah menyerahkan “Daftar Buku dan Dokumen Pendukung Untuk Tujuan Pemeriksaan”. Permintaan dokumen pendukung sehubungan dengan PPN atas kegiatan membangun sendiri—disamping ledgernya—adalah nota-nota dan bukti pengeluaran kas untuk segala biaya yang berhubungan dengan kegiatan pembangunan gedung.

Tentu saja CFO saya saat itu marah besar, “why don’t you know this (issue) earlier?.” Untungnya saat itu kita pakai konsultan pajak, sehingga corong pertanyaan menjadi lebih mengarah ke konsultan ketimbang ke saya seorang. Di hari yang sama saya memanggil konsultan pajaknya untuk meminta penjelasan sekaligus mencari solusi.

Secara tak tertuga, ternyata pihak konsultan justru menyalahkan perusahaan dengan alasan, “mengapa perusahaan tidak memberitahu kami (konsultan) tentang kegiatan membangun sendiri ini ?

Hellooo… andai saya tahu peraturan ini, tentu saya sudah memberitahu pihak konsultan sejak diawal dan membayar PPNnya. Andai expertis pegawai perusahaan sudah mumpuni, tentu perusahaan tidak perlu mempekerjakan dan membayar konsultan mahal-mahal.

Tanpa debat yang tak perlu, CFO memutuskan untuk memecat konsultan pajak tersebut, saat itu juga. Awalnya saya kaget dan tidak habis pikir; mengapa CFO memecat konsultan pajak, justru pada saat perusahaan sedang menghadapi pemeriksaan pajak, yang artinya sedang membutuhkan advise dan solusi perpajakan?

Saya baru mengerti setelah CFO memberikan jawaban. Menurutnya, hanya ada 2 kemungkinan penyebab mengapa kasus ini terjadi:

  • They do not know what they do” (konsultan tidak sungguh-sungguh menguasai pekerjaannya), artinya wortless; ATAU
  • They play” (konsultan andil ikut ‘bermain’ dalam masalah ini).

Yang manapun diantara dua kemungkinan tersebut yang benar, “We gonna face bigger problem, if we don’t fire them now” CFO saya meyakinkan saya—tanpa memberi solusi lain.

Karena panik menghadapi pemeriksaan (tanpa konsultan), sore harinya saya langsung menemui seorang kawan almamater yang kebetulan bekerja di sebuah konsultan pajak yang tergolong besar. Saya pribadi sangat beterimakasih kepadanya. Berkat dia saya tahu harus berbuat apa, tanpa perlu membayar konsultan.

Solusi: Jika WP Melakukan Kegiatan Membangun Dan Kena Periksa

Jika anda pribadi (atau perusahaan anda) melakukan kegiatan membangun sendiri tetapi belum bayar PPN swakelola yang nilainya kebetulan kecil, ya tinggal dibayar lalu lapor, untuk apa dibikin rumit.

Bagaimana jika nilainya besar dan anda samasekali tidak tahu sejak diawal—seperti yang saya hadapi? Apa solusinya?

Jangan panik”, bimbing kawan saya yang budiman. Masih lanjutan dari kasus yang saya hadapi saat itu.

Yang menentukan besar-kecilnya PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri adalah catatan dan bukti transaksi. Total biaya yang didukung oleh bukti transaksi dikalikan dengan 40% lalu menghasilkan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). DPP dikalikan tarif 10% itulah PPN terutangnya. Mungkin ditambah denda bunga dan fenalty,” kawan yang baik hati itu menelaskan dengan sabar.

Dari rumah kawan, di malam yang sama, saya kembali ke kantor dengan mengajak semua staf accounting dan finance—untuk mengumpulkan catatan dan bukti transaksi terkait dengan kegiatan membangun gedung.

Menjelang pagi hari, saya memperoleh data akurat sbb:

  • Total biaya membangun (di luar perolehan tanah) = +/- Rp 15 milyar
  • DPP = 15 milyar x 40% = +/- Rp 6 Milyar
  • PPN = 6 milyar x 10% = +/- Rp 600 juta.
  • Denda + Penalty (selama 5 tahun) = +/- Rp 150 jutaan
  • Total Estimasi PPN Terutang + Denda = +/- Rp 750 jutaan.

Mateng gue“, saya membathin. Bayangkan, angka sebesar itu hanya untuk PPN atas kegiatan membangun sendiri.

Dari hasil diskusi denga kawan tersebut dan persetujuan CFO, saya mengirimkan data dan bukti transaksi yang tentu saja lebih kecil. Dan… sukurnya ditolak oleh pihak pemeriksa—dengan alasan “catatan dan bukti transaksi tidak meyakinkan”. Kenapa bersukur?

Karena, “Bagaimanapun juga akan ditolak” kata kawan saya. Dan.. “dalam kondisi data yang tidak meyakinkan, maka fiskus (pemeriksa dari DJP) berhak menetapkan besaran PPN terutang sesuai dengan keyakinan mereka”, kawan saya itu menambahkan.

Lalu apa yang perlu disukuri?Ruang negosiasinya sudah terbuka”, jawab kawan saya itu. Dan ternyata benar, sekitar seminggu kemudian fiskus menerbitkan ‘Draft Laporan Hasil Audit’ (LHA sementara) dan meminta saya (sebagai wakil perusahaan) untuk memberi tandatangan persetujuan.

Yang unik dari Draft LHA tersebut:

  • PPN Terutang dari Penjualan = tak lebih dari Rp 20 juta—sama persis dengan SPT PPN bulanan yang saya laporkan, tanpa koreksi.
  • Segala macam PPh = jika saya tak keliru di bawah Rp 20 jutaan—dan saya samasekali tak keberatan.

Yang paling ajaib (di sini saya memang patut bersukur): ternyata PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri plus denda, hanya 50% dari estimasi saya di awal!. Itupun, “masih bisa dinego” (=mintakan keringanan), menurut kawan saya. Asalkan wajib pajak (perusahaan) menunjukan sikap “cooperative dan niat baik.”

Hasil akhirnya? Bukannya dipecat, justru saya dipromosikan untuk jabatan di atas Accounting & Financial Manager, karena dianggap berhasilkan membereskan kekacauan yang ditimbulkan oleh konsultan pajak sekaligus menuntaskan pemeriksaan pajak dengan hasil yang dianggap cemerlang oleh pihak atasan.

Pelajaran dan Tips dari Kasus PPN Atas Kegiatan Membangun Sendiri

  • Konsultan pajak berkewajiban untuk menyediakan advise dan informasi perpajakan, sejelas dan selengkap mungkin, tanpa ada ketinggalan barang sebijipun—sehingga klien tidak mengalami kekagetan-kekagetan—termasuk PPN atas kegiatan membangun sendiri (swakelola).
  • Konsultan pajak, idealnya, mesti punya checklist yang secara otomatis dan literasi melakukan screening sekaligus mapping terhadap setiap potensi risiko, termasuk risiko litigasi perpajakan, sejak klien ditangani untuk pertamakalinya.
  • Saat menghadapi pemeriksaan pajak, jangan panik, jaga pikiran dan logika tetap jernih dan berkonsultasilah dengan orang yang lebih expert sekaligus bisa dipercaya. Tak kalah pentingnya, selalu laporkan (sekaligus minta arahan) kepada atasan mengenai setiap sikap dan tindakan yang akan diambil.
  • Dari kasus tersebut dan kasus-kasus lain (di perusahaan lain) yang pernah saya hadapi dalam perjalanan karir saya selanjutnya, saya memperoleh kesimpulan bahwa: PPN Atas Kegiatan Membangun Sendiri (PPN Swakelola) termasuk salah satu target utama pemeriksaan, terutama jika WP memiliki gedung dan fasilitas besar, sementara administrasi perpajakan lainnya cukup rapi dan bersih.
  • Jika menggunakan konsultan pajak, nilailah kualitas mereka sejak diawal. Misalnya: untuk PPN atas kegiatan membangun sendiri, apakah mereka mengingatkan sejak di awal? Jika bertanyapun tidak, mengenai hal ini, berarti mereka bukan konsultan pajak yang baik. Jika ada sinyalemen seperti itu, jangan gunakan mereka sejak di awal, cari kosultan pajak yang lebih baik. Bagaimanapun juga, memecat sesorang itu tetap saja berdampak negative terhadap mentalitas/kejiwaan kita sebagai orang beradat ketimuran. Jika terlanjur digunakan, mungkin terpaksa dihentikan, lalu mencari pengganti yang lebih baik.
  • Sebagai alternative, rasanya tidak akan sia-sia jika mulai sekarang belajar perpajakan, sedikit-demi-sedikit, secara terus-menerus. Cukuplah saya seorang yang pernah menjadi Accounting & Finance Manager yang bodoh dan konyol.

