Pemda Bakal ‘Pesta’ Sambut UU Pajak   Leave a comment

Selasa, 18 Agustus 2009 , 18:01:00
JAKARTA — Pemerintah daerah tampaknya bakal ‘berpesta’ menyambut disahkannya Rancangan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (RUU-PDRD) menjadi UU dalam rapat paripurna DPR di Senayan, Selasa (18/8). Hanya saja, lantaran UU ini dalam pelaksanaannya masih diperlukan sejumlah Peraturan Pemerintah dan di tingkat daerah harus dipayungi peraturan daerah (perda), maka diperkirakan pemda baru bisa menikmati melonjaknya pendapatan asli daerah (PAD) pada tahun 2011.

Dalam kata sambutannya di acara pengesahan RUU tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, secara efektif implementasi dari UU PDRD baru pada 2011. Disebutkan, dengan UU itu, sumbangan PAD ke APBD provinsi dan kabupaten/kota akan meningkat secara signifikan.

“Diperkirakan, kontribusi PAD terhadap APBD provinsi meningkat menjadi 63 persen dari semula hanya 50 persen pada tahun 2009. Sedangkan peranan PAD kabupaten/kota akan meningkat menjadi 10 persen dari semula sebesar 7 persendalam tahun 2009. Secara nasional, peranan PAD terhadap total APBD meningkat dari 19 persen menjadi 24 persen,” ujar Sri Mulyani di rapat paripurna DPR yang dipimpin Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar itu. Seluruh fraksi menyetujui secara bulat RUU yang ditolak para pengusaha industri otomotif ini.

Dijelaskan Sri, PAD di sejumlah daerah akan semakin melonjak tinggi pada 2014, dengan syarat daerah tersebut menggunakan tarif maksimal dalam memungut pajak dan retribusi. Dia memperkirakan, kalau pemda bisa memanfaatkan UU ini dengan baik, maka kontribusi PAD kepada APBD pada tahun 2014 bisa mencapai 68 persen untuk provinsi dan 15 persen untuk kabupaten/kota. sedang hitung-hitungan secara nasional, Sri memperkirakan pada 2014 sumbangan PAD kepada APBD bisa melonjak menjadi 29 persen. “Dari yang semula hanya 19 persen,” terangnya.

Dengan UU ini, tarif pajak dan retribusi hampir semua mengalami kenaikan. Hanya saja, pemerintah mengimbanginya dengan memberikan batasan tarif maksimum. Ambil contoh pajak hiburan yang tergolong mewah, pajaknya lebih tinggi namun tidak lebih dari 75 persen. Demikian juga dengan tarif parkir yang mengalami kenaikan sebesar 10 menjadi 30 persen dari sebelumnya 20 persen. Tarif pajak mineral bukan logam dan batuan naik 5 persen dari 20 menjadi 25 persen.

“Untuk beberapa jenis pajak kabupaten/kota memang dinaikkan. Namun ada batasan maksimumnya yang ditetapkan dalam UU PDRD. Jadi pemerintah daerah tidak bisa menarik lebih dari itu,” tegas Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Olly Dondokambey, Selasa (18/8).

Kenaikan tarif pajak maksimum juga dilakukan terhadap beberapa jenis pajak provinsi. Di antaranya pajak kendaraan bermotor yang sebelumnya 5 persen menjadi 10 persen, bea balik nama kendaraan bermotor dari 10 persen menjadi 20 persen, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor dari 5 persen naik menjadi 10 persen. (sam/esy/JPNN)

Posted 12/11/2009 by Ferry in Berita Pajak

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: