Peraturan Daerah – 11 TAHUN 2011 Pajak Daerah

Pajak Untuk Pengusaha Restoran

Ditulis oleh Indra Riana

Thursday, 13 March 2008

Siapa yang tidak butuh makan, tak ada bukan? Makanya bisnis restoran semakin banyak dengan memiliki ragam dan cita rasa yang berbeda untuk setiap restoran. Menjadi pengusaha restoran adalah langkah bisnis yang menjanjikan untuk masa depan anda. Namun sebelum memulai usaha restoran, sebaiknya anda pahami peraturan perpajakan yang berlaku untuk bidang usaha ini.

Aturan penting yang harus anda pahami adalah penjualan makanan dan minuman tidak di kenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Namun bukan berarti anda bebas pajak, karena pajak atas penjualan makanan dan minuman ini diatur dalam peraturan Pajak Daerah. Sehingga sebagai pengusaha restoran anda memiliki 2 jenis kewajiban perpajakan.

Yaitu Pajak Daerah dan Pajak Penghasilan (PPh). Untuk jelasnya kami jelaskan sebagaimana di bawah ini :

1. Pajak Daerah

Untuk daerah Jakarta sebagai contoh, pajak daerah mengenai usaha restoran ini diatur dalam Peraturan Daerah / Perda No. 8 Tahun 2003 Tentang Pajak Restoran Wilayah Provinsi DKI Jakarta (tanyakan pada Dinas pendapatan Daerah dimana lokasi anda berada ) dengan rangkuman peraturannya sebagai berikut:

Objek Pajak Restoran :
Pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran.

Subjek Pajak Restoran :
Perorangan pribadi atau badan hukum yang melakukan pembayaran kepada restoran.

Wajib Pajak Restoran (WP) :
Pengusaha restoran

Dasar Pengenaan Pajak Restoran (DPP) :
Jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran.

Tarif Pajak Restoran :
10% (sepuluh persen)

Masa Pajak Restoran :
1 bulan takwim atau sesuai keputusan gubernur

Saat Terutang Pajak Restoran :
Di saat terjadinya pembayaran ke pengusaha restoran atas pelayanan restoran termasuk yang dibayar di muka / down payment.

Pengecualian Objek Pajak Restoran :
– Usaha jasa boga atau katering / ketering yang merupakan objek pajak pemerintah pusat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001.
– Pelayanan restoran atau rumah makan yang satu manajemen dengan hotel.
– Restoran atau rumah makan yang memiliki omset atau peredaran usaha di bawah 30 juta rupiah pertahun (tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu-waktu menyesuaikan dengan kondisi ekonomi melalui keputusan gubernur.

Jadi intinya, apabila usaha restoran anda beromset lebih dari Rp 30 juta, anda diharuskan memungut pajak restoran sebesar 10 % dari pembayan jasa restoran anda. Terlebih dahulu anda harus mendaftar ke Dispenda setempat untuk mendapatkan Nomor Pokok sebagai Wajib Pajak Daerah.

2. Pajak Penghasilan (PPh)

Sebagai pengusaha restoran tentunya anda harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki haka dan kewajiban sebagaimana ketentuan perpajakan yang berlaku. Untuk lebih jelas mengenai masalah ini silahkan anda klik Aspek Perpajakan Perusahaan Baru.

Selamat menjadi pengusaha restoran dan jangan lupa untuk selalu taat membayar pajak atas usaha restoran anda ini (irds)

sumber:http://pajak.com/index.php?option=com_content&task=view&id=501&Itemid=57