Mengapa Kegiatan Membangun Sendiri Dikenakan PPN?

Itulah pertanyaan yang meluncur pertamakalinya dari CFO saya waktu itu. Sayangnya saya tidak tahu jawabannya. Jangankan logikanya, aturan itu adapun saya sungguh tidak tahu.

Sekalilagi, itulah kekonyolan saya—setidaknya pada saat itu. Tetapi justru pengalaman pahit yang banyak mengajari saya tentang arti pentingnya belajar secara terus-menerus, bagi seorang akuntan.

Di luar kekonyolan itu, seperti telah saya sampaikan di awal tulisan, PPN Atas Kegiatan Membangun Sendiri (Swakelola) memang kalah popler jika dibandingkan dengan jenis-jenis pajak yang lain, sehingga sering mengagetkan wajib pajak, baik perorangan maupun badan usaha.

Lebih daripada itu, jangankan WP yang awam akuntansi dan keuangan, CFO saya pun kesulitan menalar konsep yang ada dibalik aturan ini.

Setiap profit yang timbul dari bisnis kita telah dikenakan pajak penghasilan, dan atas pembelian barangpun sudah dikenakan PPN—termasuk material yang kita pakai untuk membangun. Lalu mengapa kegiatan membangun sendiri dikenakan PPN?

Pertanyaan dan keheranan CFO saya pada saat itu adalah representasi kekagetan sekaligus keheranan para wajib pajak—baik yang perorangan maupun badan.

Iya. Peraturan ini memang sulit dinalar dengan logika awam. Jika ada diantara pembaca JAK yang sampai saat ini belum memperoleh penjelasan memuaskan mengenai alasan mengapa kegiatan membangun sendiri dikenakan PPN, melalui tulisan ini saya coba bantu dengan penjelasan sederhana:

(a) Pertama, PPN adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai yang muncul pada suatu barang.

(b) Kedua, gedung—meskipun tidak (belum) dijual—termasuk barang yang mengalami pertambahan nilai. Misalnya: sebuah bangunan dibangun di atas tanah seluas 500 m2. Nilai tanahnya 500 juta. Menghabiskan biaya (gambar, material dan ongkos tukang) sebesar Rp 1 milyar. Setelah rumahnya jadi, tentu nilai bangunan akan lebih dari Rp 1.5 Milyar. Kelebihannya inilah yang dianggap “pertambahan nilai” (value-added), sehingga dikenakan PPN.

(c) Ketiga, Siapa yang menanggung pajak pertambahan nilai atas pembangunan suatu gedung? Tentu saja pihak/orang yang menikmati nilai tambah tersebut:

  • Jika suatu gedung dibangun oleh pengembang (developer), maka yang dianggap menikmati nilai tambah gedung tersebut adalah konsumen akhir yang membeli. Untuk itu developer memungut PPN atas transaksi penjualan gedung (rumah/ruko) yang dijualnya.
  • Jika suatu gedung dibangun oleh kontraktor—untuk konsumen yang sudah memiliki tanah sendiri, maka kontraktor memungut PPN atas nilai kontraknya (biasanya berdasarkan RAB yang disepakati) kepada konsumen, karena konsumenlah yang menikmati nilai tambah atas gedung yang dibangun.
  • Jika suatu bangunan dibangun sendiri—entah nantinya ditempati sendiri atau dikontrakan—maka yang menanggung PPN adalah si pembangun itu sendiri yang sekaligus bertindak sebagai penikmat pertambahan nilai yang timbul atas bangunan tersebut. Jika anda membangun rumah tinggal sendiri (tidak menggunakan jasa kontraktor) misalnya, maka anda sendirilah yang menanggung PPN atas kegiatan membangun tersebut.
  • Jika suatu perusahaan membangun gedungnya sendiri, maka perusahaan tersebutlah yang menanggung PPN-nya, seperti kasus yang menimpa perusahaan dimana saya bekerja di tahun 2005.

Apa itu PPN Atas Kegiatan Membangun Sendiri?

Resminya, PPN atas kegiatan membangun sendiri adalah “pajak yang terutang bagi orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri.” Sedangkan yang dimaksud dengan ‘kegiatan-membangun-sendiri’, menurut aturan resminya, adalah:

kegiatan membangun bangunan yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain.”

Defini yang terakhir ini mungkin agak membingungkan. Saya menginterpretasikan kalimat “dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan” sebagai:

  • aktivitas membangun yang dilakukan bukan karena sebagai seorang pemborong/tukang bangunan (dalam hal WP perorangan); dan
  • aktivitas membangun yang dilakukan bukan karena bertindak selaku perusahaan pengembang (developer) atau penyedia jasa kontraktor (dalam hal WP badan usaha)

“Atas kegiatan membangun sendiri seperti apa saja yang dikenakan PPN? Berapa besarnya? Kapan harus dibayar dan kapan mulai terhitungnya?” mungkin itu petanyaan berikutnya. Mari kita bahas lebih lanjut…

Batasan, Tarif, Dan Saat Terutang PPN Atas Kegiatan Membangun Sendiri

Peraturan yang saya baca menyebutkan bahwa, setiap kegiatan membangun bangunan—“berupa satu atau lebih konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada satu kesatuan tanah dan/atau perairan”—yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain, adalah obyek PPN atas kegiatan membangun sendiri, jika kriteria dibawah ini terpenuhi:

  • Konstruksi utamanya terdiri dari kayu, beton, pasangan batu bata atau bahan sejenis, dan/atau baja; dan
  • Diperuntukan bagi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha.

Sedangkan ketentuan lainnya diatur dalam keputusan menteri keuangan (KMK) dan keputusan menteri keuangan (PMK) yang berlaku pada saat proses pembangunan berlangsung, yang sempat mengalami perubahan berkali-kali. Berikut adalah ketentuan-ketentuanya (perhatikan luas bangunan dan tarif PPNnya):

1. Bangunan yang dibangun sebelum 1 Januari 1995, TIDAK terutang PPN, karena Pasal 16C yang mengatur PPN atas kegiatan membangun sendiri belum berlaku.

Contoh Kasus: Jodi, seorang pegawai bank, membangun rumah tinggal permanent 2 lantai dengan total luas 600 m2 mulai tahun 1992 hingga 1994. Jodi membayar dan mengawasi tukang bangunan sendiri, tanpa menggunakan jasa kontraktor, dengan total biaya pembangunan (di luar perolehan tanah) Rp 400 juta.

Solusi: Membangun sendiri tidak dalam rangka usaha atau pekerjaan, terpenuhi. Batasan luas bangunan juga terpenuhi. Akan tetapi, karena pembangunan dimulai dan selesai sebelum 1 Januari 1995, jadinya tidak terutang PPN.

2. Bangunan yang dibangun sebelum 1 Juli 2002, dengan luas bangunan 400m2 atau lebih, dikenakan PPN sebesar 10% X 40% X Biaya Pembangunan yang dikeluarkan setiap bulannya (tidak termasuk harga perolehan tanah), sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 554/KMK.04/2000.

Contoh kasus: Andai Jodi membangun di tahun 1995 hingga sebelum 1 Juli 2002, maka PPN terutang Jodi adalah 10% x 40% x biaya yang di keluarkan untuk membangun setiap bulannya atau 10% x 40% x total biaya membangun jika dihitung sekaligus.

3. Bangunan yang dibangun sejak 1 Juli 2002, dengan luas bangunan 200m2 atau lebih, dikenakan PPN sebesar 10% X 40% X Biaya Pembangunan yang dikeluarkan setiap bulannya (tidak termasuk harga perolehan tanah), sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 320/KMK.02/2002

Contoh kasus: CV. Makmur, toko bangunan, awalnya menggunakan ruko dengan cara menyewa. Seiring kemajuan, pada bulan Agustus 2002 mulai membangun ruko sendiri, tanpa menggunakan jasa konraktor maupun pemborong, seluas 600m2. CV Makmur mengeluarkan biaya membangun Rp 65 juta untuk bulan Agustus 2002.

