Penyidik pajak akan bisa akses langsung data PPATK JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Rabu (19/10), meneken kerjasama untuk mencegah tindak pencucian uang dan tindak pidana perpajakan. Dengan kerjasama ini, penyidik pajak diberi keleluasaan untuk meminta data PPATK tanpa melalui izin dari Menteri Keuangan dan Bank Indonesia (BI) seperti … Continue reading Penyidik pajak akan bisa akses langsung data PPATK
Day: November 14, 2011
Mengangsur Pajak, Mengapa Tidak?
Selasa, 11 Oktober, 2011 - 11:11 Oleh Dudi Wahyudi Pembayaran pajak sebenarnya dimungkinkan untuk diangsur. Pasal 10 ayat (2) Undang-undang KUP mengindikasikan hal tersebut di mana dinyatakan bahwa tata cara mengangsur pajak diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Ketentuan pelaksanaan pengangsuran pajak ini memang diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007. Secara … Continue reading Mengangsur Pajak, Mengapa Tidak?
PPh Pasal 24
Pengertian PPh Pasal 24 Pada dasarnya PPh Pasal 24 mengatur tentang besarnya kredit pajak yang dapat diperhitungkan atas pemotongan pajak/ pajak yang dibayar/ pajak yang terutang di luar negeri. Hal ini sesuai dengan ayat 1 dan 2 Pasal 24 UU PPh : Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri … Continue reading PPh Pasal 24
PAJAK INDONESIA 