PMK NO. 14/PMK.03/2009 PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 516/KMK.04/2000 TENTANG TATA CARA PENENTUAN BESARNYA NILAI PEROLEHAN OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
					NOMOR 14/PMK.03/2009

						TENTANG

		           PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
		           NOMOR 516/KMK.04/2000 TENTANG TATA CARA PENENTUAN
		          BESARNYA NILAI PEROLEHAN OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK
			       BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

			             MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :    

a. 	bahwa sehubungan dengan adanya perubahan ketentuan mengenai batas maksimal harga rumah yang
	diperbolehkan untuk dibeli melalui kredit kepemilikan rumah bersubsidi berdasarkan Peraturan Menteri
	Negara Perumahan Rakyat Nomor 03/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman
 	Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPR Bersubsidi sebagaimana telah diubah
	dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 07/PERMEN/M/2008, perlu dilakukan
	penyesuaian terhadap ketentuan mengenai Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Bea
	Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan untuk perolehan Rumah Sederhana Sehat dan Rumah Susun
	Sederhana;
b. 	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
	Menteri Keuangan tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor
	516/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Penentuan Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena
	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;         

Mengingat :   

1. 	Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
2. 	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 516/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Penentuan Besarnya Nilai
	Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana
	telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.03/2008;         

					      MEMUTUSKAN :

Menetapkan :    

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 516/KMK.04/2000 TENTANG TATA CARA PENENTUAN BESARNYA NILAI PEROLEHAN OBJEK PAJAK
TIDAK KENA PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.            

						Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 3 huruf b Keputusan Menteri Keuangan Nomor 516/KMK.04/2000 tentang Tata Cara
Penentuan Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
33/PMK.03/2008 sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :            

						Pasal 3

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan, menetapkan besarnya Nilai
Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak secara regional dengan ketentuan :            

a. 	untuk perolehan hak karena waris, atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam
	hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke
	bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, ditetapkan paling banyak Rp300.000.000,00
 	(tiga ratus juta rupiah);
b. 	untuk perolehan hak Rumah Sederhana Sehat (RSH) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
	Negara Perumahan Rakyat Nomor 03/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman
 	Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPR Bersubsidi sebagaimana telah diubah
	dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 07/PERMEN/M/2008, dan Rumah Susun
	Sederhana sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat
	Nomor 7/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman Dengan Dukungan Fasilitas
	Subsidi Perumahan Melalui KPR Sarusun Bersubsidi, ditetapkan sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh
	lima juta rupiah);
c. 	untuk perolehan hak baru melalui program pemerintah yang diterima pelaku usaha kecil atau mikro
	dalam rangka Program Peningkatan Sertifikasi Tanah untuk Memperkuat Penjaminan Kredit bagi Usaha
	Mikro dan Kecil, ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
d. 	untuk perolehan hak selain perolehan hak sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c,
	ditetapkan paling banyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
e. 	dalam hal Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada
	huruf d lebih besar daripada Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang ditetapkan
	sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak untuk
	perolehan hak sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan sama dengan Nilai Perolehan Objek
	Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana ditetapkan pada huruf d;
f. 	dalam hal Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada
	huruf d lebih besar daripada Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang ditetapkan
	sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak untuk
	perolehan hak sebagaimana dimaksud pada huruf c ditetapkan sama dengan Nilai Perolehan Objek
	Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana ditetapkan pada huruf d.         

						Pasal II

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku setelah 2 (dua) bulan sejak tanggal ditetapkan.            

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.            

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Februari 2009
MENTERI KEUANGAN    

ttd.    

SRI MULYANI INDRAWATI