Solusi: Kriteria membangun sendiri terpenuhi. Batasan luas bangunan juga terpenuhi. Untuk itu CV Makmur terutang PPN membangun sendiri sebesar 10% x 40% x 65 juta = Rp 2,600,00 untuk bulan Agustus saja. Untuk bulan September dan seterusnya hingga bangunan ruko selesai, CV Makmur melakukan perhitungan yang sama untuk PPN terutangnya.

4. Bangunan yang dibangun sejak 1 April 2010, dengan luas bangunan 300m2 atau lebih, dikenakan PPN sebesar 10% X 40% X Biaya Pembangunan yang dikeluarkan setiap bulannya (tidak termasuk harga perolehan tanah), sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 39/PMK.03/2010

5. Bangunan yang dimulai sebelum tanggal 21 November 2012 dan belum selesai hingga 21 November 2012 (karena pembangunan dilakukan secara bertahap), dengan luas bangunan 300m2 atau lebih, dikenakan PPN sebesar 10% X 40% X Biaya Pembangunan yang dikeluarkan setiap bulannya (tidak termasuk harga perolehan tanah), sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 39/PMK.03/2010, seperti dinyatakan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.03/2012.

6. Bangunan yang dibangun sejak 21 November 2012, dengan luas bangunan 200m2 atau lebih, dikenakan PPN sebesar 10% X 20% X Biaya Pembangunan yang dikeluarkan setiap bulannya (tidak termasuk harga perolehan tanah), sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.03/2012

Note: Begitunya banyaknya perubahan keputusan dan peraturan menteri, dimana setiap perubahan diikuti dengan pencanbutan peraturan sebelumnya, sangat mungkin jika anda mengalami kebingungan untuk memahaminya. Saran: baca peraturan aslinya.

Beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan, seperti dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.03/2012, antara lain:

  • Saat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri dimulai pada saat dibangunnya bangunan sampai dengan bangunan selesai.
  • PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri wajib disetor ke kas negara melalui kantor pos atau bank persepsi paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.
  • Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan secara bertahap dianggap merupakan satu kesatuan kegiatan sepanjang tenggang waktu antara tahapan-tahapan tersebut tidak lebih dari 2 (dua) tahun.
  • Tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang atas kegiatan membangun sendiri adalah di tempat bangunan tersebut didirikan.
  • Jika WP yang melakukan kegiatan membangun sendiri tidak atau kurang menyetorkan PPN, DJP dapat menerbitkan “Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar” berdasarkan hasil pemeriksaan atau verifikasi.
  • Jika WP tidak memberikan data atau bukti pendukung biaya yang dikeluarkan dan/atau yang dibayarkan untuk membangun bangunan—pada saat pemeriksaan berlangsung—atau memberikan data atau bukti pendukung biaya yang tidak benar atau tidak lengkap, maka jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau yang dibayarkan untuk membangun bangunan—sebagai dasar pengenaan pajak—ditetapkan secara jabatan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Saran dan Tips Akhir Sehubungan Dengan PPN Atas Kegiatan Membangun Sendiri

Saran sekaligus tips terakhir dari saya kepada pembaca JAK sehubungan dengan PPN kegiatan membangun sendiri:

1. Jika anda wajib pajak perseorangan dan memiliki bangunan yang dibangun sendiri—baik anda pergunakan sendiri atau disewakan—mungkin ada baiknya:

  • Mengingat-ingat kapan bangunan mulai didirikan dan kapan selesainya, sehingga tahu apakah kena PPN atau tidak dan peraturan mana yang berlaku untuk bangunan anda. Perlu diketahui bahwa renovasi adalah termasuk.
  • Memeriksa luas bangunan membandingkannya dengan isi peraturan; apakah memenuhi kriteria luas yang tertera dalam peraturan? Jangan lupa luas bangunan yang dimaksud adalah termasuk fasilitas pendukung seperti taman dan tempat parkir. Bila bangunan bertingkat maka yang dihitung bukan hanya luas lantai dasar, tetapi luas semua lantai.

2. Jika anda wajib pajak—baik perseorangan maupun badan usaha—dan menyewa/ngontrak bangunan yang dibangunan oleh pihak lain, ada baiknya jika anda tanyakan ke pemilik bangunan:

  • Apakah bangunannya dibangun sendiri atau tidak? Jika Iya apakah PPN nya sudah dibayar?
  • Perlu diketahui bahwa, jika bangunan yang disewa memenuhi kriteria tetapi belum bayar PPN, dan kebetulan ada pemeriksaan pajak atas bangunan tersebut, maka yang berkewajiban membayar PPN adalah yang menempati bangunan (anda), istilahnya “tanggung renteng.”

3. Jika anda seorang akuntan atau pegawai yang bekerja untuk suatu perusahaan, sebaiknya mulai check and recheck:

  • Apakah gedung yang digunakan oleh perusahaan dibangun sendiri atau tidak? Jika IYA, berapa luas bangunannya, apakah memenuhi kriteria atau tidak?
  • Jika memenuhi kriteria apakah PPN nya sudah dibayar? Jika belum sebaiknya disampaikan ke atasan atau pimpinan perusahaan, agar mereka tidak kaget saat diperiksa oleh kantor pajak.
  • Jangan lupa PPN atas kegiatan sendiri bersifat final, tidak bisa dikreditkan. PPN ini bisa menjadi penambah harga perolehan bangunan lalu disusutkan dan diakui sebagai beban penyusutan bersama-sama dengan penyusutan bangunannya.

4. Jika anda WP pibadi atau badan yang sedang mempertimbangkan mana yang lebih menguntungkan antara membangun sendiri dengan menggunakan jasa kontraktor, jangan lupa masukan unsure PPN membangun pada perhitungan dan analisa.

Meskipun tidak mudah untuk dinalar, faktanya peraturan “PPN Atas Kegiatan Membangun Sediri” ini ada, artinya mau tidak mau harus dipatuhi—karena bagaimanapun juga yang namanya peraturan pemerintah bersifat mengikat dan memiliki kekuatan memaksa. Kita sebagai orang akuntansi sebaiknya familiar dengan semua jenis pajak, termasuk pajak pertambahan nilai kegiatan membangun sendiri (PPN swakelola). Jika selama ini anda belum familiar, mudah-mudahan tulisan ini bisa menjadi langkah permulaan yang baik.

sumber: http://jurnalakuntansikeuangan.com/2012/12/pajak-pertambahan-nilai-kegiatan-membangun-sendiri-ppn-swakelola/

Perlakuan Akuntansi dan Pajak atas Transaksi Konsinyasi   Leave a comment


Pada Prinsipnya Bisnis Retail terbagi dalam beberapa bagian antara lain (menurut Peraturan Presiden No.112 tahun 2007) :

  1. Pedagang Eceran Tradisional /Tradisional Market (Toko Kelontong,Warung,Pasar tradisional/bedak)
  2. Pedagang Eceran Modern / Modern Market terdiri dari : Read the rest of this entry »

Posted 07/02/2014 by Ferry in Artikel

Tagged with , , ,

Batasan Omzet Pengusaha Kecil Wajib PPN Dinaikkan   Leave a comment


Jakarta – Batasan omzet pengusaha kecil yang wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) atau wajib pajak pertambahan nilai (PPN) dinaikkan menjadi Rp 4,8 miliar setahun dari sebelumnya Rp 600 juta setahun. Read the rest of this entry »

1111 DM, apa maksudnya?   Leave a comment


Menurut saya ada singkatan yang agak aneh untuk mengartikan ketentuan PPN ini. Ya, Formulir 1111 DM. Formulir Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 1111 DM adalah laporan PPN untuk Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang PPN masukannya menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan. Ada yang menyebutnya deemed (dibaca : dim) pajak masukan. Sesuai kamus bahasa Inggris, deemed diterjemahkan “dianggap”, jadi secara keseluruhan diartikan “dianggap sebagai pajak masukan”. Jadi mungkin DM di dalam 1111 DM adalah kependekan dari DeeMed atau Deemed Masukan.

 

Untuk selanjutnya, untuk mempersingkat penyebutan, saya menggunakan deemed Pajak Masukan (PM) untuk menyebutkan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan ini.

Penghitungan yang dianggap pajak masukan tersebut dengan menggunakan persentase seperti norma di dalam menentukan penghasilan netto untuk penghitungan pajak WP orang pribadi di SPT Tahunan. Jadi Pajak Keluaran (PK) yang ditentukan 10% dapat dikurangkan dengan Pajak Masukan (PM) yang nilainya ditentukan dengan persentase dari PK. Secara sederhana deemed PM digunakan untuk PKP yang tidak memiliki PM yang dibuktikan dengan Faktur Pajak. Sehingga PK tetap dapat dikurangkan dengan PM tetapi dengan menggunakan deemed pajak masukan.

