Penyidik pajak akan bisa akses langsung data PPATK


Penyidik pajak akan bisa akses langsung data PPATK JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Rabu (19/10), meneken kerjasama untuk mencegah tindak pencucian uang dan tindak pidana perpajakan. Dengan kerjasama ini, penyidik pajak diberi keleluasaan untuk meminta data PPATK tanpa melalui izin dari Menteri Keuangan dan Bank Indonesia (BI) seperti … Continue reading Penyidik pajak akan bisa akses langsung data PPATK

Mengangsur Pajak, Mengapa Tidak?


Selasa, 11 Oktober, 2011 - 11:11  Oleh Dudi Wahyudi Pembayaran pajak sebenarnya dimungkinkan untuk diangsur. Pasal 10 ayat (2) Undang-undang KUP mengindikasikan hal tersebut di mana dinyatakan bahwa tata cara mengangsur pajak diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Ketentuan pelaksanaan pengangsuran pajak ini memang diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007. Secara … Continue reading Mengangsur Pajak, Mengapa Tidak?

Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pajak Direvisi


Menteri Keuangan merevisi peraturan tentang tata cara penghitungan dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 16/PMK.03/2011. Salinan PMK Nomor 16/PMK.03/2011 yang diperoleh di Jakarta, Selasa (8/2/2011), menyebutkan, peraturan itu akan mulai berlaku 30 hari sejak tanggal diundangkan. PMK itu diundangkan pada 24 Januari 2011. Salah satu pertimbangan penerbitan PMK baru itu … Continue reading Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pajak Direvisi