e-Pbk di DJPOnline

Available now

Implementasi NIK sebagai NPWP Wajib Pajak Orang Pribadi

Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 112/2022 sebagai aturan pelaksanaan penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pemerintah resmi meluncurkan penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang berlaku mulai 14 Juli 2022. Penggunaan NIK sebagai NPWP tersebut akan ditransisikan sampai dengan 2023, dan berlaku …

Dirjen Pajak Tidak Mengeluh, Tetapi Peringatkan Yang Belum Bayar Pajak | Direktorat Jenderal Pajak

Dirjen Pajak Tidak Mengeluh, Tetapi Peringatkan Yang Belum Bayar Pajak | Direktorat Jenderal Pajak.

Penyidik pajak akan bisa akses langsung data PPATK

Penyidik pajak akan bisa akses langsung data PPATK JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Rabu (19/10), meneken kerjasama untuk mencegah tindak pencucian uang dan tindak pidana perpajakan. Dengan kerjasama ini, penyidik pajak diberi keleluasaan untuk meminta data PPATK tanpa melalui izin dari Menteri Keuangan dan Bank Indonesia (BI) seperti …

Mengangsur Pajak, Mengapa Tidak?

Selasa, 11 Oktober, 2011 - 11:11  Oleh Dudi Wahyudi Pembayaran pajak sebenarnya dimungkinkan untuk diangsur. Pasal 10 ayat (2) Undang-undang KUP mengindikasikan hal tersebut di mana dinyatakan bahwa tata cara mengangsur pajak diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Ketentuan pelaksanaan pengangsuran pajak ini memang diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007. Secara …