Deemed pajak masukan digunakan oleh PKP dengan dua ketentuan, yaitu dilihat dari jumlah peredaran usaha atau jenis usaha. Di dalam UU PPN No. 42 Tahun 2009 :

  1. Pasal  8 ayat (7) untuk PKP yang memiliki peredaran usaha dalam 1 (satu) tahun tidak melebihi jumlah tertentu dan
  2. Pasal 8 ayat (7a) untuk PKP yang melakukan kegiatan usaha tertentu.
Ketentuan rincinya ada di :
  1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2010 untuk peredaran usaha;
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2010 untuk kegiatan usaha dan
  3. Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-63/PJ/2010 untuk keduanya (juklaknya).

A. PEREDARAN USAHA

Deemed PM dapat digunakan untuk PKP yang peredaran usahanya tidak melebihi 1,8 milyar rupiah. Besarnya PM yang dapat dikreditkan adalah :
  • Untuk penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) sebesar 60% dari PK dan
  • Untuk penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) sebesar 70% dari PK.
atau dapat disimpulkan PPN terutang adalah 4% dari peredaran usaha setiap bulannya untuk penyerahan JKP dan 3% untuk penyerahan BKP.
B. JENIS USAHA
Deemed PM juga dapat digunakan untuk PKP yang usahanya hanya melakukan penyerahan kendaraan bermotor bekas secara eceran dengan persentase 90% dari PK atau PPN terutangnya 1% dari peredaran usaha dan PKP yang usahanya hanya melakukan penyerahan emas perhiasan dengan persentase 80% dari PK atau PPN terutangnya 2% dari peredaran usaha setiap bulannya.
Contoh :
PKP melakukan penyerahan JKP untuk bulan Januari 2012 sebesar 50 juta rupiah, maka PK-nya adalah : 10% x 50.000.000 = 5.000.000 dan PM-nya adalah : 60% x 5.000.000 = 3.000.000. Jadi PPN kurang bayar untuk bulan Januari 2012 adalah 5.000.000 – 3.000.000 = 2.000.000.
Yang jadi pertanyaan mana yang lebih besar PM-nya, karena itu yang lebih menguntungkan oleh karena PM sebagai kredit pajak atau pengurang PK. Untuk PKP yang memenuhi  kriteria dari jenis usaha wajib menggunakan deemed PM dengan melaporkan 1111 DM, sedangkan untuk PKP dengan kriteria peredaran usaha dapat menggunakan deemed PM apabila :
  1. Peredaran usaha dalam 2 (dua) tahun buku tidak melebihi 1,8 milyar untuk setiap tahun bukunya (tetapi untuk selanjutnya apabila dalam suatu masa peredaran usahanya telah melebihi 1,8 milyar PKP tersebut wajib memperhitungkan PPN normal PK-PM dengan melaporkan 1111) atau
  2. PKP baru (yaitu pengukuhan PKP di bawah 2 tahun).

Nah, tetapi untuk point 1 sebaiknya PKP jangan langsung beralih ke deemed PM, karena kalau hitungan saya apabila diperkirakan kenaikan nilai jual dari nilai beli di bawah 42,86% untuk penyerahan BKP dan 66,67% untuk JKP sebaiknya diusahakan untuk faktur pajak PM saja karena kalau PKP memperhitungkan PM dengan deemed PM, maka nilainya bisa lebih kecil.

Contoh :
PKP melakukan pembelian BKP sebesar 5o juta rupiah dia akan menjual dengan harga 55 juta rupiah atau hanya kenaikan 10%, maka sebaiknya diusahakan untuk memperoleh Faktur Pajak PM, yaitu sebesar : 50.000.000 x 10% = 5.000.000, tetapi apabila PKP tersebut menggunakan deemed PM, maka PM yang dapat dikreditkan hanya sebesar : 70% x 5.500.000 (55.000.000 x 10%) = 3.850.000.
Selamat menunaikan kewajiban perpajakan anda…

sumber: http://blogpajakmudah.blogspot.com/2012/03/1111-dm-apa-maksudnya.html

Posted 26/08/2013 by Ferry in PPN & PPnBM

Tagged with , ,

Batasan Pengusaha Kecil – PMK-68/PMK.03/2010   Leave a comment


Dasar Hukum : PMK-68/PMK.03/2010, 23 Maret 2010

Pengertian : Pengusaha kecil adalah Pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan barang kena pajak (BKP) dan atau Jasa Kena pajak (JKP) dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 600.00.000,- (enam ratus juta rupiah)  Read the rest of this entry »

Posted 09/06/2013 by Ferry in Artikel, PPN & PPnBM

Tagged with ,

Perlakuan Perpajakan Atas Reimbursment   Leave a comment


Oleh : Tunas Hariyulianto
Reimbursment merupakan suatu jumlah yang ditagih oleh Pemberi Jasa kepada Penerima Jasa yang berasal dari tagihan Pihak Ketiga (Supplier). Dengan demikian, Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi reimbursment adalah Pemberi Jasa selaku pihak yang menyerahkan jasa kepada konsumen (Penerima Jasa), Penerima Jasa, dan Pihak Ketiga selaku pihak yang dilibatkan oleh Pemberi Jasa dalam melakukan penyerahan jasa kepada konsumen (Penerima Jasa). Read the rest of this entry »

Posted 09/06/2013 by Ferry in Akuntansi Perpajakan

Tagged with , ,

Konsinyasi Dilihat Dari Aspek Bisnis, Akuntansi dan Pajak   Leave a comment


Walaupun sering disebut “Penjualan Konsinyasi”, dilihat dari aspek akuntansi dan pajak persoalan konsinyasi sesungguhnya bukan hanya penjualan, melainkan merembet sampai ke pengakuan persediaan, pajak, serta biaya-biaya yang timbul dari proses konsinyasi (biaya pengiriman/transportasi biaya komisi penjualan, dll).

Melalui tulisan ini saya ingin membahas mengenai konsinyasi dilihat dari aspek akuntansi dan perpajakan. Tetapi sebelum itu, mari kita lihat terlebih dahulu: apa itu konsinyasi dilihat dari aspek bisnis.

A. Apa Itu Konsinyasi (Dari Aspek Bisnis)? Read the rest of this entry »

Posted 07/05/2013 by Ferry in Artikel

Tagged with , , ,

PERLAKUAN PPN UNTUK PENGUSAHA TOKO EMAS PERHIASAN   1 comment


I.      PENDAHULUAN

Hampir sebagian besar Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang bergerak di bidang penjualan emas perhiasan merupakan pengusaha perorangan atau orang pribadi. Di kalangan pengusaha toko emas perhiasan tersebut telah lama menjadi pemahaman mereka bahwa PPN yang harus dibayar oleh Pengusaha Toko Emas Perhiasan sebesar 10% X 20% X jumlah seluruh penyerahan emas perhiasan atau netonya 2% dari jumlah penyerahan adalah juga merupakan jumlah yang harus dipungut dari Pembeli atau konsumen. Bahkan sering kita temui mekanisme pemungutan melalui penerbitan Faktur Pajak oleh Pengusaha Toko Emas Perhiasan adalah dengan mencantumkan pada baris PPN yang dipungut sebesar 2% dan sampai saat ini juga masih diterapkan.
Seiring dengan dikeluarkannya peraturan perpajakan mengenai perlakuan PPN atas penyerahan oleh pengusaha toko emas perhiasan yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2010 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan bagi PKP yang melakukan kegiatan usaha tertentu, para pelaku usaha toko emas perhiasan ini mulai menyadari akan kesalahan praktek pemungutan PPN yang selama ini mereka terapkan. Berdasarkan hal tersebut, penulis mencoba membahas penerapan ketentuan perpajakan yang benar mengenai perlakuan PPN untuk PKP toko emas perhiasan.
II.    DASAR HUKUM DAN PEMAHAMAN DASAR
Sebelum berlakunya PMK No. 79/PMK.03/2010, PKP toko emas perhiasan melandasi usahanya dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor 83/KMK.03/2002 tentang PPN atas penyerahan emas perhiasan oleh Pengusaha Toko Emas Perhiasan. Namun PMK no. 79 tersebut tidak serta merta mencabut KMK No. 83 tersebut. Oleh karena itu, kedua ketentuan tersebut masih dapat dijadikan landasan hukum dan penulis dapat mengambil poinnya bahwa KMK-83 tahun 2002 tersebut pada dasarnya lebih banyak mengatur mengenai mekanisme pemungutan dan pembayaran/penyetoran PPN terutang, sedangkan PMK-79 tahun 2010 pada dasarnya mengatur mengenai mekanisme pengkreditan Pajak Masukan oleh PKP toko emas perhiasan dalam rangka kewajiban pelaporan PPN.
Selanjutnya dibawah ini diuraikan beberapa poin yang diatur dalam kedua ketentuan hukum tersebut di atas yakni sbb:
1.    Yang dimaksud dengan Pengusaha Toko Emas Perhiasan adalah orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dibidang penyerahan emas perhiasan, berdasarkan pesanan maupun penjualan langsung, baik hasil produksi sendiri maupun pihak lain, yang memiliki karakteristik pedagang eceran. Perlu ditekankan bahwa PMK-79 kemudian tidak memberikan definisi yang memberikan penekanan hanya pada orang pribadi, sehingga kemungkinan PKP dalam bentuk badan pada era saat ini bisa juga melakukan usaha toko emas perhiasan. PMK-79 hanya menyatakan bahwa PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP yang dikenai pajak berdasarkan UU PPN.
2.    Emas Perhiasan adalah perhiasan dalam bentuk apapun yang bahannya sebagian atau seluruhnya dari emas dan atau logam mulia lainnya, termasuk yang dilengkapi dengan batu permata dan atau bahan lain yang melekat atau terkandung dalam emas perhiasan tersebut.
3.    Pengusaha Toko Emas Perhiasan wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
4.    Atas penyerahan Emas Perhiasan oleh Pengusaha Toko Emas Perhiasan terutang Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% dari harga jual emas perhiasan.
5.    Pengusaha Toko Emas Perhiasan yang melakukan penyerahan Emas Perhiasan wajib membuat Faktur Pajak, memungut, dan menyetor Pajak Pertambahan Nilai yang terutang, serta melaporkannya pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.
6.    PKP selain menggunakan mekanisme penghitungan normal PPN terutang melalui Pajak Keluaran dikurangi Pajak Masukan, Pengusaha Toko Emas Perhiasan dapat menggunakan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dengan cara sebagai berikut:

a. Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan Emas Perhiasan oleh Pengusaha Toko Emas Perhiasan adalah sebesar 10% X Harga Jual Emas Perhiasan;
b. Jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar oleh Pengusaha Toko Emas Perhiasan adalah sebesar 10% X 20% X jumlah seluruh penyerahan Emas Perhiasan.

Ini mengandung pengertian bahwa PPN terutang yang dipungut dari konsumen akhir adalah 10% dari harga jual, namun pembayaran/penyetoran oleh PKP toko emas perhiasan hanya 20% dari pemungutan yang telah dibebankan ke konsumen.
Hal inilah yang membuat kesalahpahaman penerapan oleh kalangan pengusaha toko emas perhiasan dimana mereka beranggapan bahwa pemungutan PPN terutang dari konsumen dapat di-neto-kan menjadi 2% dan langsung disetor ke kas negara dari jumlah tersebut sehubungan tidak diaturnya mekanisme pengkreditan Pajak Masukan dalam pelaporan SPT PPN-nya.
7.    Di tahun 2010 inilah, perlakuan PPN terutang menjadi lebih jelas dengan diberlakukannya PMK-79 yang mengatur bahwa besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan yang dihitung menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Pajak Keluaran dan dengan demikian PPN terutang yang harus disetor oleh PKP menjadi sebesar 20% dari 10% yang telah dipungut dari konsumen yakni sebesar 2% dari harga jual.
8.    PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan berdasarkan PMK-79 ini tidak dapat membebankan PPN atas perolehan BKP dan/atau JKP (atau Pajak Masukannya) sebagai biaya untuk penghitungan Pajak Penghasilan. Dasar pemikirannya adalah bahwa berapapun Pajak Masukan yang telah dibayarkan, untuk PKP toko emas perhiasan sudah dianggap mengkreditkan Pajak Masukannya melalui mekanisme 80% dari Pajak Keluarannya.
9.    PKP toko emas perhiasan hanya dapat menggunakan mekanisme pengkreditan Pajak Masukan sesuai PMK-79 dan tidak diperkenankan menggunakan mekanisme penghitungan PPN normal serta berapapun jumlah peredaran usahanya.
III.   PERLAKUAN PPN DAN METODE PENCATATAN/PEMBUKUAN
Berdasarkan dasar hukum dan dasar pemahaman di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa perlakuan PPN untuk PKP toko emas perhiasan yang benar adalah :
1.    PPN terutang yang dipungut dari konsumen akhir adalah 10% dari harga jual;
2.    Atas Pajak Masukan yang telah dibayar atas perolehan BKP dan/atau JKP, penghitungannya menggunakan mekanisme pengkreditan Pajak Masukan yaitu 80% dari Pajak Keluaran;
3.    PPN terutang yang harus disetor adalah sebesar 20% dari 10% Pajak Keluaran yakni netonya sebesar 2% dari seluruh penyerahan;
4.    Atas Pajak Masukan yang nyata telah dibayar atas perolehan BKP dan/atau JKP tidak dapat dibebankan sebagai biaya untuk penghitungan Pajak Penghasilan.
Kalau kita terapkan perlakuan PPN tersebut dalam metode pencatatan/pembukuan, tidaklah menjadi suatu hal yang membingungkan bagi pengusaha toko emas andaikan apa yang telah berlaku umum sesuai PSAK dipakai sebagai metode pencatatan. Pertanyaan yang sering muncul dalam hal ini adalah bagaimana pencacatan untuk Pajak Masukan yang nyata telah dibayar mengingat tidak diperkenankan untuk dibebankan sebagai biaya. Secara umum kalau boleh kita kutip kembali bahwa jika pengusaha menyelenggarakan pembukuan, pajak yang telah dibayar (aktiva pajak kini) pada akhir periode (masa maupun tahunan) akan disandingkan (di-offset) dengan pajak yang menjadi kewajiban pengusaha (kewajiban pajak kini) sehingga netonya akan disajikan di neraca apakah lebih bayar atau kurang bayar. Untuk konsep PPN, Pajak Masukan pada akhir periode akan di-offset dengan Pajak Keluaran yang akan menghasilkan lebih bayar atau kurang bayar dan untuk Pajak Masukan yang tidak berhubungan dengan usaha (Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan), meskipun tidak diatur dalam UU PPN, secara umum dibebankan sebagai biaya di pembukuan pengusaha.
Jadi ketentuan bahwa Pajak Masukan yang nyata telah dibayar tidak boleh dibebankan sebagai biaya bagi PKP toko emas perhiasan, memang seharusnya begitu karena secara umum Pajak Masukan yang seharusnya dikreditkan tersebut (yang dianggap sudah dikreditkan dalam komponen 80% dari Pajak Keluaran), dicatat sebagai aktiva (bukan biaya) dan pada akhir periode disandingkan dengan Pajak Keluaran yang telah dipungut dari konsumen (dalam hal ini full 10% dari harga jual) dikurangkan Pajak Keluaran yang sesuai ketentuan harus disetor sebesar 2% dari seluruh penyerahan, maka apabila netonya terdapat sisa Pajak Keluaran setelah 2% yang menjadi kewajiban telah disetor, atas sisa tersebut selayaknya dicatat sebagai pendapatan lain-lain dalam laporan keuangan.
Misalnya, Pajak Keluaran yang dipungut sebesar Rp. 100.000.000 (1M seluruh penyerahan x 10%PPN) dan Pajak Masukan yang telah dibayar Rp. 70.000.000, sedangkan PPN yang harus disetor adalah sebesar Rp. 20.000.000 (2% dr seluruh penyerahan), maka masih terdapat sisa Pajak Keluaran pada posisi kredit sebesar Rp. 10.000.000 yang selayaknya dianggap sebagai pendapatan lain-lain dalam laporan keuangan, dengan menjurnal balik (sekaligus menghapus komponen PPN dalam neraca) yakni debit sisa Pajak Keluaran pada kredit Pendapatan Lain-lain.
Dasar pemikiran bahwa Pajak Masukan yang dikreditkan hanya 80% dari Pajak Keluaran, menurut penulis mungkin disebabkan bahwa bahan baku utama dalam pembuatan emas perhiasan sebagian besar berasal dari emas batangan yang tidak terutang PPN, dari pada bahan baku yang berasal dari daur ulang emas perhiasan lama, sehingga dianggap bahwa Pajak Masukan toko emas perhiasan tidak akan lebih besar dari Pajak Keluarannya
IV.  PENUTUP
Demikianlah topik yang penulis bahas untuk menjadi bahan pedoman dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan khususnya PPN bagi pengusaha toko emas perhiasan. Disadari pula bahwa pembahasan ini masih jauh dari kesempurnaan dan dimohon sumbangsih pemikiran dan pendapatnya untuk menyempurnakan topik perlakuan PPN untuk PKP toko emas perhiasan ini.
sumber: http://solusipajak-info-guide.blogspot.com/2011/04/sopindo-april-2011-perlakuan-ppn-untuk.html

