MEMAHAMI LEBIH DALAM PASAL 8 AYAT (2), (2a) DAN PASAL 9 AYAT (2a) UU KUP


Terdapat beberapa ketentuan dalam UU pajak yang menurut saya kurang tepat pelaksanaannya karena seolah membuat Wajib Pajak menjadi takut untuk berbuat yang benar. Beberapa  ketentuan itu ada di Pasal 8 ayat (2a) dan Pasal 9 ayat (2a) UU KUP  ( UU No.6 Tahun 1983 j.o UU No.16 Tahun 2009 ) mengenai sanksi administrasi bunga sebesar … Continue reading MEMAHAMI LEBIH DALAM PASAL 8 AYAT (2), (2a) DAN PASAL 9 AYAT (2a) UU KUP

Advertisements

Perlakuan Pajak Atas Perusahaan Periklanan


Hampir setiap saat kita selalu disuguhi berbagai macam bentuk iklan, mulai iklan shampo, sabun, motor, mobil dan lain sebagainya yang bisa kita lihat di koran, televisi, internet, radio dan media lainnya. Pertanyaannya adalah aspek perpajakan apa saja yang terkait dengan peusahaan periklanan. Secara garis besar aspek pajak perusahaan periklanan dapat dikategorikan dalam 2 jenis pajak … Continue reading Perlakuan Pajak Atas Perusahaan Periklanan

Tata Cara Permohonan Pemindahbukuan (Pbk)


Bapak/ibu pernah salah nabung? Nabungnya sih gak salah maksud saya nomor rekeningnya Maunya nabung ke rekening A tetapi salah tulis ke nomor rekening C. Sehingga nasabah minta bantuan customer service bank untuk melakukan pemindahbukuan agar uang tadi masuk ke rekening yang seharusnya. Yah, kurang lebih seperti itulah proses pemindahbukuan di pajak. WP kadang salah setor … Continue reading Tata Cara Permohonan Pemindahbukuan (Pbk)

Tata Cara Pengajuan Surat Keterangan Bebas Pemotongan/Pemungutan PPh Sehubungan Dengan PP 46


Setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 46 mulai 1 Juli 2013 ada beberapa Wajib Pajak yang bertanya kepada saya tentang Pajak Penghasilan yang selama ini dipotong dan atau dipungut oleh pihak lain. “Saya kan seharusnya cuma bayar satu persen, tapi oleh rekanan saya selalu dipotong dua persen.” Atau “Usaha saya pengadaan barang ke dinas pemerintah, dipotong … Continue reading Tata Cara Pengajuan Surat Keterangan Bebas Pemotongan/Pemungutan PPh Sehubungan Dengan PP 46