Aspek Perpajakan atas Akuisisi Suatu Perusahaan (June 29, 2005)


Message : Aspek perpajakan apa saja yang dapat dikaitkan dengan akuisisi suatu perusahaan? Dari : Dewi Jawaban Dalam transaksi akuisisi suatu perusahaan oleh perusahaan lain akan terdapat aspek pajak : 1. Akuisisi dengan pola merger. § Bagi yang diakuisisi : PPh atas capital gain, PPN ex. Pasal 16 D UU PPN § Bagi yang mengakuisisi: … Continue reading Aspek Perpajakan atas Akuisisi Suatu Perusahaan (June 29, 2005)

PMK NO. 14/PMK.03/2009 PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 516/KMK.04/2000 TENTANG TATA CARA PENENTUAN BESARNYA NILAI PEROLEHAN OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN


PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14/PMK.03/2009 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 516/KMK.04/2000 TENTANG TATA CARA PENENTUAN BESARNYA NILAI PEROLEHAN OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan ketentuan mengenai batas maksimal harga rumah yang diperbolehkan … Continue reading PMK NO. 14/PMK.03/2009 PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 516/KMK.04/2000 TENTANG TATA CARA PENENTUAN BESARNYA NILAI PEROLEHAN OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Rumah Warisan Maksimal Rp 300 Juta Bebas Pajak


Senin, 23 Pebruari 2009 07:12 Pemerintah memastikan rumah senilai maksimal Rp 300 juta per unit yang diterima orang pribadi, karena hak waris atau hibah wasiat, tidak dikenai bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Syaratnya, ahfi waris penerima memiliki hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke … Continue reading Rumah Warisan Maksimal Rp 300 Juta Bebas Pajak

Tarif PBB Turun Jadi 0,3 Persen, Wajib Pajak PBB Bermasalah Bisa Diperiksa


Tarif Pajak Bumi dan Bangunan untuk Perdesaan dan Perkotaan diturunkan dari 0,5 persen terhadap nilai jual obyek pajak menjadi paling tinggi 0,3 persen dari NJOP. Langkah ini diharapkan dapat memperluas basis pemungutan PBB. Kewenangan penetapan tarif PBB akan dialihkan dari pemerintah pusat kepada pemerintah kabupaten/kota setelah 31 Desember 2013. "Saat ini, basis data PBB mencapai … Continue reading Tarif PBB Turun Jadi 0,3 Persen, Wajib Pajak PBB Bermasalah Bisa Diperiksa