Pemahaman Incoterms 2000 dan Kaitannya dengan Pengertian Penyerahan di Luar Daerah Pabean   Leave a comment


SALAH satu syarat penyerahan barang yang dikenakan PPN menurut penjelasan pasal 4 huruf a UU Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah adalah bahwa penyerahan dilakukan di daerah pabean.

Pengertian daerah pabean tercantum dalam pasal 1 angka 1 yaitu wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara diatasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Eksklusif dan Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Definisi tersebut menekankan batas-batas wilayah Indonesia yang menjadi daerah pabean. Sementara itu UU PPN sendiri tidak mengatur secara khusus mengenai saat terjadinya penyerahan atas suatu transaksi perdagangan internasional. Penentuan saat terjadinya penyerahan (point of delivery) demikian dirasakan penting dalam kaitannya dengan penentuan apakah  penyerahan dilakukan di dalam atau di luar daerah pabean yang pada akhirnya akan turut menentukan apakah atas transaksi tersebut memenuhi syarat untuk dikenakan PPN atau tidak.


Incoterms
2000

Secara umum penyerahan dianggap telah terjadi ketika perusahaan penjual telah memindahkan risiko secara signifikan dan telah memindahkan manfaat kepemilikan barang kepada perusahaan pembeli. Untuk menentukan point of delivery dalam perdagangan internasional perlu memahami Incoterms yaitu singkatan dari International Commercial Terms yang merupakan definisi standard perdagangan internasional yang diterbitkan oleh International Chamber of Commerce (ICC) atau Kamar Dagang Internasional yang berkedudukan di Paris.

Incoterms menetapkan secara jelas  tanggungjawab dan risiko serta hak dan kewajiban bagi pihak pembeli maupun pihak penjual. Incoterms telah dianut oleh kebanyakan negara dalam pembuatan kontrak penjualan (sales contract) atas transaksi ekspor-impor sejak pertama kali diperkenalkan pada tahun 1936 hingga terbitan terakhir yaitu Incoterms 2000. Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-01/BC/2007 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-81/BC/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk juga mengacu pada definisi dalam Incoterms.

Sementara itu dalam menghitung pajak-pajak sehubungan dengan impor, ketentuan perpajakan mendasarkan pada Nilai Impor yang menjadi dasar perhitungan bea masuk sesuai perundang-undangan Pabean (UU Nomor 42 Tahun 2009 pasal 1 angka 20).

Incoterms memudahkan pemahaman atau interpretasi yang sama antar para trader dari berbagai negara terhadap syarat-syarat perdagangan internasional. Incoterms berlaku untuk berbagai jenis transportasi darat, laut dan  udara.

Penjual menyerahkan barang di tempat penjual, misalnya  di pabrik, gudang atau tempat lainnya. Dalam hal ini dokumen ekspor belum di urus. Risiko dan biaya-biaya  terkait dengan pengambilan barang tersebut di tempat penjual menjadi tanggungjawab pembeli. Dibelakang terminologi Ex Works dicantumkan nama tempat penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli. Misalnya Ex Works Jurong-Warehouse. Ini berarti barang di serahkan oleh penjual di gudang penjual yang berlokasi di Jurong Singapore).


FCA = Free Carrier (… nama tempat)
Penjual menyerahkan barang-barang kepada perusahaan angkutan yang ditunjuk pembeli di tempat yang telah ditentukan. Dalam hal ini dokumen ekspor di urus oleh pihak penjual. Risiko dan biaya-biaya bagi pihak penjual hanya sampai pada saat penyerahan barang kepada perusahaan angkutan, selebihnya menjadi tangungjawab pembeli. Nama tempat penyerahan tersebut dicantumkan di belakang terms FCA. Misalnya FCA Kuala Lumpur.  Kuala Lumpur dalam hal ini adalah nama kota dalam negara pihak penjual melakukan penyerahan barang tetapi masih berada di wilayah negara yang bersangkutan.

FAS = Free Alongside Ship (…nama pelabuhan pengapalan)
Dalam hal ini penjual menyerahkan barang di samping kapal bersandar pada pelabuhan pengapalan yang ditentukan. Pembeli  bertanggung jawab atas segala risiko dan biaya-biaya sejak barang diserahkan oleh penjual di samping kapal. Dokumen ekspor diurus oleh pihak penjual. Nama pelabuhan pengapalan dicantumkan di belakang terms FAS. Misalnya FAS Narita. Artinya penyerahan dilakukan di samping kapal yang bersandar di pelabuhan Narita Jepang.

FOB = Free On Board (…nama pelabuhan pengapalan)
Penjual melakukan penyerahan barang di atas kapal (melewati pagar kapal) yang tertambat di pelabuhan pengapalan. Sejak dari titik penyerahan tersebut pembeli bertanggungjawab atas risiko atas barang dan biaya-biaya yang terjadi. Semua dokumen dan biaya-biaya yang berkaitan dengan ekspor merupakan tanggungjawab penjual. Sama seperti FAS, nama pelabuhan pengapalan dicantumkan dibelakang terms FOB. Misalnya FOB Singapore.

CFR= Cost and Freight (…nama pelabuhan tujuan)
CFR yang sebelumnya juga disebut sebagai C&F perlakuannya sama dengan FOB, hanya dalam hal ini penjual wajib membayar biaya-biaya dan ongkos angkut sampai ke pelabuhan tujuan yang ditentukan. Meskipun demikian, risiko kehilangan atau kerusakan atas barang-barang sejak penyerahan melewati pagar kapal berada pada pihak pembeli. Nama pelabuhan tujuan dicantumkan di belakang terms CFR, misalnya CFR Tanjung Perak yang dalam hal ini merupakan pelabuhan tujuan.

CIF = Cost Insurance and Freight (…nama pelabuhan tujuan)
Perlakuannya sama dengan CFR, hanya saja penjual wajib menutup asuransi angkutan laut terhadap risiko kerugian pembeli terhadap kerusakan atau kehilangan barang yang mungkin terjadi selama dalam perjalanan. Meskipun penjual yang menutup asuransi, risiko atas barang telah berpindah dari pihak penjual kepada pembeli sejak penyerahan barang di atas kapal di pelabuhan pengapalan. Sama seperti CFR, nama pelabuhan tujuan dicantumkan dibelakang terms CIF, misalnya CIF Tanjung Priok.

DES = Delivered Ex Ship (…nama  pelabuhan tujuan)
Dalam hal ini penjual dianggap menyerahkan barang kepada pembeli di atas kapal (barang belum di bongkar) pada saat kapal tiba di pelabuhan tujuan. Semua biaya dan risiko terkait dengan pengangkutan barang sampai ke pelabuhan tujuan masih merupakan tanggungjawab penjual. Pada kondisi ini dokumen impor di pelabuhan tujuan belum diurus. Terms DES Tanjung Priok menunjukkan bahwa barang diserahkan penjual kepada pembeli di atas kapal di pelabuhan Tanjung Priok.

DEQ = Delivered Ex Quay-Duty Unpaid (…nama pelabuhan tujuan)
Sama seperti DES namun penjual menanggung biaya bongkar barang tersebut ke atas dermaga. Dalam DEQ-Duty Unpaid pembeli wajib mengurus dokumen impor dan membayar semua   bea masuk serta pajak-pajak sehubungan dengan impor tersebut.

DEQ = Delivered Ex Quay-Duty Paid (… nama pelabuhan tujuan)
Selain bertanggung jawab membongkar barang tersebut dari kapal ke atas dermaga, penjual juga bertanggungjawab atas pengurusan dokumen impor serta pembayaran bea masuk dan pajak-pajak terkait dengan impor tersebut di negara tujuan.

