Implementasi NIK sebagai NPWP Wajib Pajak Orang Pribadi

Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 112/2022 sebagai aturan pelaksanaan penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pemerintah resmi meluncurkan penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang berlaku mulai 14 Juli 2022. Penggunaan NIK sebagai NPWP tersebut akan ditransisikan sampai dengan 2023, dan berlaku …

Cara Efiling Pajak SPT 1770 S 2017 Lengkap dengan Gambar

Mengisi SPT 1770 S Efiling Pajak DJP Online Buka website DJP online : djponline.pajak.go.id lalu login. Masukkan NPWP dan password anda untuk login. NPWP ditulis tanpa titik dan tanpa strip, semuanya angka. Password harus sesuai dengan password anda, termasuk huruf besar dan kecil. Setelah sukses login, klik tulisan efiling. Ada dua tulisan efiling yang bisa anda pilih, …

MEMAHAMI LEBIH DALAM PASAL 8 AYAT (2), (2a) DAN PASAL 9 AYAT (2a) UU KUP

Terdapat beberapa ketentuan dalam UU pajak yang menurut saya kurang tepat pelaksanaannya karena seolah membuat Wajib Pajak menjadi takut untuk berbuat yang benar. Beberapa  ketentuan itu ada di Pasal 8 ayat (2a) dan Pasal 9 ayat (2a) UU KUP  ( UU No.6 Tahun 1983 j.o UU No.16 Tahun 2009 ) mengenai sanksi administrasi bunga sebesar …

Tata Cara Permohonan Pemindahbukuan (Pbk)

Bapak/ibu pernah salah nabung? Nabungnya sih gak salah maksud saya nomor rekeningnya Maunya nabung ke rekening A tetapi salah tulis ke nomor rekening C. Sehingga nasabah minta bantuan customer service bank untuk melakukan pemindahbukuan agar uang tadi masuk ke rekening yang seharusnya. Yah, kurang lebih seperti itulah proses pemindahbukuan di pajak. WP kadang salah setor …

Tata Cara Pengajuan Surat Keterangan Bebas Pemotongan/Pemungutan PPh Sehubungan Dengan PP 46

Setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 46 mulai 1 Juli 2013 ada beberapa Wajib Pajak yang bertanya kepada saya tentang Pajak Penghasilan yang selama ini dipotong dan atau dipungut oleh pihak lain. “Saya kan seharusnya cuma bayar satu persen, tapi oleh rekanan saya selalu dipotong dua persen.” Atau “Usaha saya pengadaan barang ke dinas pemerintah, dipotong …