Cara Pelunasan

UU No. 13 Tahun 1985 Ps 7 jo. 15/PMK.03/2005 jo. 90/PMK.03/2005 Pada dasarnya pelunasan bea meterai dapat ditempuh dengan dua cara yaitu : Dengan menggunakan benda meterai yaitu meterai tempel dan kertas meterai Pelunasan dengan benda meterai ini bisa dilakukan dengan cara biasa yaitu oleh Wajib Pajak sendiri, dan dapat pula dilakukan melalui pemeteraian kemudian …

Istilah Penting dalam Bea Meterai

UU No. 13 Tahun 1985 Ps 1 Dokumen adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan atau kenyataan bagi seseorang dan/atau pihak-pihak yang berkepentingan; Benda meterai adalah meterai tempel dan kertas meterai yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; Tandatangan adalah tandatangan sebagaimana lazimnya dipergunakan, termasuk pula parap, teraan atau cap …

Pemeteraian Kemudian

UU No. 13 Tahun 1985 Ps 1 Pemeteraian kemudian adalah suatu cara pelunasan Bea Meterai yang dilakukan oleh pejabat pos atas permintaan pemegang dokumen yang bea meterainya belum dilunasi sebagaimana mestinya. Objek Pemeteraian Kemudian (KMK No. 476/KMK.03/2002 Ps 1) a.       Dokumen yang semula tidak terutang Bea Meterai namun akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka …

Saat Terutangnya Bea Meterai

UU No. 13 Tahun 1985 Ps 5 Saat terhutang Bea Meterai ditentukan dalam hal : dokumen yang dibuat oleh satu pihak, adalah pada saat dokumen itu diserahkan; Saat terutang Bea Meterai atas dokumen yang dibuat oleh satu pihak, adalah pada saat dokumen itu diserahkan dan diterima oleh pihak untuk siapa dokumen itu dibuat, bukan pada …

Pemda Bakal ‘Pesta’ Sambut UU Pajak

Selasa, 18 Agustus 2009 , 18:01:00 Pemda Bakal 'Pesta' Sambut UU Pajak JAKARTA -- Pemerintah daerah tampaknya bakal 'berpesta' menyambut disahkannya Rancangan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (RUU-PDRD) menjadi UU dalam rapat paripurna DPR di Senayan, Selasa (18/8). Hanya saja, lantaran UU ini dalam pelaksanaannya masih diperlukan sejumlah Peraturan Pemerintah dan di tingkat daerah …