Dari penjelasan chart Incoterms di atas dapat ditarik kesimpulan  bahwa dalam perdagangan internasional (ekspor-impor), apabila sales contract mencantumkan terms EXW, FCA, FOB, CFR serta CIF maka penyerahan telah terjadi di negara asal barang (country of origin) karena risiko atas barang (kehilangan atau kerugian) telah berpindah dari penjual ke pembeli di negara asal barang tersebut.

Dengan demikian misalnya dalam hal PT.A mengimpor barang dari S Pte Ltd Singapore dengan terms CIF Tanjung Priok, maka dalam hal ini penyerahan terjadi di Singapura yaitu di luar daerah pabean Indonesia sehingga tidak memenuhi syarat untuk dikenakan PPN. Pada saat PT. A memasukkan barang tersebut ke wilayah pabean Indonesia baru kemudian dikenakan PPN impor. Begitu juga misalnya apabila PT.X yang berkedudukan di Jakarta melakukan penjualan ke PT.Y yang bekedudukan di Surabaya dengan terms CIF Tanjung Perak. Barang berasal dari sebuah perusahaan pabrik di Singapura di mana PT. X merupakan agen tunggalnya di Indonesia.

PT.X akan membeli barang dari vendornya di Singapore misalnya dengan terms Ex Work Warehouse Singapore. Selanjutnya PT.X menjual barang ke PT.Y dengan terms CIF Tanjung Perak. Mengacu pada Incoterms 2000, penyerahan dari PT.X ke PT. Y merupakan penyerahan di luar daerah pabean yaitu di Singapore (bukan di Tanjung Perak Surabaya), sehingga PT. X tidak wajib mengenakan PPN ke PT.Y. Selanjutnya PT.Y akan mengurus dokumen impor atas nama perusahaannya sendiri.

Kontrak penjualan seperti ini bisa terjadi antara lain dalam hal PT.Y memperoleh fasilitas pembebasan bea masuk (master list) atau dalam hal adanya pembatasan atau ketentuan pemerintah yang tidak membolehkan PT.X (misalnya perusahaan yang bergerak di bidang migas) melakukan impor langsung dari luar negeri melainkan harus melakukan pembelian  dari perusahaan lokal.

Pertanyaan mungkin timbul dalam hal penggunaan trade terms DES atau DEQ-Duty Unpaid dalam transaksi perdagangan internasional, apakah penyerahan dianggap terjadi di luar daerah pabean  atau di dalam daerah pabean? Dalam kedua terms tersebut risiko atas barang (kehilangan atau kerusakan) baru berpindah kepada pembeli setelah barang tiba di daerah pabean Indonesia. Pada DES penyerahan terjadi di atas kapal sedangkan pada DEQ-Duty Unpaid di sisi dermaga setelah barang dibongkar dari kapal.

Sedikit benang merah mungkin dapat ditarik adalah bahwa dalam kedua terms tersebut dokumen impor wajib diurus sendiri oleh pembeli (importir) atas namanya sehingga Bea Masuk, PPh pasal 22 dan PPN dibayar oleh pembeli tersebut. Dengan demikian transaksi tersebut dapat dianggap seperti kegiatan impor biasa. Hal ini berbeda dengan terms DEQ-Duty Paid, di mana pihak penjual yang mengurus dan membayar sendiri bea masuk dan pajak-pajak terkait atas namanya sehingga seolah-olah pihak penjual bertindak juga sebagai importir yang kemudian menjualnya kepada pembeli di daerah pabean.

Perpindahan risiko atas barang ke pihak pembeli terjadi setelah pihak penjual menyelesaikan pengurusan dokumen impor. Meskipun terms tersebut jarang dipakai dalam sales contract ekspor-impor, hal ini dapat dikategorikan sebagai penyerahan dalam daerah pabean yang merupakan salah satu syarat dikenakannya PPN.

Ruston Tambunan, Ak., M.Si., M.Int.Tax,BKP
CITASCO-Registered Tax Consultants

http://www.citasco.com
ruston@citasco.com

sumber: http://economy.okezone.com/read/2011/10/12/317/514108/pemahaman-incoterms-2000-dan-kaitannya-dengan-pengertian-penyerahan-di-luar-daerah-pabean

Posted 21/01/2013 by Ferry in PPh Badan, PPN & PPnBM

Tagged with , ,

Menyoal Perlakuan PPN Atas Penyerahan Jasa Oleh BUT Yang Tidak Memiliki NPWP   Leave a comment


DALAM artikel sebelumnya yang berjudul “Pemotongan PPh Atas Pembayaran Imbalan Jasa Kepada BUT Yang Tidak Memiliki NPWP”, penulis mengemukakan bahwa persyaratan memiliki NPWP bukanlah penentu timbul tidaknya suatu Bentuk Usaha Tetap (BUT) atau permanent establishment (PE) di Indonesia.

Jadi dalam hal pelaksanaan suatu pemberian jasa oleh perusahaan luar negeri di Indonesia telah melampaui jangka waktu tertentu (time test) baik menurut tax treaty ataupun menurut UU PPh dalam hal tax treaty tidak dapat diberlakukan karena tidak terdapat Surat Keterangan Domisili maupun karena perusahaan pemberi jasa tersebut berasal dari negara di mana Indonesia tidak menandatangani tax treaty, maka kegiatan tersebut akan tetap dianggap menimbulkan adanya BUT di Indonesia terlepas dari apakah perusahaan tersebut memiliki NPWP atau tidak.

Penentuan timbul tidaknya BUT dari suatu kegiatan pemberian jasa oleh perusahaan luar negeri adalah terkait dengan perlakuan pemajakannya. Tulisan ini masih menyoroti pemajakan atas pembayaran imbalan jasa kepada BUT yang tidak memiliki NPWP tetapi dari aspek Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

BUT Sebagai Pengusaha Kena Pajak
Pasal 1 angka 15 UU Nomor 42 Tahun 2009 (untuk selanjutnya dalam tulisan ini akan disebut dengan UU PPN) serta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 pasal 1 angka 3 mendefinisikan Pengusaha Kena Pajak sebagai pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan UU PPN. Pengertian pengusaha itu sendiri berdasarkan pasal 1 angka 14 UU PPN dan pasal 1 angka 2 PP Nomor 1 Tahun 2012 adalah merupakan orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.

Selanjutnya pengertian Badan menurut pasal 1 angka 13 UU PPN  dan penjelasan pasal 2 ayat (1) huruf b UU Nomor 36 Tahun 2008 adalah mencakup Bentuk Usaha Tetap.
Sebagai yang termasuk dalam pengertian Badan, meskipun merupakan Subjek Pajak Luar Negeri, apabila BUT melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam daerah pabean, maka BUT tersebut diwajibkan melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, memungut pajak yang terutang, menyetorkan PPN yang masih harus dibayar dalam hal Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dan melaporkan dalam SPT Masa PPN.

Hal ini diatur dalam pasal 3A ayat (1) UU PPN serta penjelasannya. Pengecualian diberikan bagi Pengusaha Kecil yaitu pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 600 juta sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010. Selanjutnya dalam penjelasan pasal 4 ayat (1) huruf c UU PPN dinyatakan bahwa pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan Jasa Kena Pajak meliputi baik pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak maupun pengusaha yang seharusnya dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi belum dikukuhkan.

Perlakuan PPN Atas Penyerahan Jasa Oleh BUT Yang Tidak Memiliki NPWP
Penulis mengungkapkan dalam artikel terdahulu bahwa dalam praktik sering timbul permasalahan ketika Wajib Pajak Dalam Negeri melakukan pembayaran atas imbalan jasa kepada pihak perusahaan luar negeri yang tidak atau belum memiliki NPWP meskipun dari kegiatan pemberian jasa yang dilakukannya nyata-nyata telah menimbulkan adanya BUT di Indonesia, di mana terdapat kebimbangan dalam menentukan apakah atas imbalan jasa yang dibayarkan akan dipotong PPh pasal 23 atau PPh pasal 26. Hal yang sama juga terjadi dari aspek pengenaan PPNnya. Para pihak yang condong melakukan pemotongan PPh pasal 26 dengan alasan BUT tersebut tidak memiliki NPWP umumnya akan melakukan penyetoran sendiri (self imposition) PPN dengan dalil pemanfaatan jasa dari luar Daerah Pabean.

