Terdapat beberapa ketentuan dalam UU pajak yang menurut saya kurang tepat pelaksanaannya karena seolah membuat Wajib Pajak menjadi takut untuk berbuat yang benar. Beberapa ketentuan itu ada di Pasal 8 ayat (2a) dan Pasal 9 ayat (2a) UU KUP ( UU No.6 Tahun 1983 j.o UU No.16 Tahun 2009 ) mengenai sanksi administrasi bunga sebesar … Continue reading MEMAHAMI LEBIH DALAM PASAL 8 AYAT (2), (2a) DAN PASAL 9 AYAT (2a) UU KUP
Category: 2 – Peraturan Pemerintah
PP 46 Tahun 2013
Maksud dikeluarkannya PP 46 Tahun 2013 adalah agar aturan perpajakan menjadi mudah dan sederhana, mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi, transparan dan memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara.Adapun tujuan PP 46 Tahun 2013untuk memudahkan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, meningkatnya pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat serta terciptanya kondisi kontrol social dalam memenuhi kewajiban … Continue reading PP 46 Tahun 2013
PP 46 Wajib Lapor SPT Masa Atau Tidak?
by Dwi Utomo · Sunday, 22 September, 2013 Artikel ini saya buka dengan pertanyaan dari salah satu pembaca (rekan coco) “saudara Dwi, bbrp hari lalu saya sdh ajukan. surat pbk ke 411128-420, saya dpt bukti penerimaan surat, sedangkan hasilnya maks 30hari dan dikirim ke alamat yg tertera. Ketika saya tanyakan krg byr(0,25%) yg hrs saya … Continue reading PP 46 Wajib Lapor SPT Masa Atau Tidak?
Tata Cara Pengajuan Surat Keterangan Bebas Pemotongan/Pemungutan PPh Sehubungan Dengan PP 46
Setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 46 mulai 1 Juli 2013 ada beberapa Wajib Pajak yang bertanya kepada saya tentang Pajak Penghasilan yang selama ini dipotong dan atau dipungut oleh pihak lain. “Saya kan seharusnya cuma bayar satu persen, tapi oleh rekanan saya selalu dipotong dua persen.” Atau “Usaha saya pengadaan barang ke dinas pemerintah, dipotong … Continue reading Tata Cara Pengajuan Surat Keterangan Bebas Pemotongan/Pemungutan PPh Sehubungan Dengan PP 46
PPh Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan
Pemerintah telah mengeluarkan aturan baru mengenai Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan yaitu dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan yang dikeluarkan pada tanggal … Continue reading PPh Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan
PAJAK INDONESIA 