Jika hal ini dapat dibenarkan maka akan menjadi tidak sinkron dengan ketentuan pasal 3A ayat (1) UU PPN beserta penjelasannya. Meskipun tidak atau belum memiliki NPWP, BUT yang melakukan penyerahan jasa di dalam Daerah Pabean harus tetap dipandang sebagai penyerahan di dalam Daerah Pabean dan oleh karenanya BUT tersebut diwajibkan melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak untuk kemudian memungut PPN dari pengguna jasa, menyetorkannya setelah diperhitungkan dengan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan  serta melaporkannya dalam SPT Masa PPN.

Tidak terdapat ketentuan perpajakan yang mengatur bahwa penyerahan sedemikian itu akan berubah perlakuan pengenaan PPN-nya menjadi pemanfaatan jasa dari luar Daerah Pabean dalam hal BUT tersebut belum memiliki NPWP dan belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Direktur Jenderal Pajak melalui Surat Edaran Nomor SE-08/PJ.5/1995 pada butir 1.1 memberikan pengertian Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagai berikut:

Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak hanya disebut sebagai berasal dari luar Daerah Pabean apabila orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Daerah Pabean menyerahkannya ke dalam Daerah Pabean tidak melalui atau tidak atas nama Bentuk Usaha Tetapnya yang berada di dalam Daerah Pabean. Apabila penyerahannya dilakukan melalui atau atas nama Bentuk Usaha Tetap yang berada di dalam Daerah Pabean, maka terhadap penyerahan tersebut berlaku ketentuan PPN atas penyerahan dalam negeri.

Surat Edaran tersebut tidak berlaku lagi seiring dengan pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 597/KMK.04/1994 yang mendasarinya. Namun demikian menurut penulis, pengertian tersebut adalah tepat dan masih relevan di mana apabila penyerahan Jasa Kena Pajak dilakukan di dalam Daerah Pabean melalui atau atas nama Bentuk Usaha Tetap, maka terhadap penyerahan tersebut berlaku ketentuan PPN atas penyerahan dalam negeri. Hal ini juga sinkron dengan pasal 3A ayat (1) UU Nomor 42 Tahun 2009.

Selanjutnya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-147/PJ/2010 tentang Penjelasan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.03/2010 Tentang Tata Cara Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dan/Atau jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean malah menimbulkan pertanyaan besar bagi penulis, khususnya pada butir 3 dan butir 4 yang berbunyi sebagai berikut:

Butir 3:
Sedangkan yang dimaksud dengan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang dimanfaatkan di dalam Daerah Pabean adalah:

a. Jasa Kena Pajak tersebut diserahkan oleh orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Daerah;

b. Pemberian Jasa Kena Pajak dapat dilakukan di dalam dan/atau di luar Daerah Pabean sepanjang kegiatan pemberian Jasa Kena Pajak tersebut tidak menyebabkan orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Daerah Pabean menjadi Subjek Pajak dalam negeri;

c. Kegiatan pemanfaatan Jasa Kena Pajak yang berasal dari luar Daerah Pabean tersebut dilakukan di dalam Daerah Pabean; dan

d. Jasa Kena Pajak yang berasal dari luar Daerah Pabean tersebut dimanfaatkan oleh siapa pun di dalam Daerah Pabean.

Butir 4:
Dalam hal pemberian Jasa Kena Pajak yang dilakukan di dalam Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b menyebabkan orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Daerah Pabean menjadi Subjek Pajak dalam negeri, maka pemberian Jasa Kena Pajak tersebut termasuk penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean.

Menurut penulis, kalimat pada butir 3.b dan butir 4 Surat Edaran di atas adalah kurang tepat karena seolah-olah menyimpulkan bahwa kegiatan pemberian jasa dapat menyebabkan orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Daerah Pabean menjadi Subjek Pajak dalam negeri.

Mengacu pada pasal 2 ayat (3) UU Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh), orang pribadi merupakan Subjek Pajak dalam negeri dalam hal yang bersangkutan bertempat tinggal di Indonesia, berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

Selanjutnya sebuah badan adalah Subjek Pajak dalam negeri dalam hal badan tersebut didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Kalaupun hendak dikaitkan dengan ketentuan penentuan penduduk (residence) dalam kasus kependudukan ganda (dual residence) misalnya pada tax treaty antara Indonesia dengan Korea atau Belanda, maka badan atau perusahaan luar negeri dapat menjadi Subjek Pajak dalam negeri apabila tempat kedudukan manajemen yang efektif (place of effective manajement) berada di Indonesia.

Dengan demikian kegiatan penyerahan jasa di Indonesia itu sendiri pada hakekatnya tidak akan pernah menyebabkan orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Daerah Pabean menjadi Subjek Pajak dalam negeri. Yang dapat timbul dari kegiatan penyerahan jasa oleh orang pribadi atau perusahaan luar negeri di Indonesia adalah BUT yaitu apabila lamanya penyerahan jasa tersebut di Indonesia melampaui jangka waktu tertentu (time test) yang kemudian dalam penjelasan pasal 2 ayat (2) UU PPh dinyatakan bahwa pemenuhan kewajiban perpajakan BUT tersebut dipersamakan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak badan dalam negeri.

Tanggung Jawab Renteng PPN  Bagi Penerima Jasa
Risiko tanggung renteng pembayaran PPN bagi penerima jasa akan timbul manakala BUT pemberi jasa tidak menjalankan kewajibannya berdasarkan sistim self assessment di mana berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Nomor 28 Tahun 2007 (UU KUP), BUT tersebut wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai Wajib Pajak untuk mendapatkan NPWP dan wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

BUT yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dilarang membuat Faktur Pajak sesuai pasal 14 UU PPN. Dalam kondisi demikian penerima jasa tidak dapat membayar PPN karena tidak ada Faktur Pajak yang diterbitkan oleh BUT pemberi jasa. Sayangnya, hingga kini belum ada regulasi yang memungkinkan penerima jasa melakukan penyetoran sendiri PPN terutang untuk penyerahan jasa di dalam Daerah Pabean oleh Pengusaha Kena Pajak, termasuk yang belum dikukuhkan jadi Pengusaha Kena Pajak.

Tanggung jawab renteng diatur dalam pasal 16 F Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 serta
pasal 4 PP Nomor 1 Tahun 2012 yang intinya adalah bahwa penerima Jasa Kena Pajak bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang apabila ternyata bahwa pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada penjual atau pemberi jasa dan pembeli atau penerima jasa tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran kepada penjual atau pemberi jasa.

Ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan tanggung jawab secara renteng ini masih akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean oleh perusahaan luar negeri pemberi jasa yang atas kegiatannya menimbulkan BUT adalah merupakan penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean, Tidak terdapat ketentuan perpajakan yang mengatur bahwa penyerahan di dalam Daerah Pabean tersebut berubah perlakuan PPNnya menjadi pemanfaatan jasa dari luar Daerah Pabean dalam hal BUT tersebut tidak atau belum memiliki NPWP dan tidak atau belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, sehingga pihak perusahaan penerima Jasa Kena Pajak keliru apabila melakukan penyetoran sendiri PPN.

Penulis ingin menekankan kembali agar Pihak Direktorat Jenderal Pajak perlu memikirkan cara paling efektif untuk menjaring semua WPLN yang melakukan kegiatan pemberian jasa di Indonesia yang berdasarkan  P3B atau ketentuan UU PPh menimbulkan BUT di Indonesia agar mereka mendaftarkan diri ke kantor pajak untuk memperoleh NPWP dan melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) atau diberikan NPWP dan pengukuhan PKP secara jabatan.

Selanjutnya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-147/PJ/2010 khususnya butir 3.b dan butir 4 perlu dilakukan revisi karena kurang menjabarkan ketentuan yang sebenarnya mengenai kemungkinan perusahaan luar negeri pemberi jasa menjadi Subjek Pajak dalam negeri.


Ruston Tambunan, Ak., M.Si., M.Int.Tax,BKP
CITASCO-Registered Tax Consultants
http://www.citasco.com
ruston@citasco.com

sumber: http://economy.okezone.com/read/2012/03/06/317/587945/menyoal-perlakuan-ppn-atas-penyerahan-jasa-oleh-but-yang-tidak-memiliki-npwp

Posted 21/01/2013 by Ferry in PPh Badan, PPN & PPnBM

Tagged